SlideShare a Scribd company logo
MENELAAH “HUTAN ADAT” :REFLEKSI PEMETAAN
SOSIAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN KERINCI
Muki T. Wicaksono
Jati Padang, 28 Januari 2016
Mengenal Hutan Adat di Kabupaten
Kerinci
•Luas Kab. Kerinci: 420.000 ha
•51,19% atau 215.000 ha
adalah kawasan Taman
Nasional Kerinci Seblat (15,5%
dari total luas TNKS : 1.389.549
ha; Arizona, 2014)
•HP3M /KPHP Model 33.309 ha
(941 hektar sisanya masuk ke
dalam kawasan Kota Sungai
Penuh) / 374 ha di antaranya
merupakan kawasan Hutan
Adat (RPJP KPHP Model, 2014)
•Kawasan Hutan Adat >
2.398,14 ha (Data Dishutbun
Kab. Kerinci, 2011 1.820 ha
Hutan Adat di Kabupaten
Kerinci (2.398,14 ha)
23
858,3
858,53
41,27
39,04
426
152
Temedak
Lekuk 50 Tumbi
Nenek Limo Hiang
Bukit Tinggai
Bukit Sembahyang dan Padun
Gelanggang
Tigo Luhah Kemantan
Tigo Luhah Permenti Yang Berenam
Hutan Adat di Kabupaten Kerinci (2)
No Hutan Adat Dikukuhkan tahun & didampingi oleh
1 Temedak Luas 23 Ha; Dikukuhkan tahun 1992; LTA/WWF
2 Nenek Limo Hiang, Nenek Empat
Betung Kuning dan Muaro Air Duo
Kecamatan Stinjau Laut.
Luas 858,53 (SK: 858,95 hektar); Dikukuhkan tahun 1993; LTA/WWF
3 Lekuk 50 Tumbi/LEMPUR Luas 858,3 Ha; Dikukuhkan tahun 1994; LTA/WWF/
4 BUKIT TINGGAI Luas 41,27 hektar; Dikukuhkan tahun 2011; Dishutbun Kab. Kerinci-
BAPPEDA-ICDP
5 Bukit Sembahyang dan Padun
Gelanggang
Luas 39,04 hektar; Dikukuhkan tahun 2011; Dishutbun Kab. Kerinci-
BAPPEDA-ICDP
6 Tigo Luhah Kemantan Luas 426 hektar; Dikukuhkan tahun 2013; LTA/WWF
7 Tigo Luhah Permenti Yang Berenam Luas 152 hektar; Dikukuhkan tahun 2013; LTA/WWF
8 Bukit Sigi, Ds. Tanjung Genting, Kec.
Gn. Kerinci
Perda RTRW Kab. Kerinci No. 24 tahun 2012
9 Bukit Teluh, Kec. Batang Merangin Perda RTRW Kab. Kerinci No. 24 tahun 2012
10 Bukit Gedang, Pendung Hilir, Kec.
Air Hangat & Pungut Hilir, Ds.
Pungut Hilir, Kec, Air Hangat Timur
(Sedang diajukan untuk dikukuhkan)
Inisiatif Pengukuhan dan Penguatan Hutan Adat
di Kabupaten Kerinci: 1992-sekarang
Pengakuan Hutan Adat di Tingkat Desa
Produk hukum pendukung HA
No Hutan Adat Produk hukum pengukuhan Status Kawasan
1 Temedak Perdes Keluru No. 1 Tahun
1992 / SK Bupati TK II Kerinci
No. 176 tahun 1992
APL/luar kawasan hutan
negara
2 Nenek Limo Hiang, Nenek Empat
Betung Kuning dan Muaro Air Duo
Kecamatan Stinjau Laut.
(1) Perdes Tiga Desa No.
1/Perdes/HAD/HT/BK/MAD/XI/
1993; (2)SK Bupati Kerinci No.
226 tahun 1993
APL/ Sebagian wilayah 374
hektar masuk wilayah hutan
produksi HP3M dalam bentuk
blok khusus (hutan adat)
3 Lekuk 50 Tumbi/LEMPUR SK Bupati Kerinci No. 96 tahun
1994
APL/luar kawasan hutan
negara
4 BUKIT TINGGAI SK Bupati Kerinci No.
522.21/Kep. 437/2011
