1. RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DALAM JABATAN STRUKTURAL
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Gubernur Sulawesi Tenggara
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
ditentukan bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme
sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat
yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat objektif
lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan
golongan ;
b. bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil daerah dalam jabatan
struktural mempunyai peranan penting dan strategis dalam
rangka menjamin keberhasilan tugas pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga
pelaksanaanya harus sesuai dengan tuntutan peraturan
perundang-undangan demi menjamin kualitas, objektifitas dan
transparansi kebijakan dimaksud ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam
Jabatan Struktural
Hak Prakarsa DPRD 1

2. Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran
Negara RI Tahun 1964 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas darri Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2000 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil;
Hak Prakarsa DPRD 2

3. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran RI Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulwesi Tenggara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 3 Tahun 2008
tentang Tenggara Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 5 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Darah dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 3 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulanganan
Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 4 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.
Hak Prakarsa DPRD 3

4. Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DALAM JABATAN STRUKTURAL
BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
3. Gubernur adalah Gubernur Selawesi Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan
dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana
dimaksud dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
tahun 1999;
6. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah;
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Darah Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
Hak Prakarsa DPRD 4

5. 9. Kompetensi adalah Kemampuan dan karekteristik yang dimiliki oleh seorang
pegawai negeri sipil daerah berupa pengetahuan, keahlian atau keterampilan dan
sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga
pegawai negeri sipil daerah tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara
profesional, efektif, dan efisien.
10. Standar Kompetensi jabatan struktural yang selanjutnya disebut Standar
Kompentensi adalah persyaratan kompentensi minimal yang harus dimiliki
seorang pegawai negeri sipil daerah dalam melaksanakan tugas jabatannya;
11. Kompetensi dasar adalah kompentensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat
struktural;
12. Kompetensi bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh pejabat struktural
sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
BAB II
JABATAN STRUKTURAL DAN ESELON
Pasal 2
Jabatan struktural serta eselonisasi pada setiap satuan kerja perangkat daerah
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi
Sulawesi Tenggara, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda
dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan
Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pasal 3
Eselon tertinggi sampai dengan terendah dan jenjang pangkat untuk setiap Eselon pada
jabatan struktural sebagaimana dimaksud pasal 2 tercantum dalam lampiran I Peratuan
Daerah ini.
Hak Prakarsa DPRD 5

6. BAB III
PENGANGKATAN,PEMINDAHAAN, PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL
Pasal 4
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah dalam dan
dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur
Pasal 5
(1) pegawai negeri sipil daerah yang telah diangkat dalam jabatan struktural wajib
dilantik dan mengucapkan sumpah, selambat-lambatnya 14 hari setelah ditetapkan
pengangkatannya.
(2) Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan oleh Gubernur
(3) Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2)
dapat dilakukan oleh Wakil Gubernur atau Sekertaris Daerah atau Pejabat Esalon
II atas pendelegasian wewenang atau kuasa dari Gubernur.
(4) Pendelegasian wewenang atau kuasa dari Gubernur kepada pejabat Esalon II,
sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah untuk pelantikan dan pengucapan sumpah
jabatan Struktural Eselon III dan IV dilingkungan kerja yang menjadi tanggung
jawab pejabat eselon II yang bersangkutan.
Pasal 6
Pegawai negeri sipil daerah untuk diangkat dalam jabatan struktural wajib memenuhi
persyaratan :
a. menduduki pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat
yang ditentukan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3;
b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintan Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil ;
c. memiliki kualifikasi atau sertifikat pendidikan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim)
sesuai dengan kompetensi jabatan yang ditetapkan untuk jabatan struktural
tersebut;
d. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya;
Hak Prakarsa DPRD 6

7. e. daftar penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnnya bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir; dan
f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter.
Pasal 7
(1) Kualifikasi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pasal
6 huruf c adalah sebagai berikut ;
a. pendidikan pelatihan kepemimpinan tingkat IV untuk jabatan struktural Eselon
IV;
b. pendidikan pelatihan kepemimpinan tingkat III untuk jabatan struktural Eselon
III;
c. pendidikan pelatihan kepemimpinan tingkat II untuk jabatan struktural Eselon II.
(2) Kompetensi dibidang tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d adalah
kemampuan dan karakteristik yang dimiliki berupa keahlian atau keterampilan
untuk melaksanakan bidang tugas yang dipangkunya, yang diperoleh melalui :
a. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) kedinasan / fungsional dibidangnya, yang
dibuktikan dengan sertifikat atau Tanda Kualifikasi ; dan
b. Pengalaman kerja yang memadai dalam menangani bidang tugasnya.
Pasal 8
Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah dalam dan dari jabatan struktural, harus
memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan (Daftar Urut Kepangkatan), usia
dan kompetensi jabatan yang wajib dimiliki dan diperlukan terhadap jabatan yang akan
dipangkunya.
Pasal 9
Pegawai negeri sipil daerah yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam
jabatan struktural setingkat lebih tinggi jika yang bersangkutan sekurang-kurangnnya
telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya.
Pasal 10
(1) Untuk kepentingan dinas dan pengembangan karir pegawai negeri sipil daerah
diselenggarakan perpindahan tugas dari satu unit, satuan kerja ke satuan kerja
lainnya dalam lingkup pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
Hak Prakarsa DPRD 7

