Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan

2,499 views

Published on

Kertas Analisis Kebijakan untuk Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Kemitraan.

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,499
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
148
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan

  1. 1. Partnership Policy Paper No. 4/2011MendorongPercepatanProgram HutanKemasyarakatandan Hutan DesaPartnership for Governance Reformwww.kemitraan.or.id
  2. 2. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata PemerintahanPartnership Policy Paper No. 4/2011MendorongPercepatanProgram HutanKemasyarakatandan Hutan Desa
  3. 3. The Partnership for Governance ReformJl. Wolter Monginsidi No. 3Kebayoran BaruJakarta Selatan 12110T: +62-21-7279-9566F: +62-21-720-5260, +62-21-720-4916http://www.kemitraan.or.idCopyright © Mei 2011 The Partnership for Governance ReformAll rights reserved.Unless otherwise indicated, all materials on these pages are copyrighted by the Partnership forGovernance Reform in Indonesia. All rights reserved. No part of these pages, either text or image maybe used for any purpose other than personal use. Therefore, reproduction, modification, storage in aretrieval system or retransmission, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise,for reasons other than personal use, is strictly prohibited without prior written permission.
  4. 4. Untuk menyelaraskan, memperjelas danmenyebarluaskan berbagai kebijakan publik yangdiadvokasikan oleh Kemitraan Bagi PembaruanTata Pemerintahan (Partnership for GovernanceReform), mulai tahun ini kami secara berkalamenerbitkan serangkaian “makalah kebijakan”yang disebut Partnership Policy Paper. PolicyPaper No. 4/2011 yang ada di tangan pembacabudiman ini dihasilkan dari serangkaian kegiatanyang terkait dengan program Tata Kelola Hutan(Forest Governance Program) yang didukung olehKemitraan (Partnership) melalui pendanaanPemerintah Norwegia sejak tahun 2007.Sesuai dengan visi misi Kemitraan untukmewujudkan Indonesia yang adil, demokratisdan sejahtera yang dibangun atas dasarprinsip-prinsip dan praktik-praktik tatapemerintahan yang baik, policy ini mengajukanserangkaian rekomendasi demi mendukungpercepatan program tata kelola hutanPemerintah Indonesia, khususnya programpengelolaan hutan melalui pemberdayaanmasyarakat sekitar hutan (Community BasedForest Management/CBFM). Serangkaianrekomendasi ini dihasilkan melalui telaahsecara mendalam serta melibatkan berbagaipihak yang berkompeten maupun berkaitanlangsung dengan isu tata kelola hutan. Harapankami Partnership Policy Paper ini selanjutnyadapat memberikan kontribusi positif khususnyadalam upaya pemerintah untuk menurunkantingkat kemiskinan serta meningkatkankesejahteraan bagi rakyat Indonesia.Akhir kata, saya sangat berterimakasih kepadaTim Economic and Environment GovernanceCluster sebagai penulis dan pengawal programtata kelola hutan, serta pihak-pihak yang telahterlibat serta menyumbangkan ide-ide danpikirannya dalam penyusunan policy paper ini.Wicaksono SarosaDirektur EksekutifPartnership for Governance ReformKata PengantarPartnership Policy Paper No. 4/2011 www.kemitraan.or.idiii
  5. 5. Daftar IsiKata Pengantar.................................................................................................................................................. iiiRingkasan Eksekutif...................................................................................................................................... 1Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan................................................. 2A. Target dan Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan............................. 3B. Koordinasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan................... 4C. Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan...................... 5D. Tata Laksana dan Perizinan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan............ 7F. Penganggaran Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan......................................... 11REKOMENDASI................................................................................................................................................... 12Daftar Singkatan.............................................................................................................................................. 14Daftar Pustaka................................................................................................................................................... 15iv