APL/luar kawasan hutan
negara
5 Bukit Sembahyang dan Padun
Gelanggang
SK Bupati Kerinci No.
522.21/Kep. 435/2011
APL/luar kawasan hutan
negara
6 Tigo Luhah Kemantan SK Bupati Kerinci No.
522.21/Kep. 373/ 2013
APL/luar kawasan hutan
negara
7 Tigo Luhah Permenti Yang Berenam SK. Bupati Kerinci No.
522.21/Kep. 181/2013
APL/luar kawasan hutan
negara
8 Bukit Sigi, Ds. Tanjung Genting, Kec. Gn.
Kerinci
Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi
9 Bukit Teluh, Kec. Batang Merangin Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi
10 Bukit Gedang, Pendung Hilir, Kec. Air
Hangat & Pungut Hilir, Ds. Pungut Hilir,
Kec, Air Hangat Timur
Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi
Sekilas tentang HP3M
• HP3M adalah Hutan Produksi Pola
Partisipasi Masyarakat; memiliki
model yang sama seperti Hutan
Kemasyarakatan (Hkm)
Refleksi Empat Kasus Hutan Adat
Refleksi Empat Kasus Hutan Adat
Komponen
Pemetaan Sosial
Bukit Sembahyang Bukit Tinggai Kemantan Pungut Mudik
Luas hutan adat
(SK)
41, 27 39,04 (zona
merah)
426 152
Luas hutan adat
versi masyarakat
sama 160 hektar
(zona merah,
kuning, hijau)
> 426 >152
Asal Usul MHA Tiga Suku yang
berasal dari Koto
Majidin & Tigo
Luhah Siulak
Gedang: Rio
Bayang, Patih,
Manti Agung
Dipegang oleh
5 Pemangku
yang mengarah
ke Depati Duo
Niniek Rawang:
Sukaramih
Hitam, Sukarami
Koadrat,
Sukaramih
Napuro, Patih,
dan Rio Bungsu
Tigo Luhah
Kemantan di
Enam Desa :
1. Luhah
Depati
Mudo
2. Luhah Rajo
Mudo
3. Sko Bajo
Tigo Luhah di
Desa Pungut
Mudik:
1. Rio – Dari
Sungai
Medang
2. Patih – dari
Kemantan
3. Manti Agung
– dari Koto
Majidin
Lembaga
Pengelola Hutan
Adat
Lembaga adat +
Pemdes
Unsur 4 Jenis: (1)
Ninik Mamak;
(2) Pemdes Dua
Desa Sungai
Deras; (3) Alim
Ulama; (4)
Pemuda
Kelompok
Pengelola
Hutan Adat Tigo
Luhah
Kemantan
Kelompok
Pengelola Hutan
Adat Tigo Luhah
Permenti Yang
Berenam
Dari Peraturan Adat ke
Peraturan Desa
Sengketa/Kasus
Pendokumentasian
Peraturan Adat
Pengesahan Aturan
Adat ke dalam
Peraturan
Desa/Peraturan
Hutan Hak Adat
Bagaimana aturan adat dijalankan guna
pengelolaan hutan adat?
Sengketa/Kasus
Rapat
Kelembagaan Adat
Keputusan Adat
Sanksi Adat
Sengketa/Kasus
Rapat
Kelembagaan Adat
Keputusan Adat
Pelaku tidak dapat
disanksi secara adat
Tuntutan Pidana
terhadap Pelaku
Tidak ada sanksi
yang
diberikan/pelaku
kabur
Peraturan Adat dalam Pengelolaan
Kehidupan MHA (1)
DESAAIR TERJUN, KECAMATAN SIULAK DESA SUNGAI DERAS, KECAMATAN AIR HANGAT
TIMUR
BENTUK ATURAN ADAT LINGKUPATURAN
ADAT
BENTUK ATURAN ADAT LINGKUPATURAN
ADAT
Memiliki Peraturan Lembaga
Kerapatan Adat Desa Air
Terjun, Kecamatan Siulak
Kabupaten Kerinci yang
disahkan tahun 2008.
Fokus Aturan: pengelolaan
areal Hutan Adat Bukit
Sembahyang dan Padun
Gelanggang
Memiliki Ketentuan Hukum
Adat Dua Desa Sungai Deras
yang disahkan tahun 2014
Fokus aturan mencakup:
pengelolaan kawasan hutan
dan ladang berupa “Siar
Bakar” yang menimbulkan
kebakaran hutan/ladang,
Pernikahan, Pergaulan
Muda Mudi, Ritual Adat
Pengangkatan Petinggi Adat
“Kenduri Sko”, Pasal
Pembunuhan, Pasal
menghilangkan nyawa
orang lain tanpa disengaja,
Membuat cacat orang lain,
pelanggaran lalu lintas,
Dago-dagi (provokasi
membuat kericuhan),
Peraturan bidang
keamanan, Bidang
Keagamaan, Pengrusakan
sarana dan prasarana
umum, aturan membangun
rumah, dan aturan
mengangkat anak.
Peraturan Adat dalam Pengelolaan
Kehidupan MHA (2)
ENAM DESA KEMANTAN DESA PUNGUT MUDIK, KECAMATAN AIR
HANGAT TIMUR
BENTUK ATURAN ADAT LINGKUPATURAN
ADAT
BENTUK ATURAN ADAT LINGKUPATURAN
ADAT
Membentuk Zonasi
Pengelolaan Hutan Adat:
-Zona Merah
-- Zona Kuning
-- Zona Hijau
Pengelolaan Hutan Adat Belum teridentifikasi
Aktor di dalam Masyarakat
Adat
Tigo
Luhah/Pe
mangku
Adat
PEMDES
ANAK BETINO
KPHA
KELOMPOK
HP3M
NINIK MAMAK
PEMUDA DESA
/
HULUBALANG
Orientasi Pengelolaan Wilayah Adat
Ekspansif ke
lahan HP3M &
Luar Kawasan
Desa
Psko
Endah
Psko Tinggi
Ajun Arah
Dinamika Desa dan Struktur Adat: Kasus
Kemantan
Desa tua: Kemantan
Darat dan Kemantan
Kebalai
Pemekaran Desa
menjadi “Enam Desa
Kemantan”
Terbentuknya Struktur
Adat Baru Tigo Luhah
Kemantan Kebalai
pada tahun 2005
Keperluan Riset dan Kegiatan Selanjutnya
Hutan Adat Kegiatan yang telah
dilakukan oleh berbagai
pihak
Riset Tindak Lanjutnya
Bukit Tinggai, Desa Sungai Deras, Kecamatan
Air Hangat Timur
Pemetaan Partisipatif
Hutan Adat untuk luasan
160 hektar
Bukit Sembahyang Memperoleh skema
kegiatan ICDP
Menyusun Peta Tata
Guna Lahan untuk
mengetahui pengelolaan
HA
Tigo Luhah Kemantan Penghitungan Karbon
skema Plan Vivo ;
Pengukuhan Desa Adat
oleh Kemendes;
Pemetaan Partisipatif
Wilayah Adat;
Tigo Luhah Permenti Yang Berenam Penghitungan Karbon
skema Plan Vivo
Nenek Limo Hiang, Nenek Empat Betung
Kuning dan Muaro Air Duo Kecamatan
Stinjau Laut.
Identifikasi luasan HP3M
374 ha dalam kawasan
hutan adat sebagai blok
khusus
Identifikasi pengelolaan
kawasan hutan adat
dalam blok khusus
Forum Pengelola Hutan Adat Kab. kerinci Pembentukan Forum Tidak ada kegiatan rutin
selanjutnya, perlu
dihidupkan kembali
dialog intensif
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Policy Brief Kebakaran Hutan dan Lahan
Policy Brief Kebakaran Hutan dan LahanPolicy Brief Kebakaran Hutan dan Lahan
Policy Brief Kebakaran Hutan dan Lahan
JARI Indonesia Borneo Barat
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninPeople Power
 
