Dokumen tersebut membahas peran Unit Pengelola Irigasi (UPI) dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem irigasi nasional secara terpadu dan berkelanjutan. UPI dibentuk untuk membantu pengelolaan satu kesatuan sistem irigasi di tingkat daerah irigasi. [/ringkasan]

1. Hotel Grand Tjokro - Yogjakarta
Desember 2021
D I R E K T O R AT P E N G AI R A N D AN I R I G AS I
K E M E N T E R I AN P P N / B AP P E N A S
PERAN UNIT PENGELOLA IRIGASI (UPI) DALAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI NASIONAL

2. 2
ISU DALAM PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN IRIGASI
Tingginya alih fungsi lahan dari
pertanian dan terbatasnya
lahan baru di Pulau Jawa
01
Rendahnya kinerja operasi dan
pemeliharaan sistem Irigasi
03
02
Rendahnya kinerja Sistem
terutama irigasi kewenangan
daerah
Penyediaan infrastruktur irigasi
belum diselaraskan dengan
lahan pertanian baru
04
Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa pengelolaan sistem irigasi untuk
mendukung ketahanan pangan dan nutrisi dihadapkan beberapa isu strategis,
antara lain:

3. 3
PROYEK PRIORITAS DALAM RPJMN 2020-2024
(Termuat dalam Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024)
PROYEK PRIORITAS (ProP)
Peningkatan pengelolaan alokasi air
dan kapasitas kelembagaan irigasi
ProP6
Indikator
Indikasi Target
2020 2021 2022 2023 2024 Total
Kumulatif sistem data
pemantau ketersediaan air
yang dibangun (unit)
0 1 1 1 1 4
Jumlah DI dengan
pemasangan dan
pengoperasian alat ukur air
(DI)
1 2 3 2 1 9
Jumlah DI dengan
peningkatan kapasitas SDM
dan kelembagaan terkait
modernisasi irigasi (DI)
5 10 10 10 11 46
Matriks Pembangunan RPJMN
2020-2024
01
PROP6.1
Pengembangan sistem water
accounting
02
PROP6.2
Pemasangan dan
pengoperasian alat ukur air
(water accounting)
03
PROP6.3
Peningkatan kapasitas SDM
dan kelembagaan terkait
modernisasi irigasi
Sumber : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL TAHUN 2020 - 2024

4. 4
DASAR HUKUM PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
UU Nomor 17 tahun 2019
tentang Sumber Daya Air
UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan
Daerah
Permen PUPR Nomor
30/PRT/M/2015 tentang
Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Permen PUPR Nomor
14/PRT/M/2015 tentang
Kriteria dan Penetapan Status
Daerah Irigasi
Permen PUPR Nomor
23/PRT/M/2015 tentang
Pengelolaan Aset Irigasi
Permen PUPR Nomor
29/PRT/M/2015 tentang
Rawa
Permen PUPR Nomor
08/PRT/M/2015 tentang
Penetapan Garis Sempadan
Jaringan Irigasi
Permen PUPR Nomor
11/PRT/M/2015 tentang
Eksploitasi & Pemeliharaan
Jaringan Reklamasi Rawa
Pasang Surut
Permen PUPR Nomor
12/PRT/M/2015 tentang
Eksploitasi & Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Permen PUPR Nomor
21/PRT/M/2015 tentang
Eksploitasi Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Tambak
Permen PUPR
16/PRT/M/2015 tentang
Eksploitasi & Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Rawa Lebak

5. 5
INTERAKSI FAKTOR PENENTU KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN
IRIGASI
Terdapat berbagai faktor yang saling berinteraksi
yang mempengaruhi faktor utama, baik yang
bersifat positif maupun negatif, seperti:
keberfungsian komir, produksi atau pendapatan
usaha tani, operasionalisasi P3A/GP3A, komitmen
pemerintah daerah dan lainnya. Disamping itu,
keberlanjutan pelaksanaan irigasi partisipatif
(PPSIP) juga mendapatkan tantangan yang dapat
mempengaruhi tingkat keberlanjutannya, misalnya
adanya conflict of interest dari para pelaksana,
praktik ego-sectoral, munculnya pendekatan atau
sistem tandingan, dan konversi lahan sawah ke
penggunaan lain.

