SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
MANAJEMEN
INFRASTRUKTUR
PERBANDINGAN REGULASI DAN STRATEGI DALAM
PENYEDIAAN INFTASTRUKTUR AIR MINUM DENGAN
SKEMA PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (RIAU) DENGAN
NEGARA SINGAPURA
MANAJEMEN
INFRASTRUKTUR
KELOMPOK. IV
SULHAN : G2T1 22 005
IHSAN HIDAYAT : G2T1 22 049
TOMMY PUTRA : G2T1 22 039
ICHI AYU NAGA MAS : G2T1 22 0 11
01
Latar Belakang
Ketersediaan air minum secara kuantitas semakin langka akibat
kondisi daerah tangkapan air dan daerah retensi air yang semakin
kritis serta secara kualitas pun ketersediaan air minum mengalami
pengurangan karena pencemaran air permukaan dan air tanah.
Diperkirakan bahwa permintaan air keluarga pada tahun 2025
dibandingkan tahun 1990 akan meningkat 75% di dunia, dan
khususnya di negara berkembang bisa mencapai 90%
02
Tujuan
Untuk mengetahui perbandingan regulasi dan strategi dalam
penyediaan inftastruktur air minum dengan skema public private
partnership (PPP) di kabupaten Indragiri hilir (Riau) dengan negara
Singapura.
04
Definisi
Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur
dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan
untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat
Jenis Infrastruktur Infrastruktur sendiri dapat dipilah menjadi tiga
bagian besar sebagai beikut ini :
Infrastruktur keras (physical hard infrastructure)
Infrastruktur keras non-fisik (nonphysical hard infrastructure)
Infrastruktur lunak (soft infrastructure)
Break Section
01 Pola Manajemen Infrastruktur Air Minum
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014.
INFRASTRUKTUR AIR MINUM
02 Pola Manajemen Infrastruktur Air di Kabupaten Indragiri Hilir
Kajian potensi pelaksanaan PPP sebagai solusi Manajemen Infrastruktur.
03 Pola Manajemen Infrastruktur Air di Singapura
Pengembangan dan implementasi pengelolaan air reklamasi.
Pola Manajemen Infrastruktur
Kendala ketersedian Air Baku
Jumlah
Yang Cukup
sungai, danau,
waduk,
sumur, dan mata air
Kualitas
Yang Baik
persyaratan fisika,
mikrobiologis, kimiawi
dan radioaktif yang
dimuat dalam
parameter wajib dan
paramater tambahan
Keberlanjutan
& Kesinambungan
Data, statistik air bersih
(BPS, 2018) volume air
bersih yang disalurkan
perusahaan air bersih
kepada kelompok sosial di
Indonesia secara umum
mengalami kenaikan dari
tahun 14,62 persen
Pencemaran
Air Permukaan
ir permukaan meliputi air
sungai, danau, waduk,
rawa dan genangan air
lainnya, tidak mengalami
infiltrasi ke bawah tanah.
Prioritas penyediaan sumber air baku
tersebut tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMN) 2010-2014 sebagai bagian
dari penyediaan air minum bagi
masyarakat
Dalam dokumen tersebut disebutkan
bahwa perlu dilakukan pengembangan
teknologi untuk penyediaan sumber air
alternatif, seperti reklamasi air.
Dalam rangka melaksanakan mandat
tersebut, maka Pemerintah Indonesia
bekerja sama dengan Pemerintah
Singapura dan ADB untuk meningkatkan
kapasitas pemerintah dalam
pengembangan dan implementasi
pengelolaan air reklamasi
Pola Manajemen Infrastruktur Air Kab. Indragri Hilir
Kegiatan umum dalam
membangun sebuah
sistem penyediaan air
minum antara lain
Pembebasan lahan,
Renovasi bangunan
intake, Jaringan
transmisi, Instalasi
Pengolahan, Jaringan
distribusi, Sambungan
rumah
Keterbatasan sumber
daya pemerintah, baik
sumber daya anggaran,
SDM, asset, maupun
kemampuan manajemen
membuat pemerintah
kesulitan dalam
mengatasi permasalahan
pengadaan air minum
kepada masyarakat.
Untuk mengatasi masalah
tersebut perlu dilakukan
kajian potensi
pelaksanaan PPP untuk
memberikan solusi pada
permasalahan pada
sektor air minum tersebut
Secara geografis
Kabupaten Indragiri Hilir
(Kab. Inhil) berada dipesisir
timur Pulau Sumatera yang
hampir keseluruhan
wilayahnya adalah rawa,
gambut, pantai dan pulau
memberikan tantangan
besar dalam pembangunan
Infrastruktur
Pola manajemen infrastruktur
yang dilakukan Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir dalam
melakukan pengelolaan
infrastruktur air adalah dengan
Public Private Partnership (PPP)
dapat diterjemahkan sebagai
perjanjian kontrak antara swasta
dan pemerintah, yang keduanya
bergabung bersama dalam
sebuah kerjasama untuk
menggunakan keahlian dan
kemampuan masing-masing
untuk meningkatkan pelayanan
kepada publik di mana kerjasama
tersebut dibentuk untuk
menyediakan kualitas pelayanan
terbaik dengan biaya yang
optimal untuk publik.
Beberapa varian definisi PPP
1. PPP
reformasi manajemen
ketika fungsi
pemerintahan dan
birokrasi mengalami
perubahan dan
pencerahan dari
interaksinya dengan
manajemen profesional
yang biasanya dimiliki
oleh sektor swasta
kerjasama yang
melembaga dari sektor
publik dan sektor swasta
yang bekerja bersama
untuk mencapai target
tertentu ketika kedua
belah pihak menerima
risiko investasi atas
dasar pembagian
keuntungan dan biaya
yang dipikulnya.
kerjasama antara
pemerintah dan swasta
yang menghasilkan
produk atau jasa
dengan risiko, biaya,
dan keuntungan
ditanggung bersama