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)editResume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
kphnganjuk
 
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di IndonesiaTantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
CIFOR-ICRAF
 
Kronologis 3
Kronologis 3Kronologis 3
Kronologis 3
People Power
 
REVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO
REVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KAROREVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO
REVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO
samerdanta sinulingga
 
Pernyataan sikap STR
Pernyataan sikap STRPernyataan sikap STR
Pernyataan sikap STR
People Power
 
profil KPH
profil KPHprofil KPH
profil KPH
golarbaso
 
Kronologis 1
Kronologis 1Kronologis 1
Kronologis 1
People Power
 
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di MalukuGambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
CIFOR-ICRAF
 
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang AdilPolicy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Yoel Hendrawan
 
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatanAnalisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Yossy Suparyo
 
P49 08 Hutan Desa
P49 08   Hutan DesaP49 08   Hutan Desa
P49 08 Hutan Desa
People Power
 
Kronologis 2
Kronologis 2Kronologis 2
Kronologis 2
People Power
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
https://wartaviral.com/
 
Masyarakat Adat Di Tengah Kepungan Industri Ekstraktif
Masyarakat Adat Di Tengah Kepungan Industri EkstraktifMasyarakat Adat Di Tengah Kepungan Industri Ekstraktif
Masyarakat Adat Di Tengah Kepungan Industri Ekstraktif
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Sosialisasi dan promosi teknologi tepat guna
Sosialisasi dan promosi teknologi tepat gunaSosialisasi dan promosi teknologi tepat guna
Sosialisasi dan promosi teknologi tepat guna
Arman Kr
 
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
CIFOR-ICRAF
 

What's hot (20)

Policy Brief Kebakaran Hutan dan Lahan
Policy Brief Kebakaran Hutan dan LahanPolicy Brief Kebakaran Hutan dan Lahan
Policy Brief Kebakaran Hutan dan Lahan
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
 
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)editResume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
 
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di IndonesiaTantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
 
Kronologis 3
Kronologis 3Kronologis 3
Kronologis 3
 
REVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO
REVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KAROREVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO
REVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO
 
Pernyataan sikap STR
Pernyataan sikap STRPernyataan sikap STR
Pernyataan sikap STR
 
profil KPH
profil KPHprofil KPH
profil KPH
 
Kronologis 1
Kronologis 1Kronologis 1
Kronologis 1
 
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di MalukuGambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
 
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang AdilPolicy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
 
Paparan posyantek 2 revisi
Paparan posyantek 2 revisiPaparan posyantek 2 revisi
Paparan posyantek 2 revisi
 
Kronologis 4
Kronologis 4Kronologis 4
Kronologis 4
 
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatanAnalisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
 
P49 08 Hutan Desa
P49 08   Hutan DesaP49 08   Hutan Desa
P49 08 Hutan Desa
 
Kronologis 2
Kronologis 2Kronologis 2
Kronologis 2
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
Masyarakat Adat Di Tengah Kepungan Industri Ekstraktif
Masyarakat Adat Di Tengah Kepungan Industri EkstraktifMasyarakat Adat Di Tengah Kepungan Industri Ekstraktif
Masyarakat Adat Di Tengah Kepungan Industri Ekstraktif
 
Sosialisasi dan promosi teknologi tepat guna
Sosialisasi dan promosi teknologi tepat gunaSosialisasi dan promosi teknologi tepat guna
Sosialisasi dan promosi teknologi tepat guna
 
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
 

Viewers also liked

Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...Muki Trenggono Wicaksono
 
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda
Ade Suerani
 
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaPenjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Ade Suerani
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...
iniPurwokerto
 
Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015
Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015
Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015
Muki Trenggono Wicaksono
 
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRDPenguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Tri Widodo W. UTOMO
 
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahPerda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Kantor Desa Junwangi
 
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraLaporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraAde Suerani
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundang
Idris Miaus
 
Naskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
Naskah Akademik Perda Kab.BondowosoNaskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
Naskah Akademik Perda Kab.Bondowosoarumluberty
 
(New) Program Legislasi Daerah - 2011
(New) Program Legislasi Daerah - 2011(New) Program Legislasi Daerah - 2011
(New) Program Legislasi Daerah - 2011Ade Suerani
 
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITENaskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
ICT Watch
 
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Kantor Desa Junwangi
 
Teknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenluTeknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenluRisa Sutrisno
 
Program legislasi daerah
Program legislasi daerahProgram legislasi daerah
Program legislasi daerah
jiwamulyapoegoeh9
 
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
Adelfios Andyka Fatra
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Tri Widodo W. UTOMO
 
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan DaerahNaskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
erikasiluq
 

Viewers also liked (20)

Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
 
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda
 
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaPenjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...
 
Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015
Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015
Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015
 
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRDPenguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
 
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahPerda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
 
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraLaporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundang
 
Naskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
Naskah Akademik Perda Kab.BondowosoNaskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
Naskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
 
(New) Program Legislasi Daerah - 2011
(New) Program Legislasi Daerah - 2011(New) Program Legislasi Daerah - 2011
(New) Program Legislasi Daerah - 2011
 
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITENaskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
 
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
 
Teknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenluTeknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenlu
 
Program legislasi daerah
Program legislasi daerahProgram legislasi daerah
Program legislasi daerah
 
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
 
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
 
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan DaerahNaskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
 

Similar to Hutan Adat Kab.Kerinci_2015

Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
TV Desa
 
LAPORAN PERJALANAN DINAS 25 JULI 2019.docx
LAPORAN PERJALANAN DINAS 25 JULI 2019.docxLAPORAN PERJALANAN DINAS 25 JULI 2019.docx
LAPORAN PERJALANAN DINAS 25 JULI 2019.docx
tarunaalas
 
21. hutan desa
21. hutan desa21. hutan desa
21. hutan desa
keuangandesa
 
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
Aji Sahdi Sutisna
 
Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013
Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013
Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013Helmi .
 
Role model btn tesso nilo
Role model btn tesso niloRole model btn tesso nilo
Role model btn tesso nilo
RhomaDoni3
 
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
01112015
 
Materi konsultasi publik hcvf KPH Nganjuk
Materi konsultasi publik hcvf KPH NganjukMateri konsultasi publik hcvf KPH Nganjuk
Materi konsultasi publik hcvf KPH Nganjuk
kphnganjuk
 
Paparan RPHD LPHD Campursari.pptx
Paparan RPHD LPHD Campursari.pptxPaparan RPHD LPHD Campursari.pptx
Paparan RPHD LPHD Campursari.pptx
WiyogaPamungkas1
 
Pra Ujiang Tertutup
Pra Ujiang TertutupPra Ujiang Tertutup
Pra Ujiang Tertutup
Mukhrizal Effendi
 
Implikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan KehutananImplikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan Kehutanan
CIFOR-ICRAF
 
Kampung kuta dalam teropong antropologi kesehatan
Kampung kuta dalam teropong antropologi kesehatanKampung kuta dalam teropong antropologi kesehatan
Kampung kuta dalam teropong antropologi kesehatan
Bocah Buana
 
PT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem di Jambi.pdf
PT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem  di Jambi.pdfPT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem  di Jambi.pdf
PT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem di Jambi.pdf
SubditSumberdayaPend
 
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Lampung & Desain Penelitian
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Lampung & Desain PenelitianGambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Lampung & Desain Penelitian
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Lampung & Desain Penelitian
CIFOR-ICRAF
 
sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...
sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...
sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...
ZfHartawan
 
PAPARAN kanit IK.pptx
PAPARAN kanit IK.pptxPAPARAN kanit IK.pptx
PAPARAN kanit IK.pptx
PJchanel
 
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
JARI Indonesia Borneo Barat
 
Laporan jasmanto
Laporan jasmantoLaporan jasmanto
Laporan jasmanto
Septian Muna Barakati
 
Kearifan masyarakat dalam pengelolaan hutan kaindea di pulau wangi wangi kab...
Kearifan masyarakat dalam pengelolaan hutan kaindea  di pulau wangi wangi kab...Kearifan masyarakat dalam pengelolaan hutan kaindea  di pulau wangi wangi kab...
Kearifan masyarakat dalam pengelolaan hutan kaindea di pulau wangi wangi kab...EDIS BLOG
 

Similar to Hutan Adat Kab.Kerinci_2015 (20)

Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
 
LAPORAN PERJALANAN DINAS 25 JULI 2019.docx
LAPORAN PERJALANAN DINAS 25 JULI 2019.docxLAPORAN PERJALANAN DINAS 25 JULI 2019.docx
LAPORAN PERJALANAN DINAS 25 JULI 2019.docx
 
21. hutan desa
21. hutan desa21. hutan desa
21. hutan desa
 
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
 
Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013
Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013
Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013
 
Role model btn tesso nilo
Role model btn tesso niloRole model btn tesso nilo
Role model btn tesso nilo
 
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
 
Materi konsultasi publik hcvf KPH Nganjuk
Materi konsultasi publik hcvf KPH NganjukMateri konsultasi publik hcvf KPH Nganjuk
Materi konsultasi publik hcvf KPH Nganjuk
 
Paparan RPHD LPHD Campursari.pptx
Paparan RPHD LPHD Campursari.pptxPaparan RPHD LPHD Campursari.pptx
Paparan RPHD LPHD Campursari.pptx
 