  6. 6. Program pemberdayaan masyarakat desa hutanmerupakan salah satu program terobosanstrategis yang dilakukan oleh pemerintahIndonesia dengan memberikan akses yangluas kepada masyarakat sekitar hutan untukmengelola sumber daya hutan. Namun demikian,terobosan tersebut dinilai belum cukup efektif.Dari target capaian nasional sebesar 500.000ha/tahun untuk Hutan Kemasyarakatan (HKM)dan Hutan Desa (HD) hanya tercapai rata-rata10%/tahun (dihitung sejak tahun 2007). Hal inidikarenakan pelaksanaan program tersebutmasih terkendala oleh beberapa permasalahanantara lain: ketidaksinkronan kebijakanpusat daerah, ketidakefisienan tata laksanaperizinan dan masih terbatasnya anggaran.Oleh karena itu, Kemitraan (Partnership)memandang penting agar pemerintah dapatmempercepat implementasi program tersebutmengingat kemanfaatannya bagi masyarakatdesa hutan dan Indonesia pada umumnya.Untuk itu, Kemitraan merekomendasiserangkaian langkah guna mempercepatpencapaian program di atas: pertama,penguatan kebijakan pengelolaan hutan melaluipenerbitan Keputusan Presiden (Kepres) atauIntruksi Presiden (Inpres), atau melalui SuratKeputusan Bersama (SKB) Menteri. Kedua,pembuatan peta jalan dan strategi nasionalpencapaian target hutan kemasyarakatandan hutan desa. Ketiga, reformasi perizinanpenyelenggaraan hutan kemasyarakatan danhutan desa. Keempat, peningkatan dukungansumber daya manusia dan finansial. Kelima,pembuatan desk layanan penetapan arealkerja penyelenggaraan hutan kemasyarakatandan hutan desa. Kelima rekomendasi tersebutdiharapkan dapat mendorong pencapaian targetpenurunan tingkat kemiskinan masyarakat desahutan dan kerusakan sumber daya hutan.Serangkaian rekomendasi di atas merupakanlangkah strategis yang harus segera diambiloleh Pemerintah Nasional, khususnyaKementerian Kehutanan. Langkah pertama yangmutlak untuk dilakukan sebelum melakukanrangkaian rekomendasi yang lain adalahpenerbitan Kepres, Inpres atau SKB Menteriterlebih dahulu. Dengan Kepres/Inpres atauSKB Menteri, diharapkan proses konsolidasidan koordinasi antar sektor terkait serta antarpemerintah pusat dan daerah akan dapatberjalan lebih baik sehingga mempermudahdan dapat lebih mengefektifkan pelaksanaanrekomendasi-rekomendasi selanjutnya.Dengan demikian, pembahasan dalam PolicyPaper ini dimulai dengan memberikan gambarantentang program pemberdayaan masyarakatdan pengelolaan hutan yang telah dilakukanoleh pemerintah Indonesia selama ini sertapermasalahan-permasalahannya. Pembahasanpermasalahan-permasalah tersebut dijabarkansecara lebih detail dalam sub-bagian, yaitu targetdan realisasi sampai saat ini; kondisi koordinasipelaksanaannya; strategi dan kebijakan yangtelah ada; tata laksana dan perizinan yangada; serta mekanisme penganggarannya.Ringkasan EksekutifPartnership Policy Paper No. 4/2011 www.kemitraan.or.id1
  7. 7. Pemberdayaan Masyarakatdalam Pengelolaan HutanPengelolaan hutan di Indonesia dewasa inibelum beranjak dari dua persoalan serius yangsudah sejak lama dihadapi, yakni kemiskinanmasyarakat desa hutan dan kerusakan sumberdaya hutan. Menurut hasil penelitian Brown(2003) yang dikutip oleh CIFOR (Wollenberg,2004), di Indonesia sedikitnya ada 48,8 juta orangyang tinggal di dalam dan sekitar Kawasan hutan.Sebagian besar dari mereka pada umumnyamenggantungkan hidup dari sumber daya hutanyang ada di sekitarnya. Sekitar 25 persen (10,2juta) dari mereka tergolong sebagai masyarakatmiskin yang secara ekonomi memiliki kerentanancukup tinggi dan memerlukan bantuan-bantuan nyata, baik di bidang pendidikan,kesehatan, maupun ekonomi sehari-hari.Sementara itu, laju kerusakan hutan di Indonesiamasih tergolong cukup tinggi (sekitar 1 jutaha/ tahun), meski sudah mengalami penurunanyang cukup berarti jika dibandingkan denganyang terjadi pada tahun 1998 (2,5 juta ha/tahun). Kombinasi dua persoalan inilahyang mendorong pemerintah, dalam hal iniKementerian Kehutanan, untuk senantiasamencari terobosan-terobosan strategis, salahsatunya adalah dengan mengarusutamakanprogram pemberdayaan masyarakat dalampenyelenggaraan kehutanan nasional.Program pemberdayaan masyarakat desa hutanpada dasarnya adalah sebuah payung bagiprogram-program kehutanan yang menekankanpada pemberian akses kepada masyarakatdesa yang tinggal di dalam maupun di sekitarhutan. Melalui program-program HutanKemasyarakatan (HKM), Hutan Desa (HD) danKemitraan, masyarakat sebagaimana yang telahdisebutkan di muka – atau yang kemudian lazimdikenal sebagai masyarakat desa hutan – diberikesempatan untuk bisa mengelola sumber dayahutan yang ada di sekitarnya demi meningkatkankesejahteraan dan juga kelestarian hutan.Program pemberdayaan masyarakat desa hutansesungguhnya bisa disejajarkan dengan apa yangselama ini sering disebut oleh berbagai kalangansebagai pengelolaan hutan berbasis masyarakat(community based forest management), kehutananmasyarakat (community forestry) ataupunperhutanan sosial (social forestry), sebuah modelpengelolaan hutan yang di Indonesia mulaimengemuka sejak diselenggarakannya KongresKehutanan Dunia VIII di Jakarta (1978) dengantema Forest for People. Model kehutanan yangmembuka partisipasi masyarakat desa dalampengelolaan hutan ini dipandang sebagaialternatif strategis dalam menangani berbagaipersoalan kehutanan seperti konflik tenurial,kerusakan hutan, keamanan hutan, kemiskinandan berbagai problem lingkungan lainnya.Di Indonesia program seperti ini sebenarnyasudah diselenggarakan sejak dua sampai tigadekade yang lalu, antara lain seperti inisiatif HKM(Hutan Kemasyarakatan) yang sudah dimulaisejak tahun 1995, program karangkitri yang sudahdijalankan sejak tahun 70-an, hingga programperhutanan sosial yang sudah dikembangkanoleh Perhutani, BUMN Kehutanan di Jawa,sejak pertengahan tahun 80-an. Kendatipundemikian, program pengelolaan hutan berbasismasyarakat di Indonesia dipandang mengalamikemajuan yang sangat berarti terutama semenjakditerbitkannya PP No. 6/ 2007 tentang TataHutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaandan Pemanfaatan Hutan, yang di dalamnya2
