Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan dan kewenangan lembaga-lembaga negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Beberapa poin pentingnya adalah: 1) UUD 1945 memberikan pembagian kewenangan kepada 6 lembaga negara yaitu Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK dengan kedudukan yang sejajar; 2) Kedudukan dan kewenangan MPR, Presiden, DPR, dan DPD diubah dan diperkuat kewenangannya
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber, asas-asas, dan sejarah perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber, asas-asas, dan sejarah perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini.
Rancangan peraturan daerah Kabupaten Barru tentang Pembentukan Peraturan Daerah membahas tentang dasar hukum, latar belakang perubahan aturan, tahapan pembentukan peraturan daerah, sanksi administratif dan pidana dalam peraturan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan peraturan daerah, meliputi pengertian peraturan daerah, asas-asas yang harus dimiliki peraturan daerah, dan proses penyusunan rancangan peraturan daerah.
Sumber hukum administrasi negara terdiri dari sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor seperti sejarah, sosial, filsafat, ekonomi dan agama. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, praktik administrasi, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Praktik administrasi negara juga menjadi sumber hukum formil penting karena sering menghasilkan hukum kebiasaan untuk menyelesa
1. Produk hukum daerah adalah peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah.
2. Terdapat proses pembuatan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.
3. Peraturan daerah dan keputusan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Instrumen administrasi negara meliputi berbagai instrumen hukum yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur dan mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat. Instrumen tersebut antara lain peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijakan, rencana, perizinan, dan instrumen hukum keperdataan. Semua instrumen tersebut harus dikeluarkan sesuai kewenangan dan pro
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum administrasi negara. Secara ringkas, hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas administrasi negara, mencakup pengaturan wewenang aparat administrasi negara, dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Politik hukum di Indonesia mengarah pada cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila untuk mencapai tujuan negara melindungi seluruh bangsa dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Kerangka dasar politik hukum nasional dipandu oleh nilai-nilai Pancasila dan sistem hukum Pancasila yang mengedepankan keseimbangan hukum. Prolegnas merupakan wadah perencanaan program pembentukan undang-undang.
1. Dokumen tersebut membahas tentang konsep hukum positivisme menurut John Austin dan Hans Kelsen, serta kritik terhadap pandangan positivis hukum.
2. Politik hukum dijelaskan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan negara.
3. Hubungan antara hukum dan politik dijelaskan sebagai saling mempengaruhi di mana politik dapat memp
Dokumen tersebut membahas tentang struktur pemerintahan Indonesia, meliputi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat terdiri dari presiden, MPR, DPR, MA, dan MK, sementara pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.
Rancangan peraturan daerah Kabupaten Barru tentang Pembentukan Peraturan Daerah membahas tentang dasar hukum, latar belakang perubahan aturan, tahapan pembentukan peraturan daerah, sanksi administratif dan pidana dalam peraturan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan peraturan daerah, meliputi pengertian peraturan daerah, asas-asas yang harus dimiliki peraturan daerah, dan proses penyusunan rancangan peraturan daerah.
Sumber hukum administrasi negara terdiri dari sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor seperti sejarah, sosial, filsafat, ekonomi dan agama. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, praktik administrasi, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Praktik administrasi negara juga menjadi sumber hukum formil penting karena sering menghasilkan hukum kebiasaan untuk menyelesa
1. Produk hukum daerah adalah peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah.
2. Terdapat proses pembuatan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.
3. Peraturan daerah dan keputusan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Instrumen administrasi negara meliputi berbagai instrumen hukum yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur dan mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat. Instrumen tersebut antara lain peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijakan, rencana, perizinan, dan instrumen hukum keperdataan. Semua instrumen tersebut harus dikeluarkan sesuai kewenangan dan pro
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum administrasi negara. Secara ringkas, hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas administrasi negara, mencakup pengaturan wewenang aparat administrasi negara, dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Politik hukum di Indonesia mengarah pada cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila untuk mencapai tujuan negara melindungi seluruh bangsa dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Kerangka dasar politik hukum nasional dipandu oleh nilai-nilai Pancasila dan sistem hukum Pancasila yang mengedepankan keseimbangan hukum. Prolegnas merupakan wadah perencanaan program pembentukan undang-undang.
