Visi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Bimmas Buddha) 2015-2019 adalah terwujudnya masyarakat Buddha Indonesia yang taat beragama, rukun, harmonis, cerdas dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, Bimmas Buddha menetapkan lima misi yaitu meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama Buddha, kerukunan umat beragama, pelayanan kehidupan beragama, akses pendidikan agama, dan tata kelola pemerintahan

2. VISI DITJEN BIMAS BUDDHA
2015 - 2019
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUDDHA INDONESIA YANG
TAAT BERAGAMA, RUKUN, HARMONIS, CERDAS DAN
SEJAHTERA”
• TAAT BERAGAMA berarti masyarakat Buddha mampu menjalankan setap
kegiatan keagamaan sesuai dengan ajaran agama Buddha
• RUKUN berati masyarakat Buddha selalu berusaha mengembangkan
keselarasan dan kerukunan baik intern maupun antar umat beragama,
sehingga tercipta suasana HARMONIS dalam masyarakat Buddha.
• CERDAS berarti masyarakat menguasai ilmu agama, sains dan teknologi
mampu berfikir rasional, inovatif, kreatif, serta mampu mengaplkasikan
nya pada kehidupan sehari-hari.
• SEJAHTERA berarti masyarakat Buddha yang aman, selamat, makmur
sentosa, terlepas dari gangguan (sejahtera lahir dan batin)

3. MISI
• Meningkatkan kualitas pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai agama dalam membentuk
mental umat Buddha
• Meningkatkan kerukunan intern umat beragama
Buddha dalam memperteguh kebhinekaan,
• Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama
Buddha yang merata dan berkualitas
• Meningkatkan akses dan mutu pendidikan agama
dan pendidikan keagamaan yang berkarakter
• Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
yang bersih, akuntabel dan terpercaya

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (PASAL 328) terdiri atas:
a) Bagian Tata Usaha;
b) Bidang Pendidikan Madrasah;
c) Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
d) Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
e) Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
f) Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf;
g) Pembimbing Masyarakat Kristen
h) Pembimbing Masyarakat Katolik;
i) Pembimbing Masyarakat Hindu;
j) Pembimbing Masyarakat Buddha; dan
k) Kelompok Jabatan Fungsional

5. Pasal 356
• Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 328 ayat (1) huruf j
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan,
bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan
sistem informasi di bidang bimbingan
masyarakat Buddha berdasarka kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama

6. Dalam memberikan pelayanan, bimbingan dan
pembinaan meliputi 3 fungsi :
• Fungsi agama
• Fungsi pendidikan
• Fungsi pelayanan umum
Untuk melaksanakan 3 fungsi, maka
ditetapkan program kerja dan anggaran setiap
tahun pada tahun sebelumnya

7. PERKEMBANGAN ANGGARAN
BIMAS BUDDHA
TAHUN ANGGARAN
2014 5,362,191,000
2015 5,037,237,000
2016 6,599,881,000
2017 5,517,190,000
2018

8. PROGRAM KERJA BIMBINGAN
MASYARAKAT BUDDHA TAHUN 2017
NO. NAMA KEGIATAN VOLUME
HARGA
SATUAN
JUMLAH BIAYA
Pengelolaan dan Pembinaan
Urusan Agama Buddha
1 Tunjangan penyuluh
Non PNS
70 orang 6000.000 492.000.000
2 Orientasi Pandita 1 kegiatan 54.478.000 54.478.000
3 Pembinaan Kerukunan
Umat Buddha
1 kegiatan 55.250.000 55.250.000
4 Pembinaan Pengurus
Majelis Agama Buddha
1 kegiatan 55.250.000 55.250.000
5 Bantuan Majelis /
Lembaga Provinsi
6 Lokasi 50.000.000 300000.000
6 Bantuan majelis /
lembaga Kab/kota
8 lokasi 25.000000 200.000.000