  8. 8. memuat Hutan Kemasyarakatan (HKM), HutanDesa (HD), dan Kemitraan sebagai skemapemberdayaan masyarakat desa hutan.Program pemberdayaan masyarakat desa hutanmenitikberatkan pada gagasan pemberian hakakses masyarakat terhadap sumber daya hutanyang ada di sekitarnya. Rasa memiliki masyarakatterhadap sumber daya hutan meningkat denganhak akses ini sehingga pada akhirnya kelestarianhutan terjaga. Dengan hak akses masyarakat jugadiharapkan bisa meningkatkan kesejahteraannyamelalui berbagai skema pemanfaatan hasil hutan,baik yang berupa kayu maupun non kayu.Program pemberdayaan masyarakat desa hutan(PM) yang diamanatkan oleh PP No. 6/ 2007(yang kemudian direvisi menjadi PP No. 3/ 2008),dipandang memiliki kontribusi strategis dalampencapaian target MDGs sekaligus penguranganemisi sebagaimana yang tercantum dalamLoI antara pemerintah RI dan Norwegia.Persoalannya adalah program PM sejauh inibelum terimplementasi secara efektif. Hal initercermin dari rendahnya pencapaian targetnasional dalam penetapan areal kerja HKMdan HD sebesar 500.000 ha/ tahun. Sejauh inipencapaian target tahunan penetapan arealkerja HKM dan HD rata-rata hanya 10% (dihitungsejak 2007, yaitu pada saat pencananganprogram nasional HKM). Sebagai contoh, untukHKM, target pencadangan areal sampai denganDesember 2010 sebesar 800.000 ha, namunjumlah areal yang berhasil dicadangkan barumencapai 80.395 ha. Berbagai kendala baik ditingkat kebijakan, pengelolaan dan kelembagaanmemiliki kontribusi yang besar terhadaprendahnya tingkat pencapaian target tersebut.A. Target dan Realisasi PemberdayaanMasyarakat Sekitar HutanPada tanggal 15 Desember 2007, dikabupaten Gunung Kidul (Daerah IstimewaYogyakarta), Wakil Presiden Yusuf Kallabersama dengan Menteri Kehutananmencanangkan program nasionalPemberdayaan Masyarakat Desa Hutanmelalui Hutan Kemasyarakatan (HKM)yang dalam perkembangannya jugadiimplementasikan melalui Hutan Desa(HD). Pada saat itu pemerintah menetapkantarget penyelenggaraan HKM sampaidengan tahun 2015 paling sedikit luasannya2,1 juta ha, sebagaimana tercantumdalam Renstra Kementerian Kehutanan.Pada tahun 2010, target nasionalpembangunan HKM dan HD ditingkatkanmenjadi 5 juta ha sampai dengan 2020atau kurang lebih 500.000 ha/tahun.Dengan target yang cukup besar inidiharapkan penyelenggraan HKM danHD bisa berkontribusi secara maksimaldalam pencapaian target MilleniumDevelopment Goals (MDGs) sekaligustarget pengurangan emisi karbon yangsecara nasional sudah ditetapkan sebesar26% (sektor kehutanan mendapatkankuota 14%). Itulah mengapa kemudianMenteri Kehutanan menetapkan HKM danHD sebagai salah satu program strategissektor kehutanan yang pelaksanaannyaakan dipantau secara langsung oleh UnitKhusus Presiden untuk Pengendalian danPengawasan Pembangunan (UKP4).Sejauh ini, implementasi program HKM danHD di lapangan memang tidak pernah bisamencapai target 500.000 ha/tahun. DariPartnership Policy Paper No. 4/2011 www.kemitraan.or.id3
  9. 9. catatan yang ada di Kementerian Kehutanan,sampai dengan tahun 2010, luas calonareal HKM yang sudah dilakukan evaluasidan verifikasi baru mencapai 236.276 ha.Dari luasan itu, Menteri Kehutanan barumenetapkan sekitar 80.395 ha areal kerjaHKM. Sementara itu, areal kerja HKM yangsudah diterbitkan izinnya baru seluas34.615 ha. Sementara itu untuk hutan desa,sampai dengan tahun 2010, luasan calonareal yang sudah terverifikasi mencapai119.757 ha. Areal yang sudah ditetapkanoleh Menteri Kehutanan baru 14.346 hanamun yang sudah diterbitkan izinnyaoleh Gubernur baru seluas 10.310 hektar.Jumlah capaian pelaksanaan HKM danHutan Desa secara keseluruhan selama 3tahun (2008-2010) yang sudah ditetapkanMenteri Kehutanan baru mencapai 94.741 hasementara yang sudah diterbitkan izinnyaoleh Bupati atau Gubernur seluas 44.925ha. Rata-rata capaian per tahunnya hanyasebesar 31.580 ha untuk penetapan arealnya,dan 14.975 ha untuk penerbitan perizinanusahanya. Angka ini hanya mencapai 10.5%dari target penetapan HKM dan Hutan Desauntuk periode 2008-2010 (seluas 900.000 ha).Tabel 1. Rata-rata Realisasi HutanKemasyarakatan dan Hutan Desa 2007-2010KegiatanHKM dan HD(hektar)Prosentase(%)Target 2008-2010 900.000,00 -Luas yang sudahditetapkan94.741 10,5Luas yang sudahditerbitkan izinnya31.580 3,5Keterangan: diolah berdasarkan data dariKementerian KehutananB. Koordinasi PelaksanaanPemberdayaan MasyarakatSekitar HutanFakta lain juga menunjukkan bahwa HutanKemasyarakatan dan Hutan Desa selamaini cenderung hanya berkembang padalokasi-lokasi yang difasilitasi oleh lembagaswadaya masyarakat (LSM) dengan dukungandana dari berbagai donor internasional.Sementara itu, HKM dan HD di tempat-tempat lain yang tidak terdapat LSM yangbekerja untuk masyarakat, umumnyatidak berkembang. Kenyataan seperti inisemakin menguatkan anggapan bahwaselama ini program nasional pemberdayaanmasyarakat desa hutan masih bertumpupada sumber daya eksternal, terutama dalamhal sumber daya manusia untuk fasilitasi ataupendampingan dan sumber daya finansialyang digunakan untuk membiayai program.Pemerintah daerah yang oleh PP 6/ 2007diharapkan bisa proaktif mengembangkanprogram ini faktanya belum berbuat banyak.Salah satu alasan yang sering dikemukakanadalah terbatasnya jumlah dan kualitassumber daya manusia serta terbatasnyaanggaran daerah yang bisa didayagunakan.Beberapa faktor yang menyebabkanpemerintah daerah enggan untukmendorong program HKM dan HD padaumumnya adalah persepsi bahwa programtersebut tidak membuka peluang investasiuntuk meningkatkan pendapatan daerahdan identik sebagai proyek PemerintahPusat khususnya Kementerian Kehutanan.Berbagai persoalan sebagaimana yangsudah digambarkan di muka perlu kiranya4
  10. 10. segera disikapi dengan seksama mengingatHKM dan HD adalah pilar-pilar pentingbagi upaya nasional mengurangi angkakemiskinan dan menurunkan emisi karbon(sesuai LoI). Dalam hitungan makro, dengantercapainya target 5 juta ha HKM dan HDpada 2020, sedikitnya target penurunanemisi di sektor kehutanan sebesar 14% akanbisa dipenuhi, dan kemiskinan masyarakatdi sekitar hutan akan bisa diturunkanhingga mencapai 50%. Atas dasar itu, makaperbaikan-perbaikan instrumen kebijakandan mekanisme kelembagaan menjadi halyang perlu diprioritaskan. Hal ini mengingatbahwa dampak dari perbaikan kinerjaprogram HKM dan HD tidak hanya akanmemberikan kredit kepada sektor kehutananakan tetapi juga pada bangsa Indonesiasecara keseluruhan, terutama kalau dikaitkandengan komitmen pemerintah Indonesiaterhadap program MDGs dan Climate Change.C. Strategi dan KebijakanPemberdayaan MasyarakatSekitar HutanKebijakan pemberdayaan masyarakat desahutan sebagaimana yang sudah disebutkandi muka selanjutnya diatur di dalam PP No.6/2007 yang kemudian direvisi menjadiPP No. 3/2008. PP No. 6/2007 (atau PP No.3/2008) mengamanatkan pemberdayaanmasyarakat setempat terutama ditujukanuntuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan yang adil dan optimal. Untukitu pemberdayaan masyarakat desahutan menitikberatkan pada dua halyang dipandang sangat penting, yaitupeningkatan kapasitas dan pemberianakses masyarakat terhadap sumber dayahutan yang ada di sekitarnya. Berdasarkanperaturan pemerintah ini pemberdayaanmasyarakat setempat menjadi kewajibanpemerintah, baik pusat, propinsimaupun kabupaten/ kota. Sementaraitu, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan(KPH) menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya.Pemberdayaan masyarakat desa hutandapat dilaksanakan melalui tiga skema,yakni Hutan Kemasyarakatan (HKM), hutandesa (HD) dan Kemitraan. Ketiga skematersebut dapat diselenggarakan di semuakawasan hutan, kecuali kawasan konservasiyang model pemberdayaan masyarakatnyaakan diatur dengan peraturan tersendiri.Untuk melaksanakan skema-skemapemberdayaan masyarakat sebagaimanayang sudah disebutkan di muka, KementerianKehutanan menerbitkan Peraturan MenteriKehutanan No. P.37/Menhut-II/2007tentang Hutan Kemasyarakatan danPeraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2009 tentang Hutan Desa. Untukskema Kemitraan, sampai dengan saat inibelum ada peraturan pelaksanaannya.Dalam rangka mendukung percepatanpelaksanaan HKM dan HD, KementerianKehutanan pada tahun 2010 jugamengeluarkan revisi Permenhut untukpelaksanaan HKM dan HD, yaitu Permenhutnomor P.13/2010 untuk HKM dan PermenhutP.14/2010 untuk HD. Kedua peraturan revisiini diarahkan untuk menyederhanakanproses pengusulan dan proses penetapanareal/wilayah untuk HKM dan HD.Partnership Policy Paper No. 4/2011 www.kemitraan.or.id5
  11. 11. Perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganskema HKM dan HD ini sebagaimanatertuang dalam bagan di bawah:Gambar 1. Perangkat peraturan yangberkaitan dengan PemberdayaanMasyarakat di Sektor KehutananKEMITRAANHUTAN DESAPERMENHUTNo. P.49/MENHUT-II/2008HUTAN KEMASYARAKATANPERMENHUTNo. P. 37/MENHUT-II/2007PEMBERDAYAAN MASYARAKAT- Pemberian Akses- Peningkatan KapasitasUU 41 Tahun 1999(penjelasan umum)PP 6 Tahun 2007Jo PP 3 Tahun 2008 (pasal 84)Atas dasar itu, maka di dalam kebijakan HKMdan HD, peranan pemerintah daerah sangatsentral. Sebagaimana yang diamanatkanoleh PP No. 6/ 2007 (PP No. 3/ 2008),pemerintah daerah bukan hanya memilikikewenangan untuk menerbitkan izinpemanfaatan, akan tetapi juga mempunyaikewajiban untuk melakukan fasilitasi bagipengembangan HKM dan HD di wilayahnya,yaitu sejak mulai perencanaan, inisiasi,pendampingan, pengusulan dan sudahbarang tentu sampai dengan pembiayaan.Di mata pemerintah pusat, dalam hal iniKementerian Kehutananan, peran yangcukup besar seperti itu dipandang wajar,karena pemerintah daerah adalah entitaspolitik dan administrasi yang secaralangsung bertanggung jawab terhadapkesejahteraan masyarakat di daerahnya.Oleh karena itu, program HKM dan HDseharusnya bisa dipandang sebagaipeluang untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat di daerah sehingga pembiayaanyang dikeluarkan seharusnya dipandangsebagai investasi, bukan cost centre.Akan tetapi faktanya tidak demikian,pemerintah daerah memandang HKMdan HD adalah program KementerianKehutanan. Oleh karena itu sebagianbesar dari mereka memiliki pandanganbahwa pembiayaan program tersebutsemestinya disediakan sepenuhnya olehpemerintah pusat. Jika ada beberapa daerahyang sejauh ini bersedia mengalokasikananggaran untuk HKM dan HD, jumlahnyarelatif sedikit. Kewenangan dan kewajibansebagaimana yang diamanatkan oleh PP6/ 2007 nampaknya tidak secara otomatisbisa menggerakkan daerah untuk bersikapproaktif terhadap program HKM dan HD,kendatipun secara substansial mereka seringmengakui bahwa kedua program tersebutmemberikan peluang yang besar bagipeningkatan kesejahteraan masyarakat dankelestarian hutan. Bagi pemerintah daerah,amanat PP 6/ 2007 dan Peraturan-PeraturanMenteri Kehutanan untuk pelaksanaanHKM dan Hutan Desa tidak dipandangmemiliki kekuatan hukum yang bersifatstruktural. Bagi mereka, kebijakan strukturalyang dipandang memiliki kekuatan hukumadalah produk kebijakan yang datangdari Kementerian Dalam Negeri dan/atau6
