Yayasan PUGAR didirikan pada tahun 1992 untuk memberdayakan masyarakat pesisir Aceh. Organisasi ini fokus pada advokasi hak-hak masyarakat pesisir dan penguatan kapasitas mereka.
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
YAYASAN PUGAR
1. Profil Yayasan PUGAR
SEJARAH SINGKAT
Pada tahun 1992 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih berlaku Daerah Operasi
Militer. Kehidupan masyarakat Aceh sangat tertindas akibat perlakuan pemerintah
yang represif. Kehidupan masyarakat Aceh sangat didominasi oleh keputusankeputusan dan kebijakan yang menutup ruang partisipasi masyarakat. Aktifitas dan
kreatifitas masyarakat sangat terkekang, sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat
kreatif dan berpikir kritis tidak dimungkinkan.
Dalam
kondisi
bertempat di
mendirikan
dan
diaktenotaris
sosial politik yang demikian, pada tanggal 15 Februari 1992
Hotel Aceh 4 (empat) orang mahasiswa bersepakat untuk
sebuah organisasi dengan nama Yayasan Pugar.
Organisasi ini diharapkan akan mampu menjadi
wadah untuk berkreasi sekaligus menyumbang
Kuatnya organisasi
kontribusi bagi perubahan kondisi Aceh kearah
masyarakat dengan kerangka
yang lebih baik. Sejalanpesisir dalam
memperjuangkan hakberpikir tersebut kita bersepakat memilih
haknya dengan jenis
bentuk organisasi sebagai warga ornop,
dengan demikian kita yakin bahwa
negara yang berbasiskan
dominasi dan campur tangan pemerintah
kearifan lokal.
dapat di kurangi. Guna mempermudah aktifitas
pengakuan legal formal maka Yayasan Pugar
notariskan pada tanggal 10 Maret 1993 dengan akte
Husni Usman Nomor 37/ Maret 1993.
V I S I
Untuk
memperjelas target group yang akan
menjadi layanan utama organisasi kami memilih stake holder petani dan nelayan.
Karena kedua stake holder ini banyak terdapat di Aceh dan kehidupannya banyak
mengalami perlakuan yang tidak adil. Dalam sejarahnya, kelompok ini selalu menjadi
korban-korban pembangunan model Orde Baru yang eksploitatif dan kapitalistik, sejak
tahun 1999 stakeholder utama adalah nelayan. Pemilihan ini didasari pada kenyataan
bahwa komunitas ini sangat termarginal sekali dibanding komunitas lainnya. Kondisi ini
terjadi karena perhatian Pemerintah relatif kecil, baik dari segi kebijakan maupun
pengangaran.
Sampai saat ini kondisi masyarakat pesisir masih belum banyak berubah, sehingga
Rencana Strategis Yayasan Pugar pada tanggal 14 Maret 2006 mengamanatkan
mandat utama advokasi Yayasan Pugar tetap konsen pada komunitas masyarakat
pesisir dengan pendekatan secara simultan dan terus-menerus. Dimana proses
penguatan kapasitas, pengorganisasian dan advokasi menjadi pilihan strategi utama
disamping pendekatan-pendekatan lainnya. Disamping itu membangun komunikasi
dan jaringan dengan berbagai stakeholder ditingkat komunitas, lokal, regional, nasional
dan internasional harus terus diupayakan.
2. TUJUAN
M I S I STRATEGIS
Memperkuat organisasi
masyarakat pesisir 1. sesuai
Pengakuan
dan
penghormatan
dengan kearifan lokal serta
terhadap kearifan masyarakat
mengupayakan lahirnya lokal
dalam
Pengelolaan
kebijakan yang berbasis Sumber Gampong dan Mukim
dan berpihak
kepada
(PSDGM)
masyarakat
pesisir.
Lestarinya Ekosistim Pesisir dan Laut dalam
masa Rekonstruksi, Reintegrasi dan pelaksanaan
Pasar Bebas.
