Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah provinsi Sulawesi Tenggara tentang pembentukan peraturan daerah. Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum, jenis dan materi muatan peraturan daerah, serta tata cara pembentukan peraturan daerah meliputi perencanaan, persiapan, dan penyusunan rancangan peraturan daerah.

1. -1-
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR ….. TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
Menimbang : a. bahwa peraturan daerah merupakan peraturan perundang-
undangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan
tugas pembantuan serta penjabaran penjabaran lebih lanjut
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dibentuk
dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Gubernur;
b. bahwa membentuk peraturan daerah yang baik dapat terwujud
apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan
standar yang mengikat lembaga yang berwenang membuat
peraturan daerah;
c. bahwa dalam rangka memperoleh kepastian penyusunan
peraturan daerah baik dalam tataran pemilihan ragam bahasa,
teknik penyusunan maupun sistematika, maka Pemerintahan
Daerah Provinsi Sulawesi tenggara perlu memiliki peraturan
daerah mengenai pembentukan peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran
Negara RI Tahun 1964 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

2. -2-
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pembentukan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).

3. -3-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Gubernur adalah Gubernur Selawesi Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Dinas/Badan/Kantor/Lembaga dilingkungan Pemerintah Daerah
6. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah
yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,
perumusan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
7. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan
bersama Gubernur.
8. Program Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen
perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara
berencana, terpadu, dan sistematis.
9. Pengundangan adalah penempatan Perda dalam Lembaran Daerah.
Pasal 2
Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan
yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

4. -4-
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.
Pasal 3
(1) Materi muatan Perda mengandung asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhineka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat asas lain
sesuai dengan substansi Perda yang bersangkutan.
Pasal 4
Perda ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib
pembentukan peraturan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif
BAB II
JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Perda
Pasal 5
(1) Perda dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yang meliputi :
a. Perda Non Anggaran
b. Perda Anggaran
(2) Perda Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
Perda yang muatan materinya bukan menyangkut anggaran daerah.

5. -5-
(3) Perda Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perda
yang muatan materinya menyangkut anggaran daerah yang meliputi APBD,
Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Bagian Kedua
Materi Muatan Perda
Pasal 6
Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah
serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal 7
(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana dapat dimuat dalam Peraturan
Daerah
(2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi muatan
Perda dapat juga berupa ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan
penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan
peraturan perundangan.
Pasal 8
(1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat memuat
ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Selain itu, Perda juga dapat memuat ancaman pidana atau denda selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan yang diatur dalam
peraturan perundangan lainnya.
BAB III
PEMBENTUKAN PERDA
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 9
Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dengan penyusunan Prolegda.
Pasal 10
(1) Penyusunan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
(2) Penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan
Legislasi Daerah.
(3) Penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

6. -6-
(4) Badan Legislasi Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan
Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta atau memperoleh
bahan dan/atau masukan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan/atau
kelompok masyarakat
(5) Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan Prolegda
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta atau memperoleh bahan
dan/atau masukan dari SKPD, perguruan tinggi dan/atau kelompok masyarakat.
(6) Hasil-hasil yang sudah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) di bahas bersama Badan legislasi Daerah dan Sekretaris Daerah dalam
rangka sinkronisasi dan harmonisasi pada minggu kedua bulan Desember
tahun anggaran sebelumnya.
(7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya disusun
dalam Prolegda yang merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dan
Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dalam Rapat
Paripurna DPRD paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran
berjalan.
(8) Ketentuan mengenai materi Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) diatur dengan Peraturan Gubernur
Bagian Kedua
Persiapan
Pasal 11
a. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD maupun Gubernur disusun
berdasarkan prolegda.
b. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan
Perda di luar prolegda.
Pasal 12
(1) Rancangan Perda non anggaran dapat berasal dari DPRD dan Gubernur.
(2) Rancangan Perda anggaran berasal dari Gubernur.
Pasal 13
(1) Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disiapkan oleh pimpinan SKPD
sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda
yang berasal dari Gubernur, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan rancangan Perda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perturan Gubernur.
Pasal 14
(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disiapkan oleh anggota, komisi,
gabungan komisi atau badan legislasi daerah.