1. Dokumen tersebut membahas tentang konsep hukum positivisme menurut John Austin dan Hans Kelsen, serta kritik terhadap pandangan positivis hukum.
2. Politik hukum dijelaskan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan negara.
3. Hubungan antara hukum dan politik dijelaskan sebagai saling mempengaruhi di mana politik dapat memp
Dokumen tersebut membahas tentang struktur pemerintahan Indonesia, meliputi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat terdiri dari presiden, MPR, DPR, MA, dan MK, sementara pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesianurul khaiva
Struktur pemerintahan Indonesia terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara lainnya termasuk MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai konstitusi untuk menjalankan ketatanegaraan Republik Indonesia.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan tentang sistem politik di Indonesia meliputi lembaga-lembaga politik utama seperti MPR, DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung beserta tugas pokoknya.
2. Juga dijelaskan tentang lembaga-lembaga baru seperti DPD dan Mahkamah Konstitusi pasca amandemen UUD 1945.
3. Infrastruktur politik didefinisikan sebagai kelompok masy
Dokumen tersebut merangkum lembaga-lembaga negara Indonesia seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK beserta fungsi dan tugas masing-masing. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memegang peranan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Belum Kerja
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut menjelaskan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial beserta kewenangan dan peran masing-masing le
Struktur pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif diwakili oleh DPR dan DPD, eksekutif oleh Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Struktur pemerintahan daerah menerapkan otonomi daerah dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraYasmine Rusnandha
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga negara Indonesia sesuai UUD 1945 seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY beserta tugas dan wewenang masing-masing.
Dokumen tersebut membahas sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, kekuasaan dibagi menjadi kekuasaan konstitutif (MPR), legislatif (DPR dan DPD), eksekutif (Presiden), yudikatif (MA, MK, KY), dan keuangan (BPK). Secara vertikal, kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraJajang Sulaeman
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga negara Indonesia sesuai UUD 1945 seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. Dijelaskan tugas dan wewenang masing-masing lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...Shani Ulquiorra
Pemerintah pusat Indonesia terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Lembaga legislatif membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, yudikatif memberlakukan hukum, dan eksaminatif mengawasi keuangan negara.
Dokumen tersebut menjelaskan struktur lembaga negara Republik Indonesia yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta tugas dan fungsinya. Lembaga legislatif berfungsi membuat undang-undang, lembaga eksekutif berfungsi melaksanakan undang-undang, dan lembaga yudikatif berfungsi mengawal pelaksanaan undang-undang.
Reformasi kelembagaan negara Indonesia terkait hasil amandemen UUD 1945 menciptakan 8 lembaga negara yang terdiri dari lembaga legislatif (MPR, DPR dan DPD), eksekutif (presiden) dan yudikatif (MA, MK, KY dan BPK).
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Dokumen tersebut membahas enam jenis hubungan logika antara dua pernyataan, yaitu hubungan independen, ekuivalen, kontradiktori, kontrari, sub-kontrari, dan implikasi. Setiap hubungan memiliki sifat tertentu seperti salah satu harus benar/salah, keduanya bisa benar, dan sebagainya.
Dokumen tersebut membahas tentang struktur masyarakat Indonesia yang terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan garis keturunan, namun memiliki struktur kelembagaan yang homogen. Masyarakat dengan diferensiasi sosial tinggi memiliki banyak lembaga kemasyarakatan yang saling komplementer dan tergantung. Integrasi sosial diperlukan untuk menyatukan unsur-unsur kemasyarakatan agar masyarakat tidak bubar meskipun
Lambang Saka Bhayangkara berbentuk segi lima dengan warna merah dan hitam. Ia berisi perisai, tiga bintang, obor, dan tunas kelapa yang melambangkan falsafah Pancasila, Tribrata, dan peran Saka Bhayangkara dalam memelihara ketertiban masyarakat. Lambang ini dipakai oleh anggota Saka Bhayangkara pada kegiatan kepramukaan.
