Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya masyarakat memiliki sikap anti korupsi, terutama bagi petugas kesehatan. Dokumen ini menjelaskan beberapa modus korupsi yang sering terjadi di fasilitas kesehatan serta dampak negatif dari korupsi bagi masyarakat. Dokumen ini juga memberikan panduan bagi petugas kesehatan untuk membangun komunitas anti korupsi dan menjadi teladan yang jujur serta
Ringkasan singkat dari dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas masalah korupsi di bidang kesehatan khususnya di fasilitas kesehatan primer.
2. Beberapa modus korupsi yang terjadi antara lain penyalahgunaan wewenang, suap, dan pemerasan.
3. Dokumen tersebut memberikan panduan bagaimana menolak terlibat korupsi dan menjadi nakes yang berintegritas.
Dokumen tersebut merangkum strategi pengembangan SDM dan karier pegawai pengadaan barang/jasa Kota Sukabumi, termasuk pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai pusat keunggulan, peningkatan kompetensi SDM, serta upaya mempercepat proses pengadaan barang/jasa secara transparan dan efisien.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang integritas aparatur sipil negara dalam menghadapi tantangan korupsi struktural dan cara-cara untuk membentengi diri dari godaan korupsi. Terdapat juga penjelasan mengenai definisi korupsi, jenis-jenis korupsi, dan area-area rawan korupsi di pemerintahan daerah.
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah didirikan pada tahun 2005 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim dan non-muslim melalui layanan perbankan syariah. Bank ini menawarkan berbagai produk tabungan dan deposito, serta pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi dengan prinsip syariah. Bank ini memiliki 16 kantor cabang dan kas di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya masyarakat memiliki sikap anti korupsi, terutama bagi petugas kesehatan. Dokumen ini menjelaskan beberapa modus korupsi yang sering terjadi di fasilitas kesehatan serta dampak negatif dari korupsi bagi masyarakat. Dokumen ini juga memberikan panduan bagi petugas kesehatan untuk membangun komunitas anti korupsi dan menjadi teladan yang jujur serta
Ringkasan singkat dari dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas masalah korupsi di bidang kesehatan khususnya di fasilitas kesehatan primer.
2. Beberapa modus korupsi yang terjadi antara lain penyalahgunaan wewenang, suap, dan pemerasan.
3. Dokumen tersebut memberikan panduan bagaimana menolak terlibat korupsi dan menjadi nakes yang berintegritas.
Dokumen tersebut merangkum strategi pengembangan SDM dan karier pegawai pengadaan barang/jasa Kota Sukabumi, termasuk pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai pusat keunggulan, peningkatan kompetensi SDM, serta upaya mempercepat proses pengadaan barang/jasa secara transparan dan efisien.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang integritas aparatur sipil negara dalam menghadapi tantangan korupsi struktural dan cara-cara untuk membentengi diri dari godaan korupsi. Terdapat juga penjelasan mengenai definisi korupsi, jenis-jenis korupsi, dan area-area rawan korupsi di pemerintahan daerah.
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah didirikan pada tahun 2005 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim dan non-muslim melalui layanan perbankan syariah. Bank ini menawarkan berbagai produk tabungan dan deposito, serta pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi dengan prinsip syariah. Bank ini memiliki 16 kantor cabang dan kas di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
Dokumen tersebut membahas pengendalian dan pengawasan pengelolaan dana di desa, khususnya mengenai pengawasan inspektorat terhadap penggunaan dana desa, prioritas pengawasan terkait dana desa pada tahun 2017, serta pedoman pengadaan barang dan jasa di desa agar dilakukan secara transparan dan akuntabel.
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdfZainul Ulum
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas upaya BUMN di Jawa Tengah untuk mencegah korupsi.
2. Mayoritas BUMN di Jawa Tengah dinilai masih rentan terhadap korupsi berdasarkan hasil penilaian.
3. Dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dari BUMN untuk menerapkan program dan kebijakan antikorupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pelayanan publik. Secara ringkas, dibahas mengenai tantangan pelayanan publik, paradigma baru dalam pelayanan publik yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta pentingnya menerapkan budaya pelayanan prima yang profesional dan beretika."
