Peraturan Presiden ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan terkait peningkatan batas gaji/upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran, penyesuaian besaran iuran, dan manfaat akomodasi rawat inap.
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...PT. Trinity Auto
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
Peraturan bpjs kesehatan no 2 tahun 2016 tentang tata cara pembayaran iuran d...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran denda akibat keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan. Iuran dibayarkan oleh pemerintah untuk PBI, pemerintah daerah untuk penduduk yang didaftarkan, pemberi kerja dan pekerja untuk pekerja penerima upah, dan peserta atau pihak lain untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Denda diken
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengatur tentang perizinan dan bidang jasa akuntan publik. Akuntan publik dapat memberikan jasa audit, reviu, dan asurans lainnya setelah memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Izin berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan. Undang-undang ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan.
13. m.ilham safana ( 1902120094 ) final blklnadya faradini
Dokumen tersebut berisi soal ujian akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Soal terdiri dari 9 butir yang membahas tentang peran uang, peranan bank dan lembaga keuangan, perbedaan keuangan perbankan dan non perbankan, tugas Bank Indonesia, gadai menurut UU Perdata dan Perum Pegadaian, bank syariah, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga pembiayaan konsumen.
Peraturan Presiden ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan terkait peningkatan batas gaji/upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran, penyesuaian besaran iuran, dan manfaat akomodasi rawat inap.
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...PT. Trinity Auto
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
Peraturan bpjs kesehatan no 2 tahun 2016 tentang tata cara pembayaran iuran d...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran denda akibat keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan. Iuran dibayarkan oleh pemerintah untuk PBI, pemerintah daerah untuk penduduk yang didaftarkan, pemberi kerja dan pekerja untuk pekerja penerima upah, dan peserta atau pihak lain untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Denda diken
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengatur tentang perizinan dan bidang jasa akuntan publik. Akuntan publik dapat memberikan jasa audit, reviu, dan asurans lainnya setelah memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Izin berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan. Undang-undang ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan.
13. m.ilham safana ( 1902120094 ) final blklnadya faradini
Dokumen tersebut berisi soal ujian akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Soal terdiri dari 9 butir yang membahas tentang peran uang, peranan bank dan lembaga keuangan, perbedaan keuangan perbankan dan non perbankan, tugas Bank Indonesia, gadai menurut UU Perdata dan Perum Pegadaian, bank syariah, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga pembiayaan konsumen.
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSU Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses pengelolaan keuangan BLUD RSU Bahteramas telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ruang lingkup penelitian ini adalah proses pengelolaan keuangan BLUD RSU Bahteramas
[Ringkasan]
Peraturan Presiden ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, termasuk menambah definisi kecurangan, mengubah kategori peserta program jaminan kesehatan, dan mengatur tanggung jawab pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program.
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjsVery Afrizal
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen kepesertaan program jaminan sosial di PT Askes (Persero). Terdapat empat poin utama yaitu dasar hukum kepesertaan, pasal-pasal terkait kepesertaan, pengalihan program kepesertaan dari instansi lain ke PT Askes, dan upaya pemutakhiran data peserta melalui kerja sama dengan instansi terkait.
Siaran Pers Organisasi dan Asosiasi Profesi KedokteranCIkumparan
Organisasi dan asosiasi profesi kedokteran menyatakan keberatan atas pengangkatan anggota KKI berdasarkan Keppres No. 55/2020 karena tidak sesuai dengan usulan mereka. Mereka mengklaim telah mengajukan calon anggota sejak 2019, tetapi nama yang ditetapkan berbeda. Mereka menuduh kementerian kesehatan melampaui wewenang dan memberikan informasi tidak akurat kepada presiden.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit guna menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar. Standar ini berlaku selama 2 tahun bagi rumah sakit untuk menyesuaikan diri dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Kepmenkes no.129 tahun 2008 standar pelayanan minimal rsIrfan Nur
Keputusan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang bertujuan untuk menjamin pelayanan kesehatan bermutu dan dapat diakses seluruh masyarakat sesuai standar yang ditetapkan. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit mencakup indikator kinerja pelayanan rumah sakit dalam hal jenis, mutu, dan target pencapaian pelayanan.
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSU Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses pengelolaan keuangan BLUD RSU Bahteramas telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ruang lingkup penelitian ini adalah proses pengelolaan keuangan BLUD RSU Bahteramas
[Ringkasan]
Peraturan Presiden ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, termasuk menambah definisi kecurangan, mengubah kategori peserta program jaminan kesehatan, dan mengatur tanggung jawab pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program.
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjsVery Afrizal
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen kepesertaan program jaminan sosial di PT Askes (Persero). Terdapat empat poin utama yaitu dasar hukum kepesertaan, pasal-pasal terkait kepesertaan, pengalihan program kepesertaan dari instansi lain ke PT Askes, dan upaya pemutakhiran data peserta melalui kerja sama dengan instansi terkait.