2.
3.
Pendanaan Operasional Yayasan Pugar sebesar 25%
bersumber dari usaha-usaha mandiri Pugar dan
pesisir.
masyarakat
PROGRAM STRATEGIS
Dalam rangka mencapai tujuan organisasi periode tahun 2006 s/d 2010 ada 5 (lima)
program strategis yang di usung yakni :
1.
Menghentikan praktek Destruktif fishing dan penghancuran sumber daya pesisir dan
laut.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
3. Mengupayakan Tata pemerintahan Gampong dan Mukim berjalan dengan efektif.
4. Melakukan advokasi kebijakan.
5. Melakukan diversifikasi sumber-sumber pendanaan organisasi.
Peran dan Layanan Utama
Dalam rangka mewujudkan visinya Yayasan Pugar mengambil peran sebagai penyedia
jasa berupa pendampingan masyarakat, penguatan kapasitas organisasi masyarakat
dan advokasi kebijakan. Beberapa jasa yang menjadi objek layanan utama adalah
berupa:
1.
Asistensi teknis, pelatihan dan magang
2. Fasilitasi Proses Penguatan Organisasi masyarakat
3. Fasilitasi pengembangan usaha-usaha produktif yang berkelanjutan
4. Advokasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSDPL)
5. Konservasi Kawasan Pesisir dan Laut
6. Study dan Riset
3. Keahlian Pugar
Keahlian pugar yang menjadi andalan dalam menjalankan kerja-kerja organisasi
selama ini adalah sebagai berikut:
1.
Training, Teknical Asistensi dan Magang, dalam rangka memperkuat
kapasitas masyarakat Yayasan Pugar menyediakan layanan training dan
teknical asistensi bidang Perencanaan Gampong, Manajemen Administrasi
Gampong, Keuangan Gampong, Sistem Informasi Admnistrasi Gampong,
Monitoring dan Evaluasi Partsipatif, Legal Draf Peraturan Gampong, Pendidikan
Kewarganegaraan, Training Partisipatory Rural Appraisal dan Training Manta
Tow.
2. Fasilitasi , yaitu berupa kegiatan fasilitasi terhadap Penyusunan Peraturan
gampong (Reusam/Qanun), Perencanaan gampong (RPJMG/RPJP/RKPG),
Pertemuan gampong (Musyawarah), Diskusi (FGD), seminar dan Lokakarya.
Serta pengelolaan even-even kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan
lainnya Ditingkat Gampong, Mukim, Kecamatan Kabupaten dan Provinsi yang
merupakan kegiatan utama Program Yayasan Pugar.
3. Comunity organizer, dalam rangka memperlancar kegiatan dan tugas-tugas
yang berkaitan dengan capaian Program dan advokasi, Yayasan Pugar telah
berpengalaman
dalam
melakukan
beberapa
kegiatan-kegiatan
pengorganisasian masyarakat (pesisir dan Pedalaman), beberapa organisasi
yang telah terbentuk adalah; Kelompok pengguna air Alue Ie Po Chik, adalah
kelompok masyarakat Pengelola Air minum di Kecamatan Mesjid Raya Kab.
Aceh Besar. Jaringan Masyarakat Pemantau Partisipatif (JMPP), adalah
Organisasi kader masyarakat pesisir di 17 gampong di kabupaten Aceh Besar
yang fokus melakukan pemantauan dibidang Pendidikan dan Kesehatan. Koalisi
Peduli Pendidikan dan Kesehatan (KPPK), serta kelompok atau Organisasi kecil
masyarakat dalam berbagai sektor di tingkat basis, yang merupakan aliansi
straregis Yayasan Pugar dengan masyarakat sipil di Aceh khususnya Lokasi
Dampingan (Aceh Besar, Banda Aceh, Sabang, Abdya, gayo Luwes) yang peduli
terhadap isu sosial, adat, ekonomi, pendidikan, pembangunan, Lingkungan dan
Hukum serta Hak-hak masyarakat sipil lainnya di Aceh.
