Dokumen tersebut membahas perbandingan regulasi dan strategi dalam penyediaan infrastruktur air minum dengan skema Public Private Partnership (PPP) di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Indonesia dengan Singapura. Terdapat analisis pola manajemen infrastruktur air di kedua daerah, termasuk kebijakan, regulasi, dan transformasi Singapura dari keterbatasan sumber daya air menjadi pengelolaan yang memadai.
1. MANAJEMEN
INFRASTRUKTUR
PERBANDINGAN REGULASI DAN STRATEGI DALAM
PENYEDIAAN INFTASTRUKTUR AIR MINUM DENGAN
SKEMA PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (RIAU) DENGAN
NEGARA SINGAPURA
MANAJEMEN
INFRASTRUKTUR
KELOMPOK. IV
SULHAN : G2T1 22 005
IHSAN HIDAYAT : G2T1 22 049
TOMMY PUTRA : G2T1 22 039
ICHI AYU NAGA MAS : G2T1 22 0 11
2. 01
Latar Belakang
Ketersediaan air minum secara kuantitas semakin langka akibat
kondisi daerah tangkapan air dan daerah retensi air yang semakin
kritis serta secara kualitas pun ketersediaan air minum mengalami
pengurangan karena pencemaran air permukaan dan air tanah.
Diperkirakan bahwa permintaan air keluarga pada tahun 2025
dibandingkan tahun 1990 akan meningkat 75% di dunia, dan
khususnya di negara berkembang bisa mencapai 90%
3. 02
Tujuan
Untuk mengetahui perbandingan regulasi dan strategi dalam
penyediaan inftastruktur air minum dengan skema public private
partnership (PPP) di kabupaten Indragiri hilir (Riau) dengan negara
Singapura.
4. 04
Definisi
Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur
dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan
untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat
Jenis Infrastruktur Infrastruktur sendiri dapat dipilah menjadi tiga
bagian besar sebagai beikut ini :
Infrastruktur keras (physical hard infrastructure)
Infrastruktur keras non-fisik (nonphysical hard infrastructure)
Infrastruktur lunak (soft infrastructure)
6. 01 Pola Manajemen Infrastruktur Air Minum
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014.
INFRASTRUKTUR AIR MINUM
02 Pola Manajemen Infrastruktur Air di Kabupaten Indragiri Hilir
Kajian potensi pelaksanaan PPP sebagai solusi Manajemen Infrastruktur.
03 Pola Manajemen Infrastruktur Air di Singapura
Pengembangan dan implementasi pengelolaan air reklamasi.
7. Pola Manajemen Infrastruktur
Kendala ketersedian Air Baku
Jumlah
Yang Cukup
sungai, danau,
waduk,
sumur, dan mata air
Kualitas
Yang Baik
persyaratan fisika,
mikrobiologis, kimiawi
dan radioaktif yang
dimuat dalam
parameter wajib dan
paramater tambahan
Keberlanjutan
& Kesinambungan
Data, statistik air bersih
(BPS, 2018) volume air
bersih yang disalurkan
perusahaan air bersih
kepada kelompok sosial di
Indonesia secara umum
mengalami kenaikan dari
tahun 14,62 persen
Pencemaran
Air Permukaan
ir permukaan meliputi air
sungai, danau, waduk,
rawa dan genangan air
lainnya, tidak mengalami
infiltrasi ke bawah tanah.
8. Prioritas penyediaan sumber air baku
tersebut tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMN) 2010-2014 sebagai bagian
dari penyediaan air minum bagi
masyarakat
Dalam dokumen tersebut disebutkan
bahwa perlu dilakukan pengembangan
teknologi untuk penyediaan sumber air
alternatif, seperti reklamasi air.
Dalam rangka melaksanakan mandat
tersebut, maka Pemerintah Indonesia
bekerja sama dengan Pemerintah
Singapura dan ADB untuk meningkatkan
kapasitas pemerintah dalam
pengembangan dan implementasi
pengelolaan air reklamasi
9. Pola Manajemen Infrastruktur Air Kab. Indragri Hilir
Kegiatan umum dalam
membangun sebuah
sistem penyediaan air
minum antara lain
Pembebasan lahan,
Renovasi bangunan
intake, Jaringan
transmisi, Instalasi
Pengolahan, Jaringan
distribusi, Sambungan
rumah
Keterbatasan sumber
daya pemerintah, baik
sumber daya anggaran,
SDM, asset, maupun
kemampuan manajemen
membuat pemerintah
kesulitan dalam
mengatasi permasalahan
pengadaan air minum
kepada masyarakat.
