Pendahuluan s.d. Penutup

1. 1
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A. TUJUAN
Adapun tujuan dari penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran
2016 ini, adalah :
1. Menggambarkan capaian / kemajuan dalam roda
pemerintahan desa selama kurun waktu satu tahun
2. Sebagai bentuk penyampaian penyelenggaraan
pemerintahan desa selama 1 (satu) tahun kepada Bupati
Sikka
3. Sebagai bahan publikasi informasi bagi pihak-pihak terkait
serta masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan
desa selama satu tahun
4. Sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa
B.VISI DAN MISI
1. VISI
Perumusan visi Desa Langir mencerminkan apa yang ingin
dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas mampu
menjadi perekat semua komponen masyarakat Desa Langir,
memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan
komitmen seluruh aparat Desa, dan mampu menjamin
kesinambungan kepemimpinan Desa Langir.
Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi
yang dimiliki Desa Langir dengan mempertimbangkan
kesinambungan pembangunannya, maka visi Desa Langir adalah
sebagai berikut :

2. 2
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
“TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA LANGIR YANG
DAMAI, ELOK,SOLIDER, HARMONIS DAN SEJAHTERA”
Visi tersebut memiliki 5 (lima) pokok pikiran yang diuraikan
sebagai berikut :
 Damai, bermakna terciptanya suatu tata kehidupan bermasyarakat
yang aman,tiada permusuhan.
 Elok, bermakna terciptanya kebaikan dan keakraban hidup yang
dapat memajukan Desa Langir dan membuang prasangka buruk yang
dapat memudarkan hubungan persaudaraan masyarakat Desa Langir
 Solider, bermakna terciptanya masyarakat yang setia kawan dan
sehati, berempati pada setiap kondisi buruk maupun baik yang
menimpa sesama.
 Harmonis, bermakna terciptanya keserasian hidup yang akan tercapai
ketika sesama masyarakat saling menghargai.
 Sejahtera, membangun kehidupan sosial dengan terpenuhinya
kebutuhan dasar masyarakat yakni sandang, pangan dan papan.
2. MISI
Untuk mencapai visi terwujudnya Masyarakat yang Damai,
Elok, Solider, Harmonis Dan Sejahtera tersebut di atas, Desa
Langir telah menetapkan misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan serta semangat
gotong royong diantara warga masyarakat dalam membangun
desa langir.
2. Penguatan dan penataan kembali nilai – nilai budaya, adat
istiadat dan kearifan lokal serta kelembagaan adat yang
menjadi mitra pemerintahan desa dalam menggerakan roda
pembangunan.
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat Desa Langir yang tertib,
aman dan damai.

3. 3
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat yang berbasis
pemberdayaan yang membangun diri dan lingkungannya.
5. Pelatihan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan dibidang pertanian,
peternakan, pendidikan, kesehatan dan perdagangan.
6. Peningkatan pendapatan ekonomi dan pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat serta penataan lembaga
keuangan mikro pedesaan.
7. Menggalang sumber-sumber pendanaan baik dari pusat,
daerah dan pihak ketiga untuk memacu pembangunan desa
serta menciptakan lapangan kerja.
8. Mendorong terwujudnya good governance melalui upaya
peningkatan kapasitas pemerintahan desa, agar diperoleh
pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan,
dan akuntabel.
9. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan
gender.
C.STRATEGI DAN KEBIJAKAN
1. STRATEGI
Untuk mewujudkan visi yang didukung oleh misi, maka
Pelaksanaan Pembangunan di Desa Langir ditempuh dengan
beberapa strategi pembangunan sebagai berikut :
1) Melibatkan masyarakat secara penuh sejak perencanaan,
pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pelestarian hasil-
hasil pembangunan yang berlangsung mulai dari kelompok,
dusun dan desa.
2) Melakukan penataan kembali nilai – nilai budaya, adat
istiadat dan kearifan lokal, serta kelembagaan adat desa
yang merupakan mitra pemerintahan desa dalam