9. NO. NAMA KEGIATAN VOLUME
HARGA
SATUAN
JUMLAH BIAYA
Pengelolaan dan Pembinaan
Urusan Agama Buddha
7 Yobbana Dhamma
Samaya
1 kegiatan 105.630.000 105.630.000
8 Bantuan Rehab Rumah
Ibadah
3 lokasi 50.000.000 150.000.000
Pengelolaan dan Pembinaan
Pendidikan Agama Buddha
9 Sosialisasi Anti Narkoba 6 kegiatan 299.980.000
10 Tunjangan Profesi Guru
Non PNS
23 orang 798.000.000
11 Orientasi Guru SMB 1 kegiatan 161.170.000 161.170.000
12 Bimbingan Teknis
Kurikulum 2013
2 kegiatan 141.082.000 282.164.000
13 Workshop Penelitian
Tindakan Kelas
2 kegiatan 193.771.000 387.542.000

10. NO. NAMA KEGIATAN VOLUME
HARGA
SATUAN
JUMLAH BIAYA
Pengelolaan dan Pembinaan
Pendidikan Agama Buddha
14 Workshop Penilaian
Kinerja Guru
1 kegiatan 190.156.000 190.156.000
15 Workshop Penyusunan
Kisi-Kisi dan Soal PAB
1 kegiatan 269.970.000 269.970.000
16 Penyusunan Silabus
dan RPP
1 kegiatan 290.250.000 290.250.000

11. NO. NAMA KEGIATAN VOLUME
HARGA
SATUAN
JUMLAH
BIAYA
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan
Agama Buddha
17 Tunjangan Guru Non PNS 35 orang 6.000.000 210.000.000
18 Tunjangan Guru SMB 95 orang 6.000.000 570.000.000
19 Orientasi Manajemen Pengurus
Lembaga Pendidikan Buddhis
1 kegiatan 131.281.000 131.281.000
20 Orientasi Manajemen Pengurus
Yayasan Pendidikan Buddhis
1 kegiatan 130.850.000 130.850.000
21 Pembinaan Manajemen Sekolah
berciri Buddhis
1 kegiatan 131.140.000 131.140.000
22 Bantuan lembaga pendidikan dan
Mahasiswa
6 Lokasi 50.000.000 300.000.000
23 Bantuan SMB 6 lokasi 50.000.000 300.000.000
24 Bantuan Keyboard/organ 10 buah 18.000.000 180.000.000
25 Pengadaan Sound Sistem 5 unit 35.600.000 178.000.000

12. DASAR PROGRAM BANTUAN
• PMK 168 TAHUN 2015
• PMA 67 TAHUN 2015
• PETUNJUK TEKNIS BANTUAN DARI ESELON 1
(DIRJEN)
• PETUNJUK PELAKSANAAN DARI
KPA(KAKANWIL)

13. PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2015
TENTANG
BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA
Ditetapkan
pada tanggal, Desember 2017
MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA,
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

14. Pasal 2
• Bantuan Pemerintah dilaksanakan
berdasarkan asas kepastian bentuk, kepastian
identitas penerima, kejelasan tujuan,
kejelasan penanggung jawab, dan
ketersediaan anggaran.

15. Pasal 3
(1) Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk
uang, barang, dan/atau jasa.
(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi bidang sosial
keagamaan, pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan, serta kemanusiaan.

16. JENIS BANTUAN PEMERINTAH
Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
PASAL 3 ayat (1) meliputi:
1. pemberian penghargaan;
2. beasiswa;
3. tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;
4. bantuan operasional;
5. bantuan sarana/prasarana;
6. bantuan rehabilitasi / pembangunan
gedung/bangunan; dan
7. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan
pemerintah.

17. PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
(pasal 5)
• Bantuan Pemerintah berupa pemberian
penghargaan diberikan kepada perseorangan,
kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan
lembaga non pemerintah.
• Bantuan Pemerintah berupa beasiswa diberikan
kepada:
– siswa/mahasiswa Warga Negara Indonesia yang
berprestasi yang belajar di dalam/luar negeri yang
belajar pada madrasah/sekolah/Perguruan Tinggi
Keagamaan Negeri; dan
– mahasiswa asing yang belajar pada PerguruanTinggi
Keagamaan Negeri di Indonesia.