Untuk mengatasi masalah
tersebut perlu dilakukan
kajian potensi
pelaksanaan PPP untuk
memberikan solusi pada
permasalahan pada
sektor air minum tersebut
Secara geografis
Kabupaten Indragiri Hilir
(Kab. Inhil) berada dipesisir
timur Pulau Sumatera yang
hampir keseluruhan
wilayahnya adalah rawa,
gambut, pantai dan pulau
memberikan tantangan
besar dalam pembangunan
Infrastruktur
Pola manajemen infrastruktur
yang dilakukan Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir dalam
melakukan pengelolaan
infrastruktur air adalah dengan
Public Private Partnership (PPP)
dapat diterjemahkan sebagai
perjanjian kontrak antara swasta
dan pemerintah, yang keduanya
bergabung bersama dalam
sebuah kerjasama untuk
menggunakan keahlian dan
kemampuan masing-masing
untuk meningkatkan pelayanan
kepada publik di mana kerjasama
tersebut dibentuk untuk
menyediakan kualitas pelayanan
terbaik dengan biaya yang
optimal untuk publik.
10. Beberapa varian definisi PPP
1. PPP
reformasi manajemen
ketika fungsi
pemerintahan dan
birokrasi mengalami
perubahan dan
pencerahan dari
interaksinya dengan
manajemen profesional
yang biasanya dimiliki
oleh sektor swasta
kerjasama yang
melembaga dari sektor
publik dan sektor swasta
yang bekerja bersama
untuk mencapai target
tertentu ketika kedua
belah pihak menerima
risiko investasi atas
dasar pembagian
keuntungan dan biaya
yang dipikulnya.
kerjasama antara
pemerintah dan swasta
yang menghasilkan
produk atau jasa
dengan risiko, biaya,
dan keuntungan
ditanggung bersama
berdasarkan nilai
tambah yang
diciptakannya.
2. PPP 3. PPP
11. Mengembangkan mekanisme
harga keekonomian air yang
berasal dari PPP sesuai dengan
Peraturan Pemerintah nomor 16
tahun 2005 tentang
Pengembangan sistem
penyediaan air minum
Strategi
Meningkatkan keamanan
pasokan air dengan
memperhatikan faktor ekologis
seperti menjaga kelestarian
hutan dan lingkungan
• Menerapkan prinsip-prinsip
good governance dan
transparansi
• Mendorong investasi swasta
(melalui PPP)bagi
pengembangan dan pemenuhan
kebutuhan air minum
• Menjamin penyediaan air minum
untuk seluruh lapisan
masyarakat
• Meningkatkan pemberdayaan
masyarakat dalam pengelolaan
air minum misalnya dalam
budaya penghematan air
• Meningkatkan efisiensi
penyediaan dan pemanfaatan air
minum
• Memaksimalkan pemanfaatan
sumber daya air minum yang
ada di dalam daerah
• Memaksimalkan infrastruktur air
minum yang ada di pedesaan
yang telah dibangun pemerintah,
seperti Bantuan PAH, bantuan
sumur bor dan program
PAMSIMAS
12. Kebijakan
A. Kebijakan Utama
• Pembuatan Regulasi yang
memayungi PPP di level daerah,
seperti Peraturan Daerah atau
Peraturan Bupati Indragiri Hilir
• Penjaminan pemenuhan permintaan
air
• Kebijakan hemat air
• Kemitraan dengan swasta
• Penetapan kebijakan tarif air yang
ekonomis dengan tetap
mempertimbangkan kemampuan
usaha kecil dan bantuan bagi
masyarakat tidak mampu dalam
jangka waktu tertentu
Kebijakan Pendukung
• Sosialisasi dan Diseminasi kepada stak
eholder mengenai PPP Sektor penyedia
an air minum
• Pemberdayaan masyarakat
• Penelitan dan pengembangan serta pen
didikan dan pelatihan
13. Kelembagaan
PPP Sektor penyediaan air minum secara
nasional ditangani oleh Sektor Penyediaan
Air Minum Badan Pendukung Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum / BPP SPAM,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Posisi : Ketua Badan
Pendukung Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum. Selain itu dalam
lintas sektoral PPP juga ditangani oleh
Direktorat Pengembangan Kerjasama
Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan
dan Pembangunan Nasional, Kementerian
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
/ Badan Perencenaan Nasional Posisi :
Direktur Pengembangan Kerjasama
Pemerintah dan Swasta.
