Dokumen tersebut membahas tentang kekuasaan dan wewenang dalam organisasi. Ia menjelaskan perbedaan antara kekuasaan dan wewenang, jenis-jenis kekuasaan, teori-teori wewenang, tanggung jawab yang timbul dari wewenang, dan pentingnya pendelegasian wewenang oleh manajer.

1. Kelompok 8 :
Asti Ardiani
Herna Frestiana
Hikmah Siti Nazwah
Liri Laila Thasa
Widya Lestari Putri

2. Kekuasaan dan wewenang sering ditemui
bersama, tapi keduanya berbeda. Bila wewenang
adalah hak untuk melakukan sesuatu, kekuasaan
adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut.
Selain itu, kekuasaan juga mempunyai arti
kemampuan untuk mempengaruhi individu,
kelompok, keputusan atau kejadian/situasi.
Kekuasaan sesungguhnya merupakan konsekuensi
logis yang muncul dari setiap organisasi yang di
dalamnya terdapat pemimpin dan bawahan. Karena
organisasi merupakan kumpulan orang dalam
pencapaian tujuan, maka organisasi ditunjukan
untuk mengubah situasi melalui orang-orang agar
perubahan terjadi. Agar perubahan ini dapat
terjadi, maka kekuasaan diperlukan.

3. Kekuasaan Balas-Jasa/Kekuasaan Penghargaan
Kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah
kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang
yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan
penghargaan terhadap orang-orang yang berada di
bawahanya.
Kekuasaan untuk memberikan Hukuman
Kekuasaan ini kebalikan atau sisi negatif dari
reward power. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan
untuk memberikan hukuman atas kinerja yang buruk
yang ditunjukan oleh SDM / tenaga kerja dalam sebuah
organisasi atau apabila mereka tidak melaksanakan
perintah pimpinannya atau tidak memenuhi persyaratan.

4. Kekuasaan Sah
Berkembang dari nilai-nilai intern yang
mengemukakan bahwa seorang pimpinan mempunyai
hak sah untuk mempengaruhi bawahan. Seseorang
mempunyai kewajiban untuk menerima
pengaruh/kekuasaan tersebut, karena seorang lain
ditentukan sebagai pimpinannya.
Kekuasaan Pengendalian Informasi
Berasal dari pengetahuan dimana orang lain
tidak mempunyainya. Cara ini digunakan dengan
pemberian atau penahanan informasi yang
dibutuhkan.

5. Kekuasaan Panutan
Didasarkan atas identifikasi orang-orang dengan
seorang pimpinan dan menjadikan pemimpin itu sebagai
panutan atau symbol. Karisma pribadi, keberanian,
simpatik, dan sifat-sifat lain adalah faktor-faktor
penting dalam kekuasaan panutan. Misalnya, manajer
yang populer dan teliti akan mempunyai kekuasaan
panutan bila karyawan termotivasi untuk meniru
kebiasaannya. Kekuasaan panutan juga berfungsi di
tingkat yang sejajar – rekan yang berkarisma mungkin
dapat menarik kita untuk menyetujui pandangannya.

6. Selain itu, seorang pemimpin dapat
mempengaruhi seseorang adalah hasil dari
kekuasaan posisi, kekuasaan pribadi, atau
kombinasi dari keduanya.

7. David McClelland menyatakan, ada dua sisi dari
kekuasaan, yaitu sisi negatif, dan positif :
Sisi Negatif
Mengandung arti bahwa memiliki kekuasaan berarti
menguasai orang lain yang lebih lemah. Kepemimpinan
yang didasarkan atas sisi negatif kekuasaan
memperlakukan seseorang tidak lebih dari seorang
‘budak’. Hal ini jelas merugikan, karena orang-orang
yamg merasa hanya menjadi ‘budak’ akan cenderung
menentang kepemimpinan, dan akan menjadi pasif.

