Kumpulan Panduan Fasilitasi WASPOLA

1,558 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
  • Luar Biasa ! nggak ada komentar yang pantas untuk Bapak satu ini kecuali ' Luar Biasa '
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,558
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
170
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kumpulan Panduan Fasilitasi WASPOLA

  1. 1. Buku 5 PANDUANModul 01Panduan Fasilitasi LokakaryaOperasionalisasi Kebijakan NasionalPembangunan AMPL BM di DaerahModul 2Panduan Lokalatih Keterampilan Dasar Fasilitasidalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan NasionalPembangunan AMPL BM di DaerahModul 3Panduan Fasilitasi Orientasi MPA-PHASTModul 4Panduan Fasilitasi LokalatihPenyusunan RenstraPembangunan AMPL BM di DaerahModul 5Panduan Fasilitasi Lokalatih Pengelolaan CLTS Waspola Bekerjasama denganKelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Jakarta 2008
  2. 2. Buku 5, PANDUANMODUL 1, MODUL 2, MODUL 3, MODUL 4, MODUL 5Diterbitkan oleh WASPOLA bekerjasama dengan Kelompok KerjaAir Minum dan Penyehatan Lingkungan: - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional - Departemen Keuangan - Departemen Dalam Negeri - Departemen Pekerjaan Umum - Departemen Kesehatan - Departemen Pendidikan Nasional - Departemen Perindustrian - Kementerian Lingkungan HidupSekretariat : Jl. Cianjur No. 4, Jakarta 10310Telp./Fax. : (62-21) 314 2046E-mail : waspola1@cbn.net.idWebsite : www.waspola.org, www.ampl.or.idTim Pengarah: Oswar M Mungkasa Gary D SwisherTim Penulis: Editor : Sofyan Iskandar Koordinator Buku 1, 2 : Subari Koordinator Buku 3 : Nugroho Tomo Koordinator Buku 4 : Nur Apriatman Desain dan Produksi : Dormaringan SaragihKontributor: Bambang Purwanto, Zainal Nampira, Rheidda Pramudi, Togap Siagian, Helda Nusi, Adelina Hutahuruk, Huseiyn Pasaribu, Bambang Pudjiatmoko, Dormaringan Saragih, Agus Priatna, Purnomo, Nastain Gasba, Syarifuddin, Alma Arief, Wiwit Heris, Udi Maadi, Ardi Adji, Ida Nuraida, Ratna Tunjung Luih, A Tenriola, Sriaty, H Ridwan Somad, Haryono Moelyo, H Nuryanto, Triyatno, Budiono, Ishak Jon, Sugeng Hariyanto, Johanes Robert, Rafid, Isman Uge, Rusman Zakaria, Rewang Budiyana, Iim Ibrahim, Meytri Wilda Ayuantri.Produksi : April 2008Proyek Penyusunan Kebijakan dan Rencana Kegiatan Air Minum dan Penyehatan LingkunganTahap Kedua (WASPOLA-2) dilaksanakan di bawah Koordinasi Pemerintah Indonesia, melaluiKelompok Kerja lintas departemen yang diketuai oleh BAPPENAS, dengan mayoritas danahibah dari Pemerintah Australia melalui AusAID, dan dukungan langsung Water and SanitationProgram for East Asia and the Pacific (WSP-EAP) atas nama AusAID dan Bank Dunia.
  3. 3. BUKU 5 Kata Sambutan REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALR eformasi kebijakan dalam Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) merupakan proses dinamis dan berlangsung terus menerus, baik di tingkat pusat maupundaerah, khususnya dalam upaya pencapaian target MDGs Goal 7,khususnya Target 10.Dengan demikian proses penguatan kapasitas pemangkukepentingan, khususnya dari kalangan pemerintah menjadi sangatrelevan dan penting adanya.Dalam mencapai tujuan ini, Kebijakan Nasional PembangunanAir Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat,telah disusun oleh Pemerintah melalui proses partisipatif denganmelibatkan pemangku kepentingan secara luas. Saat ini, kebijakanitu telah diimplementasikan di berbagai propinsi dan kabupaten diIndonesia, khususnya yang difasilitasi WASPOLA, dan daerah-daerahlain yang diintervensi melalui kegiatan proyek terkait air minumdan sanitasi, misalnya: WES dari Unicef, ProAir-GTZ, CWSHP-ADB,PAMSIMAS-Bank Dunia, SWASH-CIDA, Plan International (LSM),Sanimas dan lain-lain. KATA SAMBUTAN
  4. 4. BUKU 5Inisiatif WASPOLA untuk menerbitkan dan menyebarluaskan BukuPanduan tentang pelaksanaan kebijakan nasional pembangunanAMPL, patut disyukuri dan diapresiasi. Buku Panduan, yangdisusun atas 5 seri (buku 1 hingga buku 5) menjelaskan tahapanpelaksanaan implementasi kebijakan secara lugas dan terstruktur,sehingga mudah dipahami dan diikuti. Masing-masing bukumemiliki tujuan dan lingkup pembahasan yang berbeda, walaupunsecara keseluruhan masih saling berangkai.Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun buku sertakontributor, baik yang berasal dari Kelompok Kerja AMPL baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota atas kerja kerasdan inisiatifnya. Masukan positif dan tidak ternilai harganya, sangatmembantu proses pengembangan dan finalisasinya.Diharapkan melalui penerbitan buku panduan ini, proses reformasidan implementasi Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum danPenyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, dapat terus berjalandan tersebarluaskan dengan membuka ruang partisipasi publik danketerlibatan berbagai pihak.Kami juga memberikan kesempatan kepada berbagai pihak yangingin mengadopsi pendekatan dalam reformasi dan implementasikebijakan, dengan menggunakan buku ini sebagai acuan danreferensi.Semoga bermanfaat dan selamat menindaklanjutinya. Budi Hidayat, Direktur Permukiman dan Perumahan KATA SAMBUTAN
  5. 5. Buku 5 Panduan Pelaksanaan Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis Masyarakat di Daerah MODUL 1 Panduan Fasilitasi Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional PembangunanAir Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL BM) di Daerah Waspola Bekerjasama dengan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Jakarta 2008
  6. 6. MODUL 1 Panduan Fasilitasi Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional PembangunanAir Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL BM) di Daerah
  7. 7. BUKU 5 Kata PengantarD okumen Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Indonesia telah disusun melalui program Penyusunan Kebijakan dan Penyusunan Rencana Kerja bidang AMPL (WASPOLA), yangberlangsung dari tahun 1998 sampai dengan 2003. Kegiatan ini dilaksanakanatas kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia melaluiAusAID yang difasilitasi oleh Water and Sanitation Program for East Asia andthe Pacific – World Bank.Serangkaian kegiatan partisipatif penyusunan kebijakan dilaksanakan oleh TimKerja AMPL dibawah koordinasi Bappenas dengan anggota seluruh departementerkait yang terdiri dari Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan,Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan. Sampai saat inidokumen kebijakan telah disepakati dan ditandatangani oleh Tim PengarahPusat (Project Coordination Committee) yang terdiri dari para pejabat Eselon1 dari masing-masing instansi tersebut. .Uji coba pelaksanaan kebijakan di empat propinsi terpilih telah dilaksanakanpada tahun 2002/2003, dan dilanjutkan sampai sekarang, sehingga jumlahlokasi sampai saat ini adalah 49 kabupaten/kota di 9 propinsi. Dari prosestersebut telah diperoleh masukan yang berguna, baik dalam penyempurnaansubstansi kebijakan, maupun dalam metodologi pelaksanaannya di daerah.Berdasarkan pengalaman implementasi pelaksanaan kebijakan tersebut diatas,akhirnya terkumpul berbagai panduan kegiatan fasilitasi operasionalisasikebijakan di daerah, untuk kemudian ditulis ulang, sehingga akhirnya menjadikumpulan panduan operasionalisasi kebijakan AMPL di daerah, sebagaimananaskah panduan iniUntuk itu, agar memudahkan pada tingkat operasional, disusunlah PanduanFasilitasi Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPLBerbasis Masyarakat. Dengan panduan ini, mudah mudahan semua fihakyang akan memanfaatkan panduan ini akan menjadi lebih mudah untukmemanfaatkannya di lapangan.Demikian, semoga panduan ini dapat menjadi alat bagi pembelajaran kitasemua.Sekretariat WASPOLA - Jakarta MODUL 1: Panduan Fasilitasi Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL BM di Daerah
  8. 8. Modul 1 Panduan Fasilitasi Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL BM) di Daerah Contoh Kerangka Acuan Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Daerah Anyer, Banten dan Surabaya, 30 Mei – 1 Juni 2006A. Latar Belakang Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat telah diimplementasikan di 49 kabupaten/kota di 9 propinsi lokasi WASPOLA. Sebagai kegiatan tambahan diseminasi kebijakan dilaksanakan atas kerja sama dengan proyek CWSH di 8 kabupaten pada 4 propinsi. Disamping itu kebijakan juga telah disosialisasikan dalam berbagai forum pertemuan diseminasi nasional dan publikasi melalui media kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Agar terjadi efektifitas dan pencapaian sasaran yang tepat serta operasionalisasi kebijakan yang terarah di daerah, maka sebagai tindak lanjut dari Lokakarya Nasional Diseminasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat di Surabaya lalu, beberapa hal penting yang perlu ditindaklanjuti antara lain; • Penajaman pemahaman stake holder daerah mengenai substansi kebijakan dan bagian-bagian penting yang minimal harus dikuasai • Pemberdayaan stake holder daerah agar mampu berperan untuk melakukan diseminasi kebijakan • Menyusun rencana kerja implementasi kebijakan di daerahnya masing masing Hal terpenting dari lokakarya ini adalah upaya transformasi kebijakan kepada stake holder daerah, sehingga mereka mampu berperan sebagai fasilitator yang akan menyebarluaskan dan mengoperasionalisasikan kebijakan nasional tersebut di daerahnya masing-masing.
