Downloaded 12 times
Uploaded byAde Suerani
Laporan Pansus Perda Pinjaman
Dokumen ini merupakan laporan panitia khusus DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai rancangan peraturan daerah tentang pinjaman pemerintah provinsi untuk pembangunan rumah sakit tipe B. Pembahasan ini melibatkan persetujuan DPRD atas pinjaman daerah dan hasil konsultasi dengan kementerian terkait. Akhirnya, melalui musyawarah, raperda tersebut disetujui dengan beberapa perubahan dan ketentuan yang ditetapkan untuk pengembalian pinjaman selama sembilan tahun.
Laporan Pansus Perda Pinjaman
- 1. DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA LAPORAN PANITIA KHUSUS atas RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT TIPE B Disampaikan oleh : Abdul Hasid Pedansa (Sekretaris Panitia Khusus) Dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra, Kamis, 21 April 2011
- 2. BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM Yth.Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Yth. Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Sulawesi Tenggara Yth. Saudari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Yth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Tenggara Yth. Para Pejabat TNI POLRI Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Undangan serta Hadirin yang berbahagia Assalamu’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Syukur alhamdulillah, malam ini kita kembali berkumpul dalam rapat paripurna dewan guna pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pembangunan Rumah Sakit Tipe B. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa pembahasan raperda pinjaman tersebut diatas merupakan bagian yang terintegrasi dengan pembahasan keempat raperda yang telah diputuskan terlebih dahulu kemarin. Bahwa, baru pada kesempatan kali ini kami dapat menyampaikan hasil-hasil pembahasan raperda pinjaman, disebabkan karena pembahasan raperda dimaksud mestinya didahului dengan Persetujuan DPRD atas pinjaman daerah, dan alhamdulillah mekanisme itu telah kita lalui bersama kemarin, 20 April 2011. 1
- 3. Gubernur, Pimpinan dan Rapat Dewan Yang Berbahagia... Seperti kita ketahui bersama melalui APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 telah dialokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan rumah sakit umum daerah yang dananya berasal dari pinjaman daerah. Kebijakan anggaran tersebut ini ditempuh tidak terlepas dari kondisi rumah sakit umum daerah saat ini yang tidak lagi representatif dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan publik di bidang kesehatan, utamanya sarana untuk pasien rawat inap, dan ini tentunya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah daerah utamanya saudara gubernur selaku pimpinan esksekutif untuk mengambil langkah-langkah dan kebijakan guna mendapatkan pinjaman daerah dimaksud dan menjadi kewajiban DPRD untuk memberikan dukungan sesuai dengan fungsi dan tugasnya khususnya fungsi legislasi seperti halnya peraturan daerah sepanjang hal itu dimungkinkan dan dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan juga menyadari jika kebijakan pinjaman ini telah menjadi sorotan publik oleh karena merupakan pinjaman jangka panjang yang pengembaliannya menjadi kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah yang akan datang untuk dialokasikan dalam APBD selama 9 (sembilan) tahun. Kesemuanya ini menjadi bahan pertimbangan panitia khusus dalam membahasa raperda tersebut bersama tim pemerintah daerah. Perlu kami sampaikan dalam forum ini, bahwa dalam rapat pembahasan pansus bersama eksekutif pada tanggal 18 dan 19 Maret 2011, terjadi perbedaan persepsi yang 2
- 4. mendasar dari aspek yuridis yaitu terkait dengan implementasi Pasal 12 huruf d dan Pasal 15 ayat (1) huruf a PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah yang mensyaratkan Persetujuan DPRD dalam hal pemerintah daerah mengajukan rencana pinjaman daerah kepada pemerintah, yang hal ini belum diimplementasikan. Terhadap perbedaan persepsi tersebut, panitia khusus bersama tim pemerintah daerah pada tanggal 24 Maret 2011 melakukan konsultasi ke Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan, Bina Administrasi Keuangan Daerah dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil konsultasi tersebut disimpulkan, perlunya Persetujuan DPRD melalui rapat paripurna sebelum rancangan peraturan daerah yang menjadi obyek bahasan kita kali ini disetujui bersama. Dan hal ini oleh panitia khusus telah merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan rapat pembahasan Persetujuan DPRD tersebut bersama pemerintah daerah dan selanjutnya pengambilan keputusan melalui rapat paripurna dan ini telah kita laksanakan bersama pada tanggal 19 April dan 20 April 2011 kemarin. Sebagaimana keempat raperda telah kita sepakati bersama pada 20 April 2011, raperda pinjaman juga mengalami perdebatan yang alot. Namun dengan semangat kebersamaan dan musyawarah mufakat, dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan check and balances, sehingga Alhamdulillah panitia khusus memperoleh kesepahaman dengan pemerintah daerah dalam rangka perbaikan penyempurnaan raperda tersebut yang selengkapnya dapat kami sampaikan sebagai berikut: 3