4. Study dan Riset, Study dan riset yang telah dilakukan adalah study Pelayanan
Publik Bidang Pendidikan dan kesehatan, melakukan analis anggaran
Pendidikan dan kesehatan, Kajian Perundang-undangan Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan Kelautan, Study Potensi Sumberdaya Pesisir dan laut,
Kajian tentang lembaga Adat (hukum/Adat Aceh), dan lembaga sosial
kemasyarakatan Aceh lainnya.
5. Promosi DPL berbasis Adat, Sebagai sebuah strategi konservasi kawasan
lingkungan pesisir dan laut, Yayasan Pugar telah melakukan kegiatan Promosi
Daerah Perlindungan Laut (Marine Protection Area) berbasis adat di kawasan
Panglima laot Ie Meulee dan Anoi Itam Kotamadya Sabang. hingga saat ini telah
di keluarkan peraturan adat pengelolaan kawasan dan manajemen
Pengelolaannya.
4. 6. Micro Kredit, adalah merupakan suatu strategi Yayasan Pugar untuk
mengupayakan peningkatan pendapatan (income generating) masyarakat
dampingan. Beberapa kelompok masyarakat di kecamatan Baitussalam, krueng
raya dan Kecamatan Peukan Bada Kab. Aceh Besar serta masyarakat
kemukiman Ie Meulee Kota Sabang sampai saat ini masih aktif dan menerima
dan mengembangkan fasilitas ini. Kegiatan ini malah sudah dikembangkan
dalam sebuah kelembagaan Koperasi Hareukat Jalo yang berkantor di Banda
Aceh.
7. Rehabilitasi Kawasan Pesisir, Untuk menjaga kelestarian kawasan pantai
dari proses penghancuran, maka perlu dilakukan kegiatan berupa rehabilitasi
tanaman pantai. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah Penanaman
kembali tanaman pantai (mangrove, cemara laot, beunot, kelapa dan angsana)
di kecamatan Peukan Bada, kecamatan baitussalam kabupaten Aceh Besar
dan Kecamatan Sukaka Jaya Kota Sabang.
8. Advokasi Anggaran, kegiatan ini adalah sebuah kegiatan spesifik yang
berkenaan dengan upaya mensinergikan gerakan (CSO) Aceh dengan
pemerintah daerah, dan mengkritisi serta mempengaruhi kebijakan pemerintah
terhadap besaran dan komposisi Anggaran Belanja Pembangunan Daerah, yang
berpihak masyarakat (Publik), Yayasan Pugar bersama-sama dengan kelompok
masyarakat dampingan telah mempunyai pengalaman selama dua tahun 2007/
2008 melakukan advokasi Anggaran di Kabupaten Aceh Besar.
9. Advokasi Kebijakan, adalah misi organisasi untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Advokasi yang dilakukan selama ini adalah berupa addvokasi
kebijakan di tingkat Provinsi, Kabupaten-Kota dan kebijakan ditingkat
gampong dan mukim., Sebagai upaya Legalitas formal yang diperjuangkan
dalam sebuah kebijakan dan peraturan publik yang berpihak masyarakat.
Ditingkat kota Sabang yayasan Pugar telah berhasil menginisiasi sebuah
peraturan Walikota yang berisi tentang penetapan kawasan panglima laot Ie
Meulee dan Anoi Itam menjadi Kawasan Kelola Laut Daerah Berbasis Adat
(KKLD-Adat), Kabupaten Aceh Besar keluarnya beberapa paraturan (Perbu)
tentang Penguatan Gampong, dan dibeberapa wilayah kemukiman dan
Gampong di kabupaten Aceh Besar telah berhasil membuat dan dikeluarkan
Qanun Gampong/ reusam tentang Perencanaan Pembangunan (RAPBG),
keuangan Gampong , keamanan dan ketertiban dan Qanun lainnya di
gampong.