  9. 9. B. Tujuan Secara umum lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman stakeholder daerah mengenai kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat dan proses operasionalisasinya di daerah. Secara khusus bertujuan untuk; 1. Membantu peserta dalam memahami kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat 2. Membantu peserta dalam memahami aspek keberlanjutan pembangunan AMPL 3. Membantu peserta dalam penyamaan persepsi terhadap 11 pokok kebijakan dan strategi pelaksanaannya di daerah 4. Membantu peserta dalam melakukan penajaman Rencana Kerja Daerah sebagai tindak lanjut lokakarya nasional diseminasiC. Hasil yang Ingin Dicapai Melalui proses partisipatif lokakarya ini dirancang untuk menghasilkan; 1. Pemahaman tentang isu/permasalahan keberlanjutan AMPL daerah, serta membangkitkan kepedulian untuk menanggulangi isu tersebut 2. Kesamaan persepsi tentang 11 pokok kebijakan dan strategi pelaksanaannya dalam konteks daerah. Peserta diharapkan memahami pokok-pokok kebijakan, potensi pelaksanaan, hambatan, dan cara mengatasinya. 3. Dipahaminya tiga elemen kunci keberhasilan implementasi kebijakan di daerah (regulasi, kelembagaan, serta perencanaan, dan pengganggaran) yang perlu menjadi perhatian 4. Pemahaman proses operasionalisasi kebijakan di daerah serta alokasi sumber daya yang diperlukan. Peserta diharapkan memahami alur proses implementasi kebijakan, tahap-tahapannya, serta kegiatan-kegiatan yang perlu diselenggarakan, serta memahami alokasi sumber daya untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut 5. Rencana Kerja Daerah yang disusun berdasarkan road maping implementasi kebijakan dan diperbaharui berdasarkan kondisi daerah Rencana kerja ini minimal memuat kegiatan-kegiatan utama yang disyaratkan dalam implementasi kebijakan, seperti penyelenggaraan beberapa lokakarya daerah dan keikutsertaan daerah dalam program peningkatan kapasitas, serta kegiatan lain yang dianggap perluD. Materi Untuk pencapaian tujuan dan hasil yang diharapkan beberapa materi yang akan dibahas dalam lokakarya ini sebagai berikut: 1. Latar belakang, maksud dan tujuan kebijakan
  10. 10. 2. Pokok-pokok kebijakan dan strategi 3. Pendalaman pokok kebijakan dan strategi a. Exercise; identifikasi isu pembangunan AMPL daerah, prioritas penanganan b. Exercise; pengertian pokok-pokok kebijakan, potensi pelaksanaan, hambatan yang mungkin terjadi, serta antisipasi dan cara mengatasinya c. Exercise; menyusun urutan prioritas operasionalisasi 11 pokok kebijakan nasional berbasis masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah d. Exercise; memahami proses operasionalisasi kebijakan nasional berbasis masyarakat di semua tingkatan e. Exercise; memahami tiga elemen kunci keberhasilan implementasi kebijakan di daerah (regulasi, kelembagaan, serta perencanaan, dan pengganggaran) yang perlu ditindak lanjuti di daerah 4. Pendalaman roadmapping implementasi kebijakan di kabupaten/kota untuk penajaman Rencana Kerja Daerah sesuai dengan kemampuannya masing masingE. Metoda 1. Berbagi pengalaman 2. Curah pendapat 3. Diskusi kelompok 4. Presentasi dan tanya jawab.F. Alat dan Bahan 1. Buku Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat 2. Bahan presentasi 3. Kain rekat, metaplan, selotif, kertas flipchart 4. LCD, KomputerG. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 1. Lokakarya ini akan dilakukan secara simultan di dua tempat dalam waktu bersamaan 2. Waktu pelaksanaan: 30 Mei s/d 1 Juni 2006, 3. Wilayah Indonesia Barat akan dilaksanakan di : Hotel Jayakarta Anyer, Banten 4. Wilayah Indonesia Timur akan dilaksanakan di : Hotel Summerset, Surabaya
  11. 11. H. Peserta: Wilayah Barat Wilayah Timur No Propinsi/Kabupaten/Kota ∑ Orang No Propinsi/Kabupaten/Kota ∑ Orang 1. Sumatera Barat 2 1. Nusa Tenggara Barat 2 1. Tanah Datar *) 2 1. Lombok Timur*) 2 2. Kota Payakumbuh*) 2 2. Sumbawa*) 2 3. Kota Bukittinggi 3 3. Lombok Tengah 3 4. Pesisir Selatan 3 4. Bima 3 2. Bangka Belitung 2 5. Dompu 3 1. Bangka Barat*) 2 2. Sulawesi Selatan 2 2. Bangka Utara*) 2 1. Takalar*) 2 3. Kota Pangkalpinang*) 2 2. Selayar*) 2 4. Bangka Tengah 3 3. Gowa 3 5. Bangka Induk 3 4. Wajo 3 3. Banten 2 5. Soppeng 3 1. Pandeglang*) 2 6. Jeneponto 3 2. Kota Tangerang*) 2 3. Sulawesi Tenggara 2 3. Kota Cilegon 3 1. Konawe 3 4. Serang 3 2. Konawe Selatan 3 5. Tangerang 3 4. Nusa Tenggara Timur 2 4. Gorontalo 2 1. Timor Tengah Selatan 3 1. Pohuwato*) 2 2. Rote Ndao 3 2. Bone Bolango*) 2 5. Jawa Tengah 2 3. Boalemo 3 1. Pekalongan*) 2 4. Kota Gorontalo 3 2. Grobogan*) 2 5. Kalimantan Barat 2 3. Brebes 3 1. Sambas 2 4. Pemalang 3 6. Kalimantan Tengah 2 5. Cilacap 3 1. Kotawaringin Timur 2 6. Purbalingga 3 7. Bengkulu 2 6. Pokja AMPL Pusat 3 1. Bengkulu Selatan 2 7. WASPOLA 8 8. Jambi 2 1. Muaro Jambi 2 9. Pokja AMPL Pusat 3 10. WASPOLA 7 Jumlah 79 Jumlah 78 Persyaratan Peserta : Sangat diharapkan untuk peserta kabupaten/kota dampingan lama *) mengirimkan peserta baru yang belum pernah mengikuti acara WASPOLA.
