SlideShare a Scribd company logo
PERSIAPAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH
BAGIAN-2
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
PERATURAN PRESIDEN RI
NOMOR 54 TAHUN 2010
beserta perubahannya
2
TUJUAN PELATIHAN
PEMILIHAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI
PENETAPAN METODE PEMILIHAN
PENETAPAN METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN
PENETAPAN METODE EVALUASI PENAWARAN
PENYUSUNAN TAHAPAN DAN JADWAL PENGADAAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU MEMAHAMI PROSES PERSIAPAN YANG
HARUS DILAKUKAN MELIPUTI:
•Memahami penetapan metode penilaian kualifikasi
•Memahami penetapan metode pemilihan
•Memahami metode penyampaian dokumen
•Memahami metode evaluasi penawaran
•Memahami tata cara penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan
•Memahami tata cara penyusunan dokumen pengadaan
3
4
Kualifikasi adalah proses penilaian
kompetensi dan kemampuan usaha
serta pemenuhan persyaratan
tertentu lainnya dari Penyedia
DEFINISI KUALIFIKASI
5
PEMILIHAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI
Metode Kualifikasi
Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah
pemasukan penawaran
Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum
pemasukan penawaran
PRAKUALIFIKASIPRAKUALIFIKASI
PASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASI
 Dilakukan secara adil, transparan, mendorong terjadinya persaingan yang
sehat
 Untuk efisiensi: data yang diperlukan cukup dari formulir isian
 Data palsu atau bohong: sanksi ”daftar hitam” dan dilaporkan secara pidana
 tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama waktu tertentu
 Copy dokumen disampaikan untuk penyedia yang diusulkan sebagai calon
pemenang dan pemenang cadangan serta menunjukkan aslinya
 Dilakukan secara adil, transparan, mendorong terjadinya persaingan yang
sehat
 Untuk efisiensi: data yang diperlukan cukup dari formulir isian
 Data palsu atau bohong: sanksi ”daftar hitam” dan dilaporkan secara pidana
 tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama waktu tertentu
 Copy dokumen disampaikan untuk penyedia yang diusulkan sebagai calon
pemenang dan pemenang cadangan serta menunjukkan aslinya
6
PEMILIHAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI
Metode Evaluasi Kualifikasi
Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa lainnya
S I S T E M G U G U RS I S T E M G U G U R
S I S T E M N I L A IS I S T E M N I L A I
7
PEMILIHAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI
Penetapan Metode Kualifikasi
METODE PASCA KUALIFIKASI
Pelelangan Umum
•Pelelangan Sederhana untuk Penyedia
Barang/Jasa Lainnya
•Pemilihan Langsung untuk penyedia
pekerjaan konstruksi
-----
Penunjukan Langsung untuk
penanganan darurat
Pemilihan Penyedia
Jasa Konsultansi Perorangan
METODE PRA KUALIFIKASI
Pekerjaan yang bersifat kompleks
melalui Pelelangan Umum
Pelelangan Terbatas untuk penyedia
barang dan pekerjaan konstruksi
Pengadaan langsung pekerjaan
konstruksi dan jasa lainnya
Pekerjaan yang menggunakan
Penunjukan Langsung, kecuali untuk
penanganan darurat
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Badan Usaha
Quiz 1
Metode Penilaian Kualifikasi
8
9
Bernilai paling tinggi
Rp 5.000.000.000
Bernilai paling tinggi
Rp 5.000.000.000
Pelelangan
Sederhana
Pada prinsipnya
semua pemilihan
dilakukan melalui
metode Pelelangan
Umum
Pada prinsipnya
semua pemilihan
dilakukan melalui
metode Pelelangan
Umum
Pelelangan
UmumPenunjukan
Langsung
Pengadaan
Langsung
• Untuk pengadaan dengan
nilai s.d. Rp 200 juta
• Kebutuhan operasional
• Teknologi sederhana
• Resiko kecil
• Usaha perseorangan/BU
kecil dan koperasi kecil
• Untuk pengadaan dengan
nilai s.d. Rp 200 juta
• Kebutuhan operasional
• Teknologi sederhana
• Resiko kecil
• Usaha perseorangan/BU
kecil dan koperasi kecil
Kontes
Pemilihan
Penyedia B/JL
• Tidak punya harga pasar
• Tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan
• Tidak punya harga pasar
• Tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan
Pelelangan
Terbatas
Penyedia yang
mampu terbatas
dan untuk
pekerjaan kompleks
Penyedia yang
mampu terbatas
dan untuk
pekerjaan kompleks
KEADAAN TERTENTU:
 Penanganan darurat
 Pekerjaan konferensi yang
mendadak dan dihadiri
Presiden/Wapres
 Pekerjaan bersifat rahasia
 Pertahanan negara serta
keamanan dan ketertiban
masyarakat
 Pekerjaan spesifik hanya
bisa dilakukan oleh satu
penyedia
B/JL KHUSUS:
 Pekerjaan berdasarkan tarif
resmi yang ditetapkan
pemerintah
 Pekerjaan kompleks dengan
teknologi khusus dan hanya
satu penyedia yang mampu
 Distribusi obat/alkes tertentu
 Kendaraan bermotor GSO
KEADAAN TERTENTU:
 Penanganan darurat
 Pekerjaan konferensi yang
mendadak dan dihadiri
Presiden/Wapres
 Pekerjaan bersifat rahasia
 Pertahanan negara serta
keamanan dan ketertiban
masyarakat
 Pekerjaan spesifik hanya
bisa dilakukan oleh satu
penyedia
B/JL KHUSUS:
 Pekerjaan berdasarkan tarif
resmi yang ditetapkan
pemerintah
 Pekerjaan kompleks dengan
teknologi khusus dan hanya
satu penyedia yang mampu
 Distribusi obat/alkes tertentu
 Kendaraan bermotor GSO
10
PENETAPAN METODE PEMILIHAN
Pekerjaan Konstruksi
Bernilai paling tinggi
Rp 5.000.000.000
Bernilai paling tinggi
Rp 5.000.000.000
Pemilihan
Langsung
Pada prinsipnya
semua pemilihan
dilakukan melalui
metode Pelelangan
Umum
Pada prinsipnya
semua pemilihan
dilakukan melalui
metode Pelelangan
Umum
Pelelangan
Umum
Penunjukan
Langsung
Pengadaan
Langsung
• Untuk pengadaan dengan nilai
s.d. Rp 200 juta
• Kebutuhan operasional
• Teknologi sederhana
• Resiko kecil
• Usaha perseorangan/BU kecil
dan koperasi kecil
• Untuk pengadaan dengan nilai
s.d. Rp 200 juta
• Kebutuhan operasional
• Teknologi sederhana
• Resiko kecil
• Usaha perseorangan/BU kecil
dan koperasi kecil
Pemilihan
Penyedia JK
Pelelangan
Terbatas
Penyedia yang
mampu terbatas dan
untuk pekerjaan
kompleks
Penyedia yang
mampu terbatas dan
untuk pekerjaan
kompleks
KEADAAN TERTENTU:
 Penanganan darurat
 Pekerjaan konferensi yang
mendadak dan dihadiri
Presiden/Wapres
 Pekerjaan bersifat rahasia
 Pertahanan negara serta
keamanan dan ketertiban
masyarakat
 Pekerjaan spesifik hanya bisa
dilakukan oleh satu penyedia
KONSTRUKSI KHUSUS:
 Pekerjaan kompleks dengan
teknologi khusus dan hanya satu
penyedia yang mampu
 Pekerjaan konstruksi bangunan
yang merupakan satu kesatuan
sistem konstruksi dan satu
kesatuan tanggung jawab atas
resiko kegagalan bangunan
 Sarana dan prasarana di
perumahan
KEADAAN TERTENTU:
 Penanganan darurat
 Pekerjaan konferensi yang
mendadak dan dihadiri
Presiden/Wapres
 Pekerjaan bersifat rahasia
 Pertahanan negara serta
keamanan dan ketertiban
masyarakat
 Pekerjaan spesifik hanya bisa
dilakukan oleh satu penyedia
KONSTRUKSI KHUSUS:
 Pekerjaan kompleks dengan
teknologi khusus dan hanya satu
penyedia yang mampu
 Pekerjaan konstruksi bangunan
yang merupakan satu kesatuan
sistem konstruksi dan satu
kesatuan tanggung jawab atas
resiko kegagalan bangunan
 Sarana dan prasarana di
perumahan
11
PENETAPAN METODE PEMILIHAN
Jasa Lainnya
Bernilai paling tinggi
Rp. 5.000.000.000
Bernilai paling tinggi
Rp. 5.000.000.000
Pelelangan
Sederhana
Pada prinsipnya
semua pemilihan
dilakukan melalui
metode Pelelangan
Umum
Pada prinsipnya
semua pemilihan
dilakukan melalui
metode Pelelangan
Umum
Pelelangan
Umum
KEADAAN TERTENTU:
 Penanganan darurat
 Pekerjaan konferensi yang
mendadak dan dihadiri
Presiden/Wapres
 Pekerjaan bersifat rahasia
 Pertahanan negara serta
keamanan dan ketertiban
masyarakat
 Pekerjaan spesifik hanya
bisa dilakukan oleh satu
penyedia
JL KHUSUS:
 Pekerjaan berdasarkan tarif
resmi yang ditetapkan
pemerintah
 Pekerjaan kompleks dengan
teknologi khusus dan hanya
satu penyedia yang mampu
 Sewa penginapan/ruang
rapat
 Lanjutan sewa gedung
KEADAAN TERTENTU:
 Penanganan darurat
 Pekerjaan konferensi yang
mendadak dan dihadiri
Presiden/Wapres
 Pekerjaan bersifat rahasia
 Pertahanan negara serta
keamanan dan ketertiban
masyarakat
 Pekerjaan spesifik hanya
bisa dilakukan oleh satu
penyedia
JL KHUSUS:
 Pekerjaan berdasarkan tarif
resmi yang ditetapkan
pemerintah
 Pekerjaan kompleks dengan
teknologi khusus dan hanya
satu penyedia yang mampu
 Sewa penginapan/ruang
rapat
 Lanjutan sewa gedung
Penunjukan
Langsung
Pengadaan
Langsung
• Untuk pengadaan dengan nilai
s.d. Rp.200 juta
• Kebutuhan operasional
• Teknologi sederhana
• Resiko kecil
• Usaha perseorangan/BU kecil
dan koperasi kecil
• Untuk pengadaan dengan nilai
s.d. Rp.200 juta
• Kebutuhan operasional
• Teknologi sederhana
• Resiko kecil
• Usaha perseorangan/BU kecil
dan koperasi kecil
Sayembara
Pemilihan
Penyedia B/JL
• Proses dan hasil dari
gagasan, kreatifitas,
inovasi, budaya dan
metode pelaksanaan
tertentu
• Tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga
Satuan
• Proses dan hasil dari
gagasan, kreatifitas,
inovasi, budaya dan
metode pelaksanaan
tertentu
• Tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga
Satuan
12
PENETAPAN METODE PEMILIHAN
Jasa Konsultasi
Bernilai paling tinggi
Rp 200 juta dan
bersifat sederhana
Bernilai paling tinggi
Rp 200 juta dan
bersifat sederhana
Seleksi
Sederhana
Pada prinsipnya
semua pengadaan
harus dengan
Seleksi Umum