Dokumen tersebut membahas tentang upaya percepatan pemberantasan korupsi, yang mencakup beberapa poin utama sebagai berikut: (1) penjelasan tentang sikap dan perilaku anti korupsi, peraturan korupsi di Indonesia, dan program percepatan anti korupsi; (2) penyebab dan permasalahan korupsi serta langkah pemberantasan korupsi; (3) bentuk-bentuk korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
JPKK memohon kerajaan menaikkan gaji minimum pekerja kontrak kerajaan kepada sekurang-kurangnya RM1,500 hingga RM1,800. JPKK juga menuntut agar kerajaan memulihkan gaji penuh pekerja pembersihan sekolah yang telah dipotong sebanyak 40% berikutan arahan KPM baru-baru ini. JPKK berharap agar dasar kerajaan tidak bercanggah dan menyebabkan kekeliruan dalam perkara
Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Anak Usia 0-5 Tahun di UPT Puskesmas Sulang Kabupaten Rembang melalui 7 langkah utama yaitu menyusun SOP, pengajuan komputer, membuat leaflet edukasi, menata ruang tunggu, sosialisasi SOP, membuat video informasi, dan monitoring evaluasi.
ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAER...Krisnä Nurzämän
Skripsi ini membahas analisis opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian pada kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu tahun 2013-2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan hal-hal yang menyebabkan pemberian opini BPK tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi anti korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Berisi penjelasan tentang definisi korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan upaya pencegahan korupsi.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Dokumen tersebut membahas pengendalian dan pengawasan pengelolaan dana di desa, khususnya mengenai pengawasan inspektorat terhadap penggunaan dana desa, prioritas pengawasan terkait dana desa pada tahun 2017, serta pedoman pengadaan barang dan jasa di desa agar dilakukan secara transparan dan akuntabel.
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdfZainul Ulum
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas upaya BUMN di Jawa Tengah untuk mencegah korupsi.
2. Mayoritas BUMN di Jawa Tengah dinilai masih rentan terhadap korupsi berdasarkan hasil penilaian.
3. Dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dari BUMN untuk menerapkan program dan kebijakan antikorupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pelayanan publik. Secara ringkas, dibahas mengenai tantangan pelayanan publik, paradigma baru dalam pelayanan publik yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta pentingnya menerapkan budaya pelayanan prima yang profesional dan beretika."
Dokumen tersebut membahas tentang upaya percepatan pemberantasan korupsi, yang mencakup beberapa poin utama sebagai berikut: (1) penjelasan tentang sikap dan perilaku anti korupsi, peraturan korupsi di Indonesia, dan program percepatan anti korupsi; (2) penyebab dan permasalahan korupsi serta langkah pemberantasan korupsi; (3) bentuk-bentuk korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
JPKK memohon kerajaan menaikkan gaji minimum pekerja kontrak kerajaan kepada sekurang-kurangnya RM1,500 hingga RM1,800. JPKK juga menuntut agar kerajaan memulihkan gaji penuh pekerja pembersihan sekolah yang telah dipotong sebanyak 40% berikutan arahan KPM baru-baru ini. JPKK berharap agar dasar kerajaan tidak bercanggah dan menyebabkan kekeliruan dalam perkara
Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Anak Usia 0-5 Tahun di UPT Puskesmas Sulang Kabupaten Rembang melalui 7 langkah utama yaitu menyusun SOP, pengajuan komputer, membuat leaflet edukasi, menata ruang tunggu, sosialisasi SOP, membuat video informasi, dan monitoring evaluasi.
ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAER...Krisnä Nurzämän
Skripsi ini membahas analisis opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian pada kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu tahun 2013-2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan hal-hal yang menyebabkan pemberian opini BPK tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi anti korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Berisi penjelasan tentang definisi korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan upaya pencegahan korupsi.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Disampaikan dalam rangka sosialisasi dan internalisasi Sekolah Berintegritas Jawa Tengah 2024 di Aula Besar SMA Negeri 1 Semarang pada tanggal 2 Februari 2024 di hadapan 408 siswa kelas X. Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah dan Guru
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdfZainul Ulum
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan yang bebas dari korupsi. Terdapat informasi tentang narasumber beserta latar belakang pendidikan dan sertifikasinya. Dokumen ini juga menyinggung berbagai modus korupsi di bidang kesehatan dan strategi pemberantasan korupsi di Jawa Tengah.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang upaya pemberantasan korupsi di Jawa Tengah melalui kebijakan dan program antikorupsi pemerintah daerah. Beberapa fokus pemberantasan korupsi di Jawa Tengah pada tahun 2023 adalah perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan oleh APIP, manajemen aparatur sipil negara, optimalisasi pajak, manajemen barang milik daerah
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang pentingnya integritas dan anti korupsi. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan definisi korupsi dan penanganan korupsi oleh KPK
2. Diberikan penjelasan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dan strategi pemberantasan korupsi
3. Diuraikan pula nilai-nilai integritas yang perlu dimiliki untuk mencegah terjadinya korup
Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah namun banyak rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh korupsi yang merugikan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Untuk membangun komitmen anti korupsi, perlu memperbaiki sistem dan budaya serta meningkatkan integritas aparatur negara.
Ayo Mentas Trus Salin Klambi, Menatap Masa Depan Lupakan Kenangan Buruk Masa ...Zainul Ulum
Dokumen tersebut berisi tentang sosialisasi anti korupsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara. Berisi ajakan untuk bersama-sama menolak korupsi dengan semangat mentas, trus salin klambi. Juga berisi penjelasan tentang definisi korupsi menurut undang-undang dan dampak negatif korupsi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Strategi Gerakan Penyuluh Anti Korupsi di APIP/InspektoratZainul Ulum
Penyuluh Anti Korupsi (PAK) sudah semakin banyak di setiap tingkatan masyarakat, terlebih lagi di instansi-instansi pemerintah dan terutama di instansi APIP/Inspektorat. Namun ruang gerak PAK belum seleluasa yang dibayangkan, banyak pimpinan instansi pemerintahan yang kurang kondusif sehingga PAK sering lebih dianggap sebagai pengganggu daripada sebagai mitra yang seharusnya
Mempertanggungjawabkan dana hibah dari pemerintahZainul Ulum
Salah satu titik rawan korupsi adalah belanja hibah dan bansos, akuntabilitas dan pertanggungjawaban penerima dana hibah bansos dari pemerintah belum terbiasa membuat pertanggungjawaban sehingga semoga slide ini dapat membantu para penerima hibah bansos dari pemerintah tidak terjerumus dalam permasalahan hukum....
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengawasan berlapis yang dilakukan inspektorat provinsi Jawa Tengah untuk memberikan rekomendasi agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta mengamankan aset. Dokumen ini juga menjelaskan proses pemberian hibah daerah mulai dari usulan calon penerima, penetapan penerima, penyaluran dana hingga pertanggungjawaban penggunaan dana hib
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahZainul Ulum
Dokumen tersebut membahas tentang identifikasi dan analisis resiko yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Jawa Tengah. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai metode identifikasi resiko, profil resiko pada setiap tahapan pengadaan, dan rencana pengelolaan resiko ke depan.
Peran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKKZainul Ulum
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas upaya-upaya yang dilakukan inspektorat dalam mengurangi kesempatan menyimpang, seperti memperbaiki lingkungan pengendalian dan membangun sistem manajemen resiko yang handal.
2. Dokumen tersebut juga membahas konsep dasar sistem pengendalian manajemen serta jenis-jenis pengendalian dan risiko yang terdapat dalam perbankan.
3. Proses identifik
Peran Inspektorat Menghilangkan Perilaku Fraud pada PD BPR/BKKZainul Ulum
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Inspektorat Daerah berperan dalam menghilangkan perilaku menyimpang dengan membangun integritas dan budaya kerja bersih serta mengembangkan pengendalian gratifikasi;
(2) Upaya yang dilakukan meliputi penandatanganan pakta integritas, pelatihan, sosialisasi pelaporan gratifikasi dan harta kekayaan, serta pembentukan unit pengendalian gratifikasi;
(3
Dokumen tersebut membahas peran kewirausahaan dalam perekonomian daerah. Kewirausahaan seperti UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah seperti meningkatkan pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, neraca perdagangan, dan menurunkan pengangguran. Pemerintah perlu mendukung kewirausahaan dengan membuat sistem pasar yang sehat, insentif pajak, lembaga pelatihan, dan budaya kewirausaha
2. ZAINUL ULUM, S.P., M.E., CFrA
- Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Antikorupsi APIP Jateng
(KEPAK APIP 33)
- Ketua II Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun
Integritas Jawa Tengah (KOMPAK-API JATENG)
Bukansiapa-siapa,hanyarakyatbiasayang
gelisah,yangmemilihmenyalakansuluhdaripada
mengutukkegelapan.