  12. 12. I. Fasilitator: 1. Wilayah Indonesia Timur : • Pokja AMPL Pusat : 3 orang • Sekretariat WASPOLA : NT, SBR, PUR, NG, AA, SYAF, JM 2. Wilayah Indonesia Barat : • Pokja AMPL Pusat : 3 orang • Sekretariat WASPOLA : NA, HP, BP, AP, DS, DHS, NYJ. Kondisi dan Akomodasi 1. Panitia menyiapkan akomodasi peserta lokakarya secara twin share (satu kamar untuk dua peserta), biaya transportasi udara dan darat dari/ke tempat lokakarya menajdi tanggungan daerah masing-masing 2. Diharapkan paling kurang 3 hari sebelum pelaksanaan lokakarya semua peserta telah memberikan konfirmasi kehadirannya untuk kepentingan pengaturan akomodasi. 3. Penambahan peserta diluar daftar yang ditentukan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.K. Sumber Pembiayaan 1. Sekretariat WASPOLA 2. Pokja AMPL Pusat, dalam hal ini untuk dukungan kehadiran anggota Pokja AMPL Pusat ke daerah 3. Pokja AMPL Propinsi/Kabupaten/Kota untuk biaya transportasi udara dan darat/lokal
  13. 13. L. Bagan Alir Lokakarya Pelaksanaan Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat Pembukaan dan arahan Pre Test Review Pemahaman Presentasi (brief) kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Pendalaman Kebijakan Berbagi pengalaman Batasan dan definisi pokok-pokok implementasi kebijakan kebijakan Road Mapping dan Rencana Kerja Daerah Exercise; identifikasi isu/permasalahan AMPL daerah Exercise; prioritas operasionalisasi 11 pokok kebijakan sesuai kebutuhan daerah Exercise; Proses perasionalisasi kebijakan di semua level Exercise; 3 elemen kunci keberhasilan implementasi kebijakan d idaerah: regulasi, kelembagaan serta perencanaan dan pengganggaran Post Test Penutupan
  14. 14. M. Jadual Lokakarya Waktu Acara/Topik FasilitatorTanggal 30 Mei 200611.00 – 12.00 Check in dan registrasi Panitia12.30 – 13.00 Istirahat, sholat dhuhur, makan siang Panitia13.00 – 15.00 Upacara Pembukaan dan Sambutan Pengarahan Lokakarya oleh Direktur Fasilitator & Pokja AMPL Permukiman dan Perumahan BAPPENAS Pengantar lokakarya : a. Pre Test b. Perkenalan c. Identifikasi harapan dan tantangan d. Alur lokakarya e. Aturan main pelaksanaan lokakarya15.00 – 15.30 Rehat kopi, shalat ashar Panitia15.30 – 17.30 Presentasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat Fasilitator & Pokja AMPL17.30 – 19.30 Istirahat, sholat, makan malam. Panitia19.30 – 21.30 Diskusi identifikasi isu/permasalahan pembangunan AMPL di daerah Fasilitator & Pokja AMPL21.30 – 06.00 Istirahat PanitiaTanggal 31 Mei 200606.00 – 08.00 Persiapan diri dan makan pagi Panitia08.00 – 08.15 Review hari pertama Fasilitator & Pokja AMPL08:15 – 10.00 Diskusi pemahaman 11 pokok kebijakan dan penyusunan skala prioritas Fasilitator & Pokja AMPL berdasarkan kebutuhan daerah10.00 – 10.15 Rehat Kopi Panitia10.15 – 12.15 Lanjutan, presentasi hasil diskusi pemahaman 11 pokok kebijakan dan Fasilitator & Pokja AMPL penyusunan skala prioritas berdasarkan kebutuhan daerah12.15 – 13.00 Istirahat, sholat, makan malam Panitia13.00 – 15.30 Diskusi proses operasionalisasi kebijakan di semua level Fasilitator & Pokja AMPL15.30 – 16.00 Istirahat, sholat dan rehat kopi Panitia16.00 – 17.30 Diskusi kaitan hasil studi desentralisasi dan strategi pelaksanaan kebijakan di Fasilitator & Pokja AMPL daerah17.30 – 19.30 Istirahat, sholat, makan malam Panitia19.30 – 21.30 Acara rekreatif : Drama 5 menit setiap propinsi mengenai isu/permasalahan Fasilitator & Pokja AMPL AMPL daerah21.30 – 06.00 Istirahat PanitiaTanggal 1 Juni 200606.00 – 08.00 Persiapan diri dan makan pagi Panitia08.00 – 08.15 Review hari kedua Fasilitator & Pokja AMPL08.15 – 09.15 Berbagi pengalaman implementasi kebijakan Fasilitator & Pokja AMPL09.15 – 10.30 Road Maping Implementasi Kebijakan di Kabupaten/Kota Tahun 2006 Fasilitator & Pokja AMPL10.30 – 10.45 Rehat Kopi Panitia10.45 – 11.30 Penajaman Rencana Kerja Kabupaten/Kota Tahun 2006 Fasilitator & Pokja AMPL11.30 – 12.30 Post Test Fasilitator & Pokja AMPL Evaluasi Penutupan.12.30 – 13.30 Istirahat, sholat dhuhur, makan siang Panitia13.30 ........... Peserta kembali ke kabupaten/kotanya masing masing Fasilitator & Pokja AMPL
  15. 15. Proses Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan NasionalPembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan BerbasisMasyarakat di DaerahSESSI 01 : PEMBUKAANTUJUAN : Pemahaman tentang arah dan tujuan lokakarya operasionalisasi kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakatMETODE : Upacara seremonialWAKTU : 30 menitALAT/BAHAN : Bahan sambutan Direktur Perumahan dan Permukiman BappenasLANGKAH PENYAJIAN :1. Introduksi dan ucapan selamat datang pada lokakarya ini dari panitia.2. Presentasi Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas3. Dialog dan tanya jawab.Moderator :Notulen :
  16. 16. SESSI 02 : PENGANTAR LOKAKARYATUJUAN : 1. Peserta mengerti kondisi peserta ttg. Pemahaman Kebijakan Nasional AMPL-BM 2. Suasana rileks dan informal. tercipta 3. Tujuan lokakarya dapat dimengerti peserta 4. Agenda lokakarya disepakati oleh semua peserta. 5. Aturan main pelaksa-naan lokakarya dise- pakatiMETODE : 1. Pretest, 2. Perkenalan, 3. Identifikasi harapan & tantangan 4. Alur lokakarya, 5. Aturan main pelaksanaan lokakaryaWAKTU : 90 menitALAT/BAHAN : 1. Kain rekat, 2. Kertas dot 3. Kertas HVS ukuran kuarto 4. Metaplan 5. Spidol 6. Selotape 7. PostcardLANGKAH PENYAJIAN :1. Intoduksi dan ucapan selamat datang pada lokakarya ini.2. Penjelasan tentang pre-test dan pelaksanaan pre-test dengan metode penempelan dot pada kain rekat yg sudah disiapkan dalam matriks : ☺ Pengetahuan tentang Pengetahuan tentang Pengetahuan tentang Pengetahuan tentang kebijakan umum keberlanjutan AMPL 11 pokok kebijakan road mapping AMPL BM implementasi kebijakan3. Perkenalan, jelaskan model perkenalan yang akan dilakukan : • Fasilitator memberikan potongan post card (puzzle) dan dibagikan secara acak kepada para peserta. (Postcard dipotong menjadi 10 potong atau lebih tergantung dari jumlah peserta).
  17. 17. • Kemudian peserta diminta untuk mencari pasangan postcard yang telah terpotong tadi menjadi gambar postcard utuh. • Setelah genap menjadi postcard utuh, peserta diminta untuk menyepakati untuk memberi nama kelompoknya. • Kemudian, masing-masing peserta dalam kelompok itu diminta untuk menggambar yang menggambarkan pengalaman individu dalam perjuangan untuk mendapatkan sebuah keberhasilan, dalam bidang AMPL • Setelah selesai dalam setiap kelompok mengungkapkan gambar yang telah dibuat kepada rekan- rekannya dalam kelompok. Sekaligus kelompok menetapkan gambar siapa yang paling menarik. • Peserta yang gambarnya paling menarik diminta untuk menyampaikan kepada kelompok yang lain. • Akhiri acara perkenalan ini dengan menyampaikan antara lain bahwa “mengenal orang lain tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat seperti sekarang ini, oleh karenanya selama lokakarya ini bapak/ibu dapat berproses mengenal lebih dekat”4. Identifikasi harapan dan kekhawatiran selama lokakarya berlangsung: • Ajak kembali peserta untuk ke melingkar di ruangan tengah lokakarya • Bagikan kertas metaplan & spidol. Minta kepada mereka untuk kembali ke kelompok tadi. • Minta setiap peserta untuk menuliskan harapan dan kekhawatiran pada kertas metaplan. • Diskuisikan dalam kelompoknya untuk memilih 2 terpenting menurut kesepakatan kelompok, dari harapan dan kekhawatiran tadi. Tempelkan di kain rekat. • Lakukan pengelompokan, lalu sepakati judul dari hasil setiap pengelompokkan tadi. Ingatkan kembali atas sisa hasil identifikasi harapan dan kekhawatiran yang belum ditempelkan. Minta kepada peserta untuk menempelkan pada kelompok yang paling relevan. Tanyakan kepada mereka apakah dengan penambahan ini sudah relevan dengan kesepakatan judul tadi.