Pada prinsipnya
semua pengadaan
harus dengan
Seleksi Umum
Seleksi Umum
 Penanganan darurat
 Pekerjaan yang
menyangkut pertahanan/
keamanan dan ketertiban
masyarakat
 Penyedia jasa tunggal
atau hanya bisa dilakukan
pemegang hak paten
 Konsultansi di bidang
hukum (konsultan
hukum/advokat atau
pengadaan arbiter) yang
tidak direncanakan untuk
menghadapi gugatan
dan/atau tuntutan hukum
kepada Pemerintah, harus
segera
 Penanganan darurat
 Pekerjaan yang
menyangkut pertahanan/
keamanan dan ketertiban
masyarakat
 Penyedia jasa tunggal
atau hanya bisa dilakukan
pemegang hak paten
 Konsultansi di bidang
hukum (konsultan
hukum/advokat atau
pengadaan arbiter) yang
tidak direncanakan untuk
menghadapi gugatan
dan/atau tuntutan hukum
kepada Pemerintah, harus
segera
Penunjukan
Langsung
Pengadaan
Langsung
• Untuk pekerjaan Konsultasi dengan
nilai maksimum Rp 50 Juta
• Kebutuhan operasional K/L/D/I
• Untuk pekerjaan Konsultasi dengan
nilai maksimum Rp 50 Juta
• Kebutuhan operasional K/L/D/I
Sayembara
Pemilihan
Penyedia Jasa
Konsultasi
• Proses dan hasil dari
gagasan, kreatifitas, inovasi
dan metode pelaksanaan
tertentu
• Tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan
• Proses dan hasil dari
gagasan, kreatifitas, inovasi
dan metode pelaksanaan
tertentu
• Tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan
13
METODE 1 (SATU) SAMPUL
Penyampaian dokumen penawaran
(administrasi, teknis, dan harga)
dimasukkan ke dalam 1 (satu)
sampul tertutup kepada
ULP/Pejabat Pengadaan
• Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan
pemerintah
• Jasa Konsultansi dengan KAK sederhana
• Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
spesifikasi/volume jelas
• Digunakan juga untuk pekerjaan yang menggunakan
metode pemilihan Penunjukan Langsung/Pengadaan
Langsung/ Kontes/Sayembara
Pengadaan barang/jasa yang
evaluasi teknisnya tidak
dipengaruhi oleh harga
14
PENETAPAN METODE PENYAMPAIAN
PENAWARAN
Administrasi dan Teknis (Sampul I)
dan Harga (Sampul II) dimasukkan
ke dalam sampul penutup dan
disampaikan kepada ULP pada
suatu waktu
• Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainya yang
menggunakan sistem nilai atau sistem biaya
selama umur ekonomis
• Jasa Konsultansi yang penilaian teknis terpisah
dari penilaian harga atau bersifat kompleks
Pengadaan Barang/Jasa dimana
evaluasi teknis menghasilkan
nilai yang bervariasi yang
mempengaruhi penawaran
harga
METODE 2 (DUA) SAMPUL
15
PENETAPAN METODE PENYAMPAIAN
PENAWARAN
Penyampaian dokumen penawaran
sampul 1 (administrasi dan teknis)
pada tahap 1, kemudian sampul 2 yang
berisi penawaran harga disampaikan
setelah lulus administrasi dan teknis
• B/PK/JL yg kompleks
• B/PK/JL yg memenuhi kriteria kinerja tertentu termasuk
pertimbangan kemudahan pengoperasian dan efisiensi
pemeliharaan peralatan
• B/PK/JL dengan beberapa alternatif penggunaan sistem,
desain, dan teknologi
• Membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau
• Membutuhkan penyetaraan teknis
Pengadaan barang jasa dimana
harga yang akan ditawarkan
dipengaruhi oleh waktu atau
teknis evaluasi
METODE 2 (DUA) TAHAP
Sistem penilaian
biaya selama
umur ekonomis
Sistem NilaiSistem Gugur
16
Membandingkan dokumen
penawaran terhadap
dokumen lelang dengan
urutan tahap administrasi,
teknis, harga dimana
apabila tidak memenuhi
pada setiap tahapan
dinyatakan gugur
Memberikan nilai unsur
teknis yang telah
ditentukan dalam dokumen
pengadaan, kemudian
dikombinasi dengan nilai
harga penawaran sesuai
dengan bobot yang telah
ditentukan
Memberikan nilai unsur
teknis yang telah
ditentukan dalam dokumen
pengadaan, kemudian
dikombinasi dengan nilai
harga penawaran sesuai
dengan bobot yang telah
ditentukan
Memberikan nilai pada
unsur teknis dan harga
menurut umur ekonomis
kemudian dikonversi ke
dalam uang
B/PK/JL yang metode
teknis pelaksanaan
tidak bervariasi
• B/PK/JL yang mempunyai
metode teknis dan harga
yang bervariasi untuk
memperoleh efesiensi dan
efektifitas/spesifikasi
pekerjaan yang paling
baik.
• Ketentuan bobot penilaian
unsur teknis yang dapat
dikuantifikasikan adalah
10-30% dan bobot harga
70-90%
B/PK/JL yang dapat di
perkirakan biaya
operasional, biaya
pemeliharaan dan nilai
sisanya serta diketahui
umur ekonomis
17PENETAPAN METODE EVALUASI
PENAWARAN
Jasa Konsultansi
Metode
evaluasi
Kualitas
Contoh
 Jasa Konsultansi yang bersifat kajian makro (masterplan,
roadmap)
 Penasihatan (advisory)
 Perencanaan dan pengawasan pekerjaan kompleks, seperti desain
pembuatan pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di
bawah laut dan desain pembangunan bandar udara internasional
Penyampaian dokumen penawaran
(administrasi, teknis, dan harga)
dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul
tertutup kepada ULP/Pejabat Pengadaan
Penyampaian dokumen penawaran
(administrasi, teknis, dan harga)
dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul
tertutup kepada ULP/Pejabat Pengadaan
 Mengutamakan kualitas
teknis sebagai faktor yang
menentukan terhadap
hasil/manfaat (outcome)
secara keseluruhan; dan/atau
 Lingkup pekerjaan yang sulit
ditetapkan dalam KAK
 Mengutamakan kualitas
teknis sebagai faktor yang
menentukan terhadap
hasil/manfaat (outcome)
secara keseluruhan; dan/atau
 Lingkup pekerjaan yang sulit
ditetapkan dalam KAK
18PENETAPAN METODE EVALUASI
PENAWARAN
Jasa Konsultansi
Metode
evaluasi
kualitas
dan biaya
Contoh
 Desain jaringan irigasi primer, desain jalan
 Studi kelayakan
 Konsultansi manajemen dan supervise bangunan non-gedung
Evaluasi berdasarkan nilai kombinasi
terbaik penawaran teknis (0,6 s.d 0,8)
dan biaya terkoreksi (0,4 s.d 0,2)
dilanjutkan dengan klarifikasi dan
negosiasi teknis serta biaya
Evaluasi berdasarkan nilai kombinasi
terbaik penawaran teknis (0,6 s.d 0,8)
dan biaya terkoreksi (0,4 s.d 0,2)
dilanjutkan dengan klarifikasi dan
negosiasi teknis serta biaya
 Lingkup, keluaran (output),
waktu penugasan dan hal-hal
lain dapat diperkirakan
dengan baik dalam KAK;
dan/atau
 Besarnya biaya dapat
ditentukan dengan mudah,
jelas dan tepat
 Lingkup, keluaran (output),
waktu penugasan dan hal-hal
lain dapat diperkirakan
dengan baik dalam KAK;
dan/atau
 Besarnya biaya dapat
ditentukan dengan mudah,
jelas dan tepat
19PENETAPAN METODE EVALUASI
PENAWARAN
Jasa Konsultansi
Metode
evaluasi
pagu
anggaran
Contoh
 Pekerjaan desain dan supervisi bangunan gedung
 Pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil
Evaluasi penawaran teknis terbaik
dengan penawaran biaya terkoreksinya
lebih kecil atau sama dengan Pagu
Anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi
dan negosiasi teknis serta biaya
Evaluasi penawaran teknis terbaik
dengan penawaran biaya terkoreksinya
lebih kecil atau sama dengan Pagu
Anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi
dan negosiasi teknis serta biaya
 Ada aturan yang mengatur
(standar);
 Pekerjaan dapat dirinci
dengan tepat (waktu, tenaga
ahli, input lainnya); atau
 Anggarannya tidak
melampaui pagu tertentu
 Ada aturan yang mengatur
(standar);
 Pekerjaan dapat dirinci
dengan tepat (waktu, tenaga
ahli, input lainnya); atau
 Anggarannya tidak
melampaui pagu tertentu
20PENETAPAN METODE EVALUASI
PENAWARAN
Jasa Konsultansi
Metode
evaluasi
biaya
terendah
Contoh
 Desain dan/atau supervisi bangunan sederhana
 Pengukuran skala kecil
Evaluasi berdasarkan penawaran biaya
terkoreksinya terendah yang nilai
penawaran teknisnya diatas ambang
batas persyaratan teknis , dilanjutkan
dengan klarifikasi dan negosiasi teknis
serta biaya
Evaluasi berdasarkan penawaran biaya
terkoreksinya terendah yang nilai
penawaran teknisnya diatas ambang
batas persyaratan teknis , dilanjutkan
dengan klarifikasi dan negosiasi teknis
serta biaya
Pekerjaan yang bersifat
sederhana dan standar
Pekerjaan yang bersifat
sederhana dan standar
Quiz 2
Metode Pemilihan
Metode Penyampaian Dokumen
Metode Evaluasi
21
22
Mengenali karakteristik barang/jasa
yang diadakan
Mengenali karakteristik barang/jasa
yang diadakan
Sistem pengadaan sudah ditetapkan
(termasuk metode penilaian kualifikasi)
Sistem pengadaan sudah ditetapkan
(termasuk metode penilaian kualifikasi)
Penyusunan tahapan berdasarkan
sistem pengadaan
Penyusunan tahapan berdasarkan
sistem pengadaan
Penyusunan jadwalPenyusunan jadwal
Langkah-langkah Penyusunan
23
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN!
Dalam membuat jadwal pengadaan:
 Saat mulai mempersiapkan proses pengadaan barang/jasa
 Saat mulai dan lamanya waktu proses pengadaan barang/jasa
 Saat hasil pengadaan diterima oleh pengguna barang/jasa
 Saat tersedianya anggaran pembiayaan.
 Batas akhir efektif anggaran
Dalam membuat jadwal proses pemilihan:
 Penayangan pengumuman
 Kesempatan untuk pendaftaran dan pengambilan dokumen
(kualifikasi dan pemilihan)
 Kesempatan untuk mempelajari dokumen dan penyiapan
dokumen penawaran
 Pemasukan dokumen penawaran
PENYUSUNAN TAHAPAN DAN
JADWAL PENGADAAN
24PENYUSUNAN TAHAPAN DAN
JADWAL PENGADAAN
Alokasi Waktu Jadwal Prakualifikasi
Proses Pemilihan
Proses Kualifikasi
No Tahapan
  Waktu (Hari Kerja)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
                                                                                           