6. 6
“HITS” DALAM PPSI
Rolesharing Pengembangan & Pengelolaan
Irigasi pada DI yang disepakati dalam program :
▪ Tugas Kementerian Pekerjaan Umum
didefinisikan sebagai berikut:“melakukan
rehabilitasi/revitalisasi jaringan irigasi, pengelolaan
irigasi, pembinaan dalam operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi, guna
terselenggaranya pengelolaan air secara tepat
guna, berdaya guna, dan berhasil guna".
▪ Tugas Kementerian Dalam Negeri adalah
memberikan petunjuk-petunjuk kepada
Pemerintah Daerah tentang bimbingan dan
pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A) dan peningkatan kapasitas Komir.
▪ Tugas Kementerian Pertanian adalah memberikan
petunjuk mengenai penggunaan air irigasi secara
benar dan adil termasuk pembinaan kapasitas
petani termasuk peningkatan ekonomi petani.
▪ Peningkatan Pelayanan
Irigasi
▪ Penguatan Pengelolaan
Irigasi
Intervensi
Program pada DI
yang sama
Kemen. Pertanian; Pemda
Kemen. PUPR
Kemen. Dalam
Negeri; Pemda
▪ Koordinasi perencanaan
▪ Pemantauan & evaluasi dampak
program
BAPPENAS
Pertanian Cerdas Iklim:
▪ Dukungan penerapan
▪ Pengembangan KEP
▪ Penguatan BPP
▪ Pelatihan gender & lingkungan
▪ Pemberdayaan POKTAN
▪ RTP penerima manfaat rehabilitasi
irigasi
▪ Revitalisasi
pengelolaan
▪ Peningkatan
pengaturan
kelembagaan
▪ Pembentukan
Lembaga irigasi
▪ Pemberdayaa &
inovasi
▪ Integrasi perencanaan
penggunaan air
▪ Pembinaan Komir,
P3A/GP3A
▪ PPSIP
▪ Penyiapan DED
▪ Rehabilitasi &
revitalisasi
infrastruktur irigasi:
▪ Modernisasi irigasi
▪ Peningkatan operasi &
pemeliharaan
▪ Penilaian kinerja
B/BWS
▪ Pembinaan P3A/GP3A

7. 7
SATU KESATUAN PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
Pengaturan Irigasi sesuai dengan
UU No. 17 tahun 2019 Ttg SDA
1. Pasal 10. Dalam mengatur dan mengelola Sumber
Daya Air, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas: huruf (i)
“mengembangkan dan mengelola sistem irigasi
sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat”
2. Pasal 15. Dalam mengatur dan mengelola Sumber
Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:
huruf (d) “mengembangkan dan mengelola
sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada
daerah irigasi yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota”.
3. Pasal 28. Pendayagunaan Sumber Daya Air:
❑ Ayat (2) Dalam hal masih terdapat
ketersediaan Sumber Daya Air yang
mencukupi untuk kebutuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), prioritas pemenuhan
kebutuhan Air selanjutnya dilakukan untuk
pemenuhan Air bagi kebutuhan irigasi untuk
pertanian rakyat.

8. 8
KINERJA PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
“MANAJEMEN IRIGASI” ??
Q/A
Manajemen
irigasi: baik
Kesepakatan
Layanan Irigasi