  18. 18. • Berdasarkan kesepakatan tadi, ingatkan, mana saja harapan yang dapat dipenuhi. Bahas pula tentang kekhawatiran. Ingatkan bahwa antara harapan dan kekhawatiran yang dibahas adalah dalam kerangka implementasi kebijakan nasional AMPL. NOTE: Kait rekat yang berisi harapan & kekhawatiran tetap berada di ruang kelas sampai akhir lokakarya, dengan maksud sebagai sarana evaluasi di akhir lokakarya5. Presentasi alur lokakarya, agar semua fihak memahami apa saja yang akan dibahas selama lokakarya berlangsung.6. Berdasarkan alur tersebut, bahas tentang aturan main pelaksanaan lokakarya, sampai semua fihak menyepakati aturan main lokakarya. Aturan main yang disepakati menyangkut : jadual dan tata tertib pelaksanaan lokakarya.Fasilitator utama :Fasilitator perkenalan :Fasilitator identifikasi harapan :Fasilitator alur lokakarya :Fasilitator tata tertib :Notulen :
  19. 19. SESSI 03 : PRESENTASI KEBIJAKAN NASIONAL AMPL BERBASIS MASYARAKATTUJUAN : Peserta mengerti latar belakang, kerangka kerja, proses penyusunan kebi-jakan dan operasionali-sasi kebijakan sampai saat iniMETODE : 1. Presentasi 2. Diskusi dan tanya jawabWAKTU : 120 menitALAT/BAHAN : • Bahan tulisan ringkasan Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat • LCD & komputerLANGKAH PENYAJIAN :1. Pengantar presentasi2. Presentasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat3. Diskusi dan tanya jawab.4. RangkumanModerator :Presenter :Notulen :
  20. 20. Bahan presentasi tentang kebijakan AMPL berbasis masyarakat : KEBIJAKAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT BERBASIS MASYARAKAT Disampaikan oleh Disampaikan oleh Pokja AMPL/WASPOLA Pokja AMPL/WASPOLA LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG • Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak • Sarana AMPL yang telah dibangun kurang efektif dan efisien • Air masih dipandang hanya sebagai benda sosial Foto:PDAM Makasar • Penyehatan lingkungan belum menjadi perhatian dan prioritas • Belum adanya kebijakan dan peraturan yang terpadu dan menyeluruh mengenai pembangunan AMPL, yang ada selama ini masih bersifat parsial Foto:YSI
  21. 21. Kondisi Air Minum Kita Proportion of households with sustainable access to an improved water source, Indonesia, 2002 DKI Jakarta Bali D.I. Yogyakarta East Java Banten North Sulawesi Central Java West Java West Nusa Tenggara INDONESIA Maluku (2001) North Sumatera Southeast Sulawesi South Sulawesi Central Sulawesi East Kalimantan Riau West Sumatera Gorontalo East Nusa Tenggara Bangka Belitung Jambi Lampung South Sumatera West Kalimantan South Kalimantan Bengkulu Papua (2001) North Maluku (2001) Central Kalimantan 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % Source: SUSENAS as published in Welfare Statistics by BPS Indonesia The definition comprises clean water (piped, pumped, covered well/spring, rain and bottled water) Kondisi Penyehatan lingkungan Kita Proportion of households with sustainable access to sanitation, Indonesia, 2002 DKI Jakarta D.I. Yogyakarta Lampung Riau North Sulawesi Bali East Kalimantan North Sumatera North Maluku (2001) East Nusa Tenggara East Java Bengkulu INDONESIA South Sumatera South Sulawesi Central Java Banten Jambi Southeast Sulawesi Bangka Belitung South Kalimantan West Kalimantan West Java Central Kalimantan Central Sulawesi Papua (2001) West Sumatera Maluku (2001) Gorontalo West Nusa Tenggara 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Source: SUSENAS %The definition comprises septic tank or hole as a final excreta disposal site.
  22. 22. PembelajaranPembelajaranPembangunan AMPL di IndonesiaPembangunan AMPL di Indonesia• Masyarakat terlibat dalam seluruh proses menunjukkan bukti: – Pemb. AMPL lebih efektif dan berkeberlanjutan – Partisipasi masyarakat lebih besar dalam O&M• Semakin tepat guna sarana AMPL, semakin tinggi efektivitas penggunaan dan keberlanjutannya.• Keterlibatan perempuan, masy. kurang beruntung dalam pengambilan keputusan memiliki efektifitas yang tinggi untuk keberlanjutan pembangunan.• Kampanye perubahan PHBS menjadi salah satu kunci program penyehatan lingkunganPembelajaranPembelajaranPembangunan AMPL di IndonesiaPembangunan AMPL di Indonesia • Efektifitas, keberlanjutan dan percepatan layanan akan tercapai apabila: – Semakin banyak pilihan teknologi yang ditawarkan, semakin besar kesempatan masyarakat untuk menentukan pilihannya. – Pilihan pelayanan dan konsekuensi biaya ditentukan langsung oleh masyarakat. • Pengguna AMPL memiliki kemampuan untuk membayar layanan sejauh hal tersebut menjawab kebutuhan.
  23. 23. Beberapa Tantangan ke DepanBeberapa Tantangan ke Depan • Target MDG, pada tahun 2015 memenuhi layanan 50% dari penduduk yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi dasar • Laju pertumbuhan penduduk vs kemampuan percepatan layanan • Semakin langkanya cadangan air baku untuk pemenuhan air minum • Permasalahan penyehatan lingkungan (sanitasi) akan semakin kompleks • Belum tersedianya data capaian AMPL yang akurat sebagai acuan di semua level • Semakin terbatasnya kemampuan Pemerintah Karakteristik Karakteristik • Pembangunan AMPL yang KEBIJAKAN berorientasi keberlanjutan dan penggunaan efektif NASIONAL • Percepatan layananPEMBANGUNAN dengan memanfaatkan AMPL semua potensi dan peran aktif masyarakat BERBASIS • Kerangka strategis MASYARAKAT pembangunan AMPL yang berkelanjutan dan efektif
  24. 24. Operasionalisasi Operasionalisasi • Menjadi acuan bagi semua pihak dalam pelaksanaan KEBIJAKAN pembangunan AMPL yang NASIONAL berkelanjutanPEMBANGUNAN • Dijabarkan kedalam langkah AMPL dan strategi pembangunan oleh pemerintah daerah BERBASIS • Ditindaklanjuti ke dalam MASYARAKAT rencana dan pelaksanaan pembangunan di Daerah Struktur Kebijakan Struktur Kebijakan Kesepakatan Internasional MDG, Johanessburg Summit, Kyoto Declaration Pengalaman internasional dan nasional Tujuan Umum Tujuan 11 Pokok 16 strategi Terwujudnya Khusus Kebijakan Pelaksanaan kesejahteraan Keberlanjutan dan masyarakat melalui penggunaan efektif. pengelolaan AMPL yang Prinsip berkelanjutan. Dublin-Rio Dasar Hukum UU no 22 th 1999, UU no 25 th 1999, Propenas, PP dll. UU no 22 tahun 1999 diperbarui menjadi UU no 32 tahun 2004
  25. 25. Tujuan KebijakanTujuan Kebijakan Tujuan Umum Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan Tujuan Khusus• Keberlanjutan, meliputi keberlanjutan aspek pembiayaan, aspek teknik, aspek lingkungan hidup, aspek kelembagaan dan aspek sosial.• Penggunaan Efektif, prasarana dan sarana yang tersedia tepat tujuan, tepat sasaran, dan layak dimanfaatkan serta memenuhi standar teknis, kesehatan, dan kelembagaan, serta memperhatikan perubahan perilaku masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk mengelola prasarana dan sarana.11 Kebijakan Umum11 Kebijakan Umum Air Merupakan Benda Sosial dan Benda Ekonomi Pilihan yang Diinformasikan sebagai Dasar dalam Pendekatan Tanggap Kebutuhan. Pembangunan Berwawasan Lingkungan Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keberpihakan pada Masyarakat Miskin Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Akuntabilitas Proses Pembangunan Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Peran Aktif Masyarakat Pelayanan Optimal dan Tepat Sasaran Penerapan Prinsip Pemulihan Biaya
  26. 26. Fasilitasi Operasionalisasi Kebijakan diDaerah• Tujuan; Membantu daerah dalam mengembang- kan kerangka strategi pembangunan AMPL berkelanjutan Proses; Proses; – Kaji Ulang Pembangunan AMPL selama ini, Identifikasi isu dan permasalahan, pengembangan prioritas dan langkah kegiatan yang perlu dilakukan. – Penyusunan Rencana Kerja Daerah Sektor AMPL• Propinsi sebagai pemegang peran kunci dalam fasilitasi operasionalisasi kebijakan di daerahManfaat Bagi DaerahManfaat Bagi DaerahKabupaten – Memiliki gambaran permasalahan dan potensi layanan AMPL – Memiliki arahan yang jelas dalam pengembangan rencana kerja – Memiliki rencana kerja dalam rangka layanan AMPL yang berkelanjutan – Sinergi pelaksanaan pembangunan AMPL yang berkelanjutanPropinsi – Memiliki gambaran permasalahan dan potensi layanan AMPL – Memiliki arahan yang jelas sesuai dengan TUPOKSINYA dalam pengkoordinasian pembangunan AMPL di daerah – Memiliki kerangka monitoring capaian layanan AMPL di daerah – Sinergi pelaksanaan pembangunan AMPL yang berkelanjutan
