1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PENDAPAT AKHIR
FRAKSI BANGUN SULTRA
(PPP, PDI-P, PKB dan PBR)
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2011
Disampaikan dalam
Rapat Paripurna DPRD pada 23 Desember 2010
Dalam Acara
Pengambilan Keputusan atas Rancangan Peraturan
Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2011

2. Bismillahir Rahmanir Rahiim...
Yth. Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara
Yth. Pimpinan Rapat Beserta Pimpinan DPRD Provinsi
Sulawesi Tenggara
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawes Tenggara
Yth. Pejabat Tinggi TNI dan POLRI
Yth. Rektor Universitas Haluoleo
Yth. Pimpinan SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Yth. Rekan–Rekan Anggota Dewan, Insan Pers,
Hadirin yang berbahagia.
Assalamu’Alaikum Wr. Wb.,
Selamat Pagi, Salam Sejahtera buat kita semua
Puji dan Syukur patut kita panjatkan kehadirat Illahi Rabbi,
Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmat
iman dan sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita
dapat berjumpa lagi di Forum Paripurna DPRD Sultra, dalam
agenda Pengambilan Keputusan atas Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011.
Ucapan terima kasih kami haturkan kepada pimpinan rapat
karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk
menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Bangun Sultra atas
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Sultra TA 2011.
Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi,
perkenankanlah kami segenap anggota Fraksi Bangun Sultra
yang merupakan fraksi gabungan dari Partai Persatuan
Pembangunan, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa dan
Partai Bintang Reformasi mengucapkan Selamat Natal 25
PENDAPAT AKHIR FRAKSI BANGUN SULTRA ATAS 1
RAPERDA TENTANG APBD SULTRA TA 2011

3. Desember 2010, dan Selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari
2011, semoga kasih dan damai senantiasa mengiringi langka kita
dalam kehidupan bermasyarakat di Sulawesi Tenggara khususnya
dan negeri kita Indonesia pada umumnya.
Rapat Dewan Yang Terhomat, Hadirin Yang Berbahagia…..
Penyampaian pendapat akhir fraksi kali ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam pengambilan keputusan
atas Raperda APBD 2011. Bahwa tahapan pembicaraan
pembahasan peraturan daerah hari ini merupakan tahapan
pembicaraan kedua setelah tahapan pembicaraan pertama yang
telah sama kita lalui, yang dimulai dengan Penjelasan Nota
Keuangan atas Raperda APBD 2011 oleh Gubernur pada 14
Desember 2010 lalu, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan
pada 17 Desember 2010, Jawaban Gubernur atas Pemandangan
Umum Fraksi 20 Desember 2010, Rapat Gabungan Komisi pada
20 dan 21 Desember, serta Rapat Panitia Khusus pada 22
Desember dan Alhamdulillah, hari ini kita memasuki tahapan
pengambilan keputusan yang diawali dengan laporan Pansus
sebagaimana telah kita simak bersama tadi, dan Pendapat Akhir
Fraksi sebagaimana sedang berlangsung.
Sebagaimana kewajiban konstitusional lainnya, Fraksi
Bangun Sultra tak henti-hentinya menghimbau konsistensi
pemerintah daerah dalam pengajuan dan penyampaian materi-
materi yang akan dibahas di DPRD. Bahwa penyampaian Raperda
APBD 2011 ini, semestinya telah disampaikan pada minggu kedua
PENDAPAT AKHIR FRAKSI BANGUN SULTRA ATAS 2
RAPERDA TENTANG APBD SULTRA TA 2011

4. bulan Oktober, namun pemerintah daerah baru bisa
menyampaikannya pada minggu kedua bulan Desember.
Bagai telur diujung tanduk, Fraksi Bangun Sultra
beranggapan posisi dewan saat ini cukup sulit. APBD yang
merupakan landasan pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah untuk satu tahun anggaran mau tidak mau, suka tidak
suka harus disetujui dewan. Namun disisi lain, kasipnya waktu
karena keterlambatan penyampaian ke DPRD, maka kami
menjadi tidak maksimal dalam menelaah khususnya belanja yang
tidak rasional baik nama program, kegiatan, maupun besaran
angkanya.
Dengan demikian, jika selama ini disinyalir DPRD sebagai
tukang stempel pemerintah daerah, khusus kali ini kami bisa
bersepakat.
Untuk itu, untuk yang kesekian kalinya, Fraksi Bangun
Sultra memohon dengan amat sangat berharap, agar pemerintah
daerah DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH memperhatikan skejul
penyampaian kewajiban konstitusionalnya di DPRD.
Tahun 2011 dan seterusnya, diharapkan agar pemerintah
daerah konsisten sesuai dengan skejul yang telah ditetapkan
peraturan perundang-undangan, yaitu bahwa :
1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur selaku
Kepala Daerah, disampaikan pada bulan Maret.
2. Raperda Pertanggungjawaban Pelakanaan APBD, disampaikan
pada bulan Juni.
PENDAPAT AKHIR FRAKSI BANGUN SULTRA ATAS 3
RAPERDA TENTANG APBD SULTRA TA 2011