9. 9
No Kewenangan Pelaksana
1 Pusat Kementerian PUPR c.q
B/BWS
2 Provinsi Dinas PUPR Provinsi
3 Kabupaten/Kota Dinas PUPR Kabupaten
No Kewenangan Pelaksana
1 Kegiatan kontruksi dan rehabilitaasi -
Jaringan Primer dan Sekunder
Kementerian PUPR c.q B/BWS (kewenangan
pusat),
Dinas PUPR (kewenangan provinsi dan kabupaten)
2 Kegiatan konstruksi
- Jaringan tersier
Kementerian PUPR c.q B/BWS (kewenangan
pusat),
Dinas PUPR (kewenangan provinsi dan kabupaten)
3 Kegiatan rehabilitasi
- Jaringan tersier
P3A melalui program padat karya atau swakelola.
Sedangkan anggaran dapat menggunakan dana
dari PUPR, Kementerian Pertanian, dan uga
Kemendes
PERENCANAAN DESAIN
KEGIATAN KONSTRUKSI DAN REHABILITASI
ROLE SHARING DALAM PENGELOLAAN IRIGASI
Kegiatan role sharing dilaksanakan di kegiatan rehabilitasi jaringan
irigasi tersier dengan Kementerian lain (Kementerian Pertanian dan
Kemendes) dalam hal penyediaan dana. Namun untuk
perencanaan dan konstruksi jaringan primer – sekunder tetap
menjadi kewenangan Kementerian PUPR/ Dinas PUPR

10. 10
No Faktor Pembentuk UPI/M
1 Distrubusi air yang tidak optimal dikarenakan SDM yang
kurang dalam kegiatan OP
2 Kurangnya anggaran dalam kegiatan OP
3 Membantu kasi OP dalam koordinasi terkait kegiatan OP
4 Renstra SDA 2020-2024
Unit Pengelola Irigasi (UPI) adalah sebuah unit yang bertugas
untuk membantu Bidang OP di BBWS atau Seksi OP di BWS
sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan O&P
irigasi serta pelayanan irigasi dalam 1 (satu) daerah irigasi yang
telah ditetapkan.
No Fungsi UPI/M
1 Koordinator tugas-tugas UPTD/Pengamat Irigasi
2 Koordinator tugas satgas-satgas O&P jaringan irigasi
3 Koordinator pelaksanaan kegiatan O&P irigasi
4 Pembinaan terhadap petugas O&P yang ada dibawahnya
5 Penyusunan pelaporan seluruh proses pelaksanaan O&P
6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan O&P, termasuk kegiatan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
7 Penyusunan program kerja kegiatan O&P
8 Penyusunan laporan informasi kejadian bencana dan melakukan langkah
awal pada saat terjadi bencana
9 Penyiapan data untuk penetapan Rencana Tata Tanam (RTT)
10 Pelaksanaan koordinasi dengan dinas, dan instansi terkait
11 Pelaksanaan koordinasi / penilaian PAKSI dan penyusunan
AKNOP/AKNPI
12 Pelaksanaan penyuluhan dan pengamanan jaringan irigasi
13 Pembinaan P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan OP Partisipatif
14 Pengelolaan anggaran OP pada wilayah kerjanya.
15 Pelaksanaan pendokumentasian data sistem penyelenggaraan O&P
irigasi (proses pengeluaran dengan data terukur dan komunikasi publik)
16 Pelaksanaan urusan administrasi dan ketata-usahaan UPI
UNIT PENGELOLA IRIGASI (UPI)

11. 11
PRINSIP-PRINSIP TRANSISI PERUBAHAN INSTITUSI PENGELOLA
IRIGASI DARI MODEL KONVENSIONAL KE MODEL UPI
PRINSIP-PRINSIP:
• Menggunakan metode manajemen perubahan yang diawali oleh pilot project dan kemudian scalling up pada level
nasional.
• Menumbuhkan sense of urgency dengan penetapan implementasi UPI sebagai bagian dari key performance
indicators Kementerian PUPR.
• Membentuk project management unit pada Direktorat Bina OP untuk mengamankan implementasi UPI yang
membutuhkan periode panjang.
• Merumuskan strategi komunikasi yang efektif dan diimplementasikan melalui UPI Knowledge Center.
• Mengintensifkan upaya untuk mendapatkan komitmen pemda.
• Memastikan tersedianya anggaran implementasi UPI yang berkelanjutan.
• Mengimplementasikan sistem pengupahan dan pengembangan kapasitas non-PNS yang dapat memotivasi
sebagai quick win.
• Membentuk tim UPI yang mampu beradaptasi pada situasi ketidakpastian dan mampu merangkap beberapa
fungsi.
• Melakukan investasi infrastruktur IT berupa desain Decision Support System (DSS) dan enterprise irrigation asset
management.