Lisensi dan Sertifikasi:
• Asesor Manajemen Tata Kelola IT Pemerintah – Kementerian
Kementerian KOMINFO (2018)
• Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LSP LKPP (2018)
• HP.085640604922
• Surel:zainulgrunge@gmail.com
• Twitter:@zainulgrunge
• Slideshare:s.id/slidezainul
4. TUJUANBERNEGARA:
-Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial
12. This Photos by Unknown Author is licensed under CC BY-NC
Kamu korupsi ya…?
Hloh, kok aku???
Korupsi kie opo tho, Nyet?
Meooong…..
Hasmbuh…
12
13. DEFINISI
• SETIAP ORANG yang secara MELAWAN HUKUM
melakukan PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI
SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU
KORPORASI yang dapat MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA
Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 jo. UU 21/2001 tentang
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
21. FAKTOR
INTERNAL
ASPEK MORAL
• Benteng keimanan kurang kuat, rendahnya tingkat kejujuran dan rasa malu
ASPEK SIKAP/PERILAKU
• Menganut gaya hidup konsumstif, tidak sederhana, tamak/serakah
ASPEK SOSIAL
• Lingkungan keluarga dan pergaulan permisif dan menoleransi perilaku koruptif
22. FAKTOR
EKSTERNAL
ASPEK SOSIAL
• Nilai dan budaya masyarakat, lebih menghormati orang karena kekayaannya, budaya memberi bingkisan/tanda tresno, uang
rokok, dll
ASPEK POLITIS
• Memahami demokrasi sebagai suatu pertarungan untuk memperoleh kekuasan dan keuntungan
• Rendahnya akuntabilitas keuangan publik
ASPEK HUKUM/UNDANG-UNDANG
• Rendahnya law enforcement, aturan diskriminatif, aturan tumpang tindih/kontradiksi, pasal multi tafsir
ASPEK EKONOMI
• Ketimpangan penghasilan dan kebutuhan
ASPEK ORGANISASI
• Kurangnya keteladanan
• Ketidakjelasan target kinerja yang akan dicapai
• Akuntabilitas rendah
• Pengendalian lemah
23.
24. PARADOKSPEMBERANTASANKORUPSI
MANA YANG PERLU DIPERBAIKI LEBIH DAHULU,
APAKAH SISTEMNYA DULU VS ORANGNYA
DULU
DENGAN SISTEM YANG BAIK, ORANG JAHAT
TIDAK MEMPUNYAI KESEMPATAN BERBUAT
KORUPSI VS DALAM SISTEM YANG KORUP,
MANUSIA SEBAIK MALAIKAT BISA BERUBAH
MENJADI SEJAHAT IBLIS
ORANG BAIK SELALU MENAHAN DIRI TIDAK
MEMANFAATKAN KELEMAHAN SISTEM UNTUK
BERBUAT KORUPSI VS SEBAIK-BAIKNYA SISTEM
DIBANGUN, ORANG JAHAT SELALU MENCARI
50. 50
Pak Jojo sedang berusaha menjual asetnya berupa tanah.
Kebetulan ada pembeli yang berani membayar tanah yang
dimilikinya dengan harga tinggi, di atas harga pasaran tanah di
sekitarnya. Permasalahannya tanah milik Pak Jojo
diatasnamakan ibunya yang sudah meninggal 2 tahun lalu
sehingga untuk pengurusan jual beli memerlukan tanda tangan
adiknya yang ada di luar negeri. Pihak pembeli tanah
menghendaki urusan jual beli bisa selesai dalam minggu ini.
