1. UJI KOMPETENSI
FR.IA.04. PENJELASAN SINGKAT PROYEK TERKAIT /
KEGIATAN TERSTRUKTUR LAINNYA
FOTO ASESI
Skema Sertifikasi : Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik
Sumber Daya Air
Jenjang : 7 (Tujuh)
Nama Asesi : Reza Aditya
NIK Asesi : 3175011712960002
Tgl. Asesmen : 27 Februari 2023
TUK : P3SM Pusat
Nama Asesor : Sardi dan Yoka Mahendra
2. PETUNJUK/INSTRUKSI
• Buatlah presentasi berdasarkan instruksi yang terdapat di dalam
FR.IA.04
• Format presentasi ini hanya sebagai contoh, Asesi dapat menambah
jumlah halaman atau mengubah format sesuai dengan kebutuhan
• Materi diupayakan singkat dan padat.
• Lampiran untuk mendukung presentasi dapat berupa Salinan
dokumen, Gambar/grafik dan Foto Kegiatan dalam slide presentasi
anda
• Waktu untuk Presentasi ± 15 menit
3. SUMBER DAYA AIR
Akses atas air dan pangan yang cukup merupakan salah satu hak asasi
manusia sekaligus sebagai basis bagi peningkatan kualitas sumber daya
manusia untuk dapat hidup sehat dan produktif.
4. PERMASALAHAN PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR
Permasalahan yang umumnya terjadi dalam pengelolaan SDA
dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu;
• Masalah penyediaan air
• Pengelolaan irigasi berkelanjutan
• Kendala Institusi/Kelembagaan
5. 1. MASALAH PENYEDIAAN AIR
• Alokasi air untuk berbagai sektor mengalami kelangkaan
lokal (local scarcity) akibat bertambahnya kebutuhan air
non-irigasi.
• Tidak memadainya akses pasokan air bersih karena
prasarana dan institusi pengelola penyediaan air bersih
perkotaan tidak mampu melayani perkembangan
permintaan yang pesat.
• Pencemaran air akibat pembuangan air limbah perkotaan,
limbah industri dan limbah usaha pertambangan yang
tidak diolah yang berdampak merugikan dan mengurangi
ketersediaan air dengan kualitas yang memadai.
• Terbatasnya penyediaan dana O&P untuk prasarana dan
sarana yang ada maupun investasi untuk menambah
prasarana dan sarana baru untuk mengantisipasi
kebutuhan air yang meningkat.
6. 2. PENGELOLAAN IRIGASI BERKELANJUTAN
• Luas areal pertanian Uaringan irigasi) yang rusak karena banjir
atau bencana alam lainnya rata-rata mencapai 100.000 ha/th,
sedangkan pada tahun 2002 ini mencapai 172.000 ha.
• Terjadinya alih fungsi lahan irigasi menjadi peruntukan lain,
dengan laju rata-rata seluas 15.000 sampai 20.000 ha/th.
• Daerah irigasi yang penyediaan airnya lebih dapat dijamin
keandalannya melalui waduk hanya seluas 719.000 ha (8% dari
jaringan irigasi yang ada), sedangkan sebagian besar lainnya
dari run-off river flow, yang sangat rentan karena tergantung
kepada besarnya aliran air di sungai.
• Mempertahankan tingkat produksi beras dan bahan pangan
lainnya memerlukan kegiatan Operasi & Pemeliharaan (O&P)
jaringan irigasi yang efektif. Strategi investasi pemerintah
dalam mempertahankan ketahanan beras melalui perluasan
jaringan irigasi dan reklamasi lahan rawa pada pulau-pulau di
luar Jawa perlu dikaji kembali, terutama yang berkaitan
dengan pilihan intervensi yang paling efektif dan
berkelanjutan ditinjau dari aspek lingkungan.
7. 3. KENDALA INSTITUSI/KELEMBAGAAN
• Tidak adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran
iuran layanan air irigasi jumlah besar (bulk irrigation water
supply) dan pembayaran dari pembuangan air limbah
perkotaan dan industri.
• Koordinasi yang tidak memadai diantara instansi-instansi
pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang
memerlukan keterpaduan aksillangkah dan kerjasama antar-
instansi.
• Lemahnya institusi sektoral dalam merumuskan kebijakan
terpadu Sumber daya air, perencanaan investasi, dan
pengendalian pencemaran air.
• Kompleksitas pengalihan sumber daya man usia dari
pemerintah pusat kepada provinsi dan kabupaten/kota (lokal).
• Tidak adanya mekanisme yang memadai dalam konsultasi
antar stakeholder.
8. KEBIJAKAN PENGELOLAAN IRIGASI
Dengan berbagai paparan mengenai permasalahan tersebut di atas maka dapat disimpulkan hal-hal seperti tersebut di bawah
ini;
• Meskipun air bukan satu-satunya unsur dalam proses produksi yang menghasilkan pangan, tetapi air merupakan
unsuryang secara mutlak dibutuhkan dalam proses produksi pangan.
• Reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya air yang saat ini sedang dan telah dilaksanakan, diharapkan mampu menjadi
landasan dan arahan yang efektip untuk mengintegrasikan dan mensinkronkan pengelolaan sumber daya air yang
berkelanjutan dalam era otonomi daerah.
• Desentralisasi pengelolaan sumber daya air selain dimaksudkan untuk lebih mendekatkan fungsi pelayanan kepada
masyarakat, juga untuk lebih memperkuat fungsi pengawasan atas penggunaan air dan sumber air, pencemaran air serta
kerusakan lingkungan sumber air.
• Melalui pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang baru, diharapkan adanya kapasitas tentang hak guna air,
dan pengelola air dapat memberikan pelayanan lebih profesional dalam menjamin alokasi air untuk semua kebutuhan
yang secara tidak langsung akan dapat berpengaruh lebih besar bagi peningkatan produksi pangan.
• Untuk tercapainya tujuan pengelolaan sumber daya air yang optimal, efektif dan berkelanjutan, diperlukan dukungan
program sosialisasi dan kampanye yang konsisten dan menerus, dengan target kelompok sasaran seluruh unsur
stakeholders, dan masyarakat luas baik sebagai penerima manfaat maupun yang memberi pengaruh terhadap kondisi air
dan sumber air.
9. • Dengan memahami bahwa tanggung jawab untuk memantapkan ketahanan pangan nasional tidak mungkin dibebankan
hanya kepada satu instansi saja, maka diperlukan kebijakan, program dan upaya komprehensif dan terpadu oleh berbagai
lembaga terkait baik pemerintah (pusat dan daerah) maupun masyarakat, dan sektor swasta dalam mengikis kelaparan
dan mewujudkan ketahanan pangan.
• Sehubungan dengan komitmen Indonesia terhadap deklarasi yang telah disepakati dalam pertemuan Puncak Pangan
Sedunia di Roma diperlukan berbagai upaya dan tindak lanjut antar sektor untuk mengoperasionalkan Deklarasi tersebut.
• Koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan strategi penyediaan pangan, serta konsistensi pelaksanaannya perlu
mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari setiap lembaga pemerintah dan masyarakat yang berkepentingan.