8. (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk jabatan struktural
Eselon III dan IV harus memenuhi persyaratan kompetensi jabatan dan
kompetensi bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan sekurang –
kurangnya 3 (tiga) tahun memangku jabatannya.
Pasal 11
(1) Perpindahan jabatan struktural dari kabupaten / kota, antar daerah provinsi dan
dari departemen / lembaga (Pegawai Negeri Sipil Pusat) ditetapkan setelah
melalui prosedur sebagai berikut :
a. persetujuan dari pejabat pembina pegawai asal dan dari pegawai yang
bersangkutan dan persetujuan Gubernur ;
b. penetapan perpindahan dari Gubernur bagi pegawai dari wilayah kabupaten /
kota dalam wilayah provinsi dan persetujuan tertulis dari Kepala Badan
Kepegawaian Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari antar
daerah provinsi dan pegawai negeri sipil pusat.
(3) Persetujuan dan penetapan perpindahan dari Gubernur sebagaimana dimaksud
ayat (1) terlebih dahulu dimintakan pertimbangan Baperjakat.
Pasal 12
Pegawai negeri sipil daerah diberhentikan dari jabatan struktural karena :
a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya ;
b. mencapai batas usia pensiun ;
c. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil daerah ;
d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ;
e. cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan karena persalinan ;
f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;
g. adanya perampingan organisasi ;
h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani, rohani
i. hal – hal lain yang ditentukan peraturan perundang – undangan seperti halnya
menjadi anggota partai politik, dipidana kurungan.
Hak Prakarsa DPRD 8

9. Pasal 13
(1) Gubernur dapat mendelegasikan atau memeberi kuasa kepada Sekertaris
Daerah untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
pegawai negeri sipil daerah, dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III dan
Eselon IV.
(2) Pendelegasian atau pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Gubernur.
BAB IV
PENILAIAN DAN PERTIMBANGAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 14
(1) Untuk menjamin kualitas dan objektivitas pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian pegawai negeri sipil daerah dalam dan dari jabatan struktural
Eselon II kebawah, pemerintah daerah membentuk Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan yang selanjutnya di sebut Baperjakat.
(2) Pembentukan Baperjakat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan/Keputusan Gubernur
Pasal 15
Susunan keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud Pasal 14 terdiri dari :
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota yang dijabat Sekretaris Daerah
b. 4 (empat) orang anggota yaitu :
1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2) Kepala Inspektorat
3) Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi kepegawaian
4) Kepala Biro Hukum
c. 1 (satu) orang sekretaris yang dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Pasal 16
(1) Tugas Pokok Baperjakat sebagaimana dimaksud pasal 14 adalah memberikan
pertimbangan kepada Gubernur dalam hal :
a. pengangkatan / pemindahan pegawai negeri sipil daerah dalam dan dari
jabatan struktural eselon II kebawah ;
Hak Prakarsa DPRD 9

10. b. pemberhentian pegawai negeri sipil daerah dari jabatan struktural eselon II
kebawah ;
c. pemberian kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi pegawai negeri sipil
daerah yang menduduki jabatan struktural yang menunjukan prestasi kerja
luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi
negara ;
d. perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil daerah yang
menduduki jabatan eselon II
(2) Pertimbangan Baperjakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara tertulis
yang bentuknya akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 17
(1) Pertimbangan Baperjakat dalam pengangkatan dalam jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sekaligus menetapkan urutan atau
ranking dari 3 (tiga) orang calon dengan prosedur sebagai berikut :
a. pejabat yang membidangi kepegawaian pada setiap SKPD menginventaris
lowongan jabatan struktural yang ada disertai dengan persyaratan jabatannya
dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan SKPD dilingkungannya
masing – masing.
b. berdasarkan lowongan formasi jabatan sebagaimana dimaksud huruf a
pimpinan SKPD mengajukan calon yang memenuhi syarat kepada Gubernur
dan termbusannya disampaikan kepada Ketua Baperjakat Up. Sekretaris
Daerah
c. Sekretaris Baperjakat menyiapkan data calon yang diusulkan untuk diajukan
dalam Sidang Baperjakat dengan dilampiri :
1) daftar riwayat hidup ;
2) daftar penilaian prestasi kerja ;
d. apabila yang diajukan Pimpinan SKPD hanya 1 (satu) orang calon, maka
Sekretaris Baperjakat menyiapkan data calon lainnya yang memenuhi syarat
sehingga berjumlah 3 (tiga) orang calon untuk diajukan dalam sidang
Baperjakat.
(2) Pertimbangan Baperjakat dalam pemindahan dari jabatan struktural, harus
dijelaskan alasan atau pertimbangan objektif dari aspek yuridis dan / atau aspek
lainnya serta usul dari Pimpinan SKPD.
Hak Prakarsa DPRD 10