  12. 12. Presiden. Kebijakan-kebijakan yang secarastruktural memiliki kekuatan hukum, padaumumnya akan ditindaklanjuti denganpenyusunan program dan pengalokasiananggaran yang cukup signifikan.Kebijakan HKM dan HD yang masih bersifatsektoral adalah kendala utama untuk bisamelakukan mobilisasi dan konsolidasi sumberdaya yang luas dan lintas kepentingan.Sebagai bahan perbandingan, programGerakan Rehabilitasi Lahan (GERHAN) mampumemobilisasi dan mengkonsolidasikansumber daya yang signifikan karena ditopangoleh kebijakan yang cukup strategis setingkatKepres. Kelambanan kinerja HKM dan HD,langsung ataupun tidak, terkait erat dengankonstelasi dan strategi kebijakan yangdilakukan oleh Kementerian Kehutananselama ini. Pilihan kebijakan HKM dan HDdipandang tidak cukup strategis untuk bisamendukung target-target besar sebagaimanayang telah dicananangkan sejak tahun2007, yakni realisasi penetapan areal kerjaHKM dan HD sebesar 500.000 ha/ tahun.D. Tata Laksana dan PerizinanPemberdayaan MasyarakatSekitar HutanPelaksanaan skema HKM dan HD,sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMenteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang HKM serta No. P.49/Menhut-II/2008 tentang HD dapat dipilahmenjadi 3 tingkatan: pertama, penetapanyang dilakukan oleh pemerintah pusat(Kementerian Kehutanan); kedua, perizinanyang dilakukan oleh pemerintah daerah(Bupati untuk hutan kemasyarakatandan Gubernur untuk hutan desa);ketiga, pengelolaan di lapangan yangdilakukan oleh kelompok masyarakatpemegang izin pemanfaatan hutankemasyarakatan dan hutan desa.Sejauh ini berbagai kendala ditemukandi semua tingkatan, baik di pusat, daerahmaupun di tingkat kelompok. Kendalautama di tingkat pusat terutama berkaitandengan rumitnya pengurusan izin penetapansedangkan di daerah terkait denganketidakpastian penerbitan izin pemanfaatanoleh bupati dan atau gubernur. Sementaraitu, kendala di tingkat kelompok adalahterbatasnya ketersediaan sumber dayayang bisa memfasilitasi dan mendampingimasyarakat dalam menyusun danmengimplementasikan rencana operasionalhutan kemasyarakatan dan hutan desa.Pembahasan di sini memang tidak ditujukanuntuk memuat semua kendala yang ada di3 tingkatan tersebut di atas. Pembahasanlebih dititikberatkan pada kendala-kendala yang ada di pusat, yaitu berbagaipersoalan yang selama ini muncul terkaitdengan kepengurusan izin penetapanhutan kemasyarakatan dan hutan desa.Sebagaimana yang diatur dalam keduaPeraturan Menteri Kehutanan tersebut,permohonan penetapan areal kerja hutankemasyarakatan dan hutan desa diajukanoleh pemerintah daerah kepada pemerintahpusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan.Adapun rangkaian proses pengajuan itudiatur sedemikian rupa sebagaimana yangada pada dua bagan di bawah ini. Baikhutan kemasyarakatan maupun hutan desa,proses pengajuannya harus dimulai darikelompok masyarakat calon pengelola.Partnership Policy Paper No. 4/2011 www.kemitraan.or.id7
  13. 13. Gambar 2. Tata Perijinan Hutan KemasyarakatanTimVerifikasiTimVerifikasiTimVerifikasiUPTGubernurBupati/WalikotaGubernurBupati/WalikotaGubernurBupati/WalikotaMenteriKehutananMenteriKehutananIUPHHK HKmIUPHKmKelompokMasyarakatSketsa areal kerja:• Wilayah administrasi• Potensi• Batas kawasanMenteri KehutananMenetapkan Areal KerjaKepastian hak &kesesuaian fungsiPedomanVerifikasiTerimaTerimaTolakGambar 3. Tata Perijinan Hutan DesaUPTGubernurGubernurGubernurBupatiBupatiKepala DesaLembaga DesaBupati MenteriKehutananHak PengelolaanHutan DesaMenteri KehutananMenetapkan Areal KerjaKepastian hak &kesesuaian fungsi• Peta 1 : 50.000• Kondisi kawasan• Permohonanareal HD• Sket kawasanTerimaTolakTolakPemberitahuanPemberitahuanTimVerifikasiTimVerifikasiVerifikasi8
  14. 14. Penyelenggaran izin penetapan arealkerja hutan kemasyarakatan kemudiandiatur dalam Perdirjen No. 07/2009 yangmenyatakan bahwa izin penetapan hutankemasyarakatan selambat-lambatnya akanditerbitkan dalam 90 hari. Peraturan inikemudian direvisi dengan Perdirjen No.10/2010 yang memperpendek layanan izinpenetapan menjadi 60 hari. Sementara itu,untuk hutan desa, diatur dalam Perdirjen No.11/ Th. 2010 yang juga memberikan tenggatwaktu yang sama, yakni 60 hari. Adapunalur dan rincian waktu penyelenggaraanperizinan itu adalah sebagaimana yangtercantum dalam bagan di bawah ini:Gambar 4. Skema layanan 60 hari izinpenetapan hutan kemasyarakatan dan hutan desaUsulanditerima MenteriDari Dirjen RLPS keDIT. BPS (2 hari kerja)Telaah Usulan di DIT. BPS(3 hari kerja)Telaah Verifikasi(5 hari kerja)Telaah dan Pembuatan Petadi Ditjen Planologi(25 hari kerja)Penyiapan Risalah PengolahanData dan Konsep SK di DIT BPS(3 hari kerja)Penyampaian Konsep SK dariDirjen RLPS ke Sekjen(4 hari kerja)Penandatanganan SK PAK HDoleh Menteri(5 hari kerja)SK Penetapan Areal KerjaHutan Desa (5 hari kerja)Verifikasi(10 hari kerja)PersyaratanLengkapTidak AdaMasalahTidak AdaMasalah3 hari kerjaSumber: Presentasi Direktur BPS, Kementerian Kehutanan RIPartnership Policy Paper No. 4/2011 www.kemitraan.or.id9