Dalam pengelolaan PPP air minum semua
stakeholder mempunyai peran sesuai deng
an tugas dan fungsinya masing-masing. D
alam pengelolaan air diperlukan pemaham
an dan kerjasama terhadap kondisi sumbe
r daya air daerah, agar pengelolaan air berj
alan dengan baik perlu melibatkan beberap
a instansi yang mempunyai peran langsun
g
14. Analisis Regulasi
a. Kontrak bangun,
guna, dan serah (build,
operate and transfer
contract) untuk seluruh
pengembangan SPAM
hingga pelayanan dan
penagihan kepada
pelanggan atau untuk
sebagian
pengembangan SPAM
Bentuk perjanjian kerjasama pengusahaan pengembangan SPAM antara pemerintah atau pemerintah
daerah dengan badan usaha meliputi
b. Bentuk kerjasama
lain sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundangundangan
yang mengatur tentang
kerjasama pemerintah
dengan badan usaha.
15. Pola Manajemen Infrastruktur Air Singanpura
Kegiatan umum dalam
membangun sebuah
sistem penyediaan air
minum antara lain
Pembebasan lahan,
Renovasi bangunan
intake, Jaringan
transmisi, Instalasi
Pengolahan, Jaringan
distribusi, Sambungan
rumah
Keterbatasan sumber
daya pemerintah, baik
sumber daya anggaran,
SDM, asset, maupun
kemampuan manajemen
membuat pemerintah
kesulitan dalam
mengatasi permasalahan
pengadaan air minum
kepada masyarakat.
Untuk mengatasi masalah
tersebut perlu dilakukan
kajian potensi
pelaksanaan PPP untuk
memberikan solusi pada
permasalahan pada
sektor air minum tersebut
Secara geografis
Kabupaten Indragiri Hilir
(Kab. Inhil) berada dipesisir
timur Pulau Sumatera yang
hampir keseluruhan
wilayahnya adalah rawa,
gambut, pantai dan pulau
memberikan tantangan
besar dalam pembangunan
Infrastruktur
Pola manajemen infrastruktur
yang dilakukan Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir dalam
melakukan pengelolaan
infrastruktur air adalah dengan
Public Private Partnership (PPP)
dapat diterjemahkan sebagai
perjanjian kontrak antara swasta
dan pemerintah, yang keduanya
bergabung bersama dalam
sebuah kerjasama untuk
menggunakan keahlian dan
kemampuan masing-masing
untuk meningkatkan pelayanan
kepada publik di mana kerjasama
tersebut dibentuk untuk
menyediakan kualitas pelayanan
terbaik dengan biaya yang
optimal untuk publik.
16. Infrastruktur Sungapura
Singanpura Old
Singapura yang saat ini terkenal
sebagai negara kecil yang menjadi
salah satu pusat bisnis di kawasan Asia
pada 40 tahun yang lalu memiliki
kondisi yang sangat berbeda.
Ketersediaan sumber air baku yang
sangat terbatas, banjir yang seringkali
terjadi, penanganan sanitasi yang
kurang memadai sehingga
mempengaruhi tingkat kesehatan
masyarakat. Menyadari kondisi tersebut,
maka mulailah dilakukan transformasi.
Ada tiga fase yang dilakukan:
40Th
17. Tiga Fase Transformasi
Tahap 1: Penanganan Kondisi
Dasar, selama kurun waktu
tahun 1965-2000. Tema yang
diangkat adalah Tackling the
Basics;
Tahap 2: Pengembangan
pengelolaan air, selama kurun
waktu tahun 2001-2006. Tema
yang diangkat adalah Water
for All: Conserve, Value,
Enjoy.;
Tahap 3: Beyond 2006:
Mengintegrasikan isu
lingkungan dengan sektor
lainnya. Tema yang diangkat
adalah The Future –
Integrating with the
Environment and the World.
18. Tema =
program dan
kegiatan
• Approaches: conserve water,
value our water, enjoy our
water. Sub tema ini
menggambarkan berbagai
upaya pemerintah untuk
meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya
upaya konservasi air,
menghargai nilai air sehingga
rasa kepemilikan dan
kepedulian masyarakat
terhadap upaya konservasi
dapat meningkat
• Water for All; menggambarkan
berbagai upaya yang dilakukan
Pemerintah Singapura untuk
memastikan ketersediaan
sumber air minum. Ada 4
sumber air minum (4 National
Tap), yaitu: melalui pengambilan
dari sumber air setempat (local
catchment), pembelian air dari
negara tetangga (imported
water), NEWater (pemanfaatan
kembali air reklamasi) dan
pengolahan air laut (desalinated
water).