4. 4
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
mewujudkan otonomi desa yang nyata dan bertanggung
jawab. Dalam proses penggalian dan penataan tersebut,
bersiifat partisipatif dengan melibatkan tokoh-tokoh adat,
tokoh masyarakat, pemuda dan seluruh masyarakat.
3) Membangun keselarasan dan kesesuaian antara visi, misi
dan program pemerintah desa dengan aspirasi masyarakat
dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM-Desa), maupun Peraturan Desa
(Perdes).
4) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-
Des) dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat
dalam pengelolaan Dana Desa (ADD) serta menggali sumber
– sumber pendapatan lain dari masyarakat sesuai
kemampuan dalam bentuk swadaya, solidaritas dan gotong
royong dalam membiayai dan mempercepat pembangunan
desa .
5) Menata dan mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro
(LKM) Desa, baik koperasi kerdit, kelompok simpan pinjam,
maupun kelompok arisan sebagai sumber permodalan
dalam membangun ekonomi masyarakat, serta membentuk
Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) sesuai kesepakatan
bersama masyarakat dan peraturan yang berlaku.
6) Pembenahan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum
untuk menjawabi tuntutan masyarakat dengan melakukan
perubahan sikap mental aparatur desa demi terciptanya tata
kepemerintahan yang baik yang selalu berpegang pada nilai
dasar seperti partisipatif, pro-aktif, penegakan hukum,
penegakan hukum kesetaraan dan terbuka.

5. 5
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
7) Mengembangkan sistem Pemerintah Desa yang aktif membangun
komunikasi, koordinasi serta pola hubungan kemitraan dengan
desa lain, pemerintah tingkat kabupaten serta LSM dan pihak
pengusaha dalam rangka pembiayaan pembangunan yang
berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
Arah kebijakan pembangunan Desa Langir yang dituangkan
dalam RKPDes tahun 2016 merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan visi dan misi Desa. Arah kebijakan adalah
pedoman untuk menjabarkan rumusan misi Desa agar lebih
terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap
tahapan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Secara
operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa
Langir tahun 2016 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut merupakan
langkah operasional dari setiap misi Desa.
Arah kebijakan pembangunan Desa Langir adalah sebagai
berikut :
a. Program Pembangunan Pertanian
Arah kebijakan program pertanian diupayakan untuk
meningkatkan konservasi tanah dengan menanam kembali
tanaman-tanaman tradisional untuk meningkatkan
kesuburan tanah seperti luma, lago, gamal dan lain – lain
serta menghindari penggunaan pupuk kimia yang cenderung
merusak humus tanah. Selain itu, diupayakan untuk
membudidayakan tanaman motongnisasi dan umbi-umbian
seperti hura, ohu, watar, wuek, wetan, dan lain – lain sebagai
sumber ketahanan pangan lokal.

6. 6
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
b. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Arah
kebijakan peningkatan kaualitas sumber daya manusia
berkenaan dengan tiga pilar utama yang saling terkait yakni,
pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan
pembangunan lingkungan hidup. Namun berdasarkan
tantangan dan permaslahan yang dihadapi terutama
kamampuan pembiayaan pembangunan diperlukan
penentuan program prioritas pada pengembangan masing –
masing bidang dengan kegiatan yang berukuran kecil dan
dapat dikerjakan secara mandiri oleh masyarakat. Sedangkan
program berskala besar dengan teknologi tinggi menjadi tugas
pemerintahan di tingkat atas.
c. Program Penataan LKM dan Pengembangan Ekonomi Rakyat
serta Sarana Prasarana.
Arah kebijakan penataan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
pedesaan diupayakan untuk menumbuhkembangkan
lembaga keuangan dan sosial yang ada seperti koperasi (CU),
kelomok simpan pinjam, kelompok arisan, dan kelompok
“sakoseng” . Sedangkan pengembangan ekonomi rakyat
diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan
desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM-
Desa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
Pengembangan Sarana Prasarana Desa diarahkan pada
penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap,
saluran, pembukaan, penigkatan jalan dan TPT.
d. Program Kerjasama dan Kemitraan
Arah kebijakan kerjasama dan kemitraan diupayakan untuk
membangun kekuatan dari luar yang dapat mendukung
pembangunan desa. Kerjasama dan Kemitraan dapat berupa
kerjasama antar desa dalam dan diluar kecamatan sesuai

7. 7
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
dengan potensi dan kebutuhan desa serta kerjasama dengan
pemerintah tingkat di atasnya maupun dengan pihak ketiga
seperti pelaku dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat
(LSM).
e. Program Penataan Budaya dan Kelembagaan Adat Desa.
Kebijakan otonomi daerah diarahkan pada upaya pengutan
dan penataan otonomi desa, dengan asumsi jika desa sudah
otonom dan mampu membangun diri, maka dengan
sendirinya daerah pun menjadi maju dan mandiri. Penataan
desa otonom berbasiskan pada budaya dan adat istiadat
setempat. Sistem nilai dan strukur kelembagaan adat harus
menjadi pegangan dan jati diri warga yang mengatur seluruh
aspek kehidupan masyarakat. Di lain sisi, sistem
Pemerintahan desa menjadi sepadan dalam memajukan
pembangunan desa.

8. 8
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
BAB II
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1. GAMBARAN UMUM KANTOR DESA
a. Struktur Organisasi Desa
Kepala Desa
Yohanes Arianto Andale
Kaur Umum
Yohanes Beni Susilo
Kadus Baoloka
Marselinus Osisi
Kades Sari
Siprianus S. Koten
Kadus Magedoa
Hermanus Hewot
Kepala Seksi Trantib
Yoseph Andi Herdi
Kepala Seksi Kesos
Maria Sustela
Kepala Seksi Pajak dan
Retribusi
Kaur Pemerintahan
Maria Susiyanti
Kaur Pembangunan
Agustina S. Dua
Noni
Sekretaris Desa
Maria Klara
Kadus Lurunduna
Ignasius A. D. Dery

9. 9
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
b. Sarana dan Prasarana Kantor Desa Langir
Sarana dan Prasarana milik Pemerintah Desa Langir adalah
sebagai berikut :
SARANA PRASARANA
1. Meja Pimpinan
2. Kursi
3. Computer
4. Lactop
5. Warles
6. Megavon
7. Dispenser
8. Lemari
9. Rak Buku
10. Kipas Angin
11. Meja
12. Printer
1. Kantor Desa
2. Kantor LA dan
BPD
3. Bangunan
Posyandu
4. Jalan Tani dan
Jalan
Lingkungan
5. Bangunan
Polindes
Beberapa uraian tentang sarana dan prasarana di atas,
merupakan sebagian kecil yang disajikan dan dapat dilihat jelas
pada lampiran data aset atau kekayaan Desa pada LPP Desa ini.
2. Gambaran Wilayah Desa Langir
a. Penduduk (terlampir)
1) Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk Menurut Keyakinan / Agama :
Katholik : 2.400 jiwa
Kristen Protestan : 8 jiwa
Islam : 16 jiwa
Hindu : 0 jiwa
Budha : 0 jiwa

10. 10
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
1. Keadaan penduduk berdasarkan pekerjaan
No. Mata Pencaharian
Nama Dusun
JumlahMagedoa Sari Baoloka Lurunduna
1. Petani 165 355 398 332 1250
2. Buruh 2 2 5 4 13
3. Nelayan - - - - -
4. Pedagang 6 3 6 - 15
5. Sopir 16 8 7 2 33
6. Ojek 7 22 23 5 57
7. PNS 14 12 10 3 39
8. Wiraswasta 20 9 3 1 33
9. Guru 5 8 8 2 33
10. TNI – POLRI - - - -
11. Pensiunan 8 6 3 4 21
12. Montir 1 1 - - 2
13. Ibu Rumah Tangga 46 29 120 83 278
14. Karyawan Swasta 5 6 10 5 26
15. Tukang 6 9 13 6 34
TOTAL 1.834
2. Keadaan penduduk berdasarkan pendidikan
No
.
Nama
Dusun
Pendidikan
TKK/PAUD SD SLTP SMA/K PT
1. Magedoa 114 165 50 97 34
2. Sari 363 176 79 86 35
3. Baoloka 354 195 71 75 25
4. Lurunduna 284 110 57 42 9
Jumlah 1116 646 257 300 103
b. Wilayah
Luas Wilayah : 393 km ²
Batas – Batas :
Utara : Laut Flores
Selatan : Desa Teka Iku
Timur : Desa Habi
Barat : Desa Watugong, Kel. Waioti
Jumlah Dusun : 4 Dusun yang terdiri dari
- Dusun Magedoa :
RT.01 dan RT 02 : RW 01
RT.03 dan RT 04 : RW 02
- Dusun Sari :
RT 05 dan RT 06 : RW 03
RT 07, RT 08 dan RT 09 : RW 04
- Dusun Baoloka :

