2. Wewenang (Authority)
wewenang (Authority )Adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari
atasan ke bawahan dalam suatu organisasi.Dua pandangan yang saling berlawanan tentang sumber wewenang, yaitu:
1) Teori formal (pandangan klasik)
Wewenang merupakan anugrah, ada karena seseorang diberi atau dilimpahi hal tersebut.
Beranggapan bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang tinggi. Jadi
pandangan ini menelusuri sumber tertinggi dari wewenang ke atas sampai sumber terakhir,
dimana untuk organisasi perusahaan adalah pemilik atau pemegang saham.
2) Teori penerimaan (acceptance theory of authority)
Wewenang timbul hanya jika dapat diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang
tersebut dijalankan. Pandangan ini menyatakan kunci dasar wewenang oleh yang dipengaruhi
(influencee) bukan yang mempengaruhi (influencer). Jadi, wewenang tergantung pada penerima
(receiver), yang memutuskan untuk menerima atau menolak.
3. Ada dua pandangan yang saling
berlawanan mengenai sumber
wewenang yaitu :
Teori Formal (Pandangan klasik) : wewenang adalah dianugrahkan
Wewenang ada karena seseorang tersebut diberi, dilimpahi atau diwarisi
hal tersebut. Pandangan ini menganggap bahwa wewenang berasal dari
tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan kemudian secara hukum
diturunkan dari tingkat ke tingkat. Pendangan klasik ini menelusuri sumber
tertinggi dari wewenang ke atas sampai sumber terakhir, di mana untuk
organisasi perusahaan adalah pemilik atau pemegang saham
wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh
kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut
dijalankan. Pandangan ini menyatakan kunci dasar wewenang oleh yang
dipengaruhi (influencee) bukan yang mempengaruhi (influencer). Jadi,
wewenang tergantung pada penerima (receiver), yang memutuskan untuk
menerTeori Penerimaan (acceptance theory of authority) : berpendapat
bahwa ima atau menolak.
4. DELEGASI
Delegasi adalah perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung
maupun secara musyawarah untuk mengutusnya menjadi salah satu perwakilan suatu
kelompok atau lembaga.[1] Delegasi menurut Hukum Perdata adalah penyerahan ulang
oleh yang berutang kepada orang lain yang selanjutnya wajib menunaikan ulang tadi
kepada yang berutang.
Delegasi wewenang adalah proses dimana para manajer mengalokasikan wewenang
kebawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya.
Empat hal yang terjadi saat delegasi diakukan:
1 . Pendelagisian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
2 . Pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas
3 . Penerimaan delegasi menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab.
4 . Pendelegasi menerima pertanggungjawaban dari bawahan untuk hasil yang dicapai.
5. Alasan-alasan pendelegasian
• Pendelegasian memungkinkan manajer untuk mencapai hasil yang lebih
baik dari pada mereka menangani sendiri.
• Delegasi dari atasan kepada bawahan adalah proses yang diperlukan
agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien.
• Delegasi memungkinkan manajer untuk memusatkan tenaganya untuk
tugas-tugas prioritas yang lebih penting.
• Delegasi memungkinkan bawahan untuk berkembang dan dapat
digunakan alat untuk belajar dari kesalahan.
• Delegasi dibutuhkan karena manajer tidak selalu mempunyai semua
pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dan tidak
selalu memahami masalah yang lebih terperinci. Sehingga dibutuhkan
organ yang serendah mungkin untuk menangani masalah yang makin
rinci dimana terdapat cukup kemampuan dan informasi untuk
menyelesaikannya.
• Beberapa Pedoman Klasik yang dapat Dijadikan Dasar untuk Delegasi
6. Perinsip-perinsip untuk mencapai
pendelegasian yang efektif
1. prinsip skalar
perlu adanya geris wewenangan yang jelas agar tidak
membingungkan orang yang menerima pendelegasian.
2. perinsip kesatuan perintah
satu tugas satu kepala, kepada siapa pertanggung
jawaban ini di berikan. Ini tergantung kepada siapa ia
menerima delegasi tugas.
3. tanggung jawab wewenangan dan akuntabilitas
tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu di berikan
ke tingkat organisasi paling bawah.
7.
8. Sentralisasi
• Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada
sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada
suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada
pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah.
• Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh
keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang
yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan
untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem ini
adalah di mana pemerintah pusat tidak harus pusing-pusing pada
permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan
keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir
seluruhnya oleh pemerintah pusat.