1 Pengumuman   = >7 hari                                                                        
2 Pendaftaran dan Pengambilan Dok. Kualifikasi
 
   1 hari sebelum batas 
akhir pemasukan dokumen               
 
                                                 
3 Pemasukan Dok. Kualifikasi
 
= > 3 hari setelah hari akhir 
pengumuman)                                                                  
4 Pembukaan dokumen Kualifikasi                                                                                       
5 Evaluasi Kualifikasi ( disesuaikan dng jenis 
pekerjaan)                                                                                       
6 Penetapan daftar pendek penyedia                                                                                        
7 Masa sanggah                          5 hari                                                    
8 Undangan                                                                                       
9 Pengambilan dok. Pemilihan
                                  
 1 hari sebelum batas akhir 
pemasukan dok. Penawaran                              
10 Penjelasan                                              (paling cepat 3 hari setelah undangan)
11 Pemasukan Dok. Penawaran                                               => 7 hari setelah  penjelasan  
12 Evaluasi Penawaran ( disesuaikan dng jenis 
pekerjaan)                                                                                       
13 Penetapan  dan pengumuman pemenang                                                                                       
14 Masa sanggah                                                                5 hari              
15 Penerbitan SPPBJ (jika tidak ada sanggah)                                                                                       
16 Penandatangan Kontrak (jika tidak ada sanggah)                                                                                       
                                                                                           
17 Masa sanggah banding                                                                           5 hari      
18 Penerbitan SPPBJ tergantung pada diterima atau 
ditolaknya sanggahan banding                                                                                    
?
 
19 Penandatangan Kontrak tergantung pada 
diterima atau ditolaknya sanggahan banding                                                                                      
?
catatan:
-waktu menjawab sanggah oleh ULP adalah  5  hari sejak sanggah diterima
-alokasi waktu sanggah banding adalah 5 hari sejak jawaban sanggah diterima oleh penyanggah
-waktu menjawab sanggah Banding oleh Menteri/Kepala Daerah  adalah 15 hari sejak sanggah banding diterima
25PENYUSUNAN TAHAPAN DAN
JADWAL PENGADAAN
Alokasi Waktu Jadwal Pascakualifikasi
No Tahapan
  Waktu (Hari Kerja)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
                                                    
1 Pengumuman   = >7 hari                                  
2 Pendaftaran dan Pengambilan Dok. Pengadaan
 
 1 hari sebelum batas akhir 
pemasukan dokumen
         
                       
3 Penjelasan              ( paling cepat  3 hari kerja sejak tanggal pengumuman)  
4 Pemasukan Dok. Pengadaan                  (paling kurang 2  hari sejak tanggal penjelasan) 
5 Pembukaan Dokumen Pengadaan                                                 
6 Evaluasi Dok. Pengadaan ( disesuaikan dng jenis 
pekerjaan)                                                 
7 Penetapan  dan pengumuman pemenang                                                 
8 Masa sanggah                      5 hari                  
9 Penerbitan SPPBJ (jika tidak ada sanggah)                                                 
10 Penandatangan Kontrak (jika tidak ada sanggah)                                                 
11 Masa sanggah banding                                 5 hari          
12 Penerbitan SPPBJ tergantung pada diterima atau 
ditolaknya sanggahan banding                                          
?
     
13 Penandatangan Kontrak tergantung pada diterima 
atau ditolaknya sanggahan banding                                            
?
 
 
catatan:
-
waktu menjawab sanggah oleh ULP adalah  5  hari  (lelang umum/seleksi umum/lelang terbatas) dan 3 hari (lelang sederhana/pemilihan 
langsung/seleksi sederhana) sejak sanggah diterima
-
alokasi waktu sanggah banding adalah 5 hari  (lelang umum/seleksi umum/lelang terbatas) dan 3 hari (lelang
sederhana/pemilihan langsung/seleksi sederhana) sejak jawaban sanggah diterima oleh penyanggah
-waktu menjawab sanggah Banding oleh Menteri/Kepala Daerah  adalah 15 hari sejak sanggah banding diterima
26PENYUSUNAN TAHAPAN DAN
JADWAL PENGADAAN
Perbedaan Alokasi Waktu
• Pelelangan terbatas atau seleksi umum: sama dengan alokasi waktu
pelelangan umum dengan prakualifikasi.
• Seleksi sederhana prakualifikasi: sama dengan Seleksi Umum
prakualifikasi, kecuali proses pengumuman sekurangnya 4 hari kerja,
SPPBJ 4 hari kerja, sanggahan dan sanggahan banding 3 hari kerja.
• Pelelangan sederhana, pemilihan langsung atau seleksi sederhana
perorangan: sama dengan pelelangan umum pasca kualifikasi, kecuali
proses pengumuman sekurangnya 4 hari kerja, SPPBJ 4 hari kerja,
sanggahan dan sanggahan banding 3 hari kerja.
• Penunjukan langsung: diserahkan sepenuhnya kepada ULP/Pejabat
Pengadaan.
• Pengadaan langsung: diserahkan sepenuhnya kepada ULP/Pejabat
Pengadaan.
Quiz 3
Penyusunan Jadwal dan Tahapan Pengadaan
27
28
JENIS DOKUMEN PENGADAAN
2 JENIS DOKUMEN
PENGADAAN:
1.Dokumen Kualifikasi
2.Dokumen Pemilihan
Penyedia barang/jasa
Menyusun dokumen pengadaan
Diberikan kepada
Spesifikasi, HPS, dan Rancangan KontrakSpesifikasi, HPS, dan Rancangan Kontrak
Dasar untuk evaluasi dokumen penawaranDasar untuk evaluasi dokumen penawaran
Sebagai dasar dan acuan
menyusun, menyampul dan
menyampaikan dokumen
penawaran bagi penyedia
dan sebagai dasar untuk
mengevaluasi bagi ULP
ULP/PP
PPK
29
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
Isi Dokumen Kualifikasi
 Pengumuman
 Petunjuk pengisian dokumen kualifikasi:
 lingkup pekerjaan, persyaratan penyedia, waktu dan tempat pengambilan
dan pemasukan dokumen prakualifikasi, serta penanggung jawab
prakualifikasi
 Formulir isian kualifikasi
 Instruksi kepada peserta kualifikasi termasuk tatacara penyampain
dokumen kualifikasi
 Lembar Data Kualifikasi
 Pakta Integritas
 Tata cara evaluasi kualifikasi
 aspek administrasi, permodalan, tenaga kerja, peralatan, pengalaman dsb
Lihat !!!!!
Standar Dokumen Pengadaan
Contoh Formulir isian
30PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
Isi Dokumen Pemilihan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya
Sekurang-kurangnya harus memuat:Sekurang-kurangnya harus memuat:
Lihat !!!!!
Standar Dokumen Pengadaan
Contoh Dokumen Pemilihan
31
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
Isi Dokumen Pemilihan Jasa Konsultasi
Sekurang-kurangnya harus memuat:Sekurang-kurangnya harus memuat:
Lihat !!!!!
Standar Dokumen Pengadaan
Contoh Dokumen Pemilihan
Quiz 4
Penyusunan Dokumen Pengadaan?
32
TES ?........
33
Terima Kasih
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

More Related Content

What's hot

Contoh surat penawaran harga (sph)
Contoh surat penawaran harga (sph)Contoh surat penawaran harga (sph)
Contoh surat penawaran harga (sph)Irman Gapur
 
Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiPengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa Konsultansi
Khalid Mustafa
 
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptxPengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
NurwantiApriliaNingr1
 
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
KutsiyatinMSi
 
APPLICANT FORM
APPLICANT FORMAPPLICANT FORM
APPLICANT FORM
Andri Dwi Maulida
 
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Khalid Mustafa
 
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdfSlide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Wakhyudi
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
Nurul Angreliany
 
2. Pengantar Umum Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGAD...
2. Pengantar Umum Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGAD...2. Pengantar Umum Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGAD...
2. Pengantar Umum Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGAD...
Kanaidi ken
 
Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
GLC
 
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_220050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
wahana_dc
 
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahPembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
KutsiyatinMSi
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Khalid Mustafa
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Nurul Angreliany
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Khalid Mustafa
 
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan,  kebijakan, etika pbjMateri 2. tujuan,  kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
Mikhail Rasyid
 
8. tata cara evaluasi penawaran
8. tata cara evaluasi penawaran8. tata cara evaluasi penawaran
8. tata cara evaluasi penawaran
Fachrurrazie Fachrurrazie
 
Materi Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
Materi Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum PengadaanMateri Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
Materi Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
Poltak Hutabarat
 

What's hot (20)

Contoh surat penawaran harga (sph)
Contoh surat penawaran harga (sph)Contoh surat penawaran harga (sph)
Contoh surat penawaran harga (sph)
 
Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiPengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa Konsultansi
 
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptxPengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
 
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
3.penilaian kinerja dan angka kredit jfk
 
APPLICANT FORM
APPLICANT FORMAPPLICANT FORM
APPLICANT FORM
 
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
 
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdfSlide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
 
2. Pengantar Umum Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGAD...
2. Pengantar Umum Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGAD...2. Pengantar Umum Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGAD...
2. Pengantar Umum Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGAD...
 
Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
 
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_220050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
 
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahPembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
 
Pedoman Penyusunan SOP
Pedoman Penyusunan SOPPedoman Penyusunan SOP
Pedoman Penyusunan SOP
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan,  kebijakan, etika pbjMateri 2. tujuan,  kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
 
8. tata cara evaluasi penawaran
8. tata cara evaluasi penawaran8. tata cara evaluasi penawaran
8. tata cara evaluasi penawaran
 
Materi Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
Materi Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum PengadaanMateri Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
Materi Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
 

Viewers also liked

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Khalid Mustafa
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Khalid Mustafa
 
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
EnvaPya
 
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Rulli Saputra
 
Modul 2 persiapan pengadaan barang jasa pemerintah bagian i
Modul 2   persiapan pengadaan barang jasa pemerintah bagian iModul 2   persiapan pengadaan barang jasa pemerintah bagian i
Modul 2 persiapan pengadaan barang jasa pemerintah bagian iDishutbun Kab. Indramayu
 
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahPengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
publicprocurementinstitute
 
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahSoal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Trust Tour And Travel
 
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelolaPelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelolaIrman Gapur
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., M.B.A.
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Khalid Mustafa
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Khalid Mustafa
 
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsungContoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
bh4ja
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Khalid Mustafa
 
Sistem pengadaan perpres 70
Sistem pengadaan perpres 70Sistem pengadaan perpres 70
Pengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada DesaPengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada Desa
Formasi Org
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Khalid Mustafa
 
Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
publicprocurementinstitute
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Khalid Mustafa
 
Penyusunan HPS Pengadaan Barang
Penyusunan HPS Pengadaan BarangPenyusunan HPS Pengadaan Barang
Penyusunan HPS Pengadaan BarangPramadhya Bachtiar
 

Viewers also liked (20)

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
 
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
 
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
 
Modul 2 persiapan pengadaan barang jasa pemerintah bagian i
Modul 2   persiapan pengadaan barang jasa pemerintah bagian iModul 2   persiapan pengadaan barang jasa pemerintah bagian i
Modul 2 persiapan pengadaan barang jasa pemerintah bagian i
 
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahPengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahSoal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelolaPelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
 
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsungContoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
 
Sistem pengadaan perpres 70
Sistem pengadaan perpres 70Sistem pengadaan perpres 70
Sistem pengadaan perpres 70
 
Pengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada DesaPengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada Desa
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
 
Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
 
Penyusunan HPS Pengadaan Barang
Penyusunan HPS Pengadaan BarangPenyusunan HPS Pengadaan Barang
Penyusunan HPS Pengadaan Barang
 

Similar to Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)

Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...
Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...
Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...
Kanaidi ken
 
3. pemilihan sistem pengadaan
3. pemilihan sistem pengadaan3. pemilihan sistem pengadaan
3. pemilihan sistem pengadaanrekasya
 
3. pemilihan sistem pengadaan
3. pemilihan sistem pengadaan3. pemilihan sistem pengadaan
3. pemilihan sistem pengadaanrekasya
 
Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"
Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"
Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"
Kanaidi ken
 
Slide Recall Modul 3 Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 Rev1.1...
Slide Recall Modul 3  Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 Rev1.1...Slide Recall Modul 3  Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 Rev1.1...
Slide Recall Modul 3 Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 Rev1.1...
JoniSatriaAbenk
 
Pengadaan barang dan jasa (marketing)
Pengadaan barang dan jasa (marketing)Pengadaan barang dan jasa (marketing)
Pengadaan barang dan jasa (marketing)
karuniautami
 
Carry Out Procurement Activities
Carry Out Procurement ActivitiesCarry Out Procurement Activities
Carry Out Procurement Activities
diddy98
 
Pengantar Umum_Pengadaan Barang & Jasa
Pengantar Umum_Pengadaan Barang & JasaPengantar Umum_Pengadaan Barang & Jasa
Pengantar Umum_Pengadaan Barang & Jasa
Kanaidi ken
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 2)
National Standardization Agency of Indonesia
 
adc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptx
adc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptxadc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptx
adc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptx
AbdulArafiq1
 
Titik Kritis Proses Pengadaan Barang dan Jasa.pptx
Titik Kritis Proses Pengadaan Barang dan Jasa.pptxTitik Kritis Proses Pengadaan Barang dan Jasa.pptx
Titik Kritis Proses Pengadaan Barang dan Jasa.pptx
MahmudToha
 
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptxPROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
FirhanRezy1
 
Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"
Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"
Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"
Kanaidi ken
 
STUDI KASUS Pembelian Ambulance kebijakan
STUDI KASUS  Pembelian Ambulance kebijakanSTUDI KASUS  Pembelian Ambulance kebijakan
STUDI KASUS Pembelian Ambulance kebijakan
pnsbeneran
 
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
Kanaidi ken
 
Proses Pengadaan Material (Procurement)_Materi Pelatihan "INVENTORY CONTROL &...
Proses Pengadaan Material (Procurement)_Materi Pelatihan "INVENTORY CONTROL &...Proses Pengadaan Material (Procurement)_Materi Pelatihan "INVENTORY CONTROL &...
Proses Pengadaan Material (Procurement)_Materi Pelatihan "INVENTORY CONTROL &...
Kanaidi ken
 
Pengadaan barangjasa non tender non seleksi
Pengadaan barangjasa non tender non seleksiPengadaan barangjasa non tender non seleksi
Pengadaan barangjasa non tender non seleksi
DPPPAKotaPalu
 
Procurement & Purchasing Plan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MA...
Procurement & Purchasing Plan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MA...Procurement & Purchasing Plan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MA...
Procurement & Purchasing Plan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MA...
Kanaidi ken
 

Similar to Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3) (20)

Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...
Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...
Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...
 
Presentasi kel.5
Presentasi kel.5Presentasi kel.5
Presentasi kel.5
 
3. pemilihan sistem pengadaan
3. pemilihan sistem pengadaan3. pemilihan sistem pengadaan
3. pemilihan sistem pengadaan
 
3. pemilihan sistem pengadaan
3. pemilihan sistem pengadaan3. pemilihan sistem pengadaan
3. pemilihan sistem pengadaan
 
Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"
Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"
Proses Pengadaan Barang_ Materi Training "INVENTORY & WAREHOUSING MANAGEMENT"
 
Slide Recall Modul 3 Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 Rev1.1...
Slide Recall Modul 3  Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 Rev1.1...Slide Recall Modul 3  Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 Rev1.1...
Slide Recall Modul 3 Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 Rev1.1...
 
Pengadaan barang dan jasa (marketing)
Pengadaan barang dan jasa (marketing)Pengadaan barang dan jasa (marketing)
Pengadaan barang dan jasa (marketing)
 
Carry Out Procurement Activities
Carry Out Procurement ActivitiesCarry Out Procurement Activities
Carry Out Procurement Activities
 
Pengantar Umum_Pengadaan Barang & Jasa
Pengantar Umum_Pengadaan Barang & JasaPengantar Umum_Pengadaan Barang & Jasa
Pengantar Umum_Pengadaan Barang & Jasa
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 2)
 
adc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptx
adc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptxadc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptx
adc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptx
 
Titik Kritis Proses Pengadaan Barang dan Jasa.pptx
Titik Kritis Proses Pengadaan Barang dan Jasa.pptxTitik Kritis Proses Pengadaan Barang dan Jasa.pptx
Titik Kritis Proses Pengadaan Barang dan Jasa.pptx
 
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptxPROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
 
Pelelangan
PelelanganPelelangan
Pelelangan
 
Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"
Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"
Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"
 
STUDI KASUS Pembelian Ambulance kebijakan
STUDI KASUS  Pembelian Ambulance kebijakanSTUDI KASUS  Pembelian Ambulance kebijakan
STUDI KASUS Pembelian Ambulance kebijakan
 
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
 
Proses Pengadaan Material (Procurement)_Materi Pelatihan "INVENTORY CONTROL &...
Proses Pengadaan Material (Procurement)_Materi Pelatihan "INVENTORY CONTROL &...Proses Pengadaan Material (Procurement)_Materi Pelatihan "INVENTORY CONTROL &...
Proses Pengadaan Material (Procurement)_Materi Pelatihan "INVENTORY CONTROL &...
 
Pengadaan barangjasa non tender non seleksi
Pengadaan barangjasa non tender non seleksiPengadaan barangjasa non tender non seleksi
Pengadaan barangjasa non tender non seleksi
 
Procurement & Purchasing Plan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MA...
Procurement & Purchasing Plan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MA...Procurement & Purchasing Plan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MA...
Procurement & Purchasing Plan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MA...
 

More from Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Khalid Mustafa
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Khalid Mustafa
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Khalid Mustafa
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Khalid Mustafa
 
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Khalid Mustafa
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Khalid Mustafa
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
Khalid Mustafa
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Khalid Mustafa
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Khalid Mustafa
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Khalid Mustafa
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Khalid Mustafa
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Khalid Mustafa
 
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ PemerintahPotensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Khalid Mustafa
 
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Khalid Mustafa
 
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Khalid Mustafa
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Khalid Mustafa
 
Hasil Ujian Peserta 2
Hasil Ujian Peserta 2Hasil Ujian Peserta 2
Hasil Ujian Peserta 2
Khalid Mustafa
 

More from Khalid Mustafa (18)

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
 
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
 
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ PemerintahPotensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
 
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
 
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
 
Hasil Ujian Peserta 2
Hasil Ujian Peserta 2Hasil Ujian Peserta 2
Hasil Ujian Peserta 2
 

Recently uploaded

SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
muhammadyudiyanto55
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
Kurnia Fajar
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
WILDANREYkun
 
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
SABDA
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
widyakusuma99
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
TarkaTarka
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
AgusRahmat39
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
gloriosaesy
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 

Recently uploaded (20)

SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
 
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)