Siaran Pers Organisasi dan Asosiasi Profesi KedokteranCIkumparan
Organisasi dan asosiasi profesi kedokteran menyatakan keberatan atas pengangkatan anggota KKI berdasarkan Keppres No. 55/2020 karena tidak sesuai dengan usulan mereka. Mereka mengklaim telah mengajukan calon anggota sejak 2019, tetapi nama yang ditetapkan berbeda. Mereka menuduh kementerian kesehatan melampaui wewenang dan memberikan informasi tidak akurat kepada presiden.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit guna menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar. Standar ini berlaku selama 2 tahun bagi rumah sakit untuk menyesuaikan diri dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Kepmenkes no.129 tahun 2008 standar pelayanan minimal rsIrfan Nur
Keputusan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang bertujuan untuk menjamin pelayanan kesehatan bermutu dan dapat diakses seluruh masyarakat sesuai standar yang ditetapkan. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit mencakup indikator kinerja pelayanan rumah sakit dalam hal jenis, mutu, dan target pencapaian pelayanan.
Peraturan Bupati Blora Nomor 49 Tahun 2021 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal pada BLUD UPTD Puskesmas Kabupaten Blora. Peraturan ini menetapkan jenis pelayanan dasar kesehatan yang harus disediakan Puskesmas seperti kesehatan ibu dan anak, penyakit menular dan tidak menular, serta mengatur mutu pelayanan yang harus dipenuhi pemerintah daerah melalui standar teknis jumlah dan kualitas barang/jasa ke
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang meliputi jenis dan mutu pelayanan minimal yang harus disediakan rumah sakit untuk masyarakat. Standar ini ditetapkan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar diseluruh rumah sakit di Indonesia.
Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan PublikImmanuel Yosua
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur dengan tujuan menciptakan sistem pelayanan publik yang memenuhi standar, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait, dan memberikan payung hukum bagi lembaga pengawas internal dan eksternal. Ruang lingkup pelayanan publik mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sedangkan penyelenggaranya mencakup instansi
Dokumen ini merupakan pendahuluan penyusunan Standar Pelayanan Minimal UPTD Puskesmas di Kota Depok tahun 2020-2021. Penyusunan SPM ini berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan agar dapat menjamin hak masyarakat akan layanan kesehatan yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk menjadikan SPM sebagai pedoman kerja UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan layanan kese
Dokumen tersebut merupakan contoh laporan pengeluaran dana kampanye calon legislatif dari Partai Ikut untuk daerah pemilihan Kendari dan Kendari Barat. Laporan tersebut mencakup berbagai kegiatan kampanye seperti pembuatan bahan promosi, pertemuan dengan relawan, iklan media, hingga rapat umum selama periode 25 Agustus 2013 hingga 17 Maret 2014.
Buku pedoman ini membahas tentang pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD provinsi Sulawesi Tenggara mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi meliputi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran meliputi pembahasan APBD dan pengawasan anggaran, sedangkan fungsi pengawasan meliputi pengawasan pelaksanaan APBD dan kebijakan pemerintah daerah. Buku ini berisi 167 halaman dengan 6 bab yang
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...Ade Suerani
Fraksi Bangun Sultra memberikan pandangan umum atas empat rancangan peraturan daerah mengenai retribusi, pembubaran perusahaan daerah, dan tata ruang wilayah. Fraksi ini menyambut baik inisiatif pemerintah namun memberikan masukan untuk menambah jenis objek retribusi dan memperjelas ketentuan pelayanan.
Laporan panitia khusus mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010 di Sulawesi Tenggara memberikan ringkasan realisasi anggaran, rekomendasi untuk pemerintah daerah, dan meminta perhatian atas poin rekomendasi tersebut.
Dokumen tersebut menjelaskan tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terdapat dua tahapan pembahasan, yaitu pembahasan internal DPRD dan pembahasan bersama kepala daerah. Pembahasan internal DPRD meliputi pengajuan rancangan peraturan, kajian, dan pengambilan keputusan. Pembahasan bersama kepala daerah terdiri atas dua tingkat pembic
Rangkaian peraturan daerah ini mengatur tentang pengadaan pegawai negeri sipil daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dokumen ini menjelaskan tentang penyusunan formasi, prosedur pengajuan formasi, penetapan formasi, serta tahapan pengadaan pegawai negeri sipil daerah mulai dari perencanaan, pengumuman, persyaratan, pelamaran, hingga pengangkatan.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pengadaan pegawai negeri sipil daerah. Dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian informasi jabatan, analisis kebutuhan pegawai, syarat-syarat pengadaan pegawai, mekanisme seleksi calon pegawai, dan ketentuan lainnya dalam pengadaan pegawai daerah secara selektif, obyektif dan transparan.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi perencanaan program legislasi daerah, persiapan rancangan peraturan daerah, pembahasan di DPRD, penetapan oleh gubernur, hingga pengundangan dan penyebarluasan peraturan daerah yang telah ditetapkan.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah provinsi Sulawesi Tenggara tentang pembentukan peraturan daerah. Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum, jenis dan materi muatan peraturan daerah, serta tata cara pembentukan peraturan daerah meliputi perencanaan, persiapan, dan penyusunan rancangan peraturan daerah.
