Rangkaian peraturan daerah ini mengatur tentang pengadaan pegawai negeri sipil daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dokumen ini menjelaskan tentang penyusunan formasi, prosedur pengajuan formasi, penetapan formasi, serta tahapan pengadaan pegawai negeri sipil daerah mulai dari perencanaan, pengumuman, persyaratan, pelamaran, hingga pengangkatan.

1. -1-
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : TAHUN 2011
TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
Menimbang : a. Bahwa pegawai negeri sipil daerah merupakan ujung tombak
pelaksanaan fungsi utama birokrasi yang mempunyai peranan
penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan pelayanan kepada masyarakat sehingga
pengadaannya perlu dilakukan secara selektif, obyektif dan
transparan sesuai dengan kebutuhan;
; b. bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
ditentukan bahwa pengadaan pegawai negeri sipil daerah
adalah untuk mengisi formasi yang lowong dan mendapatkan
pegawai negeri sipil daerah yang profesional, berkualitas serta
mewujudkan obyektivitas dalam pelaksanaan pengadaan
pegawai negeri sipil daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan daerah
tentang pengadaan pegawai negeri sipil daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara

2. -2-
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas darri Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98
Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

3. -3-
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 3 Tahun 2008
tentang Tenggara Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 5 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Darah dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 3 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulanganan
Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 4 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH.

4. -4-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan
kerja perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
6. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut CPNSD adalah calon
pegawai negeri sipil daerah berdasarkan surat pengangkatannya.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut PNSD adalah pegawai
negeri sipil daerah berdasarkan surat pengangkatannya.
8. Nomor Identitas Pegawai yang selanjutnya disebut NIP, adalah nomor identitas
pegawai negeri sipil daerah.
9. Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut kantor
regional, adalah Kantor Regional IV yang berkedudukan di Makassar Sulawesi
Selatan
10. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut dengan formasi
PNSD adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan
dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk mampu melaksanakan
tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
11. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut pengadaan
PNSD adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
BAB II
FORMASI PNSD
Bagian Kesatu
Penyusunan Formasi PNSD
Pasal 2
(1) Formasi disusun masing-masing SKPD berdasarkan analisis kebutuhan dan
penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan
memperhatikan informasi jabatan di setiap tahun anggaran.
(2) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan:
a. jenis pekerjaan;

5. -5-
b. sifat pekerjaan;
c. analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNSD dalam jangka
waktu tertentu;
d. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
e. peralatan yang tersedia.
(3) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur.
(4) BKD menghimpun dan memverifikasi formasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
sebelum diajukan ke Gubernur.
Bagian Kedua
Prosedur Pengusulan Formasi PNSD
Pasal 3
(1) Gubernur mengajukan usul persetujuan formasi kepada Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara paling lambat akhir Maret.
(2) Pengajuan usul persetujuan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibuat menurut format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak
terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(3) Gubernur menerima secara tertulis persetujuan formasi PNSD dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan
pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negera paling lambat bulan
Juni.
Bagian Ketiga
Penetapan Formasi
Pasal 4
Formasi PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh
Gubernur paling lambat bulan Juli berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3)
Pasal 5
(1) Formasi yang telah ditetapkan berlaku dalam tahun anggaran yang
bersangkutan
(2) Lowongan formasi yang tidak diisi pada tahun anggaran yang bersangkutan
tidak dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
(3) Dalam hal penetapan formasi PNSD tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku,
formasi tidak dapat digunakan untuk pengangkatan CPNSD.
Pasal 6
Formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus disampaikan kepada :

6. -6-
a. DPRD, dalam rangka pengalokasian anggaran pada Rancangan Anggaran
Pendapatan Daerah tahun anggaran berikutnya; dan
b. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam rangka perencanaan dan
pengendalian jumlah pegawai negeri sipil secara nasional.
BAB II
PENGADAAN PNSD
Pasal 7
(1) Pengadaan PNSD dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman,
persyaratan, pelamaran, penyaringan, pengangkatan CPNSD sampai dengan
pengangkatan PNSD.
(2) Pengadaan PNSD dilaksanakan oleh Gubernur.
Bagian Kesatu
Perencanaan, Pengumuman, Persyaratan, dan Pelamaran
Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 8
Perencanaan pengadaan PNSD, meliputi :
a. penjadwalan kegiatan yang terdiri dari:
1. inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi serta
syarat jabatannya;
2. pengumuman akan dilaksanakannya pengadaan PNSD;
3. penyiapan materi ujian;
4. penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan;
5. pelamaran;
6. pelaksanaan penyaringan;
7. pengangkatan menjadi CPNSD sampai dengan pengangkatan menjadi PNSD.
b. perhitungan biaya.
Pasal 9
(1) Gubernur membuat dan menetapkan perencanaan pengadaan PNSD.
(2) Pengadaan PNSD hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah
ditetapkan dengan memprioritaskan :
a. pegawai pelimpahan/penarikan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non
Kementerian/Pemerintah Daerah lain yang kelebihan pegawai;
b. siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya; dan
c. tenaga medis dan paramedis yang telah selesai melaksanakan masa bakti
sebagai pegawai tidak tetap.