Pra Ujiang Tertutup
Pra Ujiang TertutupPra Ujiang Tertutup
Pra Ujiang Tertutup
 
Implikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan KehutananImplikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan Kehutanan
 
Kampung kuta dalam teropong antropologi kesehatan
Kampung kuta dalam teropong antropologi kesehatanKampung kuta dalam teropong antropologi kesehatan
Kampung kuta dalam teropong antropologi kesehatan
 
PT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem di Jambi.pdf
PT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem  di Jambi.pdfPT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem  di Jambi.pdf
PT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem di Jambi.pdf
 
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Lampung & Desain Penelitian
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Lampung & Desain PenelitianGambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Lampung & Desain Penelitian
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Lampung & Desain Penelitian
 
sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...
sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...
sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...
 
PAPARAN kanit IK.pptx
PAPARAN kanit IK.pptxPAPARAN kanit IK.pptx
PAPARAN kanit IK.pptx
 
Cappa hd
Cappa hdCappa hd
Cappa hd
 
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
 
Laporan jasmanto
Laporan jasmantoLaporan jasmanto
Laporan jasmanto
 
Kearifan masyarakat dalam pengelolaan hutan kaindea di pulau wangi wangi kab...
Kearifan masyarakat dalam pengelolaan hutan kaindea  di pulau wangi wangi kab...Kearifan masyarakat dalam pengelolaan hutan kaindea  di pulau wangi wangi kab...
Kearifan masyarakat dalam pengelolaan hutan kaindea di pulau wangi wangi kab...
 

More from Muki Trenggono Wicaksono

Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our predictionClimate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Muki Trenggono Wicaksono
 
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Muki Trenggono Wicaksono
 
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Muki Trenggono Wicaksono
 
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Muki Trenggono Wicaksono
 
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_RegionalismAcciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Muki Trenggono Wicaksono
 
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Muki Trenggono Wicaksono
 

More from Muki Trenggono Wicaksono (6)

Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our predictionClimate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
 
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
 
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
 
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
 
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_RegionalismAcciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
 
