Downloaded 78 times
Uploaded byUniversitas Islam Malang
PP 35 PAJAK NEW.pptx
PP Nomor 35 Tahun 2023 mengatur tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah. PP ini mengatur ketentuan umum pajak dan retribusi daerah serta memperkenalkan kebijakan opsen untuk meningkatkan sinergi antar daerah dalam pemungutan pajak."
PP 35 PAJAK NEW.pptx
- 1. PP NOMOR 35TAHUN 2023 T E N TA N G PA JA K DA E R A H DA N R E T R I B U S I DA E R A H DAN STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Prof. M. Mas’ud Said, MM., PhD Guru Besar Ilmu Pemerintahan
- 2. CONTENT 01 02 03 04 05 06 07 PENDAHULUAN OPSEN KETENTUAN UMUM PERUBAHAN DARIPP SEBELUMNYA POKOK DARI RETRIBUSI DAERAH STRATEGI PENINGKATAN PAD PENGATURAN UMUM PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
- 3.
- 4. Kepemimpinan yangvisioner; kepemimpinannya visioner pengaruhnya 80-90 persen bagi keberhasilan dan kemajuan, Keuangan yang kuat; kemampuan keuangan memberi peluang kepala daerah mengejar visi, misi. Keuangan daerah efektifitas penggunaannya sangat menentukan. Pendapatan asli daerah adalah salah satu kuncinya. Birokrasi yang inovatif ; inovasi birokrasi adalah kunci, dengan inovasi akan ada percepatan program pemerintah dan memperbaiki kinerja. Program kerja, dan strategi pembangunan ; disinilah butuh ketepatan penjabaran dalam program utama sekaligus dual track strategy, kewillayahan dan sektoral berbasis kemanusiaan. KUNCI SUKSES PEMERINTAHAN DAERAH
- 5. • Keuangan daerahadalah kunci yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan roda pemerintahan. Keuangan daerah yang kuat akan memberi keleluasaan kepala daerah untuk mengejar visi, misi dan program utama. • Posisi kekuatan keuangan daerah ini sangat menentukan keberhasilan disamping produktifitas dan efektifitas penggunaannya. Kemampuan keuangan bisa diusahakan dengan berbagai cara. Keuangan daerah merupakan alat utama untuk mencapai program pemerintah • Posisi keuangan daerah semakin penting, dia tidak berdiri sendiri, tergantung - terkait dengan pendapatan nasional dan APBN. Sementara pendapatan APBN tertekan dalam beberapa tahun dan besaran porsi untuk daerah tetap tinggi, tapi tidak bisa menjagakan pusat POSISI STRATEGIS KEUANGAN DAERAH
- 6. OPSEN •Pemerintah telah menerbitkanUndang-Undang 1 / 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang tujuannya adalah untuk penguatan local taxing power dan meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel. •Salah satu kebijakan terkait perpajakan daerah yang diatur dalam UU HKPD ini adalah adanya kebijakan opsen. UU 1 / 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) (KEMENKEU LEARNING CENTER, 2023)
- 7. APA ITU OPSEN? (KEMENKEULEARNING CENTER, 2023)
- 8. APA ITU OPSEN Opsenadalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan jangka panjang diharapkan tercapai peningkatan penerimaan pajak. Ada 3 jenis pajak daerah yang dikenai opsen: 1. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB 2. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB 3. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB Opsen secara umum tidak menambah beban administrasi perpajakan wajib pajak. (KEMENKEU LEARNING CENTER, 2023)
- 9. KETENTUAN UMUM PP NOMOR35 TAHUN 2023
- 10. 1.Pokok kebijakan pajakdan retribusi, serta opsen. Kebijakan opsen ditujukan untuk meningkatkan sinergi antar provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan PKB, BBNKB dan pajak MBLB. 2.Pengenaan opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung wajib pajak pada saat berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 3.PP ini menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menerbitkan perda, perkada dan peraturan pelaksanaan lain dalam pemungutan pajak, retribusi, termasuk sistem dan prosedur pemungutan dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan tiap daerah.
- 11. 4. PP inimengatur aspek pengelolaan pajak dan retribusi, khususnya pelaksanaan pemungutan seperti pendataan, penetapan besaran pajak dan retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran pelaporan dan pengaturan lainnya. 5.Salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 2O%o (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- 12. 6. Selain mengaturpelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi, Peraturan Pemerintah juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil Pajak dan penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya 7. Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih teknis mengenai besaran dan kegiatan yang harus didanai dari penerimaan PKB, Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik, Pajak Rokok, dan PAT. 8. Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi.
- 13. 9. Penggunaan penerimaanyang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang undangan. 10. Sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan.
- 14. 11. Peraturan Pemerintahini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, di antaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, evaluasi atas rancangan Perda, Perda, dan peraturan pelaksanaannya. 12. Pemerintah Daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalian potensi Pajak secara optimal. Kerja sama merupakan langkah optimalisasi pemanfaatan data-data yang semakin memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Daerah.
- 15. 1. Pajak Daerahyang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. PENGATURAN UMUM PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang " menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- 16. 1. Pada prinsipnyasaat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat ini. 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar. 3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. P O K O K D AR I P AJ AK D AE R AH
- 17. 1. Jenis, objek,dan rincian objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi. 2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. 3. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Pokok dari Retribusi Daerah
- 18.
- 19. LIMA SYARAT: 1. KEPEMILIKANDATA WAJIB PAJAK DAN ITEM YANG VALID , 2. DATA BARU KUANTITATIF DAN KETERJANGKAUAN DINAS PENGHASIL 3. SELALU MENCARI INOVASI BARU, PERDA, PERGUB, PERWALI, PERBUB YANG USANG HARUS DIEVALUASI 4. MAU BELAJAR, MENCONTOH YANG SUDAH ADA, MAU AMBIL RESIKO 5. KERJASAMA PRODUKTIF STAKE HOLDERS UTAMA LIMA STANDARD OPERASIONAL: 1. BEKERJA DENGAN TOLOK UKUR KEBERHASILAN YG JELAS 2. COBA REWARDS AND PUNISHMENT TERBUKA 3. BERI EVALUASI DAN SHOCK THERAPY, SIDAK OPTIMALISASI UPT DAN PERSONEL TEKNIS DAN SEWA PASUKAN MUDA KALAU PERLU 4. PEMANFAATAN INFORMATION TECHNOLOGY, KALAHKAN JAKARTA 5. BERANTAS PENYIMPANGAN WALAU KECIL TEORI M.MAS’UD SAID DALAM PENINGKATAN PAD
- 20. 8 STRATEGI PAJAKDAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB/KOTA TIM TERPADU PAD TIM TEKNIS 1. PERBAIKI DATA WAJIB PAJAK 2. SESUAIKAN BESARAN PBB, NJOP, BPHTP DAN HITUNG ULANG POTENSI 3. TAMBAH PERSONEL, JURU TAGIH , JURU TAKSIR, SATPOL PP. 4. PERBAIKI PERALATAN YG KURANG CANGGIH, CARI YANG KETLISUT 5. LAKUKAN SISTEM DENDA 6. KEJAR WP YANG CARI CARA LAIN, 7. PERBAIKI REGULASI USANG DAN LEMAH 8. KAJI PERATURAN BARU, BELAJAR, TRAINING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PAJAK HOTEL PAJAK RESTORAN BPHTB PAJAK PENERANGAN JALAN PAJAK REKLAME BUMD, PARKIR, PASAR, BURUNG WALET 1 2 3 4 5 6 7 DINAS PENGHASIL, UPT, PENCATAT, DINAS PENGUMPUL
- 21. PENDAPATAN PROVINSI MELOMPAT 2TRILIUN DENGAN CARA APA MEMANGNYA MUDAH ? APA MUNGKIN KABUPATEN KOTA MENGEJAR TAMBAHAN 100 - 200 - 300 M SETAHUN SAYA MAU MEMBUAT TEROBOSAN DAN LOMPATAN
- 22. • 1. dataeksisting perusahaan dan perseorangan yang memiliki usaha hotel, restaurant, café • 2. data eksisting pendapatan dan potensi baru yang belum terkumpul • 3. data eksisting retribusi dan pendataan potensi atau penelitian ulang • 4. terjunkan tim regulasi dan penghitungan . • 5. terjunkan tim penghitungan minimal dan minimal • 6. terjunkan tim auditing tentang potential lost • 7. tawarkan sistem pembayaran bulanan konvensional. • 8. tawarkan IT dan self assessment dengan personel gabungan. • 9. buat regulasi baru Bapenda Kota atau Perwali Langkah Pertama: Pembutant Tim dan Penerapan sigi kewilayahan dan cluster cluster. Tim dipimpin oleh seorang pengawas, dua orang koordinator dan 10 orang relawan.