Laporan ini membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. LKPJ merupakan laporan tahunan kepala daerah kepada DPRD mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan. LKPJ harus memuat informasi mengenai kebijakan pemerintahan daerah, pengelolaan ke
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman Daerah
1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Tulisan ini merupakan substansi dari pendapat akhir fraksi-fraksi
dewan yang disampaikan secara kolektif atas raperda ttg pinjaman
daerah yang disampaikan oleh Drs. La Nika, M.Si, mewakili kelima
fraksi DPRD Sultra, Kamis malam 21 April 2011.
Prolog dan epilog tidak saya sampaikan, karena materi tersebut
dibuat oleh sekretariat bagian persidangan, sedang materi substansi
disusun oleh saya sendiri dan telah diperiksa oleh Kasubag.
Perundang-undangan Bag. Persidangan Setwan. Selengkanya sbb :
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Pemerintah
Provinsi Dalam Rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum
Daerah Tipe B
Fraksi-fraksi DPRD dapat memahami kebutuhan akan
pelayanan rumah sakit yang sangat mendesak, mengingat
keterbatasan yang ada saat ini yaitu minimnya sarana prasarana
seperti sarana tempat tidur, ruangan untuk rawat inap, ataupun
alat-alat kesehatan lainnya, sedang kebutuhan masyarakat akan
layanan rumah sakit tidak terbendung.
Fraksi-fraksi DPRD juga menyambut baik niyat pemerintah
daerah menjadikan rumah sakit mengemban fungsi edukasinya
dalam rangka menyelenggarakan pendidikan pelatihan secara
terpadu bagi calon-calon dokter yang berasal dari mahasiswa
kedokteran di Sulawesi Tenggara maupun tenaga kesehatan lainnya.
Bahwa pada prinsipnya Fraksi-Fraksi DPRD sepakat dengan
pemerintah daerah, bahwa pinjaman daerah diperlukan dalam
rangka percepatan pembangunan rumah sakit umum daerah guna
peningkatan pelayanan melalui penyediaan fasilitas dan sarana
prasarana rumah sakit, sebagaimana komitmen itu telah tertuang
melalui komponen pembiayaan pada APBD TA 2011.
Fraksi-Fraksi DPRD juga memahami bahwa untuk kebutuhan
pencairan pinjaman tersebut, Pusat Investasi Pemerintah
mempersyaratkan peraturan daerah sebagai jaminan kewajiban
pengembalian pembayaran. Untuk itu, sebagai rekomendasi dalam
rangka pelaksanaan peraturan daerah tentang pinjaman daerah yang
sebentar lagi akan kita tetapkan, Fraksi-Fraksi DPRD menitipkan
saran dan harapan sebagai berikut:
2. 1. Agar kiranya pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya
memperhatikan skejul kewajiban pengembalian pinjaman yang
akan jatuh tempo sehingga daerah dapat terhindar dari denda dan
sanksi lainnya.
2. Bahwa pinjaman dengan jangka waktu 9 (sembilan) tahun dengan
masa tenggang 2 (dua) tahun yang kewajiban pengembalian
pembayarannya setiap tahun rata-rata sebesar Rp. 30 Milyar
bukanlah perkara yang kecil. Selain itu tanggung jawab politik
kami kehadapan publik di kemudian hari, maupun kepada Tuhan
Yang Maha Esa bukanlah hal yang harus disepelekan. Untuk itu,
dengan penuh harapan dan do’a kami bermohon kepada
pemerintah daerah agar pinjaman sebesar Rp. 190M tersebut
dimanfaatkan sebesar-besarnya dan tepat sasaran guna
kelangsungan rumah sakit umum daerah dan peningkatan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna bisa
segera teratasi.
3. Agar rumah sakit dalam mencapai proyeksi pendapatannya guna
memenuhi kewajiban pengembalian pembayaran tidak
menjadikan rumah sakit untuk mengejar profit semata, lalu
mengabaikan fungsi sosialnya termasuk meninggalkan tugas
utamanya yakni memberikan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna.
4. Perlu kami ingatkan kepada seluruh pengelola rumah sakit bahwa
amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap
orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya,
dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab
atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak. Rumah Sakit sebagai salah satu
fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber
daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung
penyelenggaraan upaya kesehatan.
5. Selanjutnya yang dapat kami rekomendasikan dalam rangka
peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit umum
daerah nanti, Fraksi-Fraksi DPRD berharap agar mutu pelayanan
rumah sakit perlu didukung dengan perangkat lunak terkait
standar pelayanan minimal rumah sakit bersangkutan, karena
1
3. kita ketahui bersama, urusan kesehatan merupakan salah satu
urusan wajib pemerintahan daerah yang diamanatkan dalam UU
No. 32 Tahun 2004 agar berpedoman pada standar pelayanan
minimal yang merupakan standar suatu pelayanan yang
memenuhi persyaratan minimal kelayakan.
6. Demikian halnya dengan program pemerintah daerah terkait
pembebasan biaya rawat inap khusus kelas III bagi pasien
Bahteramas, agar tetap bisa dilanjutkan dan ditingkatkan
pelayanannya tidak dikurangi sedikitpun hak-hak pasien
Bahteramas demi meraih target pendapatan rumah sakit.
2