19. Manajemen Penggunaan Air
Use Water Management
Agar mendapatkan perseps yang lebih
positif dari masyarakat, Pemerintah
Singapura menggunakan terminologi
Used Water Management (Pengelolaan
Air Buangan) dibandingkan dengan
Waste Water Treatment (Pengolahan Air
Limbah). Pengelolaan air buangan
tersebut ditujukan untuk: (1) mencegah
kontaminasi dan penyebaran penyakit, (2)
melindungi sumber air, dan (3)
mendapatkan alternatif sumber air baku
(air reklamasi).
20. Manajemen Penggunaan Air
Use Water Management
Hampir seluruh wilayah di Singapura ini
(luas lahan 710 km2, dengan total
penduduk sekitar 5,1 juta jiwa) telah
dilayani oleh sistem perpipaan terpusat,
baik yang berasal dari domestik (rumah
tangga) ataupun dari daerah komersial
dan industri (setelah mendapatkan
pengolahan pendahuluan/pre-treatment)
Untuk melayani kebutuhan tersebut,
tersedia sistem perpipaan, pengumpulan
dan pengolahan yang saat ini tengah
dikembangkan
21. NEWater
Seperti yang telah disampaikan
sebelumnya, dalam memastikan
ketersediaan air bagi negaranya,
Singapura memiliki 4 sumber
air baku. Salah satunya adalah
memanfaatkan kembali air
reklamasi. Pemanfaatan air
reklamasi tersebut pada
dasarnya adalah melengkapi
siklus air yang dikelola PUB
sehingga Singapura telah
mengembangakan pengelolaan
air dalam suatu siklus tertutup
(close loop).
22. NEWater
Air reklamasi yang digunakan
berasal dari air olahan dari
instalasi pengolahan air
buangan (limbah), baik
domestik ataupun industri.
Seperti halnya berbagai negara
maju lainnya, Singapura
memiliki sistem pengolahan
sanitasi yang terpusat
(sewerage system)
Hampir seluruh wilayah di
Singapura (99%) telah dilayani
oleh sistem perpipaan air
limbah. Pada awalnya air
olahan ini dialirkan langsung ke
badan air, seperti sungai dan
laut. Namun, untuk menjaga
ketersediaan air di masa yang
akan datang, maka air olahan
digunakan untuk 2 hal
23. NEWater
Direct Non-Potable Use; terutama untuk
penggunaan air untuk pendingin bagi
rumah sakit, bangunan komersial dan
kantor; serta sebagai bagian dari proses
industri
Indirect Potable Use; yaitu dengan
menyimpan air reklamasi ini ke dalam
reservoir untuk kemudian diolah kembali
agar mengandung berbagai mineral yang
diperlukan oleh tubuh
Air olahan digunakan untuk 2 hal :
24. Kesimpulan
& Saran
• Pelibatan masyarakat menjadi sangat
penting, karena masyarakat tidak hanya
sebagai objek tetapi juga subjek dalam
pengelolaan air. Untuk meningkatkan
kesadaran dan partisipasi, tidak hanya
difokuskan pada upaya promosi tetapi
juga pada perencanaan lingkup kegiatan
yang dapat dilakukan oleh masyarakat.
Dengan demikian, upaya promosi tidak
hanya sebatas pemberian pengetahuan
tetapi juga memberikan arah yang jelas
kepada kegiatan yang dapat dilakukan
masyarakat.
• Pemanfaatan air reklamasi di Indonesia
sangat potensial untuk dilakukan. Ini
terlihat dari sisi suplai (volume air
buangan) dan sisi demand (kebutuhan
air) yang semakin meningkat terkait
dengan jumlah penduduk yang semakin
bertambah. Namun demikian, upaya
pengembangan ini perlu didukung
dengan berbagai langkah seperti
penetapan standard, penyiapan legislasi
hingga promosi kepada masyarakat
sebagai user
• Perlunya peningkatan semangat dan
komitmen untuk perubahan. Tidak
hanya berlindung dari kompleksitas
permasalahan dan kondisi yang
dihadapi, tetapi dengan melihat
upaya transformasi yang dilakukan
Singapura, semakin membuktikan
bahwa perbaikan kondisi sanitasi
dan layanan air minum masyarakat
adalah hal yang mungki untuk
dilakukan.
• Peningkatan komitmen
diterjemahkan dalam penyusunan
program yang disertai dengan
tahapan implementasi yang jelas
dan konsisten.
• Pelibatan berbagai pihak sangat
diperlukan, tidak hanya pada saat
perencanaan, namun juga saat
implementasi. Untuk itu, upaya
advokasi dan promosi berbagai
produk perencanaan yang tengah
dilakukan Tim Reformasi Birokrasi
di Bappenas sangat relevan untuk
dilanjutkan.