11. 11
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
RT 10, RT 11 dan RT 12, RT 13 : RW 05
RT 14 , RT 15 dan RT 16, RT 17 : RW 06
- Dusun Lurunduna :
RT 18, RT 19 : RW 07
RT 20, dan RT 21 : RW 08
RT 22 dan RW 09 Dusun Habi Buang, merupakan
Dusun Persiapan. Pemekaran Dusun baru atas induk wilayah
dusun Sari adalah hal yang patut dilaksanakan karena
topografi wilayah dan jumlah penduduk yang semakin
bertambah.
c. Gedung / Sarana Umum Pemerintah dan Swasta
- Gedung Kantor Pemerintahan
1 unit Kantor Desa Langir
1 unit Gedung Kantor BPD dan Lembaga Adat Desa Langir
- Gedung Pendidikan :
1 Unit SDI Weko
1 Unit TK Primantari
1 Unit Mess Guru TK Primantari
- Gedung Kesehatan :
1 Unit Polindes Desa Langir
5 Unit Posyandu
d. Peraturan Desa
- No. 1 tahun 2014 tentang RPJM Desa Tahun 2014-2020
- No. 1 Tahun 2016 tentang RKPDes
- No. 2 Tahun 2016 tentang APBDes
- No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan APBDes
- No. 4 Tahun 2016 tentang SOTK Pemerintahan Desa
- No. 5 tentang Tim Seleksi Perangkat Desa

12. 12
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
Program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa
tahun 2016 dikembangkan dengan beberapa strategi dasar
sebagai berikut :
1) Membangun keselarasan dan kesesuaian antara visi, misi dan
program pemerintah desa dengan aspirasi masyarakat dalam
penyusunan RPJM Desa, RKP Desa maupun Perdes
2) Pembenahan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum
untuk menjawabi tuntutan masyarakat dengan
meningkatkan kinerja aparatur desa, demi terciptanya tata
pemerintahan yang baik.
3) Mengembangkan sistem pemerintahan desa yang aktif
membangun komunikasi, koordinasi serta pola hubungan
kemitraan antar desa, pemerintah kabupaten, LSM dan
pelaku usaha dalam rangka pembiayaan pembangunan
berbasis pemberdayaan masyarakat
B.PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang
Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintahan Desa 2016 dan Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah Desa 2014-2020 sesuai dengan kewenangan Desa.
Arah pembangunan kemasyarakatan desa di fokuskan
pada pemenuhan pelayanan sosial dasar, melalui penyediaan
sarana prasarana pendukung dan penunjang pada bidang
kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan air bersih serta
pembiayaan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan
desa. Sumber dana kegiatan pada bidang pelaksanaan
pembangunan diuraikan sebagai berikut :
a. Sumber Dana APBD Kabupaten Sikka Tahun 2016 :

13. 13
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
1) Bantuan Ikan Lele 2.000 ekor
2) Penambahan 1 unit Ruang Guru
3) Bantuan Anakan Cendana
Dinas Kehutanan Kab. Sikka 8 ha
4) Bantuan Anakan Aur 3 km
5) Rabat Jalan Lurunduna 438 m
6) Bantuan Bahan Bangunan Rumah
Tidak Layak Huni 5 unit : 65 lmbar seng , 15 sak semen ,
paku 3cm,5cm,7cm dan paku seng
7) Sumur Resapan 3 titik
b. Sumber Dana APBD Propinsi Tahun 2016 (Tidak ada)
c. Sumber Dana APBN (Tidak Ada)
d. Sumber Dana APB Desa (rincian terlampir)
1. Pembangunan posyandu habibuang
2. Operasional TPK dan Tim Teknis revisi Operasional TPK
dan Tim Teknis
3. Biaya Jasa Konstruksi
4. Pembangunan Rumah Layak Huni revisi Bantuan
bahan Bangunan Bagi KK tidak mampu
5. Pembangunan Bak Air minum 2 unit
6. Pembuatan jamban (Septik Tank) 10 Unit
7. Pembangunan jamban Posyandu
8. Rabat Jalan RT.021
9. Perluasan Jaringan air minum Dusun Baoloka,
Lurunduna, Sari dan Magedoa
10. Biaya Penyusunan Review RPJM Desa tahun 2014-
2020 dan RKP Desa tahun 2017
11. Operasional Pembentukan Tim Pengelola Air Minum
12. Pengerjaan Tutup Rel Rabat Jalan
13. Pembangunan Teras TK Primantari