- 23. LANGKAH KEDUA REFORMULASI DANINTEGRASI PAJAK DAERAH 1. BERBASIS SINGKRONISASI DATA, 2. PEMBENTUKAN TIM DAN BEKERJANYA TIM SECARA TERPADU, 3. KERJASAMA DENGAN KEPOLISAN – OTORITAS PAJAK, ASOSIASI NOTARIS, ASOSIASI HOTEL DAN RESTORAN, 4. SUPER TEAM LED BY WALIKOTA, SUPER TEAM DI UPT, TIM TEKNIS DI LAPANGAN 5. PEMBUATAN TIM UNTUK PENGEMBANGAN PROGRAM DAN CAPAIAN
- 24. Langkah Ketiga: Pelajari KotaKota yang pertumbuhan PADnya signifikan, Kota Malang, Kota Jakarta
- 25. TELAAH PERATURAN YANG ADA, CARI INPUTBARU; CULTURE DAN PASUKAN SISTEM TATA KELOLA, INOVASI, KOMPARASI SDM DINAS, SDM UPT, SDM OUTSOURCHING UPGRADE TARGET, INOVASI PAJAK DAERAH, LIHAT YANG LAIN SDM OUTSOURCHING, SDM IT DAN PENATAAN ULANG KA UPT PERDA LAMA DAN PERWALI LAMA DIEVALUASI. PRICING BPHTB SDM JANGAN PEJABAT TARGET TERCAPAI KUAT BASIS ATURAN, PROGRESS, MENINGKAT,
- 26. UNTUK MENGEJAR TRAGETTERBAIK, PELAJARI FOCAL POINT DAN PROBLEMNYA KEBERANIAN MENGAJUKAN LOMPATAN, PENDATAAN YANG CEPAT BERKUALITAS COBA CARA TERBARU YANG BISA MELOMPATI CAPAIAN BUKAN HANYA PEKERJAAN RUTIN BIASA, SISIR TIAP DAERAH DAN SISIR TIAP OBYEK KALAU BERANI, EVALUASI PRICINGNYA LANGKAH KEEMPAT
- 27. BEBERAPA CONTOH KEBERHASILAN KABUPATENKEDIRI, 180 MILIAR TAHUN 2013, 8 PERSEN APBD, 295 MILIAR TAHUN 2014, 14 PERSEN APBD, 314 MILIAR TAHUN 2015, 13,5 PERSEN APBD, 339 MILAR TAHUN 2016, 14, 1 PERSEN APBD, 534 MILAR TAHUN 2017, 19,6 PERSEN APBD, 453 MILAR TAHUN 2018, 17,6 PERSEN APBD, KOTA MALANG, 180 MILIAR TAHUN 2013, 8 PERSEN APBD, 190 MILIAR TAHUN 2014, 10 PERSEN APBD, 220 MILIAR TAHUN 2015, 13,5 PERSEN APBD, 334MILAR TAHUN 2016, 14, 1 PERSEN APBD, 450 MILAR TAHUN 2017, 19,6 PERSEN APBD, 470 MILAR TAHUN 2018, 2O PERSEN APBD, TERNYATA KITA BISA TERNYATA KITA BISA
- 28.
- 29. PENGAKURATAN DATA BERKELANJUTAN, SINGKRONISASI DATA SANKSI WP BANDEL; SURAT, SHOCKTHERAPY, OUTSOURCHING PETUGAS PAJAK GOVERNANCE, COMPLIANCE, RISK MANAGEMENT INTENSIFIKASI EXTENSIFIKASI TIM INFORMATION TECHNOLOGY APLIKASI BAYAR SENDIRI PROFESIONAL SYSTEM, TRADITIONAL SYSTEM EVALUASI PERDA PERGUB, PERWALI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI MEMECAHKAN MASALAH PAJAK DAERAH PENGUATAN SDM; PENAMBAHAN, TRAINING, SEWA PERSONEL TEKNIS
- 30. CONTOH KEBERHASILAN KAB.TUBAN 2019 KAB TUBAN (PENYESUAIAN HARGA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN), ADA GAP BESAR ANTARA HARGA MBLB DI JATENG DAN JATIM PERHITUNGAN PENYESUAIAN DENGAN MEMPERSIAPKAN DRAFT KPTS GUBERNUR ANALISIs PENGUSULAN JUSULAN HARGA BARU DI KABUPATEN SE JATIM PERBANDINGAN HARGA MBLB DENGAN PROPINSI JATENG KEPUTUSAN GUB JATIM PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN NOMOR 188/392/KPTS/01 3/2019 GAP DENGAN PATOKAN HARGA DI JATENG SELAMA DUA TAHUN KAB TUBAN RUGI Rp. 220 M / TAHUN DIDAPATKAN HARGA BARU PENYESUAIAN TAHUN 2017-2018 KAB TUBAN RUGI 220 M KRN HARGA BAHAN SEMEN LEBIH MURAH DARI JATENG , AKHIR TAHUN 2019 KABUPATEN TUBAN MERAUP LEBIH DARI 90 MILIAR
- 31. BEBERAPA CONTOH KEBERHASILAN KABUPATENKEDIRI, 2013- 180 MILIAR TAHUN 2013, 420 MILIAR TAHUN 2019 KOTA MALANG , 2015-2017. 170 MILIAR TAHUN 2013, 420 MILIAR TAHUN 2019 KABUPATEN TUBAN, 2019-2020. DARI POTENTIAL LOST 220 M/ TAHUN MENJAD 90 M KABUPATEN BOJONEGORO 2018-2020 APBD KEDUA TERBESAR DI JATIM SINGKRONISASI DAN PENYELARASAN DATA WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK, PENGHITUNGAN POTENSI DAN PENYESUAIAN DATA BARU. PEERBAIKAN PERDA – PERBUB HASILNYA LUAR BIASA