7. -7-
Paragraf 2
Pengumuman
Pasal 10
(1) Kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong harus diumumkan seluas-luasnya
melalui media massa yang tersedia atau bentuk lainnya yang mungkin
digunakan agar diketahui oleh umum.
(2) Pengumuman seluas-luasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disamping
untuk memberikan kesempatan yang luas kepada Warga Negara Indonesia
untuk mengajukan lamaran, juga memberikan lebih banyak kemungkinan bagi
Pemerintah Daerah untuk memilih calon yang cakap dalam melaksanakan tugas
yang akan dibebankan kepadanya.
(3) Pengumuman harus dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender
sebelum tanggal penerimaan lamaran.
(4) Dalam pengumuman dicantumkan:
a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
b. kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
e. batas waktu pengajuan surat lamaran;
f. waktu dan tempat seleksi ; dan
g. lain-lain yang dipandang perlu.
Paragraf 3
Persyaratan
Pasal 11
Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk
melamar menjadi PNSD setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
Peraturan Daerah ini.
Pasal 12
Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :
a. Warga Negara Indonesia;
b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35
(tiga puluh lima) tahun;
c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu
tindak pidana kejahatan;
d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional
Indonesia/Anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai pegawai swasta;
e. tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
g. berkelakuan baik;

8. -8-
h. sehat jasmani dan rohani; dan
i. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan, termasuk syarat khusus
yang ditentukan instansi yang bersangkutan.
Pasal 13
(1) Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan
tangan sendiri ditujukan kepada Gubernur, menurut format yang tercantum
sebagaimana Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Dalam surat lamaran harus dilampirkan :
a. foto copy Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang;
b. kartu tanda pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja; dan
c. pas photo menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan.
(3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
tercantum dalam Lampiran III.a dan Lampiran III.b yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Penyaringan
Paragraf 1
Pemeriksaan Adminitrasif
Pasal 14
(1) Setiap surat lamaran yang diterima, diperiksa dan diteliti sesuai dengan
persyaratan yang telah ditentukan dalam pengumuman.
(2) Pemeriksaan terhadap surat lamaran dilakukan secara fungsional oleh pejabat
BKD.
(3) Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dikembalikan
kepada pelamar yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.
(4) Surat lamaran yang memenuhi syarat, disusun dan didaftar secara tertib, untuk
memudahkan pemanggilan.
Paragraf 2
Panitia Ujian
Pasal 15
(1) Untuk melaksanakan ujian penyaringan, Gubernur membentuk Panitia Ujian.
(2) Panitia Ujian sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu :
a. seorang Ketua merangkap anggota;
b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. seorang Anggota
(3) Apabila Panitia Ujian tersebut lebih 3 (tiga) orang, jumlahnya harus merupakan
bilangan ganjil.
(4) Tugas Panitia Ujian adalah :

9. -9-
a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan ujian.
b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
c. menentukan tempat dan jadwal ujian;
d. menyelenggarakan ujian;
e. memeriksa dan menilai hasil ujian;
f. menyampaikan semua hasil ujian kepada Gubernur yang disusun berdasarkan
nilai tertinggi sampai dengan terendah; dan
g. membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur atas seluruh pelaksanaan
tugas panitia.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia ujian diatur dalam keputusan gubernur.
Paragraf 3
Materi Ujian
Pasal 16
(1) Materi Ujian hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga pelamar yang akan diterima
benar-benar mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.
(2) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Tes Kompetensi; dan
b. Psikotes.
(3) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan
dengan kebutuhan persyaratan jabatan dengan materi meliputi :
a. Pengetahuan Umum;
b. Bahasa Indonesia;
c. Kebijakan Pemerintah;
d. Pengetahuan Teknis; dan
e. Pengetahuan Lainnya.
(4) Materi tes kompetensi harus didasarkan pada persyaratan jabatan yang
dibutuhkan.
(5) Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk
mengetahui kepribadian, minat dan bakat bagi pelamar.
Paragraf 4
Pemanggilan Pelamar
Pasal 17
(1) Pelamar yang memenuhi syarat, dipanggil secara tertulis untuk mengikuti ujian
penyaringan.
(2) Pemanggilan dilakukan secara fungsional oleh pejabat BKD.
(3) Untuk menghindari keterlambatan atau tidak diterimanya surat panggilan,
pemanggilan dapat dilakukan juga melalui pengumuman pada media massa atau
media lain yang tersedia.
(4) Dalam surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) agar
dicantumkan nomor ujian, waktu dan tempat ujian, dan hal-hal lain yang diperlukan.