Wilayah Kerja
Propinsi Aceh
5. Struktur Organisasi
1. PEMBINA
• Zulhanuddin Hsb (Alm)
• Ramadhana Lubis
• Yazzid
• M. Hamzah
• Mawardi
• Nurdin El Jodas
2. PENGAWAS
• Pw. Anwar
• Rosna
• Nazaruddin
3. PENGURUS
Ketua
No Hp
Sekretaris
Bendahara
:
:
:
:
Muhammad Hamzah
081360486914
Syahrial
Mustafa
Alamat Lembaga
: Jln. Keuchik Abdul Samad, No. 6A
Desa Lambhuk, Kec. Ulee Kareng,
B. Aceh, 23116.
Telp/Fax
Email
: 0651-33192
: pugari_aceh@yahoo.co.id
Pugar.aceh@gmail.com
: www.pugaraceh.org
Website
7. Media Publikasi Jaringan dan
Mitra Kerja
Yang Telah
Diterbitkan Dalam menjalankan kerja-kerja
organisasi agar dapat berjalan
1.
Modul
Training
Education (Buku)
2. Warta Pela (Buletin)
dengan lancar dan baik, senergi dan
berkesinambungan, Yayasan Pugar
telah berjaringan dan bermitra
Empowering kerja. Adapun Jaringan dan Mitra
kerja tersebut adalah sebagai
berikut :
3. Nelayan Menggugat (Buku)
4.
5.
6.
7.
8.
Jaringan :
Dibawa Kemana Masa Depan Aceh 1. Forum LSM Aceh
2. Wahana Lingkungan Hidup
(Buku)
(Walhi)
JALO (Majalah)
3. Suloh – Aceh.
4. Koalisi untuk Advokasi Laut
Adat dan Reusam Gampong (Buku)
Aceh (KuALA).
Meninggalkan Titik Nol (Buku)
5. Koalisi Kebijakan Partisipatif
(KKP) – Aceh.
Tupoksi Pemerintahan Mukim &
6. MITRA GAMPONG
Gampong (Buku saku)
9. Menuju
(Buku)
10.
11.
12.
13.
Kemandirian
Gampong
Mitra Kerja :
1. Wildlife Conservation Society
Module
Training
Penguatan
(WCS) - Bogor
Pemerintahan Gampong (File /buku) 2. Satunama - Yogyakarta
Kumpulan
Peraturan
Tentang 3. Yappika (Aliansi Masyarakat
Sipil untuk Demokrasi) - Jakarta
Gampong (File/Buku)
4. Aceh Development Fund(ADF)
Menuju
Kemandirian
Gampong 5. AIPRD-LOGICA - Aceh
(buku)
6. Mercy Corps - Aceh
7. Mitra Gampong
KATIR (bulletin)
8. Wetland Internasional
9. International
Union
for
Conservation of Nature and
Natural Resource (I UCN)
10. International
Labour
Organization (ILO)
11. Japan International Cooperation
Agency (JICA)
8.
9. PENGALAMAN LIMA TAHUN
No
1
2
Nama Program
Program Pembersihan Gampong Pasca Tsunami
melalui Kegiatan Padat Karya
a. Pembersihan gampong Lampineuneg Kec.
Baitussalam Kab. Aceh Besar
b. Pembersihan gampong Lambada Lhok Kec.
Baitussalam Kab. Aceh Besar
c. Pembersihan gampong Lamteungoh Kec.
Peukan Bada Kab. Aceh Besar
d. Pembersihan gampong Lamtutui Kec.
Peukan Bada Kab. Aceh Besar
e. Pembersihan gampong Lamgurun Kec.