8. Sisi Positif
Kekuasaan ditandai dengan perhatian pada
pencapaian tujuan kelompok. Manajer yang
menggunakan kekuasaan positif, mendorong
anggota kelompok untuk mengembangkan
kekuatan dan kecakapan yang mereka
butuhkan untuk meraih sukses, baik sebagai
perseorangan maupun sebagai anggota suatu
organisasi. Penggunaan kekuasaan secara
tepat, merupakan motivator besar bagi para
anggota organisasi atau suatu perusahaan.

9. Pengertian Wewenang
1. Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan
Authority adalah kekuasaan yang sah dan
legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah
orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
authority merupakan dasar hukum yang sah dan
legal untuk dapat mengerjakan sesuatu
pekerjaan.

10. Wewenang (Authority) sangat penting bagi
seseorang dalam sebuah manajemen, karena :
Authority merupakan dasar hukum bagi seseorang
untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas-tugasnya.
Authority selalu akan menciptakan power, right, dan
responsibility.
Authority menyebabkan perintah-perintah manajer
dipatuhi dan ditaati.
Authority menjadi tolak ukur kedudukan, sifat
pekerjaan, dan tanggung jawab seseorang karyawan
dalam suatu perusahaan.
Authority menjadi batas tentang apa yang dapat
dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan seseorang.

11. 1. Line authority ( Wewenang Garis)
Line authority adalah mereka yang dalam organisasi
mempunyai kekuasaan, hak dan tanggung jawab langsung
atas tercapainya tujuan perusahaan. Ia berwenang
mengambil keputusan dan memerintah untuk merealisasikan
keputusan tersebut.
2. Staff authority ( Wewenang Staf )
Staff authority adalah mereka yang ditunjuk oleh
organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah
organisasi yang memiliki kewenangan lini. Kekuasaan dan hak,
“hanya” untuk memberikan data, informasi dan saran-saran
saja untuk membantu lini, supaya bekerja efektif dalam
mencapai tujuan. Seseorang yang mempunyai staff
authority, tidak berhak mengambil keputusan dan
merealisasi keputusan serta tidak bertanggung jawab
langsung atas tercapainya tujuan.

12. 3. Functional Authority
Functional authority adalah mereka yang berada
dalam bagian tertentu di organisasi, memiliki
kewenangan lini maupun staf, namun juga karena
tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol
atau koordinasi dengan bagian lainnya.
4. Personal Authority
Personal Authority adalah kewibawaan seseorang
karena kecakapan, perilaku, ketangkasan, dan
kemampuan, sehingga ia disegani oleh kawan maupun
lawan.

13. a. Formal Authority Theory
Menurut Koontz, authority yang dimiliki seseorang
bersumber dari barang-barang yang dimilkinya, sebagaimana
yang diatur oleh undang-undang, hukum dan hukum adat dari
lembaga tersebut. Misalnya, pemilik saham suatu perseroan
terbatas ( PT ) mempunyai authority/hak suara karena saham
yang dimilikinya.
b. Acceptance Authority Theory (Teori Penerimaan Wewenang)
Menurut teori ini, authority seseorang bersumber dari
penerimaan, kepatuhan, dan pengakuan para bawahan terhadap
perintah, dan kebijakan-kebijakan atas kuasa yang dipegangnya.
Kunci teori ini adalah bahwa seseorang pemimpin tidak
mempunyai wewenang yang sesungguhnya, kecuali para bawahan
secara individual memberikan kepadanya. Tegasnya, pemimpin
memiliki authority selama para bawahan menaati dan mematuhi
perintah-perintahnya.

14. c. Authority of the Situation
Menurut teori ini, authority seseorang bersumber
dari “situasi”, misalnya keadaan darurat atau kejadian-kejadian
luar biasa. Karena situasi, seseorang
mengambil alih kekuasaan untuk menghadapi situasi-situasi
khusus tersebut dan perintah-perintahnya
diterima dan dilaksanakan orang. Dan begitu situasi
menjadi normal, authority-nya hilang.
d. Position Authority
Menurut teori ini, wewenang yang diperoleh
seseorang bersumber dari posisi (kedudukan) superior
yang dijabatnya di dalam organisasi yang
bersangkutan.
Misalnya, seorang dosen mempunyai authority
untuk meluluskan seorang mahasiswa, karena ia
mempunyai authority untuk itu.