14. 14
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
14. Tambahan Operasional TPK 1 (satu) Tahun Kegiatan
15. Kegiatan Gotong Royong Persiapan Pembangunan
Posyandu Habi Buang
C.PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
Program kerja bidang Pembinaan kemasyarakatan desa
difokuskan pada penataan lembaga kemasyarakatan desa,
pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, kepemudaan
dan olaraga, penataan dan pelestarian budaya lokal serta
beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa.
Kegiatan pembinaan kemasyarakatan tahun 2016
sebagai berikut (rincian terlampir) :
1. Beasiswa bagi anak berprestasi
2. Beasiswa prestasi pelajar SMP dan SMA
3. Bantuan biaya penelitian dan penyusunan skripsi bagi
mahasiswa
4. Insentif LINMAS
5. Biaya pelestarian budaya acara sisa soba
6. Insentif babinsa
7. Kegiatan STBM
8. Kegiatan Pemberian obat vilariasis
9. Sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat
10. Biaya Sosialisasi Produk Hukum tentang Desa
11. Biaya Pemuda dan Olahraga
12. Kegiatan Pembentukan Forum Anak Desa
13. Sosialisasi kesehatan reproduksi dan PMS

15. 15
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
D.PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan
Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai
dengan kewenangan Desa.
Program pemberdayaan masyarakat searah dengan
kebijakan pada peningkatan sumber daya manusia yang
berkenaan dengan tiga pilar utama yakni pemberdayaan bidang
pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup.
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016 sebagai
berikut (rincian terlampir) :
1. Kegiatan Forum Pemuda Desa Langir
2. Bantuan Kegiatan Sanggar Budaya Rudun Blutuk
3. Kegiatan Rohani
4. Kegiatan Seni Budaya dan Olahraga dalam rangka HUT
RI ke – 71
5. Pentas Seni malam tos kenegaraan
6. Program Motongnisasi
7. Insentif TKS , Guru Honor SDI Weko
8. Insentif Tutor PAUD
9. Insentif Kader Posyandu
10. Penguatan Kapasitas Pengurus Lembaga Adat
11. Bimtek Pengurus TPK
12. Pemeliharaan Posyandu
13. Pemberian Santunan Bagi Lansia
14. Bulan Bakti Gotong Royong dan Jumad Bersih
15. PMT bagi Bayi, balita dan Lansia
16. Pengadaan APE untuk PAUD

16. 16
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
1) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa
KEPALA DESA LANGIR
KECAMATAN KANGAE
KABUPATEN SIKKA

17. 17
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
PERATURAN DESA LANGIR
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LANGIR,
Menimbang : a. Bahwa dalam memberdayakan Pemerintahan Desa dan masyarakat
untuk berdaya guna dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,
Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, perlu
didukung dengan Dana yang memadai;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
(a), perlu membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) Desa Langir Tahun Anggaran 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Timur.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

18. 18
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006
Nomor 15 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sikka Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 22 Seri F
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sikka Nomor 66);

19. 19
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014
Nomor 10);
11.Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Teknis
Penyusunan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 4
Seri F Nomor 4);
12.Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka
Tahun 2012 Nomor 9);
13.Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor
47);
14.Peraturan Desa Langir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Langir / RPJMDes;
15.Peraturan Desa Langir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Langir Tahun Anggaran 2016;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGIR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGIR TAHUN
ANGGARAN 2016
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan
rincian sebagai berikut :

20. 20
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
1. Pendapatan Desa : Rp. 1.073.861.237
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp. 352.034.500
b. Bidang pembangunan Desa : Rp. 558.325.737
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 53.979.502
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 167.760.000
e. Bidang Tak Terduga : Rp. 12.800.000
Jumlah Belanja : Rp. 1.144.899.739
Surplus / (Devisit) : Rp. 71.038.502
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
- SILPA : Rp. 71.038.502
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan ( a – b ) : Rp. 71.038.502
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan
Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 3
Lampiran- lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Kepala Desa Menetapkan Peraturan Kepala Desa guna Pelaksanaan
Peraturan Desa ini.
Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

21. 21
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris
Desa.
Ditetapkan di Wetak
pada tanggal : 23 Mei 2016
KEPALA DESA LANGIR
YOHANES ARIANTO ANDALE
Diundangkan di Wetak
pada tanggal : 23 juli 2016
SEKRETARIS DESA LANGIR
MARIA KLARA
LEMBARAN DESA LANGIR TAHUN 2016 NOMOR 2
2) Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun 2016
KEPALA DESA LANGIR
KABUPATEN SIKKA
PERATURAN DESA LANGIR
NOMOR 3 TAHUN 2016