1. UUD 1945 awal menerapkan sistem negara kesatuan, kemudian beralih menjadi negara federal dengan Konstitusi RIS 1949-1950.
2. UUD 1950 mempertahankan sistem federal namun dengan penyempurnaan, UUD 1945 versi 1959 kembali ke sistem negara kesatuan.
3. UUD 1945 mengalami perubahan pada 1971, 1999, dan terus berlaku hingga sekarang dengan mengatur lebih jauh tentang otonomi daerah dan kelembagaan
[Ringkasan]
Dokumen tersebut berisi ringkasan tentang sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II tahun 2011-2014 yang disampaikan Komjen Pol Drs. Nanan Soekarna sebagai Wakapolri. Ringkasan utama program tersebut adalah penguatan institusi, terobosan kreatif, dan peningkatan integritas.
Dokumen tersebut merupakan rencana pelaksanaan reformasi birokrasi Polri gelombang II tahun 2011-2014 yang mencakup tujuan, sasaran, tahapan, dan program-program reformasi seperti penataan organisasi, tata laksana, SDM, dan peningkatan pelayanan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup hukum pidana dan asas-asasnya, termasuk pengertian, fungsi, penafsiran, dan asas legalitas dalam hukum pidana.
1. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
LEMBAGA NEGARA
• Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi
dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD
memberikan pembagian kekuasaan (separation of
power) dan sekarang memberikan pembagian
kewenangan (distribution of power) kepada 6
Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan
sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan
Mahkamah Konstitusi (MK).
1
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
• Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan
lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR,
DPD, MA, MK, BPK.
• Menghilangkan supremasi kewenangannya.
• Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
• Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden
(karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu).
• Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
• Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan
Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui
pemilu.
2
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
• Posisi dan kewenangannya diperkuat.
• Mempunyai kekuasan membentuk UU
(sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan
DPR hanya memberikan persetujuan saja)
sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.
• Proses dan mekanisme membentuk UU antara
DPR dan Pemerintah.
• Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi,
fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai
mekanisme kontrol antar lembaga negara.
3
4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
• Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi
keterwakilan kepentingan daerah dalam badan
perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan
daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai
anggota MPR.
• Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan
Negara Republik Indonesia.
• Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah
melalui pemilu.
• Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut
membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait
dengan kepentingan daerah.
4
5. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
• Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan
pertimbangan DPD.
• Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan
keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta
menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan
DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
• Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki
perwakilan di setiap provinsi.
• Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas
internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.
5
6. Presiden
• Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata
cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa
jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensil.
• Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
• Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode
saja.
• Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus
memperhatikan pertimbangan DPR.
• Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus
memperhatikan pertimbangan DPR.
• Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden
dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat
melalui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden
dalam masa jabatannya.
6
7. Mahkamah Agung (MA)
• Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman,
yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk
menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].
• Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peaturan perundang-undangan di bawah undang-undang
dan wewenang lain yang diberikan undang-undang.
• Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam
lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,
lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara (PTUN).
• Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti
: Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.
7
8. Mahkamah Konstitusi (MK)
• Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian
konstitusi (the guardian of the constitution).
• Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD,
Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara,
memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa
hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR
mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau
wakil presiden menurut UUD.
• Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-
masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan
ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan
perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif,
legislatif, dan eksekutif. (Pertemuan 3)
8
9. Lembaga-Lembaga Daerah
Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa :
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap provinsi,
Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan
undang-undang;
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan;
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan
umum;
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara Demokratis;
(5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah
pusat;
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan;
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam
undang-undang.
9