  27. 27. Road Mapping Operasionalisasi KebijakanTOT operasionalisasi Petatihan Pert. Koordinasi Lokakarya kebijakan dan Metodologi Pokja Pusat, Nasional Konsolidasi penyusunan renstra Perencanaan Propinsi Hasil Pelaksanaan Partisipatif Dan Kabupaten Kebijakan Lokakarya Sinergi Lokakarya Lokakarya Konso- Pembangunan Konsolidasi lidasi Rencana Kerja AMPL Daerah Data AMPL Kabupaten Strategi Daerah Pertemuan Pembangunan Koordinasi AMPL- 2015 Visi Faktor Isu dan Penyiapan data internal Rencana & dan program AMPL daerah strategis Kerja Misi eksternal Kajian lapangan Dialog KebijakanDukungan Yang Diharapkan dari Daerah• Menempatkan AMPL sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam AKU• Dukungan peningkatan alokasi dana sektor AMPL• Keterlibatan aktif legislatif dalam kegiatan penyusunan renstra AMPL• Optimalisasi fungsi dan peran Pokja dan institusi yang menangani AMPL
  28. 28. SESSI 04 : PENDALAMAN IDENTIFIKASI MASALAH PEMBANGUNAN AMPL DI DAERAHTUJUAN : 1. Peserta mampu melakukan identifikasi isu dan masalah lokal pembangunan AMPL 2. Peserta mampu mengkaitkan antara isu dan masalah pembangunan AMPL daerah dengan keberlanjutan AMPLMETODE : 1. Diskusi kelompok 2. Presentasi 3. Diskusi dan tanya jawabWAKTU : 240 menitALAT/BAHAN : 1. Kain rekat 2. Metaplan 3. Spidol 4. SelotifLANGKAH PENYAJIAN :Bagian pertama :1. Pengantar dan tujuan diskusi kelompok, tentang identifikasi masalah pembangunan AMPL di daerah2. Lakukan urun rembug untuk membahas : a. issue b. masalah – yang terkait dengan pembangunan AMPL daerah3. Lakukan pembagian kelompok atas dasar propinsi untuk melakukan identifikasi isu dan masalah pembangunan AMPL di propinsi dan kabupaten/kota4. Diskusi kelompok untuk membahas isu dan masalah AMPL daerah : Masalah sekarang Kondisi yang Gap Alternatif diharapkan yang rencana tindak terjadi masih yang mungkin dimasa terjadi dilakukan mendatang daerah Masalah yang akan datang
  29. 29. Tempelkan di kain rekat masing masing propinsi. Rekam dengan kamera digital untuk dokumentasi.5. Lakukan presentasi secara round robin, berikan kesempatan tanya jawab untuk pengkayaan wawasan.6. Lakukan rangkuman : bahwa hasil kesimpulan Alternatif Rencana Tindak yang mungkin dilakukan daerah; dapat menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Daerah.Bagian kedua :1. Ingatkan peserta dengan hasil diskusi isu dan permasalahan AMPL daerah kemarin.2. Minta kepada setiap kelompok untuk memilih 5 isu atau masalah utama daerahnya, bawa ke kain rekat utama, lalu tempelkan.3. Ajak peserta untuk mengelompokkan isu dan masalah AMPL daerah. Lalu, ajak diskusi peserta untuk membuat judul kelompok masalah tersebut.4. Berdasarkan pengelompokkan tersebut, minta setiap daerah untuk mengambil kertas meta-plannya yang paling relevan dengan hasil pengelompokkan tersebut, dan tempelkan pada kelompok yang paling relevan.5. Ajak peserta untuk membuat garis garis yang menghubungkan hubungan antar kelompok masalah tersebut.6. Jelaskan bahwa dengan pengelompokkan tersebut, serta dengan adanya garis garis yang saling menghubungkan dan mempengaruhi tadi, adalah aspek aspek yang harus diperhitungkan dalam rangka menuju keberlanjutan AMPL
  30. 30. SESSI 05 : DISKUSI PENDALAMAN 11 POKOK KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN SKALA PRIORITAS BERDASARKAN KEBUTUHAN DAERAHTUJUAN : 1. Peserta dapat merumuskan batasan dan definisi pokok-pokok kebijakan 2. Peserta dapat menyusun urutan prioritas implementasi sesuai kebutuhan daerah 3. Peserta dapat berbagi informasi mengenai batasan dan definisi pokok-pokok kebijakan; serta urutan prioritas implementasi sesuai kebutuhan daerah 4. Peserta dapat memahami permasalahan AMPL yang dihadapi dan dikaitkan dengan aspek keberlanjutan AMPLMETODE : 1. Diskusi kelompok 2. Presentasi 3. Diskusi dan tanya jawabWAKTU : 240 menitALAT/BAHAN : 1. Buku Kebijakan 2. Kain rekat 3. Metaplan 4. Spidol 5. SelotifLANGKAH PENYAJIAN :Bagian pertama :1. Introduksi tentang pentingnya refleksi diri setiap daerah dalam kesiapan kita memahami Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat sebagai persiapan untuk melakukan diseminasi secara meluas.2. Bagikan peserta kedalam kelompok secara campuran antar daerah sebanyak 5 kelompok.3. Minta kepada setiap kelompok untuk membahas : Pokok2 Upaya yang akan Definisi kerja Tantangan kebijakan dilakukan 1. Air ....... 2. Pilihan ……. dst 11. Penerapan
  31. 31. Catatan :1. Lihat kondisi peserta, serta alokasi waktu yang tersedia, apabila sulit setiap kelompok untuk membahas semua dari 11 pokok kebijakan, maka setiap kelompok cukup membahas 2 atau 3 pokok kebijakan saja.2. Buat pembagian 11 pokok kebijakan dengan cara yang paling terlihat kaitan antara kebijakan yang satu dan yang lainnya3. Apabila alternatif ini yang dipilih, maka ketika presentasi, kelompok lainnya harus betul betul menyimak dan menyempurnakan hasil diskusi tersebut. Untuk itu, diperlukan kejelian fasilitator pemandu dalam memandu presentasi.Bagian kedua :1. Fasilitator pleno menjelaskan tentang tata cara diskusi secara round robin, ajak peserta untuk berdiskusi secara berkeliling, dengan route : • Semua peserta menuju Kelompok 1 • Semua peserta menuju Kelompok 2 • Semua peserta menuju Kelompok 3 • Semua peserta menuju Kelompok 4 • Semua peserta menuju Kelompok 5 • Fasilitator dan notulen tetap berada di kelompok awal, dan memandu diskusi untuk pengkayaan wawasan dan atau menambahkan hal hal yang dianggap perlu.2. Fasilitator pleno menjelaskan tentang tata cara diskusi secara berkeliling : Pada setiap kelompok disediakan waktu antara 20-25 menit untuk presentasi dan tanya jawab untuk penyempurnaan dari hasil diskusi kelompok sebelumnya Masukan yang berasal dari kelompok lainnya dituliskan dan ditambahkan dengan menggunakan kertas metaplan dan atau flipchart yang baru. Dan akan menjadi bahan bagi notulen untuk melengkapi tulisan hasil kelompoknya.3. Fasilitator pleno bersama fasilitator dan notulen kelompok kecil menyampaikan catatan penting yang diperoleh dari diskusi berkeliling tersebut.
  32. 32. SESSI 06 : ANALISIS STAKEHOLDERTUJUAN : 1. Peserta memahami tentang peran stakeholder dalam implementasi kebijakan 2. Peserta memahami tentang peran stakeholder dalam tahapan pembangunan AMPLMETODE : 1. Ceramah singkat 2. Diskusi kelompok 3. Presentasi dan Tanya jawabWAKTU : 120 menitALAT/BAHAN : • Kain rekat • Metaplan • Spidol • SelotifLANGKAH PENYAJIAN :1. Introduksi tentang pentingnya pemahaman peserta tentang peran stakeholder dalam implementasi kebijakan dan tahapan pembangunan AMPL berbasis masyarakat2. Bagikan peserta kedalam kelompok secara campuran antar daerah sebanyak 4 kelompok yang berbeda3. Jelaskan tugas pertama yang akan dilakukan dikelompok : membuat analisis stakeholder peran stakeholder dalam implementasi kebijakan
  33. 33. Peran stakeholder dalam : Level Regulasi Perencanaan dan Penganggaran Kelembagaan Pusat : DPR Bappenas Dept PU Dept Kesehatan Depdagri Depdiknas Dept Keuangan Kementrian LH Propinsi : Pimpinan Daerah DPRD Bappeda Dinas PU Dinas Kesehatan BPMD Bapedalda Dinas Pendidikan Kabupaten : Pimpinan Daerah DPRD Bappeda Dinas PU Dinas Kesehatan BPMD Bapedalda Dinas Pendidikan Masyarakat Catatan : instansi terkait dapat ditambahkan sesuai dengan kesepakatan kelompok4. Setelah 20 menit, hentikan kegiatan, lakukan diskusi secara round robin. Tidak ada presentasi, kelompok lain hanya diminta untuk menyempurnakan dengan menambahkan dengan tulisan dalam metaplan dengan warna yang berebeda.5. Buat rangkuman singkat, bahwa kita telah dapat memetakan peran masing masing stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan.6. Hentikan kegiatan, ajak peserta untuk bergerak kekain rekat untuk melakukan : menentukan peran stakeholder dalam tahapan pembangunan AMPL, dengan cara menempelkan kertas dot pada matriks berikut ini :
  34. 34. Peran stakeholder dalam : Operasi dan Level Persiapan sosial Perencanaan Pelaksanaan Pemeliharaan Pusat : DPR Bappenas Dept PU Dept Kesehatan Depdagri Dept Keuangan Propinsi : Pimpinan Daerah DPRD Bappeda Dinas PU Dinas Kesehatan BPMD Bapedalda Dinas Pendidikan Kabupaten : Pimpinan Daerah DPRD Bappeda Dinas PU Dinas Kesehatan BPMD Bapedalda Dinas Pendidika Masyarakat7. Tutup sessi ini dengan mengatakan bahwa dengan memetakan peran stakeholder dalam implementasi kebijakan dan tahapan pembangunan diharapkan memudahkan peserta dalam menyusun agenda kegiatan di daerahnya masing masing.