22. 22
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LANGIR
Menimbang : a. bahwa dalam memberdayakan Pemerintah Desa dan
Masyarakat untuk berdaya guna dan berhasil guna dalam
penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu didukung
dengan dana yang memadai ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langir
Tahun Anggaran 2016 ;
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 tahun 1958 tentang
Pembetukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); sebagaiana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang

23. 23
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas
Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 128,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 15 Tahun 2006
Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
sikka Tahun 2006 Nomor 15 Seri D Nomor 4, ( Lembaran
Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 15 Seri D
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka
Nomor 13 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 22 Tahun 2007
tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme
Penyusunan Peraturan desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Sikka Tahun 2007 Nomor 22 Seri F Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 31 );

24. 24
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012
tentang pokok – pokok Pengelolaan Keuangan daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
10. Peraturan daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sikka Tahun 2008 Nomor 4 Seri F Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah
Kabupaten sikka Tahun 2012 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati sikka Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 47);
14. Peraturan Desa Langir Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langir
Tahun Anggaran 2016);
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGIR
dan
KEPALA DESA LANGIR
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA LANGIR TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN DAN BELANJA DESA
LANGIR TAHUN ANGGARAN 2016.

25. 25
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa Rp.1.060.237.037
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Rp. 327.364.800
b. Bidang Pembangunan Rp. 574.202.237
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 54.779.502
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 164.929.000
e. Bidang Tak Terduga Rp. 10.000.000
Jumlah Belanja Rp.1.131.275.539
Surplus / Defisit Rp.-
3. Penerimaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 71.038.502
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. -
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 71.038.502
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 3
Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan
Peraturan Desa ini .
Pasal 5

26. 26
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan desa ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Desa Langir .
Ditetapkan di Langir
pada tanggal 26 September 2016
KEPALA DESA LANGIR
YOHANES ARIANTO ANDALE
Diundangkan di Langir
pada tanggal 26 September 2016
SEKRETARIS DESA LANGIR
MARIA KLARA
LEMBARAN DESA LANGIR TAHUN 2016 NOMOR 3
3) Laporan Rincian Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016
(Terlampir)
4) Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2016
(Terlampir)
5) Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
tahun 2016 (Terlampir)
F. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG
DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi
faktor utama penentu keberhasilan pemerintah desa dalam
menjalankan roda pemerintahan. Adapun beberapa

27. 27
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
kemajuan terjadi meski belum begitu signifikan yang mana
membutuhkan pembenahan secara bertahap, dapat
diuraikan sebagai berikut :
a. Peningkatkan realisasi pendapatan asli desa dengan
melibatkan pengurus RT/RW. Permasalahan yang terjadi
yakni kinerja RT/RW masih rendah dikarenakan masih
terdapat tunggakan pembayaran kepala keluarga tertentu.
Untuk menjawabi permasalahan ini, diupayakan
pemberian reward bagi pengurus RT/RW yang berkinerja
baik ataupun pengangkatan petugas pemungut khusus
yang dibiayai dari pendapatan asli desa
b. Terbentuknya dusun persiapan habi buang, pemekaran
RT dan RW
c. Memaksimalkan peran dan partisipasi masyarakat melalui
pembentukan lembaga kemasyarakatan dan sosialisai
secara terus menerus tentang peraturan desa pada
berbagai kegiatan
d. Peraturan perundang-undangan tentang desa yang
diturunkan, belum secara utuh dipahami oleh aparatur
pemerintahan desa, sehingga berdampak pada berbagai
kekeliruan dalam tahapan pelaksanaan. Perlu adanya
pembinaan dan pengawasan secara berkala dari
pemerintah kecamatan dan kabupaten demi
terselenggaranya pemerintahan desa yang baik dan taat
pada aturan serta perlu adanya petunjuk teknis dan
pengembangan aplikasi pelaporan keuangan dan
pendataan penduduk yang menunjang kegiatan aparatur
desa.
e. Adanya kekosongan jabatan pada struktural organisasi
pemerintah desa karena berakhirnya masa jabatan dan