berdasarkan nilai
tambah yang
diciptakannya.
2. PPP 3. PPP
Mengembangkan mekanisme
harga keekonomian air yang
berasal dari PPP sesuai dengan
Peraturan Pemerintah nomor 16
tahun 2005 tentang
Pengembangan sistem
penyediaan air minum
Strategi
Meningkatkan keamanan
pasokan air dengan
memperhatikan faktor ekologis
seperti menjaga kelestarian
hutan dan lingkungan
• Menerapkan prinsip-prinsip
good governance dan
transparansi
• Mendorong investasi swasta
(melalui PPP)bagi
pengembangan dan pemenuhan
kebutuhan air minum
• Menjamin penyediaan air minum
untuk seluruh lapisan
masyarakat
• Meningkatkan pemberdayaan
masyarakat dalam pengelolaan
air minum misalnya dalam
budaya penghematan air
• Meningkatkan efisiensi
penyediaan dan pemanfaatan air
minum
• Memaksimalkan pemanfaatan
sumber daya air minum yang
ada di dalam daerah
• Memaksimalkan infrastruktur air
minum yang ada di pedesaan
yang telah dibangun pemerintah,
seperti Bantuan PAH, bantuan
sumur bor dan program
PAMSIMAS
Kebijakan
A. Kebijakan Utama
• Pembuatan Regulasi yang
memayungi PPP di level daerah,
seperti Peraturan Daerah atau
Peraturan Bupati Indragiri Hilir
• Penjaminan pemenuhan permintaan
air
• Kebijakan hemat air
• Kemitraan dengan swasta
• Penetapan kebijakan tarif air yang
ekonomis dengan tetap
mempertimbangkan kemampuan
usaha kecil dan bantuan bagi
masyarakat tidak mampu dalam
jangka waktu tertentu
Kebijakan Pendukung
• Sosialisasi dan Diseminasi kepada stak
eholder mengenai PPP Sektor penyedia
an air minum
• Pemberdayaan masyarakat
• Penelitan dan pengembangan serta pen
didikan dan pelatihan
Kelembagaan
PPP Sektor penyediaan air minum secara
nasional ditangani oleh Sektor Penyediaan
Air Minum Badan Pendukung Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum / BPP SPAM,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Posisi : Ketua Badan
Pendukung Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum. Selain itu dalam
lintas sektoral PPP juga ditangani oleh
Direktorat Pengembangan Kerjasama
Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan
dan Pembangunan Nasional, Kementerian
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
/ Badan Perencenaan Nasional Posisi :
Direktur Pengembangan Kerjasama
Pemerintah dan Swasta.
Dalam pengelolaan PPP air minum semua
stakeholder mempunyai peran sesuai deng
an tugas dan fungsinya masing-masing. D
alam pengelolaan air diperlukan pemaham
an dan kerjasama terhadap kondisi sumbe
r daya air daerah, agar pengelolaan air berj
alan dengan baik perlu melibatkan beberap
a instansi yang mempunyai peran langsun
g
Analisis Regulasi
a. Kontrak bangun,
guna, dan serah (build,
operate and transfer
contract) untuk seluruh
pengembangan SPAM
hingga pelayanan dan
penagihan kepada
pelanggan atau untuk
sebagian
pengembangan SPAM
Bentuk perjanjian kerjasama pengusahaan pengembangan SPAM antara pemerintah atau pemerintah
daerah dengan badan usaha meliputi
b. Bentuk kerjasama
lain sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundangundangan
yang mengatur tentang
kerjasama pemerintah
dengan badan usaha.
Pola Manajemen Infrastruktur Air Singanpura
Kegiatan umum dalam
membangun sebuah
sistem penyediaan air
minum antara lain
Pembebasan lahan,
Renovasi bangunan
intake, Jaringan
transmisi, Instalasi
Pengolahan, Jaringan
distribusi, Sambungan
rumah
Keterbatasan sumber
daya pemerintah, baik
sumber daya anggaran,
SDM, asset, maupun
kemampuan manajemen
membuat pemerintah
kesulitan dalam
mengatasi permasalahan
pengadaan air minum
kepada masyarakat.
Untuk mengatasi masalah
tersebut perlu dilakukan
kajian potensi
pelaksanaan PPP untuk
memberikan solusi pada
permasalahan pada
sektor air minum tersebut
Secara geografis
Kabupaten Indragiri Hilir
(Kab. Inhil) berada dipesisir
timur Pulau Sumatera yang
hampir keseluruhan
wilayahnya adalah rawa,
gambut, pantai dan pulau
memberikan tantangan
besar dalam pembangunan
Infrastruktur
Pola manajemen infrastruktur
yang dilakukan Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir dalam
melakukan pengelolaan
infrastruktur air adalah dengan
Public Private Partnership (PPP)
dapat diterjemahkan sebagai
perjanjian kontrak antara swasta
dan pemerintah, yang keduanya
bergabung bersama dalam
sebuah kerjasama untuk
menggunakan keahlian dan
kemampuan masing-masing
untuk meningkatkan pelayanan
kepada publik di mana kerjasama
tersebut dibentuk untuk
menyediakan kualitas pelayanan
terbaik dengan biaya yang
optimal untuk publik.
Infrastruktur Sungapura
Singanpura Old
Singapura yang saat ini terkenal
sebagai negara kecil yang menjadi
salah satu pusat bisnis di kawasan Asia
pada 40 tahun yang lalu memiliki
kondisi yang sangat berbeda.
Ketersediaan sumber air baku yang
sangat terbatas, banjir yang seringkali
terjadi, penanganan sanitasi yang
kurang memadai sehingga
mempengaruhi tingkat kesehatan
masyarakat. Menyadari kondisi tersebut,
maka mulailah dilakukan transformasi.
Ada tiga fase yang dilakukan:
40Th
Tiga Fase Transformasi
Tahap 1: Penanganan Kondisi
Dasar, selama kurun waktu