15. e. Technical Authority ( Wewenang Teknis )
Artinya wewenang diperoleh seseorang, karena
keahlian khusus sebagai akibat dari pengalaman,
popularitas, kemampuan mengambil keputusan yang
jitu.
f. Yuridis Authority ( Wewenang Hukum )
Menurut teori ini, wewenang seseorang bersumber
dari hukum atau undang-undang yang berlaku.
Misalnya, polisi berwenang untuk mengatur lalu lintas
karena adanya hukum yang mengaturnya.

16. a. Kemampuan jasmaniah (fisik), artinya manajer tidak
dapat memerintahkan suatu tugas kepada para
bawahannya diluar kemampuan bawahannya.
b. Pembatasan ekonomi, artinya wewenang seorang
manajer dibatasi oleh keadaan ekonomi. Manajer
tidak dapat memerintahkan atau memaksakan
kehendaknya terhadap harga-harga pasar dan
persaingan.
c. Partnership agreement, artinya wewenang
seseorang tetap dibatasi oleh rekannya misalnya
oleh dewan komisarisnya.
d. Lembaga, artinya wewenang seorang manajer tetap
dibatasi oleh kebijakan dan prosedur lembaga
bersangkutan.
e. Pembatasan hukum, artinya wewenang seorang
manajer dibatasi oleh hukum-hukum yang berlaku.

17. Tanggung jawab (responsibility) adalah keharusan
untuk melakukan semua kewajiban/tugas-tugas yang
dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang
yang diterima atau dimilikinya. Tanggung jawab tercipta
karena penerimaan wewenang dan tanggung jawab harus
sama besarnya dengan wewenang yang dimiliki. Dan
pertanggungjawaban ini nantinya akan diberikan kepada
lembaga yang mendelegasikan/memberikan wewenang
tersebut. Dalam arti lain, delegate (bawahan) hanya
bertanggung jawab kepada delegator (atasan). Delegate
harus benar-benar mempertanggungjawabkan wewenang
yang diterimanya kepada delegator karena jika tidak
sewaktu-waktu wewenang itu dapat ditarik kembali oleh
delegator dari delegate-nya.

18. Tanggung jawab juga berfungsi mengingatkan
orang-orang untuk tidak saja mempergunakan
kewenangan nya yang di milikinya,tetapi juga melaporkan
apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan
kewenangan yang telah di berikan kepadanya karena
kadang kala orang orang melupakan esensi dari tanggung
jawab sebagai bagian dari jabatan atau tugas yang di
emban ketika menduduki suatu bagian atau departemen
tertentu.
karena perusahaan selalu terkait dam berada dalam
lingkungan sistem sosial,maka manajer puncak dalam
mencapai tujuan nya bertanggung jawab dan
mengkoordinasikan kepentingan dari pemilik
perusahaan,karyawan perusahaan serta pemerintah dan
konsumen yang di antaranya sebagai berikut :

19. • Pemerintah dan Konsumen
a. Menginginkan tersedianya barang dan jasa dengan
kualitas baik, harganya layak dan selalu ada di
pasaran.
b. Adanya hubungan yang harmonis antara pemilik,
karyawan, dan manajer sehingga produksi barang dan
jasa tetap tersedia.
c. Pemerintah mewajibkan agar perusahaan dikelola
sesuai dengan izinnya (SIUP)-nya.
d. Pemerintah mengharuskan perusahaan untuk
membayar kewajibannya seperti membayar pajak.
e. Pemerintah mengharapkan hendaknya perusahaan
memproduksi barang dan menjamin konsumennya.

20. • Pemilik Perusahaan
a. Laba yang layak atas investasinya.
b. Sarana dan prasarana hendaknya dimanfaatkan seoptimal
mungkin.
c. Informasi tentang keadaan perusahaan dan masa depan
perusahaan..
d. Perusahaan hendaknya dikelola sesuai dengan izin (SIUP)-
nya.
e. Adanya rencana jangka panjang bagi perusahaannya.
f. Terbinanya hubungan yang baik antara pemilik, karyawan,
dan manajer.
• Karyawan Perusahaan, menginginkan :
a. Kompensasi (gaji dan kesejahteraan) yang adil dan layak.
b. Jaminan adanya pekerjaan yang tetap dan kesempatan
promosi.
c. Perlakuan yang baik dan manusiawi dari manajer.
d. Situasi dan lingkungan kerja yang menyenangkan.
e. Kepuasaan dan penghargaan atas hasil kerja mereka.
f. Mendapat informasi seperlunya mengenai keadaan
perusahaan.

21. Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan
pendelegasian wewenang adalah memberikan
sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator
(atasan) kepada delegate (bawahan) untuk
dikerjakannya atas nama delegator.
Pelimpahan wewenang pada dasarnya
merupakan proses pengalihan tugas kepada orang
lain yang sah (menurut mekanisme tertentu dalam
organisasi) dalam melakukan berbagai aktivitas
yang ditunjukan untuk pencapaian tujuan organisasi
yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat
proses pencapaian tujuan tersebut.

22. Pendelegasian wewenang penting dan mutlak harus dilakukan
seorang manajer, karena :
a. Manajemen baru dikatakan ada jika ada pembagian wewenang
dan pembagian pekerjaan.
b. Karena adanya keterbatasan fisik, waktu, perhatian, dan
pengetahuan seorang manajer.
c. Agar sebagian tugas dan pekerjaan manajer dapat dikerjakan
oleh para bawahannya sehingga memungkinkan bawahan untuk
bisa tumbuh dan berkembang.
d. Kelancaran organisasi diperlukan oleh suatu perusahaan. Jika
para manajer berhalangan, tugas-tugasnya dapat dilakukan
bawahannya.
e. Pendelegasian wewenang menciptakan adanya ikatan, hubungan
formal, dan kerja sama antara atasan dengan bawahan.
f. Pendelegasian memungkinkan manajer memusatkan tenaganya
pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting.
g. Pendelegasian wewenang membuktikan adanya pimpinan dan
bawahan dalam suatu organisasi.

23. Delegasi Wewenang bersifat characteristic yang
artinya bahwa pihak bawahan menerima wewenang dari
atasan, tetapi pada saat yang sama atasan yang
bersangkutan juga masih tetap memiliki wewenang
tersebut. Pemimpin (delegator) tidak hilang haknya
terhadap wewenang yang telah didelegasikannya itu.
Jadi, wewenang itu milik bersama antara delegator dan
delegate, sehingga tugas-tugas atas wewenang yang
didelegasikan itu masih dapat dikerjakan sendiri oleh
delegator.

24. a. Manajer merasa lebih, bila mereka tetap mempertahankan
hak pembuat keputusan.
b. Manajer tidak bersedia menghadapi resiko bahwa
bawahan akan melaksanakan wewenangnya dengan salah
atau gagal.
c. Manajer tidak atau kurang mempunyai kepercayaan akan
kemampuan bawahannya.
d. Manajer merasa bahwa bawahan lebih senang tidak
mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas.
e. Manajer takut bahwa bawahan akan melaksanakan
tugasnya dengan efektif sehingga posisinya sendiri
terancam.
f. Manajer tidak mempunyai kemampuan manajerial untuk
mendelegasikan tugasnya.

25. a. Kesediaan manajemen untuk memberikan kepada
bawahan kebebasan yang sesungguhnya untuk
melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya.
b. Manajer harus menerima perbedaan cara pemecahan
suatu masalah dan kemungkinan bawahan akan
membuat kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya.
c. Mereka (bawahan) harus dibiarkan untuk
mengembangkan pemecahan masalahnya sendiri dan
belajar dari kesalahan mereka sendiri.
d. Kesalahan bawahan seharusnya tidak menyebabkan
manajer mengurangi delegasi, tetapi memberikan
latihan atau dukungan yang lebih kepada bawahan.

26. e. Pengembangan komunikasi antara manajer dan
bawahan akan meningkatkan saling pengertian dan
membuat delegasi lebih efektif.
f. Manajer yang mengetahui kemampuan bawahannya
dapat lebih realistis menentukan tugas-tugas mana
yang dapat didelegasikan kepada bawahan tertentu.
g. Bawahan didorong untuk menggunakan
kemampuannya dan merasa manajer mereka akan
memberikan “dukungan” akan lebih bersemangat
dalam menerima tanggung jawab.

27. Stoner memberikan prinsip klasik mengenai dasar
agar pelimpahan wewenang menjadi efektif. Ketiga
prinsip klasik tersebut adalah:
Prinsip Skalar
Prinsip Kesatuan
Tanggung Jawab, Kewenangan dan Pertanggungjawaban

28. Dalam pendelegasian wewenang delegator perlu
memperhatikan beberapa asas yaitu :
1. Asas Kepercayaan.
2. Asas Delegasi atas hasil yang diharapkan.
3. Asas Penentuan Fungsi/asas kejelasan tugas.
4. Asas Rantai Berkala.
5. Asas Tingkat Wewenang.
6. Asas Kesatuan Komando.
7. Asas Keseimbangan Wewenang & Tanggung Jawab.
8. Asas Pembagian Kerja.
9. Asas Efisiensi.
10. Asas Kemutlakan Tanggung Jawab.

29. Seni pendelegasian wewenang harus didasarkan pada
personal attitude yaitu sikap pribadi manajer yang
melakukan pendelegasian wewenang itu. Personal
attitude yang harus dimiliki manajer adalah :
1. Personal Receptiveness (Daya Penerimaan Pribadi)
2. Willingness to Let Go
3. Willingness to let others make mistake
4. Willingness to trust subordinate
5. Willingness to establish and use broad control.

30. Sentralisasi adalah jika sebagian besar wewenang /
kekuasaan masih tetap dipegang oleh manajer puncak
atau hanya sebagian kecil wewenang yang didelegasikan
ke seluruh struktur organisasi. Misalnya, 75% wewenang
masih tetap dipegang oleh manajer puncak dan pekerjaan
di perusahaan masih tetap dikerjakan oleh manajer
puncak. Hanya 25% pekerjaan yang didelegasikan dan
harus dilaksanakan oleh bawahan.
Desentralisasi adalah jika sebagian kecil wewenang /
kekuasaan dipegang oleh manajer puncak, atau sebagian
wewenang manajer puncak didelegasikan kepada seluruh
struktur organisasi. Misalnya, 20% wewenang tetap
dikuasai manajer puncak, sedangkan 80% wewenang telah
didelegasikan kepada seluruh struktur organisasi dan
yang harus dilaksanakan oleh bawahan.

31. Faktor-faktor yang menentukan tingkat delegasi
wewenang, apakah desentralisasi atau sentralisasi,
adalah :
1. Costliness of decision (mahalnya keputusan)
2. Uniformity of policies (keseragaman kebijaksanaan)
3. Business dynamics (kemajuan perusahaan)
4. History of business (sejarah perusahaan)
5. Desire for independence (keinginan untuk bebas)
6. Availability of managers
7. Control technique (teknik pengendalian)
8. Environtment influences (pengaruh lingkungan)

32. Kegiatan - kegiatan yang disentralisasi dan
didesentralisasi :
1. Kegiatan produksi didesentralisasi.
2. Kegiatan penjualan didesentralisasi.
3. Kegiatan finance disentralisasi.
4. Kegiatan urusan sumber daya manusia disentralisasi.
5. Kegiatan statistik dan data processing
disentralisasi, kecuali pengumpulan data
didesentralisasi.
6. Kegiatan purchasing terutama mesin-mesin
(equipment) disentralisasi.
7. Kegiatan pengangkutan dan logistik biasanya
disentralisasi.