  15. 15. Pada kenyataannya target 90 atau 60 haritersebut tidak pernah bisa dicapai. Sejauhini waktu yang dibutuhkan masyarakatuntuk memperoleh SK Menteri Kehutanantentang izin penetapan areal kerja hutankemasyarakatan dan hutan desa jauh lebihlama dari standar waktu yang telah ditetapkanoleh Perdirjen di atas. Pengurusan izinpenetapan areal kerja hutan kemasyarakatandan hutan desa paling cepat memerlukanwaktu 180 hari (kasus di Lubuk Beringin,Jambi), dan paling lambat 1.080 hari (kasus diMerangin, Jambi). Pengurusan paling cepatitupun terutama disebabkan oleh hal-halkhusus seperti akan dilakukannya peluncuranprogram hutan desa. Jika tanpa peristiwa-pristiwa khusus semacam itu, pengurusan izinhutan kemasyarakatan dan hutan desa rata-rata membutuhkan waktu lebih dari 350 hari.Tidak efisiennya layanan perizinan hutankemasyarakatan dan hutan desa dikarenakanbeberapa kendala yang sejauh ini tidakpernah bisa teratasi dengan baik. Kendala-kendala itu terutama terkait denganmekanisme kelembagaan yang ada diKementerian Kehutanan, yang sejauh inimemang tidak didesain sebagai sebuahlembaga layanan publik. Beberapa kendalatersebut adalah sebagai berikut:Pertama, tata pengurusan izin itu masihbertumpu pada mekanisme birokrasisehingga memiliki alur yang panjang. Biladirinci, layanan izin penetapan areal kerjahutan kemasyarakatan dan hutan desa diKementerian Kehutanan terdiri dari 3 tahap,yaitu pra verifikasi, verifikasi, dan pascaverifikasi. Pada tahap pra verifikasi, dokumenusulan harus melalui sedikitnya 11 mejayang ada di dua ditjen (Ditjen BPDAS-PSdan Ditjen Planologi). Sementara itu, padatahap pasca verifikasi proses perizinan harusmelalui jumlah meja yang lebih banyak, yaitu18, yang tersebar di Ditjen RLPS, Planologi,Biro Hukum, dan Sekjen, serta Menteri.Dengan demikian penyelenggaran izinpenetapan areal kerja hutan kemasyarakatandan hutan desa secara keseluruhan harusmelalui 29 meja yang tersebar sedikitnya di 4kelembagaan setingkat eselon 1 dan menteri.Kedua, mekanisme layanan perizinanbelum didasarkan pada check list yangterukur, tetapi masih mengacu padaopini-opini tertentu yang berkembang ditingkat publik. Sebagai contohnya, ketikapemanfaatan lahan gambut sedang menjadisorotan media, Kementerian Kehutanandengan tiba-tiba menunda proses penetapanareal hutan kemasyarakatan dan hutandesa yang secara kebetulan berlokasi dikawasan hutan gambut, padahal berkaspermohonannya sudah diajukan sejaklama. Hal yang sama juga terjadi ketikatiba-tiba ada sinyalemen bahwa areal kerjahutan kemasyarakatan dan hutan desayang sudah ditetapkan dipindahtangankansecara sepihak oleh masyarakat. Opini-opini semacam itu sering kali terjadidengan isu yang sangat beragam danterkadang sulit diverifikasi kebenarannya.Ketiga, lemahnya koordinasi antar bidang/unit kerja, padahal perizinan melibatkanberbagai bidang seperti bidang perhutanansosial, perpetaan, dan hukum. Atas dasar itumaka, kendatipun hutan kemasyarakatandan hutan desa telah ditetapkan olehMenteri Kehutanan sebagai salah satuprogram prioritas dan strategis, realitasdi lapangan masih diposisikan hanya10
  16. 16. sekedar program Ditjen RLPS, sehinggaterkadang tidak memperoleh dukunganyang maksimal dari bidang-bidang lain.Keempat, terbatasnya sumber daya(manusia dan finansial) yang tersediadibandingkan dengan target yang sudahdicanangkan. Keterbatasan sumber dayamanusia terutama dirasakan pada tahapverifikasi dan perpetaan, padahal sejauh iniusulan permohonan penetapan areal kerjahutan kemasyarakatan dan hutan desa barusekitar 30 %, masih sangat jauh dari targetyang dicanangkan yakni 500.000 ha/ tahun.F. Penganggaran PemberdayaanMasyarakat Sekitar HutanPemberdayaan masyarakat (communityempowerment) merupakan satu proses untukmemperkuat kapasitas masyarakat setempatsehingga mampu merespon perubahan-perubahan lingkungannya, dan mampusecara terus menerus melakukan pembaruan(inovasi) sosial. Oleh karena itu pemberdayaantidak dapat disamakan dengan proyek-proyekkehutanan yang hanya bersifat fisik dantemporer (seperti proyek penanaman ataurehabilitasi hutan). Suatu proses pemberdayaanmasyarakat memerlukan strategi danpendekatan spesifik, dan berlangsung dalamjangka waktu yang panjang. Selain itu kegiatanpemberdayaan masyarakat membutuhkaninvestasi sumberdaya (finansial) yangmemadai untuk dapat melakukan kegiatanpengorganisasian masyarakat, penguatankapasitas, dan pendampingan intensifsehingga mereka menjadi betul-betul mampumengelola program secara berkelanjutan.Dalam konteks pelaksanaan HKM dan HD,pembiayaan yang dibutuhkan berkaitandengan aspek pengorganisasian, penguatankapasitas masyarakat melalui pelatihan-pelatihan, memfasilitasi penyusunanrencana, penyusunan usulan, dan mengurusperizinan (hak kelola) HKM dan Hutan Desa.Berdasarkan pengalaman pelaksanaanprogram HKM di Lampung, NTB, danYogyakarta (pada tahun 2007 dan 2008),Kemitraan melakukan perhitunganpembiayaan fasilitasi HKM. Dari perhitunganini ditemukan bahwa pembiayaan yangdibutuhkan untuk pengembangan programHKM, sejak inisiasi, fasilitasi penguatankapasitas, pemetaan, penyusunan rencana/usulan, dan sampai tersusunnya usulan olehPemerintah Daerah kepada KementerianKehutanan, rata-rata sebesar Rp. 500.000/ha. Berbasis pada perhitungan ini makauntuk mencapai target HKM dan HutanDesa sebesar 500.000/ ha/ th, sedikitnyadibutuhkan biaya sebesar Rp 250 milyar/tahun.Pembiayaan di atas tentunya bisa berasal dariPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Tidak proaktifnya pemerintah daerah dalamprogram HKM dan HD (sebagaimana diuraikandalam bagian sebelumnya), menjadikanpembiayaan kedua program ini timpang.Kemampuan Kementerian Kehutananuntuk mengalokasikan anggaran bagikedua program ini sangat terbatas, padahalmengingat target dan jangkauannya, programHKM dan HD membutuhkan biaya yangcukup besar. Sementara itu alokasi anggaranuntuk HKM dan HD secara keseluruhan dilingkup Kementerian Kehutanan (termasukyang dikelola oleh seluruh BPDAS) sejauhini berkisar 30 milyar pertahun. Sebagaiilustrasi, anggaran yang dikelola olehDirektorat Bina Perhutanan Sosial (Dit BPS)Partnership Policy Paper No. 4/2011 www.kemitraan.or.id11