  • 1. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN-2 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 beserta perubahannya
  • 2. 2 TUJUAN PELATIHAN PEMILIHAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI PENETAPAN METODE PEMILIHAN PENETAPAN METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENETAPAN METODE EVALUASI PENAWARAN PENYUSUNAN TAHAPAN DAN JADWAL PENGADAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
  • 3. SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU MEMAHAMI PROSES PERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN MELIPUTI: •Memahami penetapan metode penilaian kualifikasi •Memahami penetapan metode pemilihan •Memahami metode penyampaian dokumen •Memahami metode evaluasi penawaran •Memahami tata cara penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan •Memahami tata cara penyusunan dokumen pengadaan 3
  • 4. 4 Kualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia DEFINISI KUALIFIKASI
  • 5. 5 PEMILIHAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI Metode Kualifikasi Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran PRAKUALIFIKASIPRAKUALIFIKASI PASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASI  Dilakukan secara adil, transparan, mendorong terjadinya persaingan yang sehat  Untuk efisiensi: data yang diperlukan cukup dari formulir isian  Data palsu atau bohong: sanksi ”daftar hitam” dan dilaporkan secara pidana  tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama waktu tertentu  Copy dokumen disampaikan untuk penyedia yang diusulkan sebagai calon pemenang dan pemenang cadangan serta menunjukkan aslinya  Dilakukan secara adil, transparan, mendorong terjadinya persaingan yang sehat  Untuk efisiensi: data yang diperlukan cukup dari formulir isian  Data palsu atau bohong: sanksi ”daftar hitam” dan dilaporkan secara pidana  tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama waktu tertentu  Copy dokumen disampaikan untuk penyedia yang diusulkan sebagai calon pemenang dan pemenang cadangan serta menunjukkan aslinya
  • 6. 6 PEMILIHAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI Metode Evaluasi Kualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya S I S T E M G U G U RS I S T E M G U G U R S I S T E M N I L A IS I S T E M N I L A I
  • 7. 7 PEMILIHAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI Penetapan Metode Kualifikasi METODE PASCA KUALIFIKASI Pelelangan Umum •Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya •Pemilihan Langsung untuk penyedia pekerjaan konstruksi ----- Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan METODE PRA KUALIFIKASI Pekerjaan yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum Pelelangan Terbatas untuk penyedia barang dan pekerjaan konstruksi Pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya Pekerjaan yang menggunakan Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha
  • 8. Quiz 1 Metode Penilaian Kualifikasi 8
  • 9. 9 Bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000 Bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000 Pelelangan Sederhana Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum Pelelangan UmumPenunjukan Langsung Pengadaan Langsung • Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp 200 juta • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil • Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp 200 juta • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil Kontes Pemilihan Penyedia B/JL • Tidak punya harga pasar • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan • Tidak punya harga pasar • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan Pelelangan Terbatas Penyedia yang mampu terbatas dan untuk pekerjaan kompleks Penyedia yang mampu terbatas dan untuk pekerjaan kompleks KEADAAN TERTENTU:  Penanganan darurat  Pekerjaan konferensi yang mendadak dan dihadiri Presiden/Wapres  Pekerjaan bersifat rahasia  Pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat  Pekerjaan spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia B/JL KHUSUS:  Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah  Pekerjaan kompleks dengan teknologi khusus dan hanya satu penyedia yang mampu  Distribusi obat/alkes tertentu  Kendaraan bermotor GSO KEADAAN TERTENTU:  Penanganan darurat  Pekerjaan konferensi yang mendadak dan dihadiri Presiden/Wapres  Pekerjaan bersifat rahasia  Pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat  Pekerjaan spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia B/JL KHUSUS:  Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah  Pekerjaan kompleks dengan teknologi khusus dan hanya satu penyedia yang mampu  Distribusi obat/alkes tertentu  Kendaraan bermotor GSO
  • 10. 10 PENETAPAN METODE PEMILIHAN Pekerjaan Konstruksi Bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000 Bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000 Pemilihan Langsung Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum Pelelangan Umum Penunjukan Langsung Pengadaan Langsung • Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp 200 juta • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil • Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp 200 juta • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil Pemilihan Penyedia JK Pelelangan Terbatas Penyedia yang mampu terbatas dan untuk pekerjaan kompleks Penyedia yang mampu terbatas dan untuk pekerjaan kompleks KEADAAN TERTENTU:  Penanganan darurat  Pekerjaan konferensi yang mendadak dan dihadiri Presiden/Wapres  Pekerjaan bersifat rahasia  Pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat  Pekerjaan spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia KONSTRUKSI KHUSUS:  Pekerjaan kompleks dengan teknologi khusus dan hanya satu penyedia yang mampu  Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan  Sarana dan prasarana di perumahan KEADAAN TERTENTU:  Penanganan darurat  Pekerjaan konferensi yang mendadak dan dihadiri Presiden/Wapres  Pekerjaan bersifat rahasia  Pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat  Pekerjaan spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia KONSTRUKSI KHUSUS:  Pekerjaan kompleks dengan teknologi khusus dan hanya satu penyedia yang mampu  Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan  Sarana dan prasarana di perumahan
  • 11. 11 PENETAPAN METODE PEMILIHAN Jasa Lainnya Bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000 Bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000 Pelelangan Sederhana Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum Pelelangan Umum KEADAAN TERTENTU:  Penanganan darurat  Pekerjaan konferensi yang mendadak dan dihadiri Presiden/Wapres  Pekerjaan bersifat rahasia  Pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat  Pekerjaan spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia JL KHUSUS:  Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah  Pekerjaan kompleks dengan teknologi khusus dan hanya satu penyedia yang mampu  Sewa penginapan/ruang rapat  Lanjutan sewa gedung KEADAAN TERTENTU:  Penanganan darurat  Pekerjaan konferensi yang mendadak dan dihadiri Presiden/Wapres  Pekerjaan bersifat rahasia  Pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat  Pekerjaan spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia JL KHUSUS:  Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah  Pekerjaan kompleks dengan teknologi khusus dan hanya satu penyedia yang mampu  Sewa penginapan/ruang rapat  Lanjutan sewa gedung Penunjukan Langsung Pengadaan Langsung • Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp.200 juta • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil • Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp.200 juta • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil Sayembara Pemilihan Penyedia B/JL • Proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan • Proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan
  • 12. 12 PENETAPAN METODE PEMILIHAN Jasa Konsultasi Bernilai paling tinggi Rp 200 juta dan bersifat sederhana Bernilai paling tinggi Rp 200 juta dan bersifat sederhana Seleksi Sederhana Pada prinsipnya semua pengadaan harus dengan Seleksi Umum Pada prinsipnya semua pengadaan harus dengan Seleksi Umum Seleksi Umum  Penanganan darurat  Pekerjaan yang menyangkut pertahanan/ keamanan dan ketertiban masyarakat  Penyedia jasa tunggal atau hanya bisa dilakukan pemegang hak paten  Konsultansi di bidang hukum (konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter) yang tidak direncanakan untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum kepada Pemerintah, harus segera  Penanganan darurat  Pekerjaan yang menyangkut pertahanan/ keamanan dan ketertiban masyarakat  Penyedia jasa tunggal atau hanya bisa dilakukan pemegang hak paten  Konsultansi di bidang hukum (konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter) yang tidak direncanakan untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum kepada Pemerintah, harus segera Penunjukan Langsung Pengadaan Langsung • Untuk pekerjaan Konsultasi dengan nilai maksimum Rp 50 Juta • Kebutuhan operasional K/L/D/I • Untuk pekerjaan Konsultasi dengan nilai maksimum Rp 50 Juta • Kebutuhan operasional K/L/D/I Sayembara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi • Proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan • Proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan
  • 13. 13 METODE 1 (SATU) SAMPUL Penyampaian dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan harga) dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada ULP/Pejabat Pengadaan • Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah • Jasa Konsultansi dengan KAK sederhana • Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan spesifikasi/volume jelas • Digunakan juga untuk pekerjaan yang menggunakan metode pemilihan Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/ Kontes/Sayembara Pengadaan barang/jasa yang evaluasi teknisnya tidak dipengaruhi oleh harga
  • 14. 14 PENETAPAN METODE PENYAMPAIAN PENAWARAN Administrasi dan Teknis (Sampul I) dan Harga (Sampul II) dimasukkan ke dalam sampul penutup dan disampaikan kepada ULP pada suatu waktu • Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainya yang menggunakan sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis • Jasa Konsultansi yang penilaian teknis terpisah dari penilaian harga atau bersifat kompleks Pengadaan Barang/Jasa dimana evaluasi teknis menghasilkan nilai yang bervariasi yang mempengaruhi penawaran harga METODE 2 (DUA) SAMPUL
  • 15. 15 PENETAPAN METODE PENYAMPAIAN PENAWARAN Penyampaian dokumen penawaran sampul 1 (administrasi dan teknis) pada tahap 1, kemudian sampul 2 yang berisi penawaran harga disampaikan setelah lulus administrasi dan teknis • B/PK/JL yg kompleks • B/PK/JL yg memenuhi kriteria kinerja tertentu termasuk pertimbangan kemudahan pengoperasian dan efisiensi pemeliharaan peralatan • B/PK/JL dengan beberapa alternatif penggunaan sistem, desain, dan teknologi • Membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau • Membutuhkan penyetaraan teknis Pengadaan barang jasa dimana harga yang akan ditawarkan dipengaruhi oleh waktu atau teknis evaluasi METODE 2 (DUA) TAHAP
  • 16. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis Sistem NilaiSistem Gugur 16 Membandingkan dokumen penawaran terhadap dokumen lelang dengan urutan tahap administrasi, teknis, harga dimana apabila tidak memenuhi pada setiap tahapan dinyatakan gugur Memberikan nilai unsur teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, kemudian dikombinasi dengan nilai harga penawaran sesuai dengan bobot yang telah ditentukan Memberikan nilai unsur teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, kemudian dikombinasi dengan nilai harga penawaran sesuai dengan bobot yang telah ditentukan Memberikan nilai pada unsur teknis dan harga menurut umur ekonomis kemudian dikonversi ke dalam uang B/PK/JL yang metode teknis pelaksanaan tidak bervariasi • B/PK/JL yang mempunyai metode teknis dan harga yang bervariasi untuk memperoleh efesiensi dan efektifitas/spesifikasi pekerjaan yang paling baik. • Ketentuan bobot penilaian unsur teknis yang dapat dikuantifikasikan adalah 10-30% dan bobot harga 70-90% B/PK/JL yang dapat di perkirakan biaya operasional, biaya pemeliharaan dan nilai sisanya serta diketahui umur ekonomis