10. - 10 -
Paragraf 5
Ujian
Pasal 18
(1) Dalam rangka usaha menjamin obyektivitas penyelenggaran ujian penyaringan,
pelaksanaan ujian dilakukan secara tertulis.
(2) Apabila dipandang perlu dapat diadakan ujian lisan berupa wawancara, yang
merupakan pelengkap dari ujian tertulis.
(3) Ujian lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu usaha
untuk meyakinkan hasil ujian tertulis atau sebagai salah satu usaha untuk lebih
mengetahui kecakapan pelamar.
(4) Bagi pelamar yang akan mengisi lowongan tertentu, diadakan ujian
keterampilan.
(5) Lembar jawaban ujian diperiksa oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
pemeriksa ujian.
(6) Apabila diadakan ujian lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk
menjamin obyektivitasnya dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) orang penguji
dan hasil ujian lisan harus dicatat secara teliti oleh penguji.
(7) Panitia ujian menyusun daftar nama dan nomor serta nilai peserta berdasarkan
urutan nilai tertinggi atau rangking hasil ujian.
(8) Panitia ujian menyerahkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada
Gubernur untuk ditetapkan.
(9) Materi ujian psikotes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b
tidak dapat menentukan hasil ujian dan tidak termasuk yang disusun
sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
Paragraf 6
Pengumuman Pelamar Yang Diterima
Pasal 19
(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuknya mengumumkan pelamar yang diterima
berdasarkan daftar yang diterima dari panitia ujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (8) melalui media massa dan atau dalam bentuk lainnya.
(2) Disamping pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada
pelamar yang ditetapkan diterima, disampaikan pula melalui pemberitahuan
secara tertulis yang tercatat.
(3) Dalam pengumuman dan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diinformasikan kapan, dimana, kepada pejabat mana, dan batas waktu
untuk melapor bagi pelamar yang diterima.
(4) Apabila pelamar yang diberikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sampai batas waktu yang ditentukan tidak melapor, pelamar
bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

11. - 11 -
(5) Batas waktu untuk melapor paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung
mulai tanggal dikirimkan surat pemberitahuan.
Bagian Keempat
Pengangkatan
Paragraf 1
Pengangkatan Sebagai CPNSD
Pasal 20
(1) Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan
kelengkapan administrasi kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk olehnya,
berupa :
a. foto copy Ijazah/STTB yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
b. Daftar Riwayat Hidup, yang dibuat menurut format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
c. pas foto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 6 (enam) lembar;
d. Surat Keterangan Berkelakuan baik dari POLRI;
e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak
mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat
adiktif lainnya dari Dokter;
f. Asli Kartu Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja ;
g. Surat Pernyataan tentang :
1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan
Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena
melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3) tidak berkedudukan sebagai Calon / Pegawai Negeri ;
4) tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
h. Foto copy sah surat keterangan dan bukti tentang pengalaman kerja bagi
yang telah mempunyai pengalaman bekerja.
(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibuat menurut
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(3) Apabila salah satu kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dipenuhi, Pelamar bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai CPNSD.
(4) Gubernur menyampaikan daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian
penyaringan dan ditetapkan diterima untuk diangkat sebagai CPNSD kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat NIP, dibuat menurut
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(5) Dalam menyampaikan daftar permintaan NIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilengkapi dengan lampiran sebagaimana dimaksud pada (1).

12. - 12 -
(6) Permintaan NIP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilengkapi juga dengan
Formulir Penetapan NIP yang telah diisi dalam rangkap 3 (tiga) sebagaimana
format yang tercantum Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(7) Setiap lembar formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditempel pas foto
menghadap ke depan berukuran 3 x 4 cm.
(8) Gubernur menerima NIP dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(9) Berkas yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dikembalikan Kepala Badan Kepegawaian Negera kepada Gubernur.
(10) Berdasarkan NIP sebagaimana dimaksud ayat (8), Gubernur menetapkan
keputusan pengangkatan CPNSD, yang dibuat menurut format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
(11) Pengangkatan CPNSD dilakukan dalam tahun anggaran bersangkutan dan
penetapannya tidak boleh berlaku surut.
(12) Dalam hal pemberian NIP dilakukan pada bulan terakhir tahun anggaran
berjalan, pengangkatan sebagai CPNSD berlaku mulai tanggal 1 (satu) bulan
terakhir tahun anggaran yang bersangkutan.
(13) Asli Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNSD disampaikan kepada yang
bersangkutan, dan tembusannya disampaikan kepada :
a. Kepala Kantor Regional.
b. Kepala Biro Keuangan Daerah;
c. Pejabat lain yang dipandang perlu.
(14) Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNSD harus disampaikan langsung
kepada pelamar yang diterima dengan surat pemanggilan ke alamat yang
bersangkutan.
(15) Penyampaian surat keputusan pengangkatan CPNSD harus disertai dengan
bukti tanda terima pelamar yang diterima.
(16) Paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keputusan
pengangkatan CPNSD, pelamar yang diterima wajib melapor pada SKPD dan
melaksanakan tugasnya.
Pasal 21
(1) Pengangkatan CPNSD pada prinsipnya tidak boleh melebihi usia 35 (tiga puluh
lima) tahun.
(2) Pengangkatan sebagai CPNSD dapat dilakukan bagi yang melebihi usia 35 (tiga
puluh lima) tahun, dengan ketentuan :
a. telah mengabdi kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus sebelum Peraturan
Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 yang ditetapkan tanggal 17 April 2002.
b. masih melaksanakan tugas pada instansi tersebut; dan
c. pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan khusus dan
dilaksanakan secara selektif serta tidak boleh melebihi usia 40 (empat puluh)
tahun.
(4) Bagi pelamar yang ditetapkan diterima pada saat diangkat sebagai CPNSD yang
usianya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan foto copy

13. - 13 -
surat keputusan pengabdian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan masih melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan huruf b.
Paragraf 2
Golongan Ruang
Pasal 22
Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNSD adalah sebagai
berikut :
a. Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar paling tinggi memiliki dan
menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang
setingkat;
b. Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar paling tinggi memiliki dan
menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama atau yang setingkat;
c. Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar paling tinggi memiliki dan
menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
atau yang setingkat;
d. Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar paling tinggi memiliki dan
menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar
Biasa Diploma II;
e. Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar paling tinggi memiliki dan
menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III;
f. Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar paling tinggi memiliki dan
menggunakan Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV;
g. Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar paling tinggi memiliki dan
menggunakan Ijazah dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2), atau Ijazah lain
yang setara;
h. Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar paling tinggi memiliki dan
menggunakan Ijazah Doktor (S3);
Paragraf 3
Penghasilan
Pasal 23
(1) Hak atas gaji bagi CPNSD adalah 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok
PNSD
(2) Hak atas gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal
yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan
dengan surat pernyataan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan, yang dibuat
menurut format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling lambat 2
(dua) bulan setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas.
(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada :
a. Kepala Biro Keuangan Daerah;

14. - 14 -
b. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
c. CPNSD bersangkutan; dan
d. Pejabat lain yang dipandang perlu.
(5) Paling lama 2 (dua) bulan setelah surat pernyataan telah melaksanakan tugas
dibuat, pejabat pembuat daftar gaji sudah mengajukan usul pembayaran gaji
yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas
Daerah.
(6) CPNSD yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya, sudah dianggap
nyata melaksanakan tugas sejak ia berangkat menuju ke tempat tugasnya,
yang dibuktikan dengan surat perintah perjalanan/penugasan dari pejabat yang
berwenang menugaskan.
(7) Apabila pada saat pengangkatan pertama CPNSD, yang bersangkutan telah
mempunyai masa kerja, dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok.
(8) Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok
dalam pengangkatan pertama adalah :
a. masa selama menjadi CPNSD/PNSD, kecuali masa selama menjalankan cuti
di luar tanggungan negara;
b. masa selama menjadi Pejabat Negara;
c. masa selama menjalankan tugas pemerintahan;
d. masa selama menjalankan kewajiban untuk membela negara; dan/atau
e. masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik Pemerintah.
(9) Masa kerja sebagai pegawai atau karyawan dari perusahaan yang berbadan
hukum diluar lingkungan badan-badan pemerintah termasuk perusahaan
swasta asing yang berbadan hukum dapat digunakan sebagai masa kerja untuk
penetapan gaji pokok, diperhitungkan ½ (setengah) dari keseluruhan jumlah
masa kerja atau paling lama 8 (delapan) tahun.
Paragraf 4
Masa Percobaan
Pasal 24
(1) Masa selama menjadi CPNSD merupakan masa percobaan.
(2) Lamanya masa percobaan adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
2 (dua) tahun.
(3) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung sejak tanggal
yang bersangkutan diangkat sebagai CPNSD.
Paragraf 5
Pengangkatan Menjadi PNSD
Pasal 25
(1) CPNSD yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi PNSD
dalam jabatan dan pangkat tertentu.
(2) Pengangkatan PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan
Gubernur, yang dibuat menurut format yang tercantum pada Lampiran X yang
tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