28. 28
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
pengunduran diri pada jabatan kasie pajak serta mutasi
sekdes, membawa dampak terhambatnya beberapa urusan
pemerintahan desa. Kondisi ini diperparah dengan
hambatan pada tahapan perekrutan dan seleksi perangkat
desa yang terjadi di akhir tahun anggaran serta minimnya
pelamar pada jabatan tertentu, sehingga seleksi perangkat
desa belum dapat terlaksana.
f. Tidak sesuainya realisasi pagu indikatif pada sumber
anggaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan
bantuan provinsi menyebabkan terjadinya defisit ataupun
surplus pada APB Desa.
g. Pengelolaan keuangan desa dalam hal pelaksanaan
kegiatan pada masing-masing bidang, perlu diimbangi
dengan peraturan daerah dan peraturan bupati yang
memuat hal-hal teknis. Pada kenyataannya dalam
pengelolaan kegiatan terutama dengan menggunakan dana
yang bersumber dari APBN, masih menyisakan keraguan
dan rasa sanksi dari pelaksana dan pengelola kegiatan
serta pemerintah desa akan terjadinya bergabai hal yang
tidak diinginkan dalam mengelola dana desa.
h. Rendahnya biaya operasional dan penghasilan tetap
aparatur desa, menjadi faktor penghambat dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak diimbangi
dengan tunjangan-tunjangan yang mendukung
peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa. Hal ini
perlu ditanggapi secara serius oleh pemerintah kabupaten
untuk melakukan pembenahan penganggaran operasional
dan penghasilan tetap aparatur desa.
i. Kerjasama kemitraan yang baik antara pemerintah desa
dan BPD perlu dijaga dan diupayakan semakin baik demi

29. 29
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
terselenggaranya pemerintahan desa yang baik dan
pembangunan yang mensejahterakan masyarakat desa.
j. Informasi dan publikasi anggaran akan terus dibenahi
sehingga menjawabi penyelenggaraan pemerintahan desa
yang transparan, akuntable dan partisipatif.
Pengembangan sistem informasi dan publikasi anggaran
dengan menggunakan media elektronik menjadi faktor
utama yang akan digalakkan pemerintah desa, salah
satunya adalah dengan mengembangkan website dan
buletin desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Dalam hal pelaksanaan pembangunan desa, terfokus
pada pelayanan sosial dasar. Gambaran keberhasilan pada
bidang pembangunan terbukti dengan dibangunnya
posyandu habi buang dan perluasan jaringan air minum
bersih. Pembangunan sarana dan prasarana menjadi urusan
yang sangat urgen bagi pemenuhan kebutuhan dasar. Tentu
dalam pelaksanaan pembangunan selalu timbul
permasalahan yang dapat menghambat terlaksananya
pembangunan desa. Faktor keterlibatan masyarakat dalam
tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan menjadi masalah utama yang menghambat
berlangsungnya kegiatan pembangunan di desa.
Berbagai upaya terus digalakkan untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa, dengan
memaksimalkan penggunaan sumber daya lokal dalam
pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat membawa
dampak positif tercapainya pembangunan infrastruktur dan
suprastrukur yang berkemajuan dan berdayaguna.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

30. 30
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat
dalam kehidupan di desa menjadi program prioritas yang
berkelanjutan. Ukuran keberhasilan pada pembinaan
kemasyarakatan adalah terpeliharanya tatanan adat istiadat
masyarakat melalui pelaksanaan seremonial adat tahunan
dan patuhnya masyarakat pada hukum adat setempat meski
belum secara menyeluruh. Namun dengan keterlibatan
seluruh stakeholder dalam mensosialisasikan potensi dan
aspek adat tradisi dan budaya secara masiv, tentu akan
tercipta tatanan kehidupan masyarkat yang patuh dan taat
pada hukum adat.
Dalam rangkaian proses pembinaan kemasyarakatan
desa, telah terlaksana pembentukan forum anak dan pemuda
desa, sebagai tahapan pengadvokasian yang mengarahkan
pengembangan kreatifitas dan mentalitas yang lebih terarah
dalam organisasi. Permasalahan yang timbul dalam proses
dimaksud, dimana keterlibatan anak dan pemuda dalam
organisasi belum begitu nampak. Hal ini menjadi tugas berat
pemerintah desa untuk selalu memberi penyadaran kepada
orang tua dan masyarakat agar selalu mendukung anak dan
pemuda, terlibat aktif dalam organisasi ini.
Program pembinaan pada bidang pendidikan pun
merupakan program berkelanjutan, dimana dengan
pengalokasian dana beasiswa prestasi yang bukan hanya
pada tingkat sekolah dasar tetapi dikembangkan pula pada
usia sekolah menengah dan mahasiswa. Program ini akan
selalu diupayakan berkelanjutan dengan pembenahan
ataupun pembaharuan, dengan harapan prestasi kognitif
ataupun akademik di lembaga pendidikan semakin
meningkat. Permasalahan yang timbul adalah dukungan