  17. 17. Ditjen BPDAS-PS untuk pelaksanaan HKMdan Hutan Desa pada tahun 2008 dan2009 hanya sekitar Rp 3 milyar/tahun.Tidak bisa dipungkiri, keterbatasan danaadalah salah satu kendala penting yangmenghambat laju percepatan programHKM dan HD di di lapangan. Di beberapatempat, keterbatasan pendanaan bisatertutupi oleh adanya program-programpengelolaan hutan berbasis masyarakatyang dibiayai donor, tapi di tempat-tempatlain, dengan luasannya yang jauh lebihbesar, keterbatasan itu tidak pernah bisadiselesaikan, baik oleh masyarakat, LSM,pemerintah daerah, maupun pemerintahpusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan.REKOMENDASIBerangkat dari gambaran sebagaimana yangtelah dipaparkan di muka, maka programpemberdayaan masyarakat desa hutan yangdalam implementasinya dilakukan melaluiskema hutan kemasyarakatan dan hutan desapada dasarnya adalah program strategis yangmemiliki potensi besar untuk berkontribusidalam pencapaian target MDG dan pemenuhankomitmen pemerintah Indonesia dalamrangka penurunan emisi. Pencapaian targetpembangunan hutan kemasyarakatan dan hutandesa sebesar 5,5 juta ha sampai dengan tahun2020, sedikitnya akan bisa menciptakan sumberpendapatan bagi 50% masyarakat miskin desahutan sekaligus memberikan kontribusi bagitarget penurunan emisi di sektor kehutanansebesar 14%. Atas dasar itu, maka perbaikankinerja program hutan kemasyarakatan danhutan desa dipandang sebagai langkahstrategis yang perlu segera dilakukan.Untuk melakukan perbaikan-perbaikan kinerjapenyelenggaraan hutan kemasyarakatan danhutan desa direkomendasikan beberapa langkahstrategis yang perlu segera diambil pemerintahkhususnya Kementerian Kehutanan, yaitu:1. Meninjau kembali strategi kebijakanyang menopang program hutankemasyarakatan dan hutan desa. Sepertiyang sudah dipaparkan di muka, strategikebijakan yang selama ini tersedia cenderungmemiliki keterbatasan-keterbatasan ruanggerak, baik dalam hal konsolidasi sumber daya,terutama pembiayaan, maupun dalam halkoordinasi dengan pemerintah daerah yangmemiliki peran sentral dalam pengembanganprogram hutan kemasyarakatan dan hutandesa di lapangan. Target pembangunanhutan kemasyarakatan dan hutan desayang besar (500.000 ha/tahun) memerlukankonsolidasi dan dukungan sumber dayayang luas, baik di pusat maupun daerah disektor kehutanan maupun sektor yang lain.Untuk mengefektifkan pencapaian targettersebut, maka diusulkan adanya kebijakanpemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden(Kepres) atau Instruksi Presiden (Inpres), ataupaling tidak Surat keputusan Bersama (SKB)Menteri terkait. Dengan dukungan kebijakansetingkat itu maka proses konsolidasi sumberdaya dan koordinasi pelaksanaan programantar sektor terkait dan antara pusat dandaerah akan bisa berjalan lebih baik.2. Membangun peta jalan (roadmap) danstrategi nasional pencapaian targethutan kemasyarakatan dan hutan desa,termasuk di dalamnya mengembangkaninfrastruktur program yang meliputi strategikebijakan, strategi penyelenggaraan, strategipendanaan dan strategi pendampingan.12
  18. 18. Dengan infrastruktur semacam inimaka ketergantungan pembangunanhutan kemasyarakatan dan hutan desapada sumber daya eksternal (LSM dandonor) sebagaimana yang terjadi selamaini, perlahan-lahan bisa dikurangi.3. Melakukan reformasi tata penyelenggaraanhutan kemasyarakatan dan hutan desa,khususnya dalam hal proses pengurusanizin penetapan areal kerja di KementerianKehutanan. Reformasi ini harus dimulai darikomitmen untuk menerapkan ”sistem layanan”dalam pengurusan izin penetapan areal kerjahutan kemasyarakatan dan hutan desa, bukan”sistem birokrasi” seperti yang terjadi selama ini.Dengan penerapan sistem layanan ini makalangkah pertama yang harus dilakukan adalahmemangkas jumlah meja pengurusan izinpenetapan yang sejauh ini mencapai 29 meja.Langkah kedua adalah dengan menetapkanstandar pemeriksaan atau penilaian berkaspermohonan sehingga tidak lagi berdasarkanopini-opini kualitatif yang cenderung tidakterukur. Langkah ketiga adalah meningkatkankoordinasi internal di kalangan KementerianKehutanan maupun eksternal dengansektor-sektor lain, termasuk di dalamnyakoordinasi antara pusat dan daerah.4. Meningkatkan dukungan sumber dayamencakup peningkatan sumber daya manusiadan sumber daya finansial. Untuk sumberdaya manusia diarahkan terutama untukfungsi-fungsi fasilitasi dan pendampinganpada tingkat masyarakat (grassroot).Untuk pencapaian target, pemerintahdapat melakukan perekrutan fasilitator(pendamping masyarakat) yang kemudianditempatkan atau ditugaskan di desa untukbekerja langsung dalam melakukan kegiatanpengorganisasian dan pendampinganmasyarakat dalam pelaksanaan HKM danHD. Untuk mendukung pencapaian targetHKM dan HD, maka alokasi anggaran dariPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahdalam jumlah yang memadai atau mencukupdan secara langsung diarahkan untukpelaksanaan HKM dan HD mutlak diperlukan.5. Membangun desk layanan penetapan arealkerja hutan kemasyarakatan dan hutan desadi daerah, dengan cara mengoptimalkanfungsi-fungsi unit pelaksana teknis(UPT) yang ada, seperti BPDAS (BadanPengelolaan Daerah Aliran Sungai), BPKH(Balai Pemantapan Kawasan Hutan), danBP2HP (Balai Pemantauan dan PengelolaanHutan