18. • Bantuan Pemerintah berupa tunjangan profesi
guru diberikan kepada:
– guru non PNS yang mengajar pada lembaga
pendidikan agama/keagamaan yang didirikan oleh
masyarakat yang terdaftar pada Kementerian Agama;
dan
– guru agama non PNS yang mengajar pada sekolah
umum.
• Bantuan Pemerintah berupa tunjangan lainnya
diberikan kepada perseorangan (non PNS) yang
bertugas pada lembaga keagamaan non formal.
• Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional
diberikan kepada lembaga pendidikan dan
lembaga keagamaan yang didirikan oleh
masyarakat yang terdaftar pada Kementerian
Agama.

19. • Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana dan
prasarana diberikan kepada kelompok
masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan,
lembaga keagamaan yang dibentuk oleh
masyarakat, lembaga Pemerintah dan lembaga
Non Pemerintah yang melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Kementerian Agama.
• Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi
/ pembangunan gedung/bangunan diberikan
kepada lembaga pendidikan agama/keagamaan,
lembaga keagamaan yang dibentuk oleh
masyarakat atau lembaga keagamaan non formal
yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Kementerian Agama.

20. PROSEDUR PENYALURAN
Pasal 9
(1) Bantuan Pemerintah disalurkan berdasarkan:
– usulan/proposal; atau
– kebijakan Menteri.
(2) Penyaluran Bantuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan berdasarkan usulan/proposal
yang diterima pada tahun anggaran
sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.

21. • Perseorangan, kelompok masyarakat atau
lembaga pemerintah/non pemerintah
mengajukan usulan/proposal Bantuan
Pemerintah kepada Pimpinan/Kepala Satker.
• Usulan/proposal Bantuan Pemerintah
dilengkapi dengan persyaratan administratif
dan rencana penggunaan.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
Administratif ditetapkan dalam petunjuk
teknis.

22. • Penetapan penerima Bantuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) antara
lain memuat identitas penerima, alamat,
jumlah/besaran, dan bentuk bantuan pemerintah.
• Dalam hal Bantuan Pemerintah berbentuk uang,
penetapan penerima bantuan pemerintah selain
mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),wajib mencantumkan nomor rekening
penerima bantuan pemerintah pada Bank Persepsi.
• Dalam hal Bantuan Pemerintah berbentuk barang,
penetapan penerima bantuan pemerintah selain
mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),wajib mencantumkan nama barang, jenis
barang, harga barang, dan spesifikasi barang.

23. Pasal 13
• Penerima Bantuan Pemerintah berupa bantuan
operasional berbentuk uang/barang, bantuan
sarana/prasarana, bantuan rehabilitasi /
pembangunan gedung / bangunan, dan bantuan
lainnya yang memiliki karakteristik bantuan
pemerintah berbentuk uang yang telah
ditetapkan oleh PPK wajib menandatangani
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PPK, Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
(SPTJB).

24. ISI PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
• hak dan kewajiban penerima Bantuan
Pemerintah;
• komitmen/kesanggupan untuk menggunakan
bantuan sesuai rencana penggunaan bantuan
yang tercantum dalam usulan/proposal; dan
• sanksi, apabila penerima Bantuan Pemerintah
tidak menepati PKS.

25. PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 17
• Laporan pertanggungjawaban Bantuan
Pemerintahdalam bentuk bantuan operasional,
bantuan sarana/prasarana,bantuan
rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan,
dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
bantuan pemerintahberupa uang sebagaimana
dimaksud pada paling sedikit memuat bukti
penerimaan bantuan disertai dengan berita acara
serah terima uang, rincian penggunaan, dan bukti
pembayaran.