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
 

Hutan Adat Kab.Kerinci_2015

  • 1. MENELAAH “HUTAN ADAT” :REFLEKSI PEMETAAN SOSIAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN KERINCI Muki T. Wicaksono Jati Padang, 28 Januari 2016
  • 2. Mengenal Hutan Adat di Kabupaten Kerinci •Luas Kab. Kerinci: 420.000 ha •51,19% atau 215.000 ha adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (15,5% dari total luas TNKS : 1.389.549 ha; Arizona, 2014) •HP3M /KPHP Model 33.309 ha (941 hektar sisanya masuk ke dalam kawasan Kota Sungai Penuh) / 374 ha di antaranya merupakan kawasan Hutan Adat (RPJP KPHP Model, 2014) •Kawasan Hutan Adat > 2.398,14 ha (Data Dishutbun Kab. Kerinci, 2011 1.820 ha
  • 3. Hutan Adat di Kabupaten Kerinci (2.398,14 ha) 23 858,3 858,53 41,27 39,04 426 152 Temedak Lekuk 50 Tumbi Nenek Limo Hiang Bukit Tinggai Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang Tigo Luhah Kemantan Tigo Luhah Permenti Yang Berenam
  • 4. Hutan Adat di Kabupaten Kerinci (2) No Hutan Adat Dikukuhkan tahun & didampingi oleh 1 Temedak Luas 23 Ha; Dikukuhkan tahun 1992; LTA/WWF 2 Nenek Limo Hiang, Nenek Empat Betung Kuning dan Muaro Air Duo Kecamatan Stinjau Laut. Luas 858,53 (SK: 858,95 hektar); Dikukuhkan tahun 1993; LTA/WWF 3 Lekuk 50 Tumbi/LEMPUR Luas 858,3 Ha; Dikukuhkan tahun 1994; LTA/WWF/ 4 BUKIT TINGGAI Luas 41,27 hektar; Dikukuhkan tahun 2011; Dishutbun Kab. Kerinci- BAPPEDA-ICDP 5 Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang Luas 39,04 hektar; Dikukuhkan tahun 2011; Dishutbun Kab. Kerinci- BAPPEDA-ICDP 6 Tigo Luhah Kemantan Luas 426 hektar; Dikukuhkan tahun 2013; LTA/WWF 7 Tigo Luhah Permenti Yang Berenam Luas 152 hektar; Dikukuhkan tahun 2013; LTA/WWF 8 Bukit Sigi, Ds. Tanjung Genting, Kec. Gn. Kerinci Perda RTRW Kab. Kerinci No. 24 tahun 2012 9 Bukit Teluh, Kec. Batang Merangin Perda RTRW Kab. Kerinci No. 24 tahun 2012 10 Bukit Gedang, Pendung Hilir, Kec. Air Hangat & Pungut Hilir, Ds. Pungut Hilir, Kec, Air Hangat Timur (Sedang diajukan untuk dikukuhkan)
  • 5. Inisiatif Pengukuhan dan Penguatan Hutan Adat di Kabupaten Kerinci: 1992-sekarang Pengakuan Hutan Adat di Tingkat Desa
  • 6. Produk hukum pendukung HA No Hutan Adat Produk hukum pengukuhan Status Kawasan 1 Temedak Perdes Keluru No. 1 Tahun 1992 / SK Bupati TK II Kerinci No. 176 tahun 1992 APL/luar kawasan hutan negara 2 Nenek Limo Hiang, Nenek Empat Betung Kuning dan Muaro Air Duo Kecamatan Stinjau Laut. (1) Perdes Tiga Desa No. 1/Perdes/HAD/HT/BK/MAD/XI/ 1993; (2)SK Bupati Kerinci No. 226 tahun 1993 APL/ Sebagian wilayah 374 hektar masuk wilayah hutan produksi HP3M dalam bentuk blok khusus (hutan adat) 3 Lekuk 50 Tumbi/LEMPUR SK Bupati Kerinci No. 96 tahun 1994 APL/luar kawasan hutan negara 4 BUKIT TINGGAI SK Bupati Kerinci No. 522.21/Kep. 437/2011 APL/luar kawasan hutan negara 5 Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang SK Bupati Kerinci No. 522.21/Kep. 435/2011 APL/luar kawasan hutan negara 6 Tigo Luhah Kemantan SK Bupati Kerinci No. 522.21/Kep. 373/ 2013 APL/luar kawasan hutan negara 7 Tigo Luhah Permenti Yang Berenam SK. Bupati Kerinci No. 522.21/Kep. 181/2013 APL/luar kawasan hutan negara 8 Bukit Sigi, Ds. Tanjung Genting, Kec. Gn. Kerinci Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi 9 Bukit Teluh, Kec. Batang Merangin Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi 10 Bukit Gedang, Pendung Hilir, Kec. Air Hangat & Pungut Hilir, Ds. Pungut Hilir, Kec, Air Hangat Timur Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi
  • 7. Sekilas tentang HP3M • HP3M adalah Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat; memiliki model yang sama seperti Hutan Kemasyarakatan (Hkm)
  • 8. Refleksi Empat Kasus Hutan Adat