11. (3) Pertimbangan Baperjakat dalam hal pemberhentian pegawai negeri sipil daerah
dari jabatan struktural adalah pemberhentian yang dikarenakan pegawai negeri
sipil daerah yang bersangkutan tidak menunjukan kinerja yang baik karena :
a. tidak sehat jasmani dan rohani ;
b. tidak dapat menunjukan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun
c. tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya
khususnya dari aspek moralitas dan etika.
(4) Pertimbangan Baperjakat dalam hal perpanjangan batas usia pensiun bagi
pejabat struktural eselon II harus mempertimbangkan aspek kompentensi,
kaderisasi dan kesehatan.
Pasal 17
(1) Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua dan 2 (dua) orang
anggota serta sekretaris
(2) Masa tugas keanggotaan Baperjakat paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.
Pasal 18
(1) Untuk pengangkatan dan pemindahan pegawai negeri sipil daerah dalam dan
dari jabatan struktural Eselon II, ditetapkan setelah melalui penilaian
kemampuan dan kepatutan (fit and Propertest) ;
(2) Penilaian kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan oleh tim penilai yang pembentukannya bersifat ad hoc dan ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.
Pasal 19
(1) Penilaian terhadap kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada pasal
18 meliputi antara lain :
a. persyaratan kompentensi dan integritas ;
b. proposal visi, misi dan strategi organisasi yang disampaikan pegawai yang
bersangkutan.
Hak Prakarsa DPRD 11

12. (2) Prosedur atau tata cara dan metode penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1)
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
BAB V
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Pasal 20
Untuk menjamin objektivitas, keadilan dan transparansi pengangkatan pegawai negeri
sipil daerah dalam jabatan sturktural guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
berwibawa serta menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pemerintah
daerah menyusun standar kompetentsi jabatan untuk setiap jabatan struktural lingkup
pemerintah daerah Provinsi.
Pasal 21
Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) terdiri dari :
a. kompetensi dasar yaitu kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat strutural ;
b. kompetensi bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat
struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya
Pasal 22
(1) Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur selambat – lambatnya 4 (empat) bulan setelah Peraturan
Daerah ini ditetapkan.
(2) Penyusunan standar kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman
kepada Peraturan Pemerintah nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Jo. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi
Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Hak Prakarsa DPRD 12

13. Pasal 23
Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 wajib dijadikan dasar /
acuan dalam pengangkatan, pemindahan dari dan dalam jabatan struktural, serta
sebagai dasar dalam penyusunan / pengembangan program pendidikan dan pelatihan
bagi pegawai negeri sipil daerah.
BAB VI
PENGAWASAN
Pasl 24
(1) Setiap keputusan atau surat keputusan Gubernur yang berkaitan dengan
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah dalam
dan dari jabatan struktural atau peraturan Gubernur dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Daerah ini kutipan atau salinannya disampaikan kepada DPRD.
(2) Penyampaian kutipan atau salinan peraturan, keputusan atau surat keputusan
Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan perwujudan daripada
pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Daerah.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasl 25
Pengangkatan pegawai negeri sipil daerah dalam Jabatan Stuktural sebelum Peraturan
Daerah ini ditetapkan harus menyesuaikan dan didasarkan kepada Peraturan Daerah
ini selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
Hak Prakarsa DPRD 13

14. BAB VIII
PENUTUP
Pasal 26
Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Gubernur.
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal ..................
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
H. NUR ALAM
Diundangkan di Kendari
Pada Tanggal ................................
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
H. ZAINAL ABIDIN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ......... NOMOR ............
Hak Prakarsa DPRD 14

15. Lampran Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor :
Tanggal : 2010
Jenjang Pangkat, Golongan / ruang
Terendah Tertinggi
No Eselon
Gol./ Gol./
Pangkat Pangkat
ruang ruang
1 Ib Pembina Utama Madya IV/d Pembina Utama IV/e
2 II a Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama Madya IV/d
3 II b Pembina Tingkat I IV/b Pembina Utama Muda IV/c
4 III a Pembina IV/a Pembina Tingkat I IV/b
5 III b Penata Tingkat I III/d Pembina IV/a
6 IV a Penata III/c Penata Tingkat I III/d
7 IV b Penata Muda Tingkat I III/b Penata III/c
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
H. NUR ALAM
Hak Prakarsa DPRD 1