15. - 15 -
(3) Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD ditetapkan, apabila telah memenuhi
syarat:
a. setiap unsur penilaian prestasi kerja/daftar penilaian pelaksanaan
pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik;
b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat
menjadi PNSD; dan
c. telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan
(4) Syarat penilaian prestasi kerja / DP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang berwenang membuat
penilaian prestasi kerja / DP-3
(5) Syarat kesehatan jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter
Penguji Tersendiri / Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang kesehatan.
(6) Syarat lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
(7) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi PNSD tidak boleh
berlaku surut.
(8) CPNSD yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan
telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNSD, tetapi karena sesuatu
sebab belum diangkat menjadi PNSD, maka hanya dapat diangkat menjadi
PNSD apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.
(9) Pengangkatan menjadi PNSD bagi CPNSD yang menjalai masa percobaan lebih
dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan
teknis dari Kepala Kantor Regional.
(10) Gubernur menyampaikan permintaan pertimbangan teknis pengangkatan
menjadi PNSD bagi CPNSD yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua)
tahun kepada Kepala Kantor Regional, yang dibuat menurut format yang
tercantum pada Lampiran XI yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(11) Usul permintaan pertimbangan teknis harus menyebutkan secara rinci alasan
keterlambatan pengangkatan CPNSD bersangkutan menjadi PNSD, dengan
melampirkan :
a. surat keputusan pengangkatan CPNSD
b. foto copy sah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Penguji Tersendiri /
Tim Penguji Kesehatan;
d. daftar penilaian prestasi kerja DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
e. surat pernyataan melaksanakan tugas / surat penugasan.
(12) Keputusan pengangkatan menjadi PNSD bagi CPNSD yang menjalani masa
percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dibuat menurut format yang tercantum
pada Lampiran XII yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(13) CPNSD yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNSD diberikan pangkat
sebagai berikut :
a. Juru Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/a;
b. Juru bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/c;
c. Pengatur Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/a

16. - 16 -
d. Pengatur Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang
II/b;
e. Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/c
f. Penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/a
g. Penata Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang
III/b
h. Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/c.
(14) CPNSD yang meninggal, diangkat menjadi PNSD terhitung mulai tanggal 1
(satu) pada bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(15) CPNSD yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan
tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjad PNSD
terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan ditetapkannya surat keterangan
Tim Penguji Kesehatan.
(16) CPNSD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (15) setelah diangkat menjadi
PNSD diberhentikan dengan hormat sebagai PNSD dan diberikan hak-hak
kepegawaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(17) Pengangkatan menjadi PNSD bagi CPNSD yang meninggal atau cacat karena
dinas ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah mendapat pertimbangan
teknis dari Kepala Kantor Regional.
Paragraf 6
Pemberhentian CPNSD
Pasal 26
(1) CPNSD diberhentikan dengan hormat apabila :
a. mengajukan permohonan berhenti;
b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;
d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat
mengganggu lingkungan pekerjaan;
f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah mengajukan
surat permohonan berhenti secara tertulis kepada Gubernur; atau
h. 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai
CPNSD tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena
kesalahan yang bersangkutan.
(2) CPNSD diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
a. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti
yang tidak benar;
b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang
sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja
melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, atau melakukan sesuatu
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;
c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; atau

17. - 17 -
d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengajukan surat
permohonan berhenti secara tertulis kepada Gubernur
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.
BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27
(1) Anggaran untuk penyelenggaraan pengadaan PNSD dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
(2) Untuk membangun data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil secara nasional
Gubernur wajib menyampaikan tembusan surat keputusan pengangkatan
CPNSD menjadi PNSD kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal ..................
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
H. NUR ALAM
Diundangkan di Kendari
Pada Tanggal ................................
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
H. ZAINAL ABIDIN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ......... NOMOR ............