  • 9. Refleksi Empat Kasus Hutan Adat Komponen Pemetaan Sosial Bukit Sembahyang Bukit Tinggai Kemantan Pungut Mudik Luas hutan adat (SK) 41, 27 39,04 (zona merah) 426 152 Luas hutan adat versi masyarakat sama 160 hektar (zona merah, kuning, hijau) > 426 >152 Asal Usul MHA Tiga Suku yang berasal dari Koto Majidin & Tigo Luhah Siulak Gedang: Rio Bayang, Patih, Manti Agung Dipegang oleh 5 Pemangku yang mengarah ke Depati Duo Niniek Rawang: Sukaramih Hitam, Sukarami Koadrat, Sukaramih Napuro, Patih, dan Rio Bungsu Tigo Luhah Kemantan di Enam Desa : 1. Luhah Depati Mudo 2. Luhah Rajo Mudo 3. Sko Bajo Tigo Luhah di Desa Pungut Mudik: 1. Rio – Dari Sungai Medang 2. Patih – dari Kemantan 3. Manti Agung – dari Koto Majidin Lembaga Pengelola Hutan Adat Lembaga adat + Pemdes Unsur 4 Jenis: (1) Ninik Mamak; (2) Pemdes Dua Desa Sungai Deras; (3) Alim Ulama; (4) Pemuda Kelompok Pengelola Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan Kelompok Pengelola Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam
  • 10. Dari Peraturan Adat ke Peraturan Desa Sengketa/Kasus Pendokumentasian Peraturan Adat Pengesahan Aturan Adat ke dalam Peraturan Desa/Peraturan Hutan Hak Adat
  • 11. Bagaimana aturan adat dijalankan guna pengelolaan hutan adat? Sengketa/Kasus Rapat Kelembagaan Adat Keputusan Adat Sanksi Adat Sengketa/Kasus Rapat Kelembagaan Adat Keputusan Adat Pelaku tidak dapat disanksi secara adat Tuntutan Pidana terhadap Pelaku Tidak ada sanksi yang diberikan/pelaku kabur
  • 12. Peraturan Adat dalam Pengelolaan Kehidupan MHA (1) DESAAIR TERJUN, KECAMATAN SIULAK DESA SUNGAI DERAS, KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR BENTUK ATURAN ADAT LINGKUPATURAN ADAT BENTUK ATURAN ADAT LINGKUPATURAN ADAT Memiliki Peraturan Lembaga Kerapatan Adat Desa Air Terjun, Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci yang disahkan tahun 2008. Fokus Aturan: pengelolaan areal Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang Memiliki Ketentuan Hukum Adat Dua Desa Sungai Deras yang disahkan tahun 2014 Fokus aturan mencakup: pengelolaan kawasan hutan dan ladang berupa “Siar Bakar” yang menimbulkan kebakaran hutan/ladang, Pernikahan, Pergaulan Muda Mudi, Ritual Adat Pengangkatan Petinggi Adat “Kenduri Sko”, Pasal Pembunuhan, Pasal menghilangkan nyawa orang lain tanpa disengaja, Membuat cacat orang lain, pelanggaran lalu lintas, Dago-dagi (provokasi membuat kericuhan), Peraturan bidang keamanan, Bidang Keagamaan, Pengrusakan sarana dan prasarana umum, aturan membangun rumah, dan aturan mengangkat anak.
  • 13.
  • 14. Peraturan Adat dalam Pengelolaan Kehidupan MHA (2) ENAM DESA KEMANTAN DESA PUNGUT MUDIK, KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR BENTUK ATURAN ADAT LINGKUPATURAN ADAT BENTUK ATURAN ADAT LINGKUPATURAN ADAT Membentuk Zonasi Pengelolaan Hutan Adat: -Zona Merah -- Zona Kuning -- Zona Hijau Pengelolaan Hutan Adat Belum teridentifikasi
  • 15. Aktor di dalam Masyarakat Adat Tigo Luhah/Pe mangku Adat PEMDES ANAK BETINO KPHA KELOMPOK HP3M NINIK MAMAK PEMUDA DESA / HULUBALANG
  • 16. Orientasi Pengelolaan Wilayah Adat Ekspansif ke lahan HP3M & Luar Kawasan Desa Psko Endah Psko Tinggi Ajun Arah
  • 17. Dinamika Desa dan Struktur Adat: Kasus Kemantan Desa tua: Kemantan Darat dan Kemantan Kebalai Pemekaran Desa menjadi “Enam Desa Kemantan” Terbentuknya Struktur Adat Baru Tigo Luhah Kemantan Kebalai pada tahun 2005
  • 18. Keperluan Riset dan Kegiatan Selanjutnya Hutan Adat Kegiatan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak Riset Tindak Lanjutnya Bukit Tinggai, Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur Pemetaan Partisipatif Hutan Adat untuk luasan 160 hektar Bukit Sembahyang Memperoleh skema kegiatan ICDP Menyusun Peta Tata Guna Lahan untuk mengetahui pengelolaan HA Tigo Luhah Kemantan Penghitungan Karbon skema Plan Vivo ; Pengukuhan Desa Adat oleh Kemendes; Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat; Tigo Luhah Permenti Yang Berenam Penghitungan Karbon skema Plan Vivo Nenek Limo Hiang, Nenek Empat Betung Kuning dan Muaro Air Duo Kecamatan Stinjau Laut. Identifikasi luasan HP3M 374 ha dalam kawasan hutan adat sebagai blok khusus Identifikasi pengelolaan kawasan hutan adat dalam blok khusus Forum Pengelola Hutan Adat Kab. kerinci Pembentukan Forum Tidak ada kegiatan rutin selanjutnya, perlu dihidupkan kembali dialog intensif