tahun 1965-2000. Tema yang
diangkat adalah Tackling the
Basics;
Tahap 2: Pengembangan
pengelolaan air, selama kurun
waktu tahun 2001-2006. Tema
yang diangkat adalah Water
for All: Conserve, Value,
Enjoy.;
Tahap 3: Beyond 2006:
Mengintegrasikan isu
lingkungan dengan sektor
lainnya. Tema yang diangkat
adalah The Future –
Integrating with the
Environment and the World.
Tema =
program dan
kegiatan
• Approaches: conserve water,
value our water, enjoy our
water. Sub tema ini
menggambarkan berbagai
upaya pemerintah untuk
meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya
upaya konservasi air,
menghargai nilai air sehingga
rasa kepemilikan dan
kepedulian masyarakat
terhadap upaya konservasi
dapat meningkat
• Water for All; menggambarkan
berbagai upaya yang dilakukan
Pemerintah Singapura untuk
memastikan ketersediaan
sumber air minum. Ada 4
sumber air minum (4 National
Tap), yaitu: melalui pengambilan
dari sumber air setempat (local
catchment), pembelian air dari
negara tetangga (imported
water), NEWater (pemanfaatan
kembali air reklamasi) dan
pengolahan air laut (desalinated
water).
Manajemen Penggunaan Air
Use Water Management
Agar mendapatkan perseps yang lebih
positif dari masyarakat, Pemerintah
Singapura menggunakan terminologi
Used Water Management (Pengelolaan
Air Buangan) dibandingkan dengan
Waste Water Treatment (Pengolahan Air
Limbah). Pengelolaan air buangan
tersebut ditujukan untuk: (1) mencegah
kontaminasi dan penyebaran penyakit, (2)
melindungi sumber air, dan (3)
mendapatkan alternatif sumber air baku
(air reklamasi).
Manajemen Penggunaan Air
Use Water Management
Hampir seluruh wilayah di Singapura ini
(luas lahan 710 km2, dengan total
penduduk sekitar 5,1 juta jiwa) telah
dilayani oleh sistem perpipaan terpusat,
baik yang berasal dari domestik (rumah
tangga) ataupun dari daerah komersial
dan industri (setelah mendapatkan
pengolahan pendahuluan/pre-treatment)
Untuk melayani kebutuhan tersebut,
tersedia sistem perpipaan, pengumpulan
dan pengolahan yang saat ini tengah
dikembangkan
NEWater
Seperti yang telah disampaikan
sebelumnya, dalam memastikan
ketersediaan air bagi negaranya,
Singapura memiliki 4 sumber
air baku. Salah satunya adalah
memanfaatkan kembali air
reklamasi. Pemanfaatan air
reklamasi tersebut pada
dasarnya adalah melengkapi
siklus air yang dikelola PUB
sehingga Singapura telah
mengembangakan pengelolaan
air dalam suatu siklus tertutup
(close loop).
NEWater
Air reklamasi yang digunakan
berasal dari air olahan dari
instalasi pengolahan air
buangan (limbah), baik
domestik ataupun industri.
Seperti halnya berbagai negara
maju lainnya, Singapura
memiliki sistem pengolahan
sanitasi yang terpusat
(sewerage system)
Hampir seluruh wilayah di
Singapura (99%) telah dilayani
oleh sistem perpipaan air
limbah. Pada awalnya air
olahan ini dialirkan langsung ke
badan air, seperti sungai dan
laut. Namun, untuk menjaga
ketersediaan air di masa yang
akan datang, maka air olahan
digunakan untuk 2 hal
NEWater
Direct Non-Potable Use; terutama untuk
penggunaan air untuk pendingin bagi
rumah sakit, bangunan komersial dan
kantor; serta sebagai bagian dari proses
industri
Indirect Potable Use; yaitu dengan
menyimpan air reklamasi ini ke dalam
reservoir untuk kemudian diolah kembali
agar mengandung berbagai mineral yang
diperlukan oleh tubuh
Air olahan digunakan untuk 2 hal :
Kesimpulan
& Saran
• Pelibatan masyarakat menjadi sangat
penting, karena masyarakat tidak hanya
sebagai objek tetapi juga subjek dalam
pengelolaan air. Untuk meningkatkan
kesadaran dan partisipasi, tidak hanya
difokuskan pada upaya promosi tetapi
juga pada perencanaan lingkup kegiatan
yang dapat dilakukan oleh masyarakat.
Dengan demikian, upaya promosi tidak
hanya sebatas pemberian pengetahuan
tetapi juga memberikan arah yang jelas
kepada kegiatan yang dapat dilakukan
masyarakat.
• Pemanfaatan air reklamasi di Indonesia
sangat potensial untuk dilakukan. Ini
terlihat dari sisi suplai (volume air
buangan) dan sisi demand (kebutuhan
air) yang semakin meningkat terkait
dengan jumlah penduduk yang semakin
bertambah. Namun demikian, upaya
pengembangan ini perlu didukung
dengan berbagai langkah seperti
penetapan standard, penyiapan legislasi
hingga promosi kepada masyarakat
sebagai user
• Perlunya peningkatan semangat dan
komitmen untuk perubahan. Tidak
hanya berlindung dari kompleksitas
permasalahan dan kondisi yang
dihadapi, tetapi dengan melihat
upaya transformasi yang dilakukan
Singapura, semakin membuktikan
bahwa perbaikan kondisi sanitasi
dan layanan air minum masyarakat
adalah hal yang mungki untuk
dilakukan.
• Peningkatan komitmen
diterjemahkan dalam penyusunan
program yang disertai dengan
tahapan implementasi yang jelas
dan konsisten.
• Pelibatan berbagai pihak sangat
diperlukan, tidak hanya pada saat
perencanaan, namun juga saat
implementasi. Untuk itu, upaya
advokasi dan promosi berbagai
produk perencanaan yang tengah
dilakukan Tim Reformasi Birokrasi
di Bappenas sangat relevan untuk
dilanjutkan.