5. 3. Rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran berikutnya,
disampaikan pada minggu kedua bulan Juni.
4. Rancangan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan
Prognosis 6 bulan berikutnya pada akhir bulan Juli.
5. Rancangan KUA dan PPAS APBD Perubahan pada minggu
kedua bulan Agustus
6. Raperda Perubahan APBD minggu kedua bulan September.
7. Raperda APBD tahun anggaran berikutnya disampaikan pada
minggu pertama bulan Oktober.
Terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2011, Fraksi
Bangun Sultra memberikan pendapat sebagai berikut :
I. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
1.Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.220.580.518.123,-
terdiri dari:
• Pendapatan Asli Daerah Rp. 421.500.258.727
• Dana Perimbangan Rp. 799.080.259.908
• Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang Sah Rp.
2.Belanja Daerah Rp.1.407.254.978.727
3.Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 311.279.052.204
b. Pengeluaran Rp. 124.604.591.604
Jumlah Pembiayaan Netto Rp.
PENDAPAT AKHIR FRAKSI BANGUN SULTRA ATAS 4
RAPERDA TENTANG APBD SULTRA TA 2011

6. Untuk itu terhadap Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Fraksi
Bangun Sultra dapat menyetujuinya.
II. Tanggapan dan Rekomendasi
Hal-hal substansi lainnya khususnya pada Belanja Daerah
yang terdistribusi di SKPD, Fraksi bangun Sultra menanggapi
sekaligus memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Bahwa kegiatan berupa administrasi/dokumen tender pada
program-program yang dipihakketigakan khususnya
pengadaan barang dan jasa berupa kegiatan fisik pada
prakteknya dikenakan biayai/pungutan yang tidak memiliki
landasan hukum. Pungutan ini dikhawatirkan disalahgunakan
dan masuk kategori liar/illegal. Untuk itu, kami
merekomendasikan agar instansi teknis atau Badan Legislasi
DPRD segera menyiapkan draf landasan hukumnya, yang
pada akhirnya, upaya ini sekaligus dapat meningkatkan
pendapatan asli daerah juga.
2. Terkait pinjaman daerah ke pemerintah sebesar Rp. 280 M,
yang termasuk jenis pinjaman jangka panjang dalam rangka
pembiayaan proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah, Fraksi Bangun
Sultra merekomendasikan agar hal ini harus di dukung
dengan Surat Persetujuan DPRD sesuai kehendak PP No. 54
Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
PENDAPAT AKHIR FRAKSI BANGUN SULTRA ATAS 5
RAPERDA TENTANG APBD SULTRA TA 2011

7. 3. Terhadap Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota di Biro Keuangan, 20 juta 400 ribu
rupiah sebagian dananya, diperuntukan untuk belanja sewa
ruang rapat/pertemuan. Atas hal ini, Fraksi Bangun Sultra
cukup miris dengan penganggaran yang tidak efisien ini,
mengingat Biro Keuangan telah juga menganggarkan
pengadaan kursi untuk rapat sebesar 20 juta lebih. Selain itu,
ruang rapat di Sekretariat Daerah semestinya bisa
dimanfaatkan, bukan dengan menyewa ruangan yang
biayannya 10 juta 200 ribu rupiah per kegiatan tersebut.
4. Kecuali itu, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota di Biro Keuangan ini yang plafon
mencapai 859 juta, semestinya menjadi bagian dari urusan
pemerintah pusat, karena fungsi pembinaan daerah
kabupaten/kota adalah tugas pemerintah pusat, sedang
gubernur mendapat pelimpahan/dekonsentrasi atas urusan
ini sebagai wakil pemerintah pusat, sehingga pendanaannya
semestinya berasal dari dana dekonsentrasi.
5. Bahwa gubernur semestinya memberitahukan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang
didekonsentrasikan dan ditugaspembantuankan yang
merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran program
dan kegiatan kepada Dewan pada saat pembahasan RAPBD
kemarin. Hal ini merupakan kehendak Pasal 17 ayat (3), Pasal
PENDAPAT AKHIR FRAKSI BANGUN SULTRA ATAS 6
RAPERDA TENTANG APBD SULTRA TA 2011