26. • Laporan pertanggungjawaban Bantuan
Pemerintah berbentuk barang sebagaimana
dimaksud pada paling sedikit memuat tanda
terima barang disertai informasi data barang
yang meliputi nama, spesifikasi, dan jumlah
• Laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud disimpan oleh penerima bantuan
sebagai dokumen untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan
aparat pengawas fungsional (ITJEN, BPK, BPKP,
KPK)

27.  Dalam hal pertanggungjawaban Bantuan
Pemerintah berbentuk uang kepada
lembaga pemerintah/non pemerintah
terdapat sisa uang, penerima bantuan wajib
mengembalikan ke Kas Negara secepatnya
dengan menggunakan Surat Setoran Bukan
Pajak (SSBP).
 Pejabat Eselon I Pusat selaku penanggung
jawab program menetapkan Petunjuk
teknis pelaksanaan penyaluran setiap jenis
Bantuan Pemerintah

28. PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
• Sesuai dengan :
Keputusan Dirjen Bimas Buddha
Nomor 29 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Bantuan Operasional
Organisasi Keagamaan Buddha

29. ORGANISASI KEAGAMAAN BUDDHA
YANG BERHAK MENERIMA BANTUAN
• Organisasi Keagamaan Buddha yang secara
benar dan aktif berperan sebagai organisasi
keagamaan Buddha yang bergerak dalam
bidang sosial, keagamaan dan pendidikan
keagamaan Buddha
• Organisasi keagamaan Buddha berbadan
hukum dan tidak berbadan hukum

30. ORGANISASI KEAGAMAAN BUDDHA
YANG BERBADAN HUKUM
• Majelis keagamaan Buddha
• Organisasi wanita
• Organisasi pemuda
• Forum-forum keagamaan
• Yayasan
• Organisasi keagamaan Buddha yang sejenis

31. ORGANISASI KEAGAMAAN BUDDHA
TIDAK BERBADAN HUKUM
• Perkumpulan Keagamaan Buddha
• Pesamuan keagamaan Buddha
• Atau organisasi keagamaan Buddha sejenis
yang tidak berbadan hukum, tetapi terdata
dalam pelayanan dan pembinaan teknis ditjen
Bimas Buddha

32. SYARAT PENERIMA BANTUAN
OPERASIONAL
• Sebelum menerima bantuan, lembaga WAJIB
mengajukan permohonan bantuan yang
ditujukan kepada Dirjen Bimas Buddha ATAU
Kepala Kanwil kementerian agama Prov DKI
Jakarta c.q Pembimas Buddha ATAU Kepala
kantor Kementerian Agama Kab/kota c.q
Penyelenggara/Kasi Bimas Buddha

33. SYARAT PENERIMA BANTUAN
OPERASIONAL
• Permohonan tersebut harus dilampiri :
• Proposal bantuan dengan kerangka acuan kerja
(KAK)
• Foto copy tanda daftar organisasi
• Surat keterangan domisili dari pejabat setempat
• Rekomendasi dari pembimas/penyelenggara
• Foto copy rekening atas nama organisasi
• Melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
• Semua berkas dijilid rapi

34. TPG
• PMK 164 TAHUN 2010 tentang pembayaran
TPG
• PMA 43 TAHUN 2014 Tentang tatacara
pembayaran TPG
• PMA 42 TAHUN 2015 tentang tatacara
pembayaran TPG
• Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor 32
tahun 2016 tentang beban kerja guru

35. PMA 43

38. PMA 42/2015

39. Beban kerja guru PAB
berdasarkan SK Dirjen Bimas Buddha No.32
tahun 2016
• Bagi guru PAB yg mendapat tugas tambahan
sebagai mengampu guru BK dg peserta didik
150 siswa atau lebih disetarakan dengan 24
JTM
• Perhitungan beban kerja guru PAB harus
sesuai dengan sertifikat yg dimiliki

40. JTM mata Pelajaran PAB
• TK, 1 JTM PBM selama 30 menit
• SD, TK, 1 JTM PBM selama 35 menit
• SMP, 1 JTM PBM selama 40 menit
• SMA, 1 JTM PBM selama 45 menit

41. PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU PAB
• Bimbingan belajar ko-kurikuler berupa baca
sutra, paritta, mantra, dhammapada
• Bimbingan pelatihan meditasi
• Bimbingan ko-kurikuler 1 mata pelajaran 2
jam/minggu, jika lebih dari 1 mapel maka
maksimal diakumulasikan 6 jam/minggu
• Mengajar SMB/dhammasekkha, 1 mapel
maksimal 4 jam/minggu

42. Lanjutan pemenuhan beban kerja
• Bimbingan pengayaan/remidial dg jadwal
sistematis 2 JTM/minggu untuk 1 mapel
• Pembinaan ekstrakurikuler dlm bentuk
pramuka, PMR, olahraga, olimpiade/lomba
mapel, kesenian, karya ilmiah remaja,keg
kerohanian Buddha, paskibra, pecinta alam,
jurnalis/fotografer, UKS maksimal 2
jam/minggu 1 mapel

43. Bantuan Tunjangan Guru Agama Buddha Non PNS
1. Surat Permohonan ditujukan ke Pembimas Buddha
2. Surat Keterangan
3. Usulan Penerima Tunjangan Guru Agama dan Keagamaan Buddha Non
PNS
4. Surat Pernyataan Kinerja
5. FC SK Pengangkatan sebagai guru Pendidikan Agama Buddha
6. SK Pembagian Tugas sebagai guru Pendidikan Agama Buddha
7. Asli Surat Keterangan Masih Aktif Mengajar PAB dari sekolah
8. Jadwal Mengajar
9. Jumlah murid Buddha tiap kelas
10. Fotocopy KTP
11. Foto copy Ijazah Terakhir
12. Foto copy rekening BRI (masih aktif)
13. Pas Photo 3 x 4 satu lembar

44. NO BERKAS
1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP
3. Usulan Calon Penerima Subsidi TFG
4. Daftar Usulan Penerima Subsidi TFG
5. Surat Pernyataan
6.
Fotocopy SK pengangkatan sebagai guru Pendidikan
Agama Buddha (PAB)
7.
SK Pembagian Tugas sebagai guru Pendidikan Agama
Buddha (PAB)
8. Asli Surat Keterangan Aktif Mengajar PAB
9. Jadwal Mengajar
10. Jumlah murid beragama Buddha tiap kelas
11. Foto copy Ijazah terakhir
12. Foto copy buku rekening Bank BRI (aktif)

45. Bantuan Tunjangan Guru Agama Buddha Non PNS
1. Surat Permohonan ditujukan ke Pembimas Buddha
2. Surat Keterangan
3. Usulan Penerima Tunjangan Guru Agama dan Keagamaan Buddha Non
PNS
4. Surat Pernyataan Kinerja
5. FC SK Pengangkatan sebagai guru Pendidikan Agama Buddha
6. SK Pembagian Tugas sebagai guru Pendidikan Agama Buddha
7. Asli Surat Keterangan Masih Aktif Mengajar PAB dari sekolah
8. Jadwal Mengajar
9. Jumlah murid Buddha tiap kelas
10. Fotocopy KTP
11. Foto copy Ijazah Terakhir
12. Foto copy rekening BRI (masih aktif)
13. Pas Photo 3 x 4 satu lembar

46. Contoh Format Surat Keterangan dan Petunjuk Pengisian

47. Contoh Format Surat Usulan

48. Contoh Format Surat Usulan

49. PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2017
• Arahan Dirjen Bimas Buddha pada RAKER
PEJABAT PUSAT DAN DAERAH tgl 14 – 17
Maret 2016 di Bali bahwa :
• Program berdasarkan tidak lagi berdasarkan
tugas fungsi bimas Buddha
• Tetapi berdasarkan kebutuhan riil.
• Oleh karna itu setiap usulan program harus
disertai data/proposal

50. LIMA BUDAYA KERJA
INTEGRITAS
PROFESIONALITAS
INOVASI
TANGGUNGJAWAB
KETELADANAN

51. AJARAN BUDDHA