Apa yang harus dilakukan Pak Jojo?
a. Membelikan tiket pulang untuk adiknya yang di luar negeri
dan memintanya tandatangan persetujuan pelepasan hak
atas tanah setibanya di Indonesia
b. Membayar lebih kepada notaris yang mau menguruskan
jual beli tanah tanpa harus mendapat persetujuan adiknya
yang di luar negeri
51. 51
Seorang pejabat urusan kepegawaian di salah satu instansi bernama
Bu Susan. Beliau karena jabatannya mempunyai kewenangan untuk
mengusulkan kenaikan pangkat pegawai-pegawai di instansi tersebut.
Bu Susi pejabat fungsional perawat di salah satu Puskesmas menemui
Bu Susan agar dibantu kenaikan jabatan menjadi Perawat Ahli Madya
dan kenaikan pangkat menjadi Pembina dengan motif menginginkan
kenaikan tunjangan dan TPP yang lebih besar karena sedang
membutuhkan biaya banyak untuk merenovasi rumahnya yang dibiayai
dari pinjaman salah satu bank. Persoalannya angka kredit Bu Susi
tidak memenuhi angka kredit minimal agar dapat diusulkan kenaikan
jabatan menjadi Perawat Ahli Madya. Pada pertemuan kesekiankalinya,
Bu Susan akhirnya menyanggupi membantu kenaikan jabatan dan
kenaikan pangkat Bu Susi namun meminta imbalan uang tunai sebesar
Rp15.000.000,00 di muka dan Rp10.000.000,00 setelah SK keluar.
Meskipun berat hati, Bu Susi juga bersedia untuk menyediakan uang
tunai yang diminta Bu Susan meskipun dengan berhutang lagi.
52. 52
Pada salah satu tender yang Pak Kresna menjadi PPK, terdapat
beberapa nama perusahaan yang memasukkan penawaran.
Panitia Pengadaan sedang melakukan evaluasi di ruangan rapat,
tiba-tiba Pak Kresna masuk dan berpesan agar pemenang tender
nantinya adalah CV. Abal-Abal Jaya. Setelah dilihat dokumen
penawarannya, Panitia Pengadaan mengetahui bahwa ternyata
CV. Abal-Abal Jaya dikendalikan oleh Bu Banowati yang dikenal
sebagai Bu Kresna. Panitia Pengadaan menilai telah terjadi
pelanggaran etika pengadaan dan benturan kepentingan
sehingga sepakat untuk mengusulkan penyedia lain sebagai
calon pemenang tender. Saat diberikan surat hasil evaluasi
penawaran, Pak Kresna bersikeras tidak mau menandatangani
surat penetapan pemenang jika bukan CV. Abal-Abal Jaya yang
dimenangkan. Jika Saudara menjadi anggota panitia pengadaan,
apa langkah yang akan Saudara lakukan?
54. TANTANGAN UNTUK NAKES:
MEMBENTUK KOMUNITAS-
KOMUNITAS ANTI KORUPSI :
1. DI TEMPAT KERJA.
2. DI LINGKUNGAN RUMAH.
3. DI LINGKUNGAN PERGAULAN.
MENJADI TELADAN ANTI
KORUPSI :
1. TRANSPARAN.
2. AKUNTABEL.
3. SEDERHANA.
4. BERORIENTASI PELAYANAN.
54
DAMPAK
KORUPSI
SANGA
T JAHA
T
KITA MEMBENCI
KORUPTOR DAN
KORUPSI
LAW
AN KORUPSI
!!
Mulai dari diri sendiri
Mulai dari hal yang kecil
Mulai sekarang juga
55. NAKES BERINTEGRITAS
#MENOLAK TUNDUK PADAKORUPSI
MULAI HARI INI BERIKRAR UNTUK:
1. MENOLAK TERLIBAT, MELIBATKAN
DIRI DAN/A
TAU DILIBA
TKAN PADA
SEMUA JENISAKTIVITAS KORUPSI.
2. SELALU BERSETIA UNTUK
MENETAPI NILAI-NILAI KEBAIKAN
ANTI KORUPSI : JUJUR, MANDIRI,
ADIL, TANGGUNG JAWAB, BERANI,
SEDERHANA, PEDULI, DISIPLIN DAN
KERJAKERAS.
3. SETIAP MELIHAT, ATAU MENDENGAR
TERJADI KORUPSIAKAN
MELAPORKAN KEPADAAPARA
T
PENEGAK HUKUM SESUAI
KEWENANGANNYA.
55