7. -7-
(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda
yang berasal dari DPRD, dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Perda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Tata Tertib
DPRD.
Pasal 15
(1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh gubernur disampaikan dengan surat
pengantar gubernur kepada DPRD.
(2) Khusus rancangan Perda anggaran, gubernur menyampaikannya disertai
dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
(3) Dalam surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditegaskan antara
lain tentang SKPD yang ditugasi mewakili Gubernur dalam melakukan
pembahasan rancangan Perda di DPRD.
(4) DPRD mulai membahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat Gubernur
diterima.
Pasal 16
(1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat
Pimpinan DPRD kepada Gubernur.
(2) Gubernur menugasi pimpinan SKPD yang mewakilinya untuk membahas
rancangan Perda bersama DPRD dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam
puluh) hari sejak surat pimpinan DPRD diterima.
(3) Pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan
persiapan pembahasan dengan satuan kerja yang ruang lingkupnya di
bidang hukum sekretariat daerah.
Pasal 17
(1) Rancangan Perda wajib disebarluaskan sebelum dibahas.
(2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh
sekretariat DPRD.
(3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh
sekretariat daerah.
Pasal 18
Apabila dalam satu masa sidang, gubernur dan DPRD menyampaikan rancangan
Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan
daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan
oleh gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

8. -8-
Bagian Ketiga
Teknik Penyusunan
Pasal 19
(1) Teknik penyusunan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Perda ini.
Bagian Keempat
Perumusan
Pasal 20
(1) Perumusan rancangan Perda senantiasa memperhatikan substansi rumusan dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mendasarinya.
(2) Perumusan rancangan Perda sisi ragam bahasa senantiasa memperhatikan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari
Perda ini.
Bagian Kelima
Pembahasan
Pasal 21
(1) Pembahasan rancangan Perda di DPRD dilakukan DPRD bersama Gubernur.
(2) Untuk keperluan pembahasan rancangan Perda yang berasal dari gubernur,
Sekretariat Daerah memperbanyak naskah rancangan Perda tersebut dalam
jumlah yang diperlukan.
(3) Untuk keperluan pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD,
Sekretariat DPRD memperbanyak naskah rancangan Perda tersebut dalam
jumlah yang diperlukan.
(4) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
tingkat-tingkat pembicaraan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan Perda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertib
DPRD.
Pasal 22
Khusus rancangan peraturan daerah anggaran yang meliputi rancangan Perda APBD
dan rancangan Perda Perubahan APBD, pembahasannya diawali dengan pembahasan
rancangan kebijakan umum anggaran serta rancangan prioritas dan plafon anggaran
sementara, antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

9. -9-
Pasal 23
Pembahasan rancangan Perda anggaran dilaksanakan pada :
a. rancangan Perda APBD paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun
anggaran sebelumnya;
b. rancangan Perda Perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan September
tahun anggaran berjalan; dan
c. rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran
sebelumnya paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Pasal 24
(1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan
gubernur.
(2) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan
persetujuan bersama DPRD dan gubernur.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan Perda
diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
Bagian Keenam
Penetapan
Pasal 25
(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur
disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi
Perda.
(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
persetujuan bersama.
Pasal 26
(1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh
gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama
oleh DPRD dan gubernur.
(2) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditandatangani oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan
daerah tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
(3) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda
ke dalam Lembaran Daerah.

10. - 10 -
Pasal 27
(1) Rancangan Perda anggaran, serta yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi
daerah, rencana pembangunan jangka panjang dan jangka mengengah serta tata
ruang daerah sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri RI.
(2) Perda setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri RI.
Bagian Ketujuh
Pengundangan dan Penyebarluasan
Pasal 28
Agar setiap orang mengetahuinya, Perda harus diundangkan dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Pasal 29
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memuat penjelasan Perda
yang dimuat dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Pasal 30
Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
Pasal 31
Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan,
kecuali ditentukan lain di dalam Perda bersangkutan.
Pasal 32
Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah.

11. - 11 -
BAB IV
PENCABUTAN DAN PERUBAHAN PERDA
Pasal 33
(1) Jika Perda tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Perda yang baru, maka Perda
yang baru harus secara tegas mencabut Perda yang tidak diperlukan itu.
(2) Perda hanya dapat dicabut melalui Perda atau peraturan perundangan-undangan
yang lebih tinggi.
(3) Ketentuan mengenai pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Perda ini.
Pasal 34
(1) Perubahan Perda dilakukan dengan:
a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Perda; atau
b. menghapus atau mengganti sebagian materi Perda.
(2) Ketentuan mengenai perubahan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Perda ini.
BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 35
(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka
penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
(2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan ke DPRD
sebelum memasuki tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (2).
(3) Penyiapan atau pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diutamakan hanya untuk Perda anggaran dan Perda non anggaran lainnya
yang relevan dengan kepentingan dan pelayanan masyarakat secara luas.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 36
Pembiayaan pembentukan peraturan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

12. - 12 -
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai
dilaksanakan pada tanggal …….
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal ..................
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
H. NUR ALAM
Diundangkan di Kendari
Pada Tanggal ................................
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
H. ZAINAL ABIDIN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ......... NOMOR ............