  35. 35. SESSI 07 : ACARA REKREATIF : DRAMA 5 MENITTUJUAN : Peserta mampu menggambarkan isu terkini tentang kondisi AMPL daerahnya dalam bentuk acara rekreatifMETODE : DramaWAKTU : 120 menitALAT/BAHAN : • Panggung acara • Bahan bahan sesuai dengan kebutuhan daerahLANGKAH PENYAJIAN :1. Peserta per propinsi diminta untuk menyiapkan drama/pantomim yang akan dibawakan selama 5 menit yang menggambarkan isu AMPL terkini didaerahnya masing masing.2. Drama dipertunjukkan selama 5 menit setiap propinsi3. Pemberian hadiah untuk propinsi paling kreatifCatatan :1. Sebagai persiapan jelaskan sejak Alur Pelaksanaan Lokakarya, serta pada saat pembahasan Isu dan Masalah Pembangunan AMPL Daerah, sehingga pada saat drama 5 menit ini betul betul akan mengekspresikan daerahnya masing masing.2. Acara dapat dilanjutkan dengan kegiatan hiburan lainnya.
  36. 36. SESSI 08 : Berbagi pengalaman implementasi kebijakanTUJUAN : Peserta mendapatkan pengkayaan wawasan dari pengalaman implementasi kebijakan yang telah dilakukan selama iniMETODE : Ceramah singkat dan Tanya jawabWAKTU : 120 menitALAT/BAHAN : • Bahan tulisan ringkasan pengalaman implementasi kebijakan • LCD dan komputerLANGKAH PENYAJIAN :1. Introduksi tentang tata cara berbagi implementasi Kebijakan Nasional AMPL : baik dari Wilayah Barat maupun Wilayah Timur, disertai dengan catatan : daerah lama lainnya menambahkan dan menyempurnakan.2. Minta kepada anggota kelompok kerja AMPL lama untuk menjelaskan tentang apa yang telah dihasilkan selama implementasi kebijakan didaerahnya, seraya minta kepada daerah lama lainnya untuk menyempurnakan atau malah dengan menambahkan sesuatu yang baru sama sekali4. Fasilitator memberikan kesempatan untuk tanya jawab.5. Buat rangkuman tentang beberapa kunci keberhasilan implementasi kebijakan selama ini, kaitkan dengan pembahasan hari kedua kemarin.
  37. 37. SESSI 09 : ROAD MAPPING IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI DAERAH TUJUAN : Gambaran langkah-langkah implementasi didaerah propinsi dan kabupaten METODE : 1. Ceramah singkat dan tanya jawab 2. Diskusi kelompok WAKTU : 30 menit ALAT/BAHAN : 1. Format road mapping, 2. Kain rekat 3. Metaplan 4. Spidol 5. Selotif LANGKAH PENYAJIAN : 1. Penjelasan tentang maksud dan tujuan perlunya Road Mapping Implementasi Kebijakan bagi propinsi dan kabupaten, 2. Jelaskan Road Mapping Implementasi Kebijakan. Berikan kesempatan untuk tanya jawab GAMBARAN CAKUPAN AMPL DAERAH Lokasi # Desa # Penduduk # Pend terlayani AM # Pend terlayani sanitasi # proyek AM PL 5 th terakhirKecamatan 1 GAMBARAN PROGRAM INVESTASI AMPL DAERAHKecamatan 2 Lokasi 2006 2007 2008 dst # KecamatanKecamatan 3 # DesaKecamatan 4 # PendudukKecamatan 5 # Sistem AMdst # Sistem sanitasi # Perkiraan Biaya ESTIMASI KEBUTUHAN PELAYANAN AMPL SD TAHUN 2015 Lokasi air minum estimasi biaya sanitasi estimasi biaya Total Biaya AM PL baru GAMBARAN KEMAMPUAN PEMBIAYAAN DAERAH DALAM INVESTASI AMPL Sumber 2006 2007 2008 dstKecamatan 1 MasyarakatKecamatan 2 APBDKecamatan 3 DAKKecamatan 4 Sumber lainKecamatan 5 Gapdst TOTAL
  38. 38. 3. Peserta dibagi dalam kelompok kerja masing-masing propinsi dengan kabupaten/kota-nya masing masing4. Minta semua kabupaten/kota dalam wilayah propinsinya membahas tahapan dan pelaksanaan kebijakan di daerahnya, kemudian masing-masing kabupaten/kota dan propinsi membahas konsekuensi dari pelaksanaan roadmapping tersebut.
  39. 39. SESSI 10 : PENAJAMAN RENCANA KEGIATAN DAERAHTUJUAN : Setiap daerah menyusun Rencana Operasional Daerah seperti misalnya : rencana road show daerah, lokakarya.daerah, dan kegiatan diseminasi kebijakan di daerah lainnyaMETODE : PenugasanWAKTU : 30 menitALAT/BAHAN : 1. Format Format Rencana Kerja 2. Kain rekat 3. Metaplan 4. Selotif 5. Hasil Lokakarya Nasional Konsolidasi Rencana KerjaLANGKAH PENYAJIAN :1. Session ini sangat berkaitan erat dengan session sebelumnya (roadmapping) sebagai penjabaran dari road mapping kedalam rentang waktu2. Sedikit penjelasan tentang penjabaran road mapping pada rentang waktu3. Kelompok kerja dalam wilayah propinsi menajamkan kembali Penajaman Rencana Kegiatan Daerah 2006.4. Setelah selesai kerja kelompok, secara round robin hasil kerja di presentasikan.
  40. 40. SESSI 11 : POST TEST EVALUASI AKHIRTUJUAN : Peserta mengerti pencapaian lokakarya saat ituMETODE : PenugasanWAKTU : 30 menitALAT/BAHAN : • Format Post Test • Format Evaluasi Akhir • Kain rekat • Metaplan • Selotif Hasil loknas SurabayaLANGKAH PENYAJIAN : Bagian pertama Pengisian kembali kain rekat post test, dengan metode penempelan dot pada kain rekat yg sudah disiapkan dalam matriks :☺ Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan tentang tentang tentang 11 pokok tentang road kebijakan umum keberlanjutan kebijakan mapping AMPL BM AMPL implementasi kebijakanBagian keduaEvaluasi akhir dengan menggunakan format evaluasi akhir, dimana setelah diisidikembalikan ke fasilitator.Note: Perlu penekanan bahwa yang paling penting hasil lokakarya inibukan ditentukan hanya didalam kelas ini tetapi bagaimana penerapannyadi daerah masing-masing
  41. 41. LEMBAR EVALUASI AKHIR KEGIATAN LOKAKARYA OPERASIONALISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN AMPL BERBASIS MASYARAKATAsal Wilayah: ___________________________________________________________Ketentuan : berikan tanda √ pada kolom angka atau score yang sesuai dari angka 1 sangatkurang sampai 5 sangat baik pada setiap item pernyataan. ITEM EVALUASI SCORE NO 1 2 3 4 5 1. Seberapa jauh lokakarya ini memenuhi harapan anda (harapan umum) 2. Seberapa jauh lokakarya ini memberikan kejelasan dan wawasan – wawasan tentang Operasionalisasi Kebijakan Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dan kaitannya dengan konsep kesinambungan program AMPL 3. Seberapa jauh anda mendapatkan informasi atau pemahaman serta ketrampilan yang bermanfaat bagi pekerjaan anda yang berkaitan dengan Kelompok Kerja AMPL dan penggunaan Operasionalisasi Kebijakan Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat untuk kesinambungan program AMPL 4. Seberapa jauh metode atau teknik penyajian dalam lokakarya ini membantu anda dalam memahami materi yang disampaikan 5. Seberapa keaktifan peran serta peserta dalam lokakarya ini 6. Bagaimana kemampuan fasilitator dalam membangun dinamika pembahasan 7. Seberapa jauh materi yang disajikan dalam lokakarya ini sesuai dan memenuhi harapan anda 8. Seberapa jauh pengaturan tempat lokakarya membantu anda dalam memperlancar proses dan hasil belajar anda 9. Apakah waktu yang dialokasikan pada lokakarya ini mencukupi 10. Apakah sarana belajar (bahan, peralatan belajar) yang disediakan cukup memadai untuk membantu anda dalam proses belajar 11. Apakah fasilitas pendukung lainnya seperti akomodasi, konsumsi dan sebagainya untuk lokakarya ini memadaiCatatan : 1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = cukup, 4 = baik dan 5 = sangat baik
  42. 42. KOMENTAR-KOMENTAR ANDA YANG SANGAT BERHARGA :HAL-HAL POSITIF/KEKUATAN DALAM KEGIATAN LOKAKARYA INIKELEMAHAN /ATAU HAL NEGATIF DALAM KEGIATAN LOKAKARYA INISARAN-SARAN UNTUK PERBAIKAN KEDEPAN
  43. 43. PROSES TABULASIa. Pindahkan isi format evaluasi ke dalam format rekap hasil evaluasi kolom 4, 6, 8, 10, 12b. Isi kolom 5, 7, 9, 11, 13 dengan mengalikan nilai score dengan nilai pada kolom 4, 6, 8, 10, 12c. Isi kolom 14 dengan cara menjumlahkan isi pada kolom 5, 7, 9, 11 dan 13d. Isi kolom 15 dengan cara membagi isi kolom 14 dengan jumlah peserta/suara pada kolom 3e. Isi kolom 16 dengan cara berikut : Kolom (15)/5 x 100 %f. Komentar dan saran ditulis pada kertas tersendiri.
