1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PENJELASAN PENGUSUL
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
HAK PRAKARSA DPRD
Disampaikan oleh :
Drs. La Nika, M.Si
(Anggota Badan Legislasi Daerah)
Dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra
Senin, 12 September 2011

2. BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM
Assalamu’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi
Tenggara yang berbahagia,
Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, Zat yang
menganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga pada hari ini
kita dapat berkumpul dan bersilaturrahim kembali dalam Rapat
Paripurna Dewan dengan agenda Penjelasan Pengusul Rancangan
Peraturan Daerah Prakarsa DPRD yakni masing-masing tentang
Raperda tentang Pembentukan Peraturan Daerah, Raperda tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Raperda tentang
Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan
Struktural.
Selanjutnya, masih dalam suasana idul fitri yang penuh
kebahagiaan ini, perkenankanlah kami atas nama Badan Legislasi
Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pengusul ketiga
rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD mengucapkan :
SELAMAT IDUL FITRI 1432H, MINAL AIDIN WAL FAIDZIN, MOHON
MAAF LAHIR DAN BATIN.
Perkenankan pula kami sampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan anggota
dewan sehingga forum ini menjadi korum, karena agenda ini semula
telah dijadwalkan pada tanggal 25 Juli lalu namun gagal
diselenggarakan oleh karena tidak memenuhi standar korum yang
diisyaratkan tata tertib kita.
Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang Mulia…..
Diamanatkan dalam Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004 bahwa
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan undang-undang tersebut
bahwa asas otonomi yang dimaksud adalah pelaksanaan urusan
1

3. pemerintahan yang diselenggarakan secara langsung oleh
pemerintahan daerah itu sendiri, dalam hal ini urusan pemerintahan
yang didesentralisasikan.
Selanjutnya, dalam Pasal 12 UU No. 10 tahun 2004 Jo Pasal 136
UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa peraturan daerah dibentuk
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
Bertolak dari kehendak kedua perundangan diatas, dapat kami
pertegas bahwa yang menjadi latar belakang pembentukan ketiga
raperda ini adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah, dalam hal ini penyelenggaraan urusan desentralisasi
dan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.
Pimpinan, Rekan-rekan Anggota Dewan yang Terhormat...
Penyusunan naskah ketiga rancangan peraturan daerah
tersebut diatas, oleh kami badan legislasi DPRD merupakan tindak
lanjut pelaksanaan program legislasi daerah tahun 2011 yang telah
diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD pada 11 April 2011 yang
lalu, dalam hal mana dari 20 (dua puluh) rancangan peraturan
daerah yang diprogramkan tahun 2011, ada 4 (empat) yang berasal
dari prakarsa DPRD dan 3 (tiga) diantaranya menjadi objek bahasan
kita saat ini.
Penyusunan ketiga naskah raperda ini juga merupakan
aktualisasi tugas badan legislasi sebagaimana diamanatkan dalam
peraturan tata tertib DPRD yakni menyiapkan rancangan peraturan
daerah prakarsa DPRD.
Perlu kami sampaikan pula bahwa dalam menyiapkan muatan
materi ketiga rancangan perda ini, kami badan legislasi telah
melakukan upaya-upaya persuasif yakni pertama, konsultasi
dengan pihak terkait di tingkat pemerintah pusat yakni Kementerian
Hukum dan HAM untuk Rancangan Perda tentang Pembentukan
Peraturan Daerah pada tanggal 13 Juni 2011. Sedangkan untuk
Rancangan Perda tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah
dan Rancangan Perda tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural dikonsultasikan
dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
2

4. Birokrasi pada tanggal 14 Juni 2011. Kedua, pada tanggal 5 Juli
2011, telah dilaksanakan mediasi dan konsultasi bertempat di ruang
rapat Paripurna DPRD dengan para pemangku kepentingan
diantaranya Kementerian Hukum dan HAM, Badan Kepegawaian
Daerah, Fakultas Hukum Unhalu, Badan Legislasi Daerah, serta
ormas yang konsen di bidang kepegawaian dan perundang-undangan
serta SKPD lingkup pemerintah provinsi. Hal ini tidak lain
merupakan implementasi dari kehendak Pasal 53 UU No. 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan
Pasal 139 UU No. 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa
masyarakat berhak secara lisan dan tulisan dalam rangka penyiapan
dan pembahasan peraturan daerah.
Kedua upaya tersebut diatas kami tempuh sejalan dengan
tugas badan legislasi yakni melakukan pengharmonisasian,
pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana diamanatkan
dalam UU No. 27 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 16
Tahun 2010 sebagaimana telah diadopsi dengan Peraturan Tata
Tertib DPRD No. 1 Tahun 2010.
Berikut disampaikan penjelasan berupa pokok-pokok pikiran
berkenaan dengan ketiga rancangan peraturan daerah tersebut
diatas sebagai berikut.
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan
Daerah
Ada beberapa hal yang mendorong kami dari Badan Legislasi
DPRD Sulawesi Tenggara untuk menyiapkan naskah rancangan
peraturan daerah prakarsa DPRD tentang pembentukan
peraturan daerah, yang substansinya mengatur hal-hal yang
belum diatur secara jelas dimulai dari perencanaan, persiapan,
teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, penetapan,
pengundangan dan penyebarluasan peraturan daerah. Hal-hal
tersebut antara lain :
Pertama, masih saja terjadi perbedaan intepretasi khususnya
yang menyangkut sistematika teknik penyusunan peraturan
daerah sebagaimana ketentuan yang diisyaratkan dalam Pasal 44
3