8. 22 ayat (9) dan Pasal 42 ayat (3) serta Pasal 51 ayat (7) PP No.
7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Pemberitahuan ini dalam rangka sinkronisasi kegiatan
pemerintah (pusat) yang didanai APBN dengan kegiatan yang
menjadi urusan daerah yang akan didanai dari APBD. Untuk
itu, ke depannya, termasuk pada pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD 2010 nanti, agar hal ini direspon positif
dan ditindaklanjuti.
6. Terkait Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dalam hal ini
kepada Kabupaten/Kota sebesar 136 Milyar lebih dan kepada
Desa/Kelurahan 157 Milyar lebih atau total 293 M lebih,
Fraksi Bangun Sultra berpendapat ini sebuah ironi. Disaat
kita berhutang (melakukan peminjaman) untuk membiayai
urusan rumah tangga kita, disaat yang sama pula kita begitu
baik memberikan bantuan keuangan untuk membiayai urusan
rumah tangga orang lain.
Kecuali itu, harus diakui pula masih sangat banyak urusan
pemerintahan daerah yang melekat pada beberapa SKPD yang
menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita bersama, belum
tertangani sebagai akibat keterbatasan anggaran, sedang disisi
lain, kita mampu membiayai urusan pemerintahan daerah
kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Untuk itu, kiranya
hal ini dapat menjadi bahan renungan kita bersama.
PENDAPAT AKHIR FRAKSI BANGUN SULTRA ATAS 7
RAPERDA TENTANG APBD SULTRA TA 2011

9. 7. Kecuali itu pula, Fraksi Bangun Sultra berpendapat bahwa
pemberian bantuan keuangan kepada desa/kelurahan tidak
bisa diseragamkan yaitu 100 juta per desa, melainkan
bercermin dari prinsip atau asas pemerataan, sebagaimana
kehendak Pasal 47 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah kita sepakati dalam Perda No. 8 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang
mengisyaratkan bahwa bantuan keuangan kepada pemerintah
daerah (kabupaten/kota) atau kepada pemerintah desa dalam
rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.
Frase “pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan”
yang dimaksud dalam ketentuan ini pada hakekatnya
mengandung makna untuk mengurangi kesenjangan antar
pemerintah daerah dan atau pemerintah desa.
Saudara Gubernur, Rapat Dewan yang Mulia....
Berangkat dari apa yang telah kami sampaikan diatas,
termasuk mempertimbangkan tahapan-tahapan pembicaraan
yang telah dilalui bersama, Fraksi Bangun Sultra dengan ucapan
Bismillahir Rahmanir Rahiim.… menyetujui Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011
menjadi Peraturan Daerah.
Namun demikian, persetujuan ini diiirngi dengan harapan
agar apa yang menjadi tanggapan dan rekomendasi Fraksi
PENDAPAT AKHIR FRAKSI BANGUN SULTRA ATAS 8
RAPERDA TENTANG APBD SULTRA TA 2011

10. Bangun Sultra dalam Pendapat Akhir kali ini menjadi perhatian
dengan sungguh-sungguh pemerintah daerah, agar
penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya dapat lebih
baik.
Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima
kasih atas segala perhatiannya.
Billahi Taufik Walhidayah
Wassalamu’Alaikum Wr. Wb.
Kendari, 23 Desember 2010
FRAKSI BANGUN SULTRA
DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Ketua, Sekretaris,
ABD. HASID PEDANSA IR. H. MUH. IRFANI THALIB
Juru Bicara,
DRS. MUH. YASIN TOGALA
PENDAPAT AKHIR FRAKSI BANGUN SULTRA ATAS 9
RAPERDA TENTANG APBD SULTRA TA 2011