  44. 44. SESSI 12 : PENUTUPANTUJUAN : Peserta mendapatkan arahan tentang apa yang harus dilakukan pasca lokakaryaMETODE : Upacara seremonialWAKTU : 30 menitALAT/BAHAN : Sambutan penutupan lokakaryaLANGKAH PENYAJIAN : 1. Fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan penutupan lokakarya 2. Sambutan arahan dari Pokja AMPL.
  45. 45. Final DraftAlur Proses Kegiatan Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat, 30 Mei – 1 Juni 2006 Waktu Agenda Keluaran Proses Fasilitator BahanHari Pertama, 30 Mei 200610.00 – 12.00 Check in12.00 – 13.00 Makan siang13.00 – 15.00 Pembukaan & Pemahaman tentang Introduksi dan ucapan selamat datang pada lokakarya ini dari panitia. Direktur Bahan Pengarahan arah lokakarya Pengarahan Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas atau yang mewakili Perumahan Pengarahan operasionali-sasi Dialog dan tanya jawab. dan ter- sedia dlm kebijakan nasional Moderator : SBR (Wil.Timur); HP (Wil.Barat) Permukiman format power AMPL berbasis Notulen : PUR (Wil.Timur); AP (Wil.Barat) Bappenas point Pengantar masyarakat atau yg lokakarya: 1. Peserta mengerti 1. Penjelasan tentang pre-test dan pelaksanaan pre-test dengan metode penempelan dot mewakili - Pretest, kondisi peserta pada kain rekat yg sudah disiapkan dalam matriks : - Perkenalan, ttg. pemahaman . Pokja AMPL - Identifikasi hara- pan & Kebijakan Nasional AMPL-BM ☺ WASPOLA • Kain rekat, • Kertas dot tantangan 2. Suasana rileks dan • Kertas HVS - Alur informal. tercipta ukuran lokakarya, 3. Tujuan lokakarya kuarto - Aturan main dapat dimengerti • Metaplan pe- laksanaan peserta Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan • Spidol lokakarya 4. Agenda lokakarya tentang tentang tentang 11 tentang road • Selotape disepakati oleh kebijakan keberlanjutan pokok mapping • Postcard semua peserta. 5. Aturan main umum AMPL AMPL kebijakan implementasi pelaksa-naan BM kebijakan lokakarya dise- pakati 2. Perkenalan, jelaskan model perkenalan yang akan dilakukan : • Fasilitator memberikan potongan post card (puzzle) dan dibagikan secara acak kepada para peserta. (Postcard dipotong menjadi 10 potong atau lebih tergantung dari jumlah peserta). • Kemudian peserta diminta untuk mencari pasangan postcard yang telah terpotong tadi menjadi gambar postcard utuh. • Setelah genap menjadi postcard utuh, peserta diminta untuk menyepakati untuk memberi nama kelompoknya. • Kemudian, masing-masing peserta dalam kelompok itu diminta untuk menggambar yang menggambarkan pengalaman individu dalam perjuangan untuk mendapatkan sebuah keberhasilan, dalam bidang AMPL • Setelah selesai dalam setiap kelompok mengungkapkan gambar yang telah dibuat kepada rekan-rekannya dalam kelompok. Sekaligus kelompok menetapkan gambar siapa yang paling menarik. • Peserta yang gambarnya paling menarik diminta untuk menyampaikan kepada kelompok yang lain.
  46. 46. Waktu Agenda Keluaran Proses Fasilitator Bahan • Akhiri acara perkenalan ini dengan menyampaikan antara lain bahwa “mengenal orang lain tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat seperti sekarang ini, oleh karenanya selama lokakarya ini bapak/ibu dapat berproses mengenal lebih dekat” 3. Identifikasi harapan dan kekhawatiran selama lokakarya berlangsung: • Ajak kembali peserta untuk ke melingkar di ruangan tengah lokakarya • Bagikan kertas metaplan & spidol. Minta kepada mereka untuk kembali ke kelompok tadi. • Minta setiap peserta untuk menuliskan harapan dan kekhawatiran pada kertas metaplan. • Diskuisikan dalam kelompoknya untuk memilih 2 terpenting menurut kesepakatan kelompok, dari harapan dan kekhawatiran tadi. Tempelkan di kain rekat. • Lakukan pengelompokan, lalu sepakati judul dari hasil setiap pengelompokkan tadi. Ingatkan kembali atas sisa hasil identifikasi harapan dan kekhawatiran yang belum ditempelkan. Minta kepada peserta untuk menempelkan pada kelompok yang paling relevan. Tanyakan kepada mereka apakah dengan penambahan ini sudah relevan dengan kesepakatan judul tadi. • Berdasarkan kesepakatan tadi, ingatkan, mana saja harapan yang dapat dipenuhi. Bahas pula tentang kekhawatiran. Ingatkan bahwa antara harapan dan kekhawatiran yang dibahas adalah dalam kerangka implementasi kebijakan nasional AMPL. NOTE: Kait rekat yang berisi harapan & kekhawatiran tetap berada di ruang kelas sampai akhir lokakarya, dengan maksud sebagai sarana evaluasi di akhir lokakarya 4. Presentasi alur lokakarya, agar semua fihak memahami apa saja yang akan dibahas selama lokakarya berlangsung. 5. Berdasarkan alur tersebut, bahas tentang aturan main pelaksanaan lokakarya, sampai semua fihak menyepakati aturan main lokakarya. Aturan main yang disepakati menyangkut : jadual dan tata tertib pelaksanaan lokakarya. Fasilitator utama : NT (wilayah timur); NA (wilayah barat) Fasilitator perkenalan : PUR (wilayah timur); BP (wilayah barat) Fasilitator identifikasi harapan : NG (wilayah timur); AP (wilayah barat) Fasilitator alur lokakarya : SBR (wilayah timur); DS (wilayah barat) Fasilitator tata tertib : SYAF (wilayah timur); HP (wilayah barat) Notulen : AA (wilayah timur); DHS (wilayah barat15.00 – 15.30 Rehat kopi15.30 – 17.30 Presentasi Peserta mengerti latar 1. Pengantar presentasi Pokja AMPL • Kain rekat Kebijakan belakang, kerangka 2. Presentasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat WASPOLA • Metaplan Nasional AMPL kerja, proses 3. Diskusi dan tanya jawab. • Spidol Berbasis penyusunan kebi- 4. Rangkuman • Selotif Masyarakat jakan dan Moderator : NT (wilayah timur); DHS (wilayah barat) • LCD& operasionali-sasi Presenter : Wakil Pokja AMPL Pusat (wilayah timur); Wakil Pokja AMPL Pusat (wilayah barat) komputer kebijakan sampai saat Notulen : AA (wilayah timur); AP (wilayah barat) ini
  47. 47. Waktu Agenda Keluaran Proses Fasilitator Bahan17.30 – 19.30 Istirahat, makan malam19.30 – 21.00 Pendalaman Isu dan masalah lokal 1. Pengantar dan tujuan diskusi kelompok, tentang identifikasi masalah pembangunan Pokja AMPL • Kain rekat identifikasi pembangunan AMPL AMPL di daerah WASPOLA • Metaplan masalah teridentifikasi 2. Lakukan urun rembug untuk membahas : • Spidol pembangunan a. issue • Selotif AMPL di daerah b. masalah – yang terkait dengan pembangunan AMPL daerah 3. Lakukan pembagian kelompok atas dasar propinsi untuk melakukan identifikasi isu dan masalah pembangunan AMPL di propinsi dan kabupaten/kota 4. Diskusi kelompok untuk membahas isu dan masalah AMPL daerah : Masalah sekarang Kondisi Gap Alternatif yang yang rencana tindak diharapkan terjadi masih yang mungkin terjadi dilakukan dimasa Masalah daerah mendatang yang akan datang Tempelkan di kain rekat masing masing propinsi. Rekam dengan kamera digital untuk dokumentasi. 5. Lakukan presentasi secara round robin, berikan kesempatan tanya jawab untuk pengkayaan wawasan. 6. Lakukan rangkuman : bahwa hasil kesimpulan Alternatif Rencana Tindak yang mungkin dilakukan daerah; dapat menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Daerah. Fasilitator Pleno: SBR (wilayah timur); NA (wilayah barat) Fasilitator kelompok: No. Barat Timur Propinsi Fasilitator Propinsi Fasilitator 1. Sumatera Barat DHS Jawa Tengah PUR 2. Bangka Belitung DS Nusa Tenggara Barat NT 3. Banten AP Nusa Tenggara Timur AA 4. Gorontalo BP Sulawesi Selatan NG 5. Propinsi CWSHP HP Sulawesi Tenggara SYAF21.00 – 06.00 IstirahatHari Kedua, 31 Mei 200606.00 – Persiapan diri, makan pagi08.0008.00 – Review pokok Pemahaman tentang Review : • Kain rekat