31. 31
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
orang tua akan peningkatan prestasi belum begitu nampak
ditinjau dari angka persentase prestasi, absensi dan drop out
siswa. Upaya lain yang perlu ditempuh adalah dengan
merevitalisasi program gongn belajar.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pada bidang pemberdayaan masyarakat, hal
pemenuhan pada pelayanan sosial dasar masih menjadi
faktor penentu keberhasilan. Pemberian makanan tambahan
bagi bayi, balita dan lansia merupakan program
pengembangan peningkatan kualitas gizi sehingga dapat
menekan angka kurang gizi dan gizi buruk pada bayi,balita
dan lansia. Permasalahan yang timbul dari program ini yakni
belum adanya patrisipasi secara menyeluruh dari para orang
tua dan lansia. Hal ini tentu membawa dampak yang kurang
baik, sehingga perlu diupayakan sebuah cara tepat yakni
dengan penetapan peraturan desa tentang partisipasi
masyarakat yang diimbangi dengan sanksi tegas pada setiap
pelanggaran oleh individu.
Beberapa ukuran keberhasilan lainnya adalah
aktifnya kegiatan kepemudaan pada bidang olahraga, budaya
dan pengembangan organisasi kepemudaan. Aspek
kepemudaan perlu selalu digiatkan secara terus menerus
demi tercapainya peningkatan mentalitas dan kreatifitas yang
memadai. Adapun prospek pemberdayaan ekonomi
kepemudaan yang dikembangkan adalah perikanan budidaya
yakni pembuatan kolam dan budidaya ikan lele.
Permasalahan pada pengembangan usaha ekonomi
kepemudaan adalah mental wirausaha yang belum nampak
sehingga perlu dilakukan pembimbingan secara berkala dan
permodalan.

32. 32
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
BAB III
PENUTUP
Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
mencapai kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya ditentukan
oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan
masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa.
Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif
mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring
evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan tata pemerintahan
desa yang baik dan menjawabi segala kebutuhan masyarakat.
Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain
akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang
informasi bagi masyarakat tidak memadai.

33. 33
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
Penekanan pada suatu sistem tata pemerintahan yang baik,
mengharuskan terwujudnya pengelolaan anggaran yang terbuka,
dipertanggungjawabkan dan melibatkan seluruh komponen
masyarakat dalam tahapan pembangunan desa. Sesuai dengan
semangat UU No 6 tahun 2016 tentang desa yang selanjutnya
diatur dalam permendagri no 46 tahun 2016 maka kepala desa
wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
bentuk LPP Desa.
Penyusunan laporan penyelenggaran pemerintahan desa
akhir tahun anggaran 2016 ini merupakan salah satu wujud
pertanggung jawaban kepala desa selama kurun waktu satu tahun
dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Penyusunan LPPD
akhir tahun anggaran 2016, melibatkan banyak sumbangsih tenaga
dan pikiran dari berbagai pihak sehingga laporan ini dapat
diselesaikan pada waktunya.
Ucapan terimakasih kami haturkan kepada :
1. Camat Kangae, bapak Yohanis Yanto Kaliwon, S.IP,MA atas
pendampingan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pemerintahan Desa Langir
2. Pendamping Desa Kecamatan Kangae, Saudara Kristoforus
Relianus atas bimbingan dan pendampingan terhadap
segenap aparatur desa terkhusus dalam proses perampungan
Laporan ini
3. Pendamping Lokal Desa , Desa Langir
4. Segenap perangkat desa langir yang telah bersusah payah
membantu dan merampungkan penyusunan LPP Desa akhir
tahun anggaran 2016

34. 34
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
5. Ketua BPD dan segenap anggota sebagai lembaga mitra yang
selalu mengingatkan pemerintah desa dalam segala proses
penyelenggaraan pemerintahan desa langir.
Tentunya isi yang termuat dalam laporan ini masih jauh dari
kata sempurna, maka sangat diharapkan berbagai kritik dan saran
membangun, sehingga pada tahapan selanjutnya, LPP Desa
menjadi satu-satunya sarana publikasi informasi yang dapat
menjawabi seluruh keluhan dan kebutuhan masyarakat akan
terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik.
“Amapu Benjer, Epan Gawan”
Wetak, Februari 2017
Kepala Desa Langir
Yohanes A. Andale