12. 12
HUBUNGAN KOORDINASI PENGELOLAAN IRIGASI & KEBUTUHAN
AIR IRIGASI PERTANIAN
Keterangan:
Garis Koordinasi
Kementerian
PUPR
BBWS Gubernur Komir Provinsi
Bupati Komir Kabupaten IP3A
GP3A
P3A
Bappeda, Dinas
Pertanian
Bappeda, Dinas
Pertanian, Dinas
PU
Dinas
PSDA
UPT WS
Kementerian
Dalam Negeri
TKPSDA
WS
Rekomendasi Komir
Kementerian
Pertanian
Alur Koordinasi Unit Pengelola Irigasi (UPI) Dalam
Operasional Sistem Irigasi (Ketersediaan Air)
Alur Koordinasi KOMIR Dalam Memberikan Rekomendasi Kebutuhan
Air Irigasi
Unit Pengelola Irigasi (UPI) dibentuk dalam rangka membantu
tugas B/BWS dalam pengembangan dan pengelolaan satu kesatuan
sistem irigasi. Garis koordinasi UPI melaporkan secara langsung
pengelolaan irigasi kepada B/BWS cq Kepala Bidang
Tugas Komisi Irigasi (KOMIR) dalam memberikan rekomendasi kepada Kepala
daerah, antara lain: i) Merumuskan pola dan rencana tata tanam; ii)
Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi; iii) Merumuskan rencana
tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan
lainnya; dan iv) pertimbangan izin alih fungsi lahan pertanian beririgasi.

13. 13
UNIT PENGELOLA IRIGASI (UPI) – ASPEK TEKNIS
Umpan Balik dalam Pelayanan Irigasi & Pengelolaan Sumber Daya Air
▪ Pengelolaan sumberdaya air menghasilkan tingkat kehandalan ketersediaan air yang selanjutnya akan menentukan kapasitas dan tingkat
layanan irigasi yang dapat disediakan oleh penyedia layanan irigasi;
▪ Monitoring lapangan memberikan informasi perlunya penyesuaian layanan irigasi, dan informasi ini memberi umpan balik ke manajer
irigasi untuk pengambilan keputusan tindakan korektif pengaliran air, yang selanjutnya menginstruksikan operator untuk eksekusi buka-
tutup pintu air.
Pengelolaan Irigasi Pengelolaan WS

14. 14
KEY SUCCESS FACTOR PEMBENTUKAN UPI
KP 6
1. Dukungan dan Komitmen Pemda untuk pembinaan, perencanaan dan pembiayaan.
2. Sinkronisasi demand & supply pada aspek jumlah, anggaran, jadwal, dan kebijakan antar
wilayah.
3. Desain struktur organisasi UPI dengan rentang kendali yang manageable dan mampu
mengakomodasi koordinasi dan kolaborasi dengan baik secara internal dan eksternal.
4. Sistem dan Kebijakan SDM yang adil dan layak serta berbasis kompetensi (MPP, Karir/status,
Performance Appraisal, Remunerasi, dan Training).
5. Pengambilan keputusan yang inklusif dan participatory.
6. Adanya Early warning system yang mampu mengantisipasi kegagalan sistem OP dan konflik
yang muncul.
7. Adanya Knowledge Management System.
8. Mengaplikasikan enterprise asset management (OP).
9. Menerapkan sistem informasi yang komprehensif.

15. 15
SIMPULAN
KP 6
SIMPULAN:
• Timing implementasi UPI pada sebuah DI mempertimbangkan
budaya dan karakter masyarakat penerima manfaat dan pemangku
kepentingan di lokasi tersebut.
• Mendapatkan mandat yang jelas dan fokus (Menteri PUPR) bahwa
pembentukan UPI adalah program prioritas kementerian.
• Transisi dari pilot project DI Kewenangan pusat ke scalling up level
nasional (Pusat, Provinsi, Kabupaten) perlu menyediakan insentif
yang inovatif bagi pemda-pemda yang terlibat.

16. TERIMA KASIH