Produksi). Dengan sistem layananseperti ini diharapkan akan terbangun modellayanan hutan kemasyarakatan yang efektif,efisien dan transparan, sehingga targetlayanan 60 hari kerja bisa direalisasikan.Prinsip layanan yang efektif, efisien dantransparan dipandang sangat mendesakuntuk diterapkan mengingat sasaranprogram hutan kemasyarakatan dan hutandesa adalah kelompok miskin dan rentanyang tinggal di dalam dan sekitar hutan.Lima rekomendasi di atas dipandang sebagailangkah-langkah taktis dan strategis yangdibutuhkan Kementerian Kehutanan dalamrangka memperbaiki kinerja programhutan kemasyarakatan dan hutan desayang sejauh ini capaiannya sangat minimal,yaitu sekitar 10 persen dari target tahunanyang ditetapkan. Rekomendasi di atasjuga merupakan kondisi pemungkin yangpenting bagi kontribusi sektor kehutananterhadap program nasional pengurangankemiskinan (MDGs) dan penurunan emisi.Partnership Policy Paper No. 4/2011 www.kemitraan.or.id13
  19. 19. Daftar SingkatanBP2HP : Balai Pemantauan dan PengelolaanHutan ProduksiBPDAS : Balai Pengelolaan Daerah AliranSungaiBPKH : Balai Pemantapan Kawasan HutanBUMN : Badan Usaha Milik NegaraCIFOR : Center for International ForestryResearchDirjen : Direktur JenderalDit BPS : Direktorat Bina Perhutanan SosialDitjen : Direktorat JenderalDitjenBPDAS-PS: Direktorat Bina PengelolaanDaerah Aliran Sungai-PerhutananSosialDitjen RLPS : Direktorat Jenderal Rehabilitas danPerhutanan SosialGERHAN : Gerakan Rehabilitasi LahanHa : HektarHKM : Hutan KemasyarakatanHD : Hutan DesaInpres : Instruksi PresidenIUPHKm : Izin Usaha Pemanfaatan HutanKemasyarakatanIUPHHKHKm: Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Hutan KemasyarakatanKepres : Keputusan PresidenKPH : Kesatuan Pengelolaan HutanLoI : Letter of IntentLSM : Lembaga Swadaya MasyarakatMDGs : Millenilum Development GoalsMenhut : Menteri KehutananNTB : Nusa Tenggara BaratPerdirjen : Peraturan Direktur JenderalPermenhut : Peraturan Menteri KehutananPM : Pemberdayaan MasyarakatPP : Peraturan PemerintahRenstra : Rencana StrategisSekjen : Sekretaris JenderalSK : Surat KeputusanSKB : Surat Keputusan BersamaUKP4 : Unit Khusus Presiden untukPengendalian dan PengawasanPembangunanUPT : Unit Pelaksana Teknis14
  20. 20. Daftar PustakaAnonim, 2008, Tata Cara PenyelenggaranHutan Kemasyarakatan. Hasil WorkshopHutan Kemasyarakatan di Bali. Tidakdipublikasikan. Departemen KehutananRepublik Indonesia. Jakarta.Anonim, 2005. Rencana Pengelolaan Hutan DIY.Tidak dipublikasikan. Dinas Kehutanandan Perkebunan DIY, YogyakartaAwang, S.A, 2000, Analisis Hutan Desa:Bali, Sulawesi Selatan dan Jambi. JavaLearning Centre dan Pusat KajianHutan Rakyat UGM. Yogyakarta.Brown, T, 2004, Analysis of Population andPoverty in Indonesia’s Forests. Draft.Natural Resources ManagementProgram Report, Jakarta.Indonesia. Pedoman Hutan Kemasyarakatan.Surat Keputusan MenteriKehutanan 622/Kpts-II/1995.________. Hutan Kemasyarakatan. SuratKeputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan Nomor 677/KptsII/1998.________. Penyelenggaraan HutanKemasyarakatan. Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001.________. Perubahan atas PeraturanMenteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut- II/2007 tentang HutanKemasyarakatan.. Peraturan MenteriKehutanan Nomor P.18/ Menhut- II/2009.________. Perubahan atas Peraturan MenteriKehutanan Nomor P.49/Menhut- II/2008tentang Hutan Desa.Peraturan MenteriKehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2010.________. Hutan Kemasyarakatan.Peraturan Menteri KehutananNomor P.37/Menhut- II/2007.________. Tata Hutan Dan Penyusunan RencanaPengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2007 JoPeraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008.________. Hutan Desa.Peraturan MenteriKehutanan No. P. 49/ Menhut-II/2008.________. Tata Cara PenyelenyenggaraanHutan Desa., Peraturan Direktur JenderalRehabilitasi Lahan dan PerhutananSosial Nomor. P. 11/V-SET/2010.________. Perubahan atas PeraturanDirektur Jenderal Rehabilitasi Lahan danPerhutanan Sosial Nomor P. 07/V-SET/2009Tata Cara Penyelenggaraan HumanKemasyarakatan. Peraturan DirekturJenderal Rehabilitasi Lahan dan PerhutananSosial Nomor. P. 10/V-SET/2010.Rositah, Erna, 2006, Kemiskinan Masyarakat DesaSekitar Hutan dan Penanggulangannya(Governance Brief), CIFOR, Bogor, Indonesia.Santoso, H, 2010, HKm dan Human Desa: AntaraHarapan dan Kenyataan, Laporan StudiWorking Group Pemberdayaan MasyarakatKementerian Kehutanan RepublikIndonesia dengan Kemitraan, Jakarta.Santoso, H, 2010, Mempertanyakan InfrastrukturPartnership Policy Paper No. 4/2011 www.kemitraan.or.id15
  21. 21. Program HKM dan HD: Menuju Percepatandan Perluasan. Policy Brief WorkingGroup Pemberdayaan MasyarakatKementerian Kehutanan RepublikIndonesia dengan Kemitraan, Jakarta.Santoso, H, 2008. Selamat Datang HutanDesa. Buletin Tenure. WorkingGroup Tenure. JakartaShorea, 2008. Laporan-Laporan ProgramPengembangan HKm di ProvinsiDI Yogyakarta 2005-2008. Tidakdipublikasikan. Yogyakarta.Wollenberg, E., (2004). Why are ForestAreas Relevant to Reducing Povertyin Indonesia. Center for InternationalForestry Research (CIFOR) GovernanceBrief No. 4, December 2004.16
  22. 22. Partnership for Governance ReformJl. Wolter Monginsidi No. 3Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110INDONESIAPhone +62-21-7279-9566Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916http://www.kemitraan.or.id

×