- 5. 1. Logo atautanda lambang semula menggunakan lambang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, diubah dengan tanda lambang Garuda, dan dibawah tanda lambang Garuda dituliskan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA (dengan huruf kapital dan dicetak tebal) 2. Judul diubah menjadi RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENTANG PINJAMAN DAERAH 3. Konsiderans “Menimbang” seluruhnya diubah selengkapnya berbunyi : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 dialokasikan pembiayaannya untuk percepatan pembangunan rumah sakit umum daerah tipe B yang sumbernya berasal dari pinjaman daerah; b. bahwa untuk merealisasikan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas diperlukan adanya jaminan dari kewajiban pengembalian pinjaman yang dipersyaratkan melalui peraturan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu membentuk peraturan daerah tentang pinjaman daerah. 4. Ketentuan Pasal 1 Nomor urut 11, 12 dan 13 masing- masing di baris pertama yaitu frase “management fee”, “administration fee”, dan “commitment fee”, diubah sehingga menjadi “biaya manajemen”, “biaya administrasi” dan “biaya kesepakatan”. 4
- 6. 5. Ketentuan BABIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN yang terdiri dari Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 seluruhnya diubah, dan mengadopsi Ketentuan BAB IV JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN yang terdiri dari Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. 6. Ketentuan BAB IV JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN yang terdiri dari Pasal 7 dan Pasal 8 seluruhnya diubah dan mengadopsi ketentuan BAB VI PENCAIRAN PINJAMAN yang terdiri dari Pasal 10 dan Pasal 11. 7. Ketentuan BAB V PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN terdiri dari Pasal 9 yang selengkapnya berbunyi : Pasal 9 (1) Pembayaran kewajiban pemerintah daerah kepada PIP meliputi: a. pokok pinjaman; b. bunga pinjaman; c. biaya manajemen; d. biaya administrasi; e. biaya kesepakatan; dan f. sanksi dan/atau denda keterlambatan (apabila ada) (2) Pembayaran kewajiban pemerintah daerah berupa pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah keseluruhan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan ditelah dipindahbukukan oleh PIP kepada pemerintah daerah. (3) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 5
- 7. (1) huruf badalah berpedoman pada tingkat terendah suku bunga sertifikat Bank Indonesia ditambah 2 % (dua persen) setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (4) Pembayaran kewajiban pemerintah daerah berupa bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya yang wajib dibayarkan di muka oleh pemerintah daerah kepada PIP sebesar 0,50 (nol koma lima puluh persen) dari jumlah pinjaman atau sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah). (5) Pembayaran kewajiban pemerintah daerah berupa bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka kepada PIP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) dari jumlah pinjaman sebesar Rp. 475.000.000,- (Empat ratus Tujuh Puluh Lima rjuta rupiah). (6) Pembayaran kewajiban pemerintah daerah berupa bunga pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah biaya yang wajib dibayarkan kepada PIP sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) (7) Pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari rekening kas umum pemerintah daerah ke rekening induk dana investasi PIP sejumlah nilai kewajiban pengembalian pokok pinjaman sesuai pencairan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 6
- 8. dan diterima direkening induk dana investasi pada setiap tanggal jatuh tempo; b. penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari rekening kas umum pemerintah daerah kepada rekening PIP sejumlah nilai kewajiban bunga sesuai terminasi pembayaran dan diterima di rekening pendapatan PIP pada setiap jatuh tempo; c. penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari rekening kas umum pemerintah daerah kepada rekening PIP sejumlah nilai biaya manajemen dan biaya administrasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender; d. penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari rekening kas umum pemerintah daerah ke rekening PIP sejumlah nilai biaya komitmen sesuai terminasi/pembayaran yang telah ditetapkan oleh PPIP, sanksi dan/atau denda keterlambatan (apabila ada) dan diterima di rekening PIP. (8) Pembayaran kewajiban pengembalian nilai pokok pinjaman dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan tanpa menunggu surat tagihan dari PIP. (9) Pembayaran kembali pokok pinjaman yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran selama 9 (Sembilan) tahun termasuk masa tenggang mulai dari tahun 2013 – 2019 dengan jumlah pembyaran setiap tahunnya sebesar Rp. 27.200.000.000,- (dua puluh 7
- 9. tujuh milyar duaratus juta rupiah) dan khusus pada tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 jumlah pembayaran sebesar Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah). 8. Ketentuan BAB VI PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN yang terdiri dari Pasal 12 diubah dan materinya mengadopsi ketentuan BAB V JAMINAN PEMBAYARAN PINJAMAN yang terdiri dari Pasal 10. 9. Ketentuan Pasal 13 menjadi Pasal 11 dan Pasal selanjutnya menyesuaikan. Rapat Dewan Yang Terhormat, Hadirin Yang Sama Berbahagia… Demikianlah laporan Panitia Khusus yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberi manfaat dan kebaikan untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi Taufik Walhidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakuh Kendari, 21 April 2011 Panitia Khusus Perumus 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 1. L.M. Rusman Emba, ST Ketua 2. H. Abdurrahman Shaleh AM., SH Wakil Ketua 3. La Ode Muh. Marshudi Wakil Ketua 4. Abdul Hasid Pedansa Sekretaris 5. Firdaus Tahrir, SE., MM Anggota 6. Yaudu Salam Ajo, S.Pi Anggota 8
- 10. 7. Muh. Poli,S.Pd., M.Si Anggota 8. Drs. H. Ryha Madi Anggota 9. Ir. H. Acmad Sunarko Anggota 10. Drs. La Nika, M.Si Anggota 11. Drs. H. La Ode Ndoloma, MM Anggota 12. Muddin Musa, SH Anggota 13. Dr. H. L.M. Izat Manarfa, M.Sc. Anggota 14. H. Soekarno, SH Anggota 15. Tasman Wahid, SH Anggota 9