Peukan Bada Kab. Aceh Besar
Rehabilitation People Community Beach Village
After Earthquake and tsunami in Peukan Bada
dan Baitussalam Subdistric Aceh Besar Distric
a. Fasilitasi perencanaan gampong
b. Training kesehatan lingkungan
c. Perbaikan boat, beli boat, sampan dan alat
tangkap
d. Pembangunan tempat penjualan
ikan/dermaga
e. Pembangunan warung sembako
f. Fasilitasi pengoperasian Lembaga
Keuangan Mikro (LKM)
g. Sosial event
h. Rehabilitasi mangrove
i. Penerbitan bulletin
Lokasi
Periode
Lembaga Mitra
Aceh Besar
Feb 2005 s/d
Mar 2006
Care
Internasional in
Indonesia
Kab. Aceh
Besar
Mar 2005 s/d
Mar 2006
JICA
Status
10. No
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nama Program
Pemulihan Trauma Bagi Anak, Remaja dan Orang
tua di Desa Lamteungoh, Lamtutui dan
Lampineung Pasca Gempa dan Tsunami Aceh
Lokasi
Periode
Lembaga Mitra
Kab. Aceh
Besar
Mar 2005 s/d
Juli 2005
ICMC
Monitoring External Program Pengembangan
Kecamatan (PPK) Fase V
Sepuluh
Kabupaten
Prov. NAD
Jan 2005 s/d
Des 2005
Dirjen PMD
Depdagri Jakarta
Peningkatan Kapasitas NGO Lokal Pasca
Tsunami
Banda Aceh
April 2005 s/d
September
2005
Aceh Besar &
Banda Aceh
Juni 2005 S/d
Agustus 2005
Walhi Aceh
Aceh Besar &
Banda Aceh
Des 2005 s/d
Feb 2006
Care International
in Indonesia
Aceh Besar &
Banda Aceh
April 2006 s/d
Des 2006
ADF
Respon Cepat bagi Rekontruksi Aceh
a. Diskusi komunitas
b. Training pengelolaan ikan pasca panen
c. Worksohp Panglima Laot ulee Lheue dan
lampulo
d. Publik Hearing dengan Dinas Perikanan
NAD
Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga Adat
a. Training untuk fasilitator
b. Quisioner
c. Pertemuan mukim di lima lokasi
d. Hearing dengan DPRD kota Banda Aceh
Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat
Pesisir & Kelautan Pasca Tsunami Melalui
Bantuan Modal Usaha kecil
a. Pelatihan pengembangan usaha
b. Pemberian modal usaha ekonomi produktif
PKM Jakarta
Status
11. No
9.
10.
Nama Program
Penguatan Mukim dan Gampong
a. Pelatiahan PRA (partisipatory rural
appraisal)
b. Pertemuan komunitas
c. Pelatihan Manajemen organisasi
Perlindungan Terumbu Karang Berbasis
Masyarakat Lokal di Wilayah Panglima Laot
Lhok Anoi Itam
a. Pertemuan gampong
b. Pemberian modal usaha ekonomi produktif
c. Pembuatan boat patroli pantai
d. Fasilitasi pembentukan Daerah
Perlindangan Laut (DPL)
e. Fasilitasi pembentukan peraturan adat
tentang pengelolaan DPL
f. Penanaman Cemara, Ketapang seluas 4 Ha
11.
Lacal Economic Recovery Rebuilding Livelihood &
Employment Opportunities and Socio- Economic
Activity
12.
Monitoring External Program Pengembangan
Kecamatan (PPK) Fase VI
13.