  48. 48. Waktu Agenda Keluaran Proses Fasilitator Bahan08..15 pokok hasil pokok pokok hasil 1. Introduksi tentang review pokok pokok hasil lokakarya hari pertama • Metaplan hari ke 1 lokakarya hari 1 2. Minta kepada salah satu peserta untuk menyampaikan review tentang pokok pokok • Spidol hasil lokakarya hari 1 • Selotif 3. Minta peserta lainnya untuk menambahkan Fasilitator : PUR (wilayah timur); DS (wilayah barat) Notulen : AA (wilayah timur); BP (wilayah barat)08.15 – Lanjutan Kaitan antara isu dan 1. Ingatkan peserta dengan hasil diskusi isu dan permasalahan AMPL daerah kemarin. Pokja AMPL • Kain rekat10.00 pendalaman masalah 2. Minta kepada setiap kelompok untuk memilih 5 isu atau masalah utama daerahnya, WASPOLA • Metaplan identifikasi pembangunan AMPL bawa ke kain rekat utama, lalu tempelkan. • Spidol masalah daerah dengan 3. Ajak peserta untuk mengelompokkan isu dan masalah AMPL daerah. Lalu, ajak diskusi • Selotif pembangunan keberlanjutan AMPL peserta untuk membuat judul kelompok masalah tersebut. AMPL di daerah 4. Berdasarkan pengelompokkan tersebut, minta setiap daerah untuk mengambil kertas menuju meta-plannya yang paling relevan dengan hasil pengelompokkan tersebut, dan keberlanjutan tempelkan pada kelompok yang paling relevan. AMPL 5. Ajak peserta untuk membuat garis garis yang menghubungkan hubungan antar kelompok masalah tersebut. 6. Jelaskan bahwa dengan pengelompokkan tersebut, serta dengan adanya garis garis yang saling menghubungkan dan mempengaruhi tadi, adalah aspek aspek yang harus diperhitungkan dalam rangka menuju keberlanjutan AMPL10.00 – Rehat kopi10.1510.15 – Diskusi a. Batasan dan 1. Introduksi tentang pentingnya refleksi diri setiap daerah dalam kesiapan kita Pokja AMPL • Buku12.15 pendalaman 11 definisi pokok- memahami Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat sebagai persiapan untuk WASPOLA Kebijakan pokok kebijakan pokok kebijakan melakukan diseminasi secara meluas. • Kain rekat dan penyusunan b. Urutan prioritas 2. Bagikan peserta kedalam kelompok secara campuran antar daerah sebanyak 5 • Metaplan skala prioritas implementasi kelompok. • Spidol berdasarkan sesuai kebutuhan 3. Minta kepada setiap kelompok untuk membahas : • Selotif kebutuhan daerah daerah Pokok2 kebijakan Definisi kerja Tantangan Upaya yang akan dilakukan 1. Air ....... 2. Pilihan ……. dst 11. Penerapan Catatan : 1. Lihat kondisi peserta, serta alokasi waktu yang tersedia, apabila sulit setiap kelompok untuk membahas semua dari 11 pokok kebijakan, maka setiap kelompok cukup membahas 2 atau 3 pokok kebijakan saja. 2. Buat pembagian 11 pokok kebijakan dengan cara yang paling terlihat kaitan antara kebijakan yang satu dan yang lainnya 3. Apabila alternatif ini yang dipilih, maka ketika presentasi, kelompok lainnya harus betul betul menyimak dan menyempurnakan hasil diskusi tersebut. Untuk itu, diperlukan kejelian fasilitator pemandu dalam memandu presentasi. Fasilitator Pleno: SBR (wilayah timur); HP (wilayah barat) Fasilitator kelompok:
  49. 49. Waktu Agenda Keluaran Proses Fasilitator Bahan No. Barat Timur Kelompok Fasilitator Kelompok Fasilitator 1. Kelompok 1 DHS Kelompok 1 PUR 2. Kelompok 2 DS Kelompok 2 NT 3. Kkelompok 3 AP Kkelompok 3 AA 4. Kelompok 4 BP Kelompok 4 NG 5. Kelompok 5 NA Kelompok 5 SYAF12.15 – Istirahat, makan siang13.3013.30 – Lanjutan diskusi c. Berbagi informasi 1. Fasilitator pleno menjelaskan tentang tata cara diskusi secara round robin, ajak peserta Pokja AMPL • Buku15.30 kelompok batasan dan untuk berdiskusi secara berkeliling, dengan route : WASPOLA Kebijakan pendalaman 11 definisi pokok- • Semua peserta menuju Kelompok 1 • Kain rekat pokok kebijakan pokok kebijakan; • Semua peserta menuju Kelompok 2 • Metaplan dan penyusunan serta urutan • Semua peserta menuju Kelompok 3 • Spidol skala prioritas prioritas • Semua peserta menuju Kelompok 4 • Selotif berdasarkan implementasi • Semua peserta menuju Kelompok 5 kebutuhan sesuai kebutuhan • Fasilitator dan notulen tetap berada di kelompok awal, dan memandu diskusi untuk daerah daerah pengkayaan wawasan dan atau menambahkan hal hal yang dianggap perlu. d. Pemahaman 2. Fasilitator pleno menjelaskan tentang tata cara diskusi secara berkeliling : tentang Pada setiap kelompok disediakan waktu antara 20-25 menit untuk presentasi dan permasalahan dan tanya jawab untuk penyempurnaan dari hasil diskusi kelompok sebelumnya aspek Masukan yang berasal dari kelompok lainnya dituliskan dan ditambahkan dengan keberlanjutan menggunakan kertas metaplan dan atau flipchart yang baru. Dan akan menjadi AMPL bahan bagi notulen untuk melengkapi tulisan hasil kelompoknya. 3. Fasilitator pleno bersama fasilitator dan notulen kelompok kecil menyampaikan catatan penting yang diperoleh dari diskusi berkeliling tersebut. Fasilitator pleno : SBR (wilayah timur) : HP (wilayah barat) Notulen : masing masing fasilitator diatas15.00 – Rehat kopi15.3015.30 – Analisis e. Pemahaman 1. Introduksi tentang pentingnya pemahaman peserta tentang peran stakeholder dalam •17..30 stakeholder peserta tentang implementasi kebijakan dan tahapan pembangunan AMPL berbasis masyarakat peran stakeholder 2. Bagikan peserta kedalam kelompok secara campuran antar daerah sebanyak 4 dalam kelompok yang berbeda implementasi 3. Jelaskan tugas pertama yang akan dilakukan dikelompok : membuat analisis kebijakan stakeholder peran stakeholder dalam implementasi kebijakan f. Pemahaman peserta tentang peran stakeholder dalam tahapan pembangunan AMPL
  50. 50. Waktu Agenda Keluaran Proses Fasilitator Bahan Peran stakeholder dalam : Level Regulasi Perencanaan dan Kelembagaan Penganggaran Pusat : DPR Bappenas Dept PU Dept Kesehatan Depdagri Depdiknas Dept Keuangan Kementrian LH Propinsi : Pimpinan Daerah DPRD Bappeda Dinas PU Dinas Kesehatan BPMD Bapedalda Dinas Pendidikan Kabupaten : Pimpinan Daerah DPRD Bappeda Dinas PU Dinas Kesehatan BPMD Bapedalda Dinas Pendidika Masyarakat Catatan : instansi terkait dapat ditambahkan sesuai dengan kesepakatan kelompok 4. Setelah 20 menit, hentikan kegiatan, lakukan diskusi secara round robin. Tidak ada presentasi, kelompok lain hanya diminta untuk menyempurnakan dengan menambahkan dengan tulisan dalam metaplan dengan warna yang berebeda. 5. Buat rangkuman singkat, bahwa kita telah dapat memetakan peran masing masing stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan. 6. Hentikan kegiatan, ajak peserta untuk bergerak kekain rekat untuk melakukan : menentukan peran stakeholder dalam tahapan pembangunan AMPL, dengan cara menempelkan kertas dot pada matriks berikut ini :

×