- 32. PERDA DAN PERWALITENTANG PAD SURABAYA PERDA 10/2020 PBB PERKOTAAN, PERDA 4/2011 TTG PAD BEBERAPA CONTOH
- 33. SIKLUS KINERJA PLAN,DO, CHECK AND ACTION PUSAT UPT SISTEM PERSONEL BEBERAPA CONTOH
- 34. Pemutihan Pajak BumiBangunan Surabaya SURABAYA, DDTCNews – Pemkot Surabaya, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan pembebasan denda pajak bumi dan bangunan (PBB) yang periodenya akan berakhir pada 30 Juni 2022. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Al Suhudi mengatakan periode pemutihan menjadi waktu yang tepat untuk menyelesaikan tunggakan pajak. Menurutnya, wajib pajak perlu segera memanfaatkannya karena program serupa belum tentu terulang. "Kami belum bisa memastikan program ini akan diadakan lagi tahun depan. Sebab ke depannya, kami ingin masyarakat membayar PBB tepat waktu dengan jatuh tempo terakhir pada bulan Juli," katanya, dikutip pada Selasa (7/6/2022).
- 35. • Data Eksistingobjek dan subyek pajak 2021 vs data baru 2022 sampai seberapa jauh kesahihan data dan mena yang ketlisut. Berapa orang yang kesulitan menemui wajib pajak, letak obyek pajak sulit dijangkau. • Intensifikasi dengan kenaikan NJOP 3 tahunan, apa memungkinkan, ini masa Endemi telah tiba. Kapan terakhir dilakukan, bagaimana kenaikan harga tanah di Kecamatan dan daerah elit. • Ekstensifikasi obyek pajak lain dari wilayah wilayah 31 kecamatan dan di kelurahan kelurahan, apakah sdh ada job analysis dan job discribtion bagi karyawan pajak daerah. • Petugas pajak outsourching menggenapi petugas catyat dan tagih serta online system. SDM dan support system ini menentukan hasil. • Untuk BPHTB mengundang 50 Notaris Top di Surabaya untuk komitmen penetapan harga harga jual beli agar tak terlalu jauh dari harga riil • Adakah MFIA pajak, kalau ada seberapapun diajak kerjasama dengan Pemkot. Kerjasama dengan pemain ini bisa saling menguntungkan. Optimalisasi Pajak Bumi Bangunan Surabaya
- 36. Hitung Kembali titikpemasangan, hargai semua billboard, baliho dan videotron, iklan produk nasional di Gubeng, Genteng, Wonocolo, Tambaksari, Tegalsari, Bubutan dan jalan protokol utama. ribuan sumber pajak, tak boleh dilewatkan. Bagaimana sistem periklanan, cukupkan pegawai Pemkot bersaing maling malingan dengan industri periklanan, apakah mereka para pemasang iklan tetap, iklan bulanan, iklan bulanan, insidental membayar pajak. Membayar ke siapa. WTC, Grand City Mall, HI-Tech Mall dan Mall Tunjungan, kendaraan perhari 30.000, seavy traffic pada lokasi ini bisa mencapai hingga lebih 17000 kendaraan untuk setiap harinya. https://bpkpd.surabaya.go.id/Home/DaftarObjekPajakReklame Serba Serbi Pajak Reklame Surabaya
- 37. Kalau ada pelanggaran;apa yang dilakukan. Cara tradisional : dikirimi surat, diberi peringatan. Cara baru: diberi sticker “tidak membayar pajak”, penurunan paksa, pendataan kembali, atau bagaimana. Bagaimana personnelnya. Cara tradisional : pakai Satpol PP, cara baru bagaimana. Sewa mahasiswa atau relawan untuk mendata. Cari pemainnya yang memasang beberapa titik secara damai krn sdh kenal orangnya dan tau caranya. Pajak Reklame Surabaya