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan beserta lampirannya.
Kedua, aturan pembentukan peraturan daerah selama ini yang
tercantum dalam Peraturan Tata Tertib DPRD belum
mengakomodir partisipasi masyarakat, yang mana hal ini
dianggap perlu oleh karena ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 10 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 mensyaratkan agar masyarakat berhak secara lisan dan
tertulis dalam rangka penyiapan dan pembahasan peraturan
daerah.
Ketiga, pengaturan mengenai program legislasi daerah yang
selama ini menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
169 Tahun 2004 tidak mengakomodir peran DPRD untuk ikut
serta menyusun dan membahas rancangan program legislasi
daerah, sementara UU No. 27 Tahun 2009 dan PP No. 16 Tahun
2010 mengamanatkan partisipasi DPRD dalam menyusun
Program Legislasi Daerah.
Selanjutnya, raperda ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yakni
Batang Tubuh, Penjelasan, dan Lampiran. Sedangkan materi
pokok yang diatur dalam batang tubuh terdiri dari 7 (tujuh) BAB
dan 36 Pasal meliputi : BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS
DAN MATERI MUATAN PERDA, BAB III PEMBENTUKAN PERDA;
BAB IV PENCABUTAN DAN PERUBAHAN PERDA; BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT; BAB VI PEMBIAYAAN; dan BAB VII
KETENTUAN PENUTUP.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Bahwa manajemen kepegawaian daerah yang meliputi
perencanaan, pengadaan dan pengangkatan sebagaimana tersurat
dalam Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah sedianya
disusun dalam peraturan perundangan daerah sesuai dengan
normai, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
Bertolak dari hal tersebut diatas, badan legislasi berinisiatif
menyiapkan rancangan perundangan daerah sebagaimana judul
diatas.
4

6. Hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pikiran sehingga badan
legislasi DPRD menginisiasi perumusan kedua rancangan
peraturan daerah kepegawaian tersebut adalah adanya ketentuan
pemerintah daerah yang disepakati DPRD sebagaimana tercantum
dalam RPJMD 2008 – 2013 yakni Reformasi Birokrasi yang
esensinya adalah menata kembali, membenahi dan memperbaiki
seluruh kelompok kelembagaan dan manajemen birokrasi demi
mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas dalam
rangka efisiensii dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Di lain sisi, kita juga menyaksikan adanya kebijakan
pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengadaan PNSD dan
pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengabaikan
norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
Selanjutnya, dapat kami sampaikan sistematika kedua raperda
tersebut diatas yakni sebagai berikut:
Raperda tentang pengadaan pegawai negeri sipil daerah terdiri
dari batang tubuh, penjelasan dan lampiran. Bagian batang tubuh
terdiri dari 5 (Lima) BAB dan 28 Pasal. Materi pokok yang diatur
antara lain : BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II FORMASI PNSD;
BAB III PENGADAAN PNSD; BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN; dan
BAB V KETENTUAN PENUTUP;
Demikian, raperda tentang Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam
Jabatan Struktural terdiri dari 8 (Delapan) BAB dan 27 pasal
yaitu: BAB I KETENTUAN UMUM 1; BAB II JABATAN
STRUKTURAL DAN ESELON; BAB III PENGANGKATAN,
PEMINDAHAAN, PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL; BAB IV
PENILAIAN DAN PERTIMBANGAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN; BAB V STANDAR KOMPETENSI JABATAN; BAB VI
PENGAWASAN; BAB VII KETENTUAN PERALIHAN; dan BAB VIII
PENUTUP.
5

7. Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota Dewan yang berbahagia…
Kami menyadari sebagai manusia biasa, naskah ketiga raperda
ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari sisi
substansi materi maupun redaksi/sistematika. Untuk itu, menjadi
tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk memperbaiki guna
penyempurnaannya melalui rapat-rapat pembahasan berikutnya.
Demikian Penjelasan Pengusul yang dapat kami sampaikan.
Selanjutnya, kami mengharapkan untuk tahapan berikutnya
anggota/fraksi-fraksi dewan kiranya dapat memberikan
pandangannya lebih obyektif dan konseptual dengan
mempertimbangkan rumusan yang tertuang dalam ketiga raperda
selain pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam penjelasan pengusul
hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maat dengan segala
kekurangannya.
Billahi Taufik Walhidayah
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakuh
Kendari, 12 September 2011
Pengusul Ketiga Raperda Prakarsa DPRD
Badan Legislasi Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara,
1. Abdul Hasid Pedansa Wakil Ketua
2. Ruslimin Mahdi, SH Anggota
3. Drs. La Nika, M.Si Anggota
4. H. Abdurrahman Shaleh AM., SH Anggota
5. H. Syamsul Ibrahim, SE., M.Si Anggota
6. H. Saharuddin B., SH Anggota
7. Ir. H. Achmad Sunarko Anggota
8. Ir. Mardamin, M.Pd Anggota
9. Ir. Slamet Riadi Anggota
10. Drs. H. Ryha Madi Anggota
.
Juru Bicara,
Drs. La Nika, M.Si
6