More Related Content

Similar to TUGAS INFRASTRUKTUR

Lap dal masterplan spam kutai timur (2)
Lap dal masterplan spam kutai timur (2)Lap dal masterplan spam kutai timur (2)
Lap dal masterplan spam kutai timur (2)Andrey Gunawan
 
Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...
Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...
Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...Indriany ,
 
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan KabupatenSumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupateninfosanitasi
 
Peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaan
Peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaanPeningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaan
Peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaanIndriany ,
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
 
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukimanKebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukimanJoy Irman
 
PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGELOLAAN WILAYAH SUNGAI
PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGELOLAAN WILAYAH SUNGAIPARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGELOLAAN WILAYAH SUNGAI
PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGELOLAAN WILAYAH SUNGAIWasmui
 
PJM ProAksi Issong Kalua Pamsimas TA.2021
PJM ProAksi Issong Kalua Pamsimas TA.2021PJM ProAksi Issong Kalua Pamsimas TA.2021
PJM ProAksi Issong Kalua Pamsimas TA.2021anugerapakombong
 
2022.11.10 Rapat Koordinasi Pokja AMPL Daerah NTT.pdf
2022.11.10 Rapat Koordinasi Pokja AMPL Daerah NTT.pdf2022.11.10 Rapat Koordinasi Pokja AMPL Daerah NTT.pdf
2022.11.10 Rapat Koordinasi Pokja AMPL Daerah NTT.pdfRayneriusKapu
 
bahan seminar Laporan Pendahuluan.pptx
bahan seminar Laporan Pendahuluan.pptxbahan seminar Laporan Pendahuluan.pptx
bahan seminar Laporan Pendahuluan.pptxInserGeotek1
 
RPJMN 2010-2014 Air Minum dan Sanitasi
RPJMN 2010-2014 Air Minum dan SanitasiRPJMN 2010-2014 Air Minum dan Sanitasi
RPJMN 2010-2014 Air Minum dan SanitasiOswar Mungkasa
 
Jakstra Pengelolaan Air Limbah Dan Persampahan (Indowater 18 Juni 09)
Jakstra Pengelolaan Air Limbah Dan Persampahan (Indowater 18 Juni 09)Jakstra Pengelolaan Air Limbah Dan Persampahan (Indowater 18 Juni 09)
Jakstra Pengelolaan Air Limbah Dan Persampahan (Indowater 18 Juni 09)ESP Indonesia
 
Tugas health policy management manda
Tugas health policy management mandaTugas health policy management manda
Tugas health policy management mandaimandaamalia
 
PUPR_Model dan Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan OP Partisipatif 02052022-...
PUPR_Model dan Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan OP Partisipatif 02052022-...PUPR_Model dan Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan OP Partisipatif 02052022-...
PUPR_Model dan Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan OP Partisipatif 02052022-...lukmansugiarto2
 
Pengelolaan Sumberdaya Air - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cib...
Pengelolaan Sumberdaya Air - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cib...Pengelolaan Sumberdaya Air - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cib...
Pengelolaan Sumberdaya Air - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cib...Cahya Panduputra
 
Masalah air dan solusi
Masalah air dan solusiMasalah air dan solusi
Masalah air dan solusiPuji Lestari
 
SPAM Kecamatan Semarang Selatan
SPAM Kecamatan Semarang SelatanSPAM Kecamatan Semarang Selatan
SPAM Kecamatan Semarang SelatanM RiendRa Uslani
 

Similar to TUGAS INFRASTRUKTUR (20)

Lap dal masterplan spam kutai timur (2)
Lap dal masterplan spam kutai timur (2)Lap dal masterplan spam kutai timur (2)
Lap dal masterplan spam kutai timur (2)
 
Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...
Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...
Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...
 
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan KabupatenSumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
 
Peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaan
Peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaanPeningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaan
Peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaan
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
 
Bab i pendahuluan
Bab i pendahuluanBab i pendahuluan
Bab i pendahuluan
 
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukimanKebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
 
PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGELOLAAN WILAYAH SUNGAI
PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGELOLAAN WILAYAH SUNGAIPARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGELOLAAN WILAYAH SUNGAI
PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGELOLAAN WILAYAH SUNGAI
 
Bab 3. Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi
Bab 3. Strategi Percepatan Pembangunan SanitasiBab 3. Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi
Bab 3. Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi
 
PJM ProAksi Issong Kalua Pamsimas TA.2021
PJM ProAksi Issong Kalua Pamsimas TA.2021PJM ProAksi Issong Kalua Pamsimas TA.2021
PJM ProAksi Issong Kalua Pamsimas TA.2021
 
2022.11.10 Rapat Koordinasi Pokja AMPL Daerah NTT.pdf
2022.11.10 Rapat Koordinasi Pokja AMPL Daerah NTT.pdf2022.11.10 Rapat Koordinasi Pokja AMPL Daerah NTT.pdf
2022.11.10 Rapat Koordinasi Pokja AMPL Daerah NTT.pdf
 
Bab i pendahuluan
Bab i pendahuluanBab i pendahuluan
Bab i pendahuluan
 
bahan seminar Laporan Pendahuluan.pptx
bahan seminar Laporan Pendahuluan.pptxbahan seminar Laporan Pendahuluan.pptx
bahan seminar Laporan Pendahuluan.pptx
 
RPJMN 2010-2014 Air Minum dan Sanitasi
RPJMN 2010-2014 Air Minum dan SanitasiRPJMN 2010-2014 Air Minum dan Sanitasi
RPJMN 2010-2014 Air Minum dan Sanitasi
 
Jakstra Pengelolaan Air Limbah Dan Persampahan (Indowater 18 Juni 09)
Jakstra Pengelolaan Air Limbah Dan Persampahan (Indowater 18 Juni 09)Jakstra Pengelolaan Air Limbah Dan Persampahan (Indowater 18 Juni 09)
Jakstra Pengelolaan Air Limbah Dan Persampahan (Indowater 18 Juni 09)
 
Tugas health policy management manda
Tugas health policy management mandaTugas health policy management manda
Tugas health policy management manda
 
PUPR_Model dan Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan OP Partisipatif 02052022-...
PUPR_Model dan Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan OP Partisipatif 02052022-...PUPR_Model dan Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan OP Partisipatif 02052022-...
PUPR_Model dan Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan OP Partisipatif 02052022-...
 
Pengelolaan Sumberdaya Air - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cib...
Pengelolaan Sumberdaya Air - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cib...Pengelolaan Sumberdaya Air - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cib...
Pengelolaan Sumberdaya Air - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cib...
 
Masalah air dan solusi
Masalah air dan solusiMasalah air dan solusi
Masalah air dan solusi
 
SPAM Kecamatan Semarang Selatan
SPAM Kecamatan Semarang SelatanSPAM Kecamatan Semarang Selatan
SPAM Kecamatan Semarang Selatan
 

Recently uploaded

Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open StudioSlide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studiossuser52d6bf
 
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptxAnnisaNurHasanah27
 
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaStrategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaRenaYunita2
 
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptxMuhararAhmad
 
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.pptSonyGobang1
 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptxPembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptxmuhammadrizky331164
 

Recently uploaded (6)

Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open StudioSlide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
 
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
 
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaStrategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
 
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
 
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptxPembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
 

TUGAS INFRASTRUKTUR

  • 1. MANAJEMEN INFRASTRUKTUR PERBANDINGAN REGULASI DAN STRATEGI DALAM PENYEDIAAN INFTASTRUKTUR AIR MINUM DENGAN SKEMA PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (RIAU) DENGAN NEGARA SINGAPURA MANAJEMEN INFRASTRUKTUR KELOMPOK. IV SULHAN : G2T1 22 005 IHSAN HIDAYAT : G2T1 22 049 TOMMY PUTRA : G2T1 22 039 ICHI AYU NAGA MAS : G2T1 22 0 11
  • 2. 01 Latar Belakang Ketersediaan air minum secara kuantitas semakin langka akibat kondisi daerah tangkapan air dan daerah retensi air yang semakin kritis serta secara kualitas pun ketersediaan air minum mengalami pengurangan karena pencemaran air permukaan dan air tanah. Diperkirakan bahwa permintaan air keluarga pada tahun 2025 dibandingkan tahun 1990 akan meningkat 75% di dunia, dan khususnya di negara berkembang bisa mencapai 90%
  • 3. 02 Tujuan Untuk mengetahui perbandingan regulasi dan strategi dalam penyediaan inftastruktur air minum dengan skema public private partnership (PPP) di kabupaten Indragiri hilir (Riau) dengan negara Singapura.
  • 4. 04 Definisi Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat Jenis Infrastruktur Infrastruktur sendiri dapat dipilah menjadi tiga bagian besar sebagai beikut ini : Infrastruktur keras (physical hard infrastructure) Infrastruktur keras non-fisik (nonphysical hard infrastructure) Infrastruktur lunak (soft infrastructure)
  • 6. 01 Pola Manajemen Infrastruktur Air Minum Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014. INFRASTRUKTUR AIR MINUM 02 Pola Manajemen Infrastruktur Air di Kabupaten Indragiri Hilir Kajian potensi pelaksanaan PPP sebagai solusi Manajemen Infrastruktur. 03 Pola Manajemen Infrastruktur Air di Singapura Pengembangan dan implementasi pengelolaan air reklamasi.
  • 7. Pola Manajemen Infrastruktur Kendala ketersedian Air Baku Jumlah Yang Cukup sungai, danau, waduk, sumur, dan mata air Kualitas Yang Baik persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan paramater tambahan Keberlanjutan & Kesinambungan Data, statistik air bersih (BPS, 2018) volume air bersih yang disalurkan perusahaan air bersih kepada kelompok sosial di Indonesia secara umum mengalami kenaikan dari tahun 14,62 persen Pencemaran Air Permukaan ir permukaan meliputi air sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya, tidak mengalami infiltrasi ke bawah tanah.
  • 8. Prioritas penyediaan sumber air baku tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014 sebagai bagian dari penyediaan air minum bagi masyarakat Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengembangan teknologi untuk penyediaan sumber air alternatif, seperti reklamasi air. Dalam rangka melaksanakan mandat tersebut, maka Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Singapura dan ADB untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam pengembangan dan implementasi pengelolaan air reklamasi
  • 9. Pola Manajemen Infrastruktur Air Kab. Indragri Hilir Kegiatan umum dalam membangun sebuah sistem penyediaan air minum antara lain Pembebasan lahan, Renovasi bangunan intake, Jaringan transmisi, Instalasi Pengolahan, Jaringan distribusi, Sambungan rumah Keterbatasan sumber daya pemerintah, baik sumber daya anggaran, SDM, asset, maupun kemampuan manajemen membuat pemerintah kesulitan dalam mengatasi permasalahan pengadaan air minum kepada masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan kajian potensi pelaksanaan PPP untuk memberikan solusi pada permasalahan pada sektor air minum tersebut Secara geografis Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) berada dipesisir timur Pulau Sumatera yang hampir keseluruhan wilayahnya adalah rawa, gambut, pantai dan pulau memberikan tantangan besar dalam pembangunan Infrastruktur Pola manajemen infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengelolaan infrastruktur air adalah dengan Public Private Partnership (PPP) dapat diterjemahkan sebagai perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah, yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik di mana kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik.
  • 10. Beberapa varian definisi PPP 1. PPP reformasi manajemen ketika fungsi pemerintahan dan birokrasi mengalami perubahan dan pencerahan dari interaksinya dengan manajemen profesional yang biasanya dimiliki oleh sektor swasta kerjasama yang melembaga dari sektor publik dan sektor swasta yang bekerja bersama untuk mencapai target tertentu ketika kedua belah pihak menerima risiko investasi atas dasar pembagian keuntungan dan biaya yang dipikulnya. kerjasama antara pemerintah dan swasta yang menghasilkan produk atau jasa dengan risiko, biaya, dan keuntungan ditanggung bersama berdasarkan nilai tambah yang diciptakannya. 2. PPP 3. PPP
  • 11. Mengembangkan mekanisme harga keekonomian air yang berasal dari PPP sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan sistem penyediaan air minum Strategi Meningkatkan keamanan pasokan air dengan memperhatikan faktor ekologis seperti menjaga kelestarian hutan dan lingkungan • Menerapkan prinsip-prinsip good governance dan transparansi • Mendorong investasi swasta (melalui PPP)bagi pengembangan dan pemenuhan kebutuhan air minum • Menjamin penyediaan air minum untuk seluruh lapisan masyarakat • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air minum misalnya dalam budaya penghematan air • Meningkatkan efisiensi penyediaan dan pemanfaatan air minum • Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya air minum yang ada di dalam daerah • Memaksimalkan infrastruktur air minum yang ada di pedesaan yang telah dibangun pemerintah, seperti Bantuan PAH, bantuan sumur bor dan program PAMSIMAS
  • 12. Kebijakan A. Kebijakan Utama • Pembuatan Regulasi yang memayungi PPP di level daerah, seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Indragiri Hilir • Penjaminan pemenuhan permintaan air • Kebijakan hemat air • Kemitraan dengan swasta • Penetapan kebijakan tarif air yang ekonomis dengan tetap mempertimbangkan kemampuan usaha kecil dan bantuan bagi masyarakat tidak mampu dalam jangka waktu tertentu Kebijakan Pendukung • Sosialisasi dan Diseminasi kepada stak eholder mengenai PPP Sektor penyedia an air minum • Pemberdayaan masyarakat • Penelitan dan pengembangan serta pen didikan dan pelatihan
  • 13. Kelembagaan PPP Sektor penyediaan air minum secara nasional ditangani oleh Sektor Penyediaan Air Minum Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum / BPP SPAM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Posisi : Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Selain itu dalam lintas sektoral PPP juga ditangani oleh Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencenaan Nasional Posisi : Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Dalam pengelolaan PPP air minum semua stakeholder mempunyai peran sesuai deng an tugas dan fungsinya masing-masing. D alam pengelolaan air diperlukan pemaham an dan kerjasama terhadap kondisi sumbe r daya air daerah, agar pengelolaan air berj alan dengan baik perlu melibatkan beberap a instansi yang mempunyai peran langsun g
  • 14. Analisis Regulasi a. Kontrak bangun, guna, dan serah (build, operate and transfer contract) untuk seluruh pengembangan SPAM hingga pelayanan dan penagihan kepada pelanggan atau untuk sebagian pengembangan SPAM Bentuk perjanjian kerjasama pengusahaan pengembangan SPAM antara pemerintah atau pemerintah daerah dengan badan usaha meliputi b. Bentuk kerjasama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
  • 15. Pola Manajemen Infrastruktur Air Singanpura Kegiatan umum dalam membangun sebuah sistem penyediaan air minum antara lain Pembebasan lahan, Renovasi bangunan intake, Jaringan transmisi, Instalasi Pengolahan, Jaringan distribusi, Sambungan rumah Keterbatasan sumber daya pemerintah, baik sumber daya anggaran, SDM, asset, maupun kemampuan manajemen membuat pemerintah kesulitan dalam mengatasi permasalahan pengadaan air minum kepada masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan kajian potensi pelaksanaan PPP untuk memberikan solusi pada permasalahan pada sektor air minum tersebut Secara geografis Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) berada dipesisir timur Pulau Sumatera yang hampir keseluruhan wilayahnya adalah rawa, gambut, pantai dan pulau memberikan tantangan besar dalam pembangunan Infrastruktur Pola manajemen infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengelolaan infrastruktur air adalah dengan Public Private Partnership (PPP) dapat diterjemahkan sebagai perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah, yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik di mana kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik.
  • 16. Infrastruktur Sungapura Singanpura Old Singapura yang saat ini terkenal sebagai negara kecil yang menjadi salah satu pusat bisnis di kawasan Asia pada 40 tahun yang lalu memiliki kondisi yang sangat berbeda. Ketersediaan sumber air baku yang sangat terbatas, banjir yang seringkali terjadi, penanganan sanitasi yang kurang memadai sehingga mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Menyadari kondisi tersebut, maka mulailah dilakukan transformasi. Ada tiga fase yang dilakukan: 40Th
  • 17. Tiga Fase Transformasi Tahap 1: Penanganan Kondisi Dasar, selama kurun waktu tahun 1965-2000. Tema yang diangkat adalah Tackling the Basics; Tahap 2: Pengembangan pengelolaan air, selama kurun waktu tahun 2001-2006. Tema yang diangkat adalah Water for All: Conserve, Value, Enjoy.; Tahap 3: Beyond 2006: Mengintegrasikan isu lingkungan dengan sektor lainnya. Tema yang diangkat adalah The Future – Integrating with the Environment and the World.
  • 18. Tema = program dan kegiatan • Approaches: conserve water, value our water, enjoy our water. Sub tema ini menggambarkan berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya konservasi air, menghargai nilai air sehingga rasa kepemilikan dan kepedulian masyarakat terhadap upaya konservasi dapat meningkat • Water for All; menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Singapura untuk memastikan ketersediaan sumber air minum. Ada 4 sumber air minum (4 National Tap), yaitu: melalui pengambilan dari sumber air setempat (local catchment), pembelian air dari negara tetangga (imported water), NEWater (pemanfaatan kembali air reklamasi) dan pengolahan air laut (desalinated water).
  • 19. Manajemen Penggunaan Air Use Water Management Agar mendapatkan perseps yang lebih positif dari masyarakat, Pemerintah Singapura menggunakan terminologi Used Water Management (Pengelolaan Air Buangan) dibandingkan dengan Waste Water Treatment (Pengolahan Air Limbah). Pengelolaan air buangan tersebut ditujukan untuk: (1) mencegah kontaminasi dan penyebaran penyakit, (2) melindungi sumber air, dan (3) mendapatkan alternatif sumber air baku (air reklamasi).
  • 20. Manajemen Penggunaan Air Use Water Management Hampir seluruh wilayah di Singapura ini (luas lahan 710 km2, dengan total penduduk sekitar 5,1 juta jiwa) telah dilayani oleh sistem perpipaan terpusat, baik yang berasal dari domestik (rumah tangga) ataupun dari daerah komersial dan industri (setelah mendapatkan pengolahan pendahuluan/pre-treatment) Untuk melayani kebutuhan tersebut, tersedia sistem perpipaan, pengumpulan dan pengolahan yang saat ini tengah dikembangkan
  • 21. NEWater Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dalam memastikan ketersediaan air bagi negaranya, Singapura memiliki 4 sumber air baku. Salah satunya adalah memanfaatkan kembali air reklamasi. Pemanfaatan air reklamasi tersebut pada dasarnya adalah melengkapi siklus air yang dikelola PUB sehingga Singapura telah mengembangakan pengelolaan air dalam suatu siklus tertutup (close loop).
  • 22. NEWater Air reklamasi yang digunakan berasal dari air olahan dari instalasi pengolahan air buangan (limbah), baik domestik ataupun industri. Seperti halnya berbagai negara maju lainnya, Singapura memiliki sistem pengolahan sanitasi yang terpusat (sewerage system) Hampir seluruh wilayah di Singapura (99%) telah dilayani oleh sistem perpipaan air limbah. Pada awalnya air olahan ini dialirkan langsung ke badan air, seperti sungai dan laut. Namun, untuk menjaga ketersediaan air di masa yang akan datang, maka air olahan digunakan untuk 2 hal
  • 23. NEWater Direct Non-Potable Use; terutama untuk penggunaan air untuk pendingin bagi rumah sakit, bangunan komersial dan kantor; serta sebagai bagian dari proses industri Indirect Potable Use; yaitu dengan menyimpan air reklamasi ini ke dalam reservoir untuk kemudian diolah kembali agar mengandung berbagai mineral yang diperlukan oleh tubuh Air olahan digunakan untuk 2 hal :
  • 24. Kesimpulan & Saran • Pelibatan masyarakat menjadi sangat penting, karena masyarakat tidak hanya sebagai objek tetapi juga subjek dalam pengelolaan air. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi, tidak hanya difokuskan pada upaya promosi tetapi juga pada perencanaan lingkup kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian, upaya promosi tidak hanya sebatas pemberian pengetahuan tetapi juga memberikan arah yang jelas kepada kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat. • Pemanfaatan air reklamasi di Indonesia sangat potensial untuk dilakukan. Ini terlihat dari sisi suplai (volume air buangan) dan sisi demand (kebutuhan air) yang semakin meningkat terkait dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Namun demikian, upaya pengembangan ini perlu didukung dengan berbagai langkah seperti penetapan standard, penyiapan legislasi hingga promosi kepada masyarakat sebagai user • Perlunya peningkatan semangat dan komitmen untuk perubahan. Tidak hanya berlindung dari kompleksitas permasalahan dan kondisi yang dihadapi, tetapi dengan melihat upaya transformasi yang dilakukan Singapura, semakin membuktikan bahwa perbaikan kondisi sanitasi dan layanan air minum masyarakat adalah hal yang mungki untuk dilakukan. • Peningkatan komitmen diterjemahkan dalam penyusunan program yang disertai dengan tahapan implementasi yang jelas dan konsisten. • Pelibatan berbagai pihak sangat diperlukan, tidak hanya pada saat perencanaan, namun juga saat implementasi. Untuk itu, upaya advokasi dan promosi berbagai produk perencanaan yang tengah dilakukan Tim Reformasi Birokrasi di Bappenas sangat relevan untuk dilanjutkan.