- 38. Pajak Reklame danPajak Penerangan Jalan Contoh Bojonegoro Thn 2020: ketika ada baliho perusahaan diberi sticker tidak membayar pajak di jalan protokol. Dalam dua hari sticker ini hilang, lalu setelah dicek, ternyata dia sudah membayar tunggakan pajak iklan. Contoh kota Malang Tahun 2019 dan kabupaten Gresik,: ketika ada baliho perusahaan yang tak terdata, diturunkan dan digergaji. Lalu setelah dicek, ternyata dalam beberapa saat datang ke kantor bapenda sudah membayar tunggakan pajak iklan secara rombongan. Malang (ANTARA) - Rendahnya serapan pajak dari sektor penerangan jalan menjadi sorotan DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Untuk informasi, dari target sekitar Rp75 miliar pada tahun 2019, penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) hingga pertengahan Oktober ini masih di angka Rp 44,5 Milyar. Artinya, kekurangan yang harus ditutup supaya tutup target di akhir tahun nanti masih cukup besar. Padahal tutup buku 2019 tinggal menyisakan dua bulan saja.
- 39. • Kuncinya adalahdetailing objek dan subyek pajak sampai seberapa jauh kesahihan data dan mena yang ketlisut. Berapa orang yang kesulitan menemui wajib pajak, letak obyek pajak sulit dijangkau. • Intensifikasi dengan mendata kembali , apa memungkinkan, ini masa Endemi telah tiba. Kapan terakhir dilakukan, bagaimana dengan strt up dan café kecil kurang dari 10 juta per bulan. • Pendataan Kembali, restoran warung, café, dari wilayah wilayah 31 kecamatan dan di kelurahan kelurahan, sentra sentra baru yang menjamur di seluruh daerah. • Apakah sdh siap Petugas outsourching menggenapi petugas catat yang diterjunkan di daerah daerah Pajak Restauran- Café, Warung, Depot fenomena Café dengan omset besar
- 40. 1. DATA TERBARUKAN,SESUAIKAN JENIS DAN BESARAN 2. MELAKUKAN BERSAMA DENGAN CEPAT DAN TEPAT 3. DIDUKUNG OLEH PERSONEL YANG KREDIBLE 4. PASTIKAN SEMUA PERGUB SESUAI PERKEMBANGAN 5. DILAKUKAN OLEH KOORDINATOR YANG TERPERCAYA DAN TIM TERLATIH 6. DIDUKUNG OLEH TEKNOLOGI PERPAJAKAN DAN SISTEM YANG SOLID INOVASI, TEKNOLOGI PERPAJAKAN: PENDATAAN WAJIB PAJAK DAN OBYEK PAJAK
- 41. “The greatest discoveryof all time is that a person can change his future by merely changing his attitude” “Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya” Oprah Winfrey
- 42. PEMBAHARUAN PERATURAN YANGUSANG UNDANG UNDANG CIPTA KERJA PERATURAN WALIKOTA UNIT PELAKSANA TEKNIS SOP PELAKSANAAN LAPANGAN LANGKAH PEMBAHARUAN PERDA USIA DI ATAS 5 TAHUN PERDA USIA LEBIH DARI 10 TAHUN BENAHI POIN PENAMBAHAN PERATURAN WALIKOTA
- 43. AGUSTUS 2022 DESEMBER 2022 2023 DESEMBER 2023 PADSEKARANG PAD MENINGKAT 15 % APRIL 2023 PAD MENJADI 22% PENDATAAN, SINGKRONISASI PENAMBAHAN WAJIB PAJAK, SISTEM ONLINE KERJASAMA , PENAMBAHAN OBYEK PAJAK INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI 43
- 44. BANGUNLAH SUPER TEAM DIKANTOR DINAS, UPT DAN LAPANGAN Cirque du Soleil can teach all teams a few lessons.. 1. Your team must be strong 2. You must have great balance 3. Momentum is key to performance 4. You must be flexible...very flexible. 5. You must practice 6. Support from each other is key 7. Everyone must play their role. 8. What you accomplish may look astonishing to outsiders, but you know it comes from lot’s of hard work. 9. Everyone needs to be in synch. 10. Great teams have a story to share.
- 45. “Business opportunities arelike buses, there’s always another one coming.” – Richard Branson THANK YOU