Penguatan Kelompok Pengelolaan Air Bersih dan
Rehabilitasi Daerah Sumber Air bagi Masyarakat
Wilayah Mesjid Raya-Aceh Besar
Lokasi
Periode
Lembaga Mitra
Aceh Besar &
Banda Aceh
April 2006 s/d
April 2007
USC Satunama
Kelurahan Anoi
Itam Kota
Sabang
Feb 2005 s/d
Feb 2006
Wetland
International
April s/d Mei
2006
ILO
Mei 2006 s/d
Januari 2007
Dirjen PMD
Depdagri Jakarta
Nov 2006 s/d
Februari 2007
Plan Aceh
Daeh Glumpang
dan Punge
Jurong, Banda
Aceh
Tujuh Belas
Kabupaten
Prov. NAD
Kec. Mesjid
Raya Kab. Aceh
Besar
Status
12. No
14.
Nama Program
Fasilitas Pelatihan Kejuruan Bagi Kaum Muda
15.
Advokasi Anggaran Pendidikan dan kesehatan di
Aceh Besar
16.
Pemulihan Ekonomi Lokal
17.
Pengembangan Budi Daya Kepiting
18.
Monitoring External Program Pengembangan
Kecamatan (PPK) Fase VII
19.
Coral Reef dan Livelihood Fase I
20.
Coral Reef dan Livelihood Fase I
21.
Pemberdayaan kelembagaan Adat masyarakat
Gampoeng dan Mukim.
Lokasi
Aceh Barat,
dan Aceh Besar
Kecamatan
Lhoong Dan
Peukan Bada
Peukan Bada,
Baitussalam
dan Mesjid
Raya Aceh
Besar
Weuraya dan
Lamkruet Aceh
Besar
Alue Naga,
Aceh Besar
Aceh Tengah,
Aceh Barat,
Aceh Jaya
Anoi Itam, Iemeleu, dan
Ujung Kareung
Kota Sabang
Anoi Itam, Iemeleu, dan
Ujung Kareung
Kota Sabang
Aceh Besar,
Banda Aceh,
Sabang
Periode
Lembaga Mitra
January 2007May 2007
IRC
February
2007September
2008
Yappika & ADF
January 2007Juni 2007
ILO
Maret 2007Agustus 2007
May 2007 s/d
Desember
2007
Kedutaan Besar
Perancis
Dirjen PMD
Depdagri Jakarta
May 2007
IUCN
Juli 2007 s/d
Okt 2007
IUCN
November
2006 s/d
November
2007
Satunama
Status
13. No
Nama Program
22.
Penguatan Pengelolaan DPL
23.
Penguatan & Pemberdayaan Mukim Lam Nga
24.
Coral Reef Livelihood Fase III
25.
Inisiatif Aceh untuk Transparansi dan
Akuntabilitas Sektor Publik di Kec. Baitussalam
dan Mesjid Raya Kab. Aceh Besar.
26.
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan
Gampong dalam Pengelolaan Administrasi dan
Data base Gampong
27
Program Pengembangan Kapasitas Administrasi
Gampong dan Pemantauan Partisipatoris Berbasis
Komunitas.
Lokasi
Anoi Itam
Sabang
Mukim Lam
Nga, Aceh
Besar
Sabang
Kec.
Baitussalam
dan Mesjid
Raya Kab. Aceh
Besar.
Kec.
Baitussalam,
Peukan Bada,
Lhok Nga dan
Leupung Kab.
Aceh Besar
Kab. Gayo Lues,
Kab. Abdiya,
Kab. A. Besar,
Kodya Sabang
28
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerinahan
Gampong di 19 Gampong Kabupaten Aceh Besar
Aceh Besar
29
Ensuring Profesional, effective and participatory
coordination and facilitation
Aceh Utara
Periode
September
2007 s/d
Agustus 2008
Februari 2008
s/d Oktober
2008
Februari s/d
April 2008
Lembaga Mitra
Wetland
Internasional
APF
IUCN
Agustus s/d
Desember
2008
AIPRD – LOGICA
Desember
2008 s/d Mei
2009
Mercy Corp.
Juni s/d
September
2009
AIPRD LOGICA
Juli s/d
November
2009
19 April 2010
s/d 17 Januari
2011
Mercy Corps
SERASI
PEUDAP II
Status