  • 17. 17PENETAPAN METODE EVALUASI PENAWARAN Jasa Konsultansi Metode evaluasi Kualitas Contoh  Jasa Konsultansi yang bersifat kajian makro (masterplan, roadmap)  Penasihatan (advisory)  Perencanaan dan pengawasan pekerjaan kompleks, seperti desain pembuatan pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di bawah laut dan desain pembangunan bandar udara internasional Penyampaian dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan harga) dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada ULP/Pejabat Pengadaan Penyampaian dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan harga) dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada ULP/Pejabat Pengadaan  Mengutamakan kualitas teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan; dan/atau  Lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK  Mengutamakan kualitas teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan; dan/atau  Lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK
  • 18. 18PENETAPAN METODE EVALUASI PENAWARAN Jasa Konsultansi Metode evaluasi kualitas dan biaya Contoh  Desain jaringan irigasi primer, desain jalan  Studi kelayakan  Konsultansi manajemen dan supervise bangunan non-gedung Evaluasi berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis (0,6 s.d 0,8) dan biaya terkoreksi (0,4 s.d 0,2) dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya Evaluasi berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis (0,6 s.d 0,8) dan biaya terkoreksi (0,4 s.d 0,2) dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya  Lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau  Besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat  Lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau  Besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat
  • 19. 19PENETAPAN METODE EVALUASI PENAWARAN Jasa Konsultansi Metode evaluasi pagu anggaran Contoh  Pekerjaan desain dan supervisi bangunan gedung  Pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil Evaluasi penawaran teknis terbaik dengan penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan Pagu Anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya Evaluasi penawaran teknis terbaik dengan penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan Pagu Anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya  Ada aturan yang mengatur (standar);  Pekerjaan dapat dirinci dengan tepat (waktu, tenaga ahli, input lainnya); atau  Anggarannya tidak melampaui pagu tertentu  Ada aturan yang mengatur (standar);  Pekerjaan dapat dirinci dengan tepat (waktu, tenaga ahli, input lainnya); atau  Anggarannya tidak melampaui pagu tertentu
  • 20. 20PENETAPAN METODE EVALUASI PENAWARAN Jasa Konsultansi Metode evaluasi biaya terendah Contoh  Desain dan/atau supervisi bangunan sederhana  Pengukuran skala kecil Evaluasi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah yang nilai penawaran teknisnya diatas ambang batas persyaratan teknis , dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya Evaluasi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah yang nilai penawaran teknisnya diatas ambang batas persyaratan teknis , dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya Pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar Pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar
  • 21. Quiz 2 Metode Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Metode Evaluasi 21
  • 22. 22 Mengenali karakteristik barang/jasa yang diadakan Mengenali karakteristik barang/jasa yang diadakan Sistem pengadaan sudah ditetapkan (termasuk metode penilaian kualifikasi) Sistem pengadaan sudah ditetapkan (termasuk metode penilaian kualifikasi) Penyusunan tahapan berdasarkan sistem pengadaan Penyusunan tahapan berdasarkan sistem pengadaan Penyusunan jadwalPenyusunan jadwal Langkah-langkah Penyusunan
  • 23. 23 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN! Dalam membuat jadwal pengadaan:  Saat mulai mempersiapkan proses pengadaan barang/jasa  Saat mulai dan lamanya waktu proses pengadaan barang/jasa  Saat hasil pengadaan diterima oleh pengguna barang/jasa  Saat tersedianya anggaran pembiayaan.  Batas akhir efektif anggaran Dalam membuat jadwal proses pemilihan:  Penayangan pengumuman  Kesempatan untuk pendaftaran dan pengambilan dokumen (kualifikasi dan pemilihan)  Kesempatan untuk mempelajari dokumen dan penyiapan dokumen penawaran  Pemasukan dokumen penawaran PENYUSUNAN TAHAPAN DAN JADWAL PENGADAAN
  • 24. 24PENYUSUNAN TAHAPAN DAN JADWAL PENGADAAN Alokasi Waktu Jadwal Prakualifikasi Proses Pemilihan Proses Kualifikasi No Tahapan   Waktu (Hari Kerja)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243                                                                                             1 Pengumuman   = >7 hari                                                                         2 Pendaftaran dan Pengambilan Dok. Kualifikasi      1 hari sebelum batas  akhir pemasukan dokumen                                                                    3 Pemasukan Dok. Kualifikasi   = > 3 hari setelah hari akhir  pengumuman)                                                                   4 Pembukaan dokumen Kualifikasi                                                                                        5 Evaluasi Kualifikasi ( disesuaikan dng jenis  pekerjaan)                                                                                        6 Penetapan daftar pendek penyedia                                                                                         7 Masa sanggah                          5 hari                                                     8 Undangan                                                                                        9 Pengambilan dok. Pemilihan                                     1 hari sebelum batas akhir  pemasukan dok. Penawaran                               10 Penjelasan                                              (paling cepat 3 hari setelah undangan) 11 Pemasukan Dok. Penawaran                                               => 7 hari setelah  penjelasan   12 Evaluasi Penawaran ( disesuaikan dng jenis  pekerjaan)                                                                                        13 Penetapan  dan pengumuman pemenang                                                                                        14 Masa sanggah                                                                5 hari               15 Penerbitan SPPBJ (jika tidak ada sanggah)                                                                                        16 Penandatangan Kontrak (jika tidak ada sanggah)                                                                                                                                                                                    17 Masa sanggah banding                                                                           5 hari       18 Penerbitan SPPBJ tergantung pada diterima atau  ditolaknya sanggahan banding                                                                                     ?   19 Penandatangan Kontrak tergantung pada  diterima atau ditolaknya sanggahan banding                                                                                       ? catatan: -waktu menjawab sanggah oleh ULP adalah  5  hari sejak sanggah diterima -alokasi waktu sanggah banding adalah 5 hari sejak jawaban sanggah diterima oleh penyanggah -waktu menjawab sanggah Banding oleh Menteri/Kepala Daerah  adalah 15 hari sejak sanggah banding diterima
  • 25. 25PENYUSUNAN TAHAPAN DAN JADWAL PENGADAAN Alokasi Waktu Jadwal Pascakualifikasi No Tahapan   Waktu (Hari Kerja)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24                                                      1 Pengumuman   = >7 hari                                   2 Pendaftaran dan Pengambilan Dok. Pengadaan    1 hari sebelum batas akhir  pemasukan dokumen                                   3 Penjelasan              ( paling cepat  3 hari kerja sejak tanggal pengumuman)   4 Pemasukan Dok. Pengadaan                  (paling kurang 2  hari sejak tanggal penjelasan)  5 Pembukaan Dokumen Pengadaan                                                  6 Evaluasi Dok. Pengadaan ( disesuaikan dng jenis  pekerjaan)                                                  7 Penetapan  dan pengumuman pemenang                                                  8 Masa sanggah                      5 hari                   9 Penerbitan SPPBJ (jika tidak ada sanggah)                                                  10 Penandatangan Kontrak (jika tidak ada sanggah)                                                  11 Masa sanggah banding                                 5 hari           12 Penerbitan SPPBJ tergantung pada diterima atau  ditolaknya sanggahan banding                                           ?       13 Penandatangan Kontrak tergantung pada diterima  atau ditolaknya sanggahan banding                                             ?     catatan: - waktu menjawab sanggah oleh ULP adalah  5  hari  (lelang umum/seleksi umum/lelang terbatas) dan 3 hari (lelang sederhana/pemilihan  langsung/seleksi sederhana) sejak sanggah diterima - alokasi waktu sanggah banding adalah 5 hari  (lelang umum/seleksi umum/lelang terbatas) dan 3 hari (lelang sederhana/pemilihan langsung/seleksi sederhana) sejak jawaban sanggah diterima oleh penyanggah -waktu menjawab sanggah Banding oleh Menteri/Kepala Daerah  adalah 15 hari sejak sanggah banding diterima
  • 26. 26PENYUSUNAN TAHAPAN DAN JADWAL PENGADAAN Perbedaan Alokasi Waktu • Pelelangan terbatas atau seleksi umum: sama dengan alokasi waktu pelelangan umum dengan prakualifikasi. • Seleksi sederhana prakualifikasi: sama dengan Seleksi Umum prakualifikasi, kecuali proses pengumuman sekurangnya 4 hari kerja, SPPBJ 4 hari kerja, sanggahan dan sanggahan banding 3 hari kerja. • Pelelangan sederhana, pemilihan langsung atau seleksi sederhana perorangan: sama dengan pelelangan umum pasca kualifikasi, kecuali proses pengumuman sekurangnya 4 hari kerja, SPPBJ 4 hari kerja, sanggahan dan sanggahan banding 3 hari kerja. • Penunjukan langsung: diserahkan sepenuhnya kepada ULP/Pejabat Pengadaan. • Pengadaan langsung: diserahkan sepenuhnya kepada ULP/Pejabat Pengadaan.
  • 27. Quiz 3 Penyusunan Jadwal dan Tahapan Pengadaan 27
  • 28. 28 JENIS DOKUMEN PENGADAAN 2 JENIS DOKUMEN PENGADAAN: 1.Dokumen Kualifikasi 2.Dokumen Pemilihan Penyedia barang/jasa Menyusun dokumen pengadaan Diberikan kepada Spesifikasi, HPS, dan Rancangan KontrakSpesifikasi, HPS, dan Rancangan Kontrak Dasar untuk evaluasi dokumen penawaranDasar untuk evaluasi dokumen penawaran Sebagai dasar dan acuan menyusun, menyampul dan menyampaikan dokumen penawaran bagi penyedia dan sebagai dasar untuk mengevaluasi bagi ULP ULP/PP PPK
  • 29. 29 PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN Isi Dokumen Kualifikasi  Pengumuman  Petunjuk pengisian dokumen kualifikasi:  lingkup pekerjaan, persyaratan penyedia, waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen prakualifikasi, serta penanggung jawab prakualifikasi  Formulir isian kualifikasi  Instruksi kepada peserta kualifikasi termasuk tatacara penyampain dokumen kualifikasi  Lembar Data Kualifikasi  Pakta Integritas  Tata cara evaluasi kualifikasi  aspek administrasi, permodalan, tenaga kerja, peralatan, pengalaman dsb Lihat !!!!! Standar Dokumen Pengadaan Contoh Formulir isian
  • 30. 30PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN Isi Dokumen Pemilihan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Sekurang-kurangnya harus memuat:Sekurang-kurangnya harus memuat: Lihat !!!!! Standar Dokumen Pengadaan Contoh Dokumen Pemilihan
  • 31. 31 PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN Isi Dokumen Pemilihan Jasa Konsultasi Sekurang-kurangnya harus memuat:Sekurang-kurangnya harus memuat: Lihat !!!!! Standar Dokumen Pengadaan Contoh Dokumen Pemilihan
  • 32. Quiz 4 Penyusunan Dokumen Pengadaan? 32
  • 34. Terima Kasih LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah