Peran Karang Taruna Provinsi Banten dalam pemberdayaan Masyarakat

1. ISU PEMBANGUNAN
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA)
Peran Karang Taruna Provinsi Banten Terhadap Pemberdayaan Masyrakat
Disusun Oleh :
1. FIRMAN KHAIRUL HAKIM
Serang, 1 Desember 2014

2. BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang terus menerus
menuju kearah perkembangan dan kemajuan memerlukan masukan-masukan yang
menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha - usaha yang dilakukan
oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara. Adanya suatu
pembangunan di wilayah tertentu berarti adanya usaha pemerintah untuk menuju
kearah perbaikan secara bertahap dan berencana untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, Oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan harus secara
komprehensif, baik itu secara fisik maupun pembangunan dari sumber daya
manusianya.
Sejalan dengan semangat paradigma pembangunan di era otonomi yang
mengakui kesetaraan proporsi sektor masyarakat dengan sektor negara dan swasta
sebagai stakeholders pembangunan, maka aksi-aksi pemberdayaan masyarakat
menjadi signifikan dilakukan. Hal ini disadari keyakinan jika masyarakat di suatu
daerah menunjukan tingkat emansipasi yang tinggi dalam segala kegiatan
pembangunan, maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan
bangsanya sendiri dalam menghadapi dinamika perubahan pada lingkup regional
maupun global. Dari sini upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
seharusnya menjadi bagian integral dari upaya suatu bangsa dalam rangka
memperbaiki tingkat inisiasi, peran serta atau partsipasi dan emansipasi para
warganya dalam program pembangunan.Padahal telah kita ketahui bahwa kondisi
masyarakat saat ini yang sudah benar-benar menuntut usaha perbaikan yang segera
dan signifikan.

3. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa
dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan
usaha ekonomi, pengembangan Lembaga Keuangan serta kegiatan -kegiatan yang
dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.
Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat
lapisan masyarakat bawah yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk
melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain,
pemberdayaan (empowering) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat
miskin.
Salah satu lembaga yang mempunyai peran terhadap pemberdayaan
masyarakat adalah Karang Taruna yang bisa diartikan sebagai organisasi kepemudaan
di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda
nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari,
oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa / Kelurahan
atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan
sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna merupakan wadah
pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan
kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia
dilingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada.
Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna berpedoman pada Pedoman Dasar
dan Pedoman Rumah Tangga dimana telah pula diatur tentang struktur penggurus dan
masa jabatan dimasing-masing wilayah mulai dari Desa / Kelurahan sampai pada
tingkat Nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi kelanjutan
organisasi serta pembinaan anggota Karang Taruna baik dimasa sekarang maupun
masa yang akan datang.1
1http://blogpakistaji.blogspot.com/2013/10/mengenal-karang-taruna.html, di akses pada tanggal29
November 2014.

4. Sebagai salah satu kekuatan sosial, Karang Taruna memiliki peran strategis
dalam pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan guna mendukung
pengentasan kemiskinan dan pengangguran, khususnya di kalangan generasi muda.
Sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan, Karang Taruna lebih memprioritaskan
pengembangan program-program yang berorientasi pada usaha kesejahteraan sosial.
Karenanya, sesuai dengan semangat paradigma baru Karang Taruna, maka pada
Tanggal 11 Maret 2012 Karang Taruna Provinsi Banten melaunching program
TAWIRA atau Taruna Wirausaha yang berlangsung sampai saat ini. Taruna
Wirausaha merupakan wadah yang bertujuan memberi wawasan, pendidikan dan
motivasi kepada para pemuda untuk beraktualisasi melalui bidang wirausaha guna
menekan tingkat pengangguran di usia produktif
Mengacu pada pemaparan di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat isu
mengenai Peran Karang Taruna Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi
Banten dalam menekan tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Banten.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang di atas, Permasalahan yang dikaji dari penelitian
ini adalah:
a. Apa pengertian Karang Taruna?
b. Bagaiman Peran Karang Taruna Provinsi Banten Terhadap Pemberdayaan
Masyrakat?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah
a. Untuk mengetahui Pengertian Karang Taruna
b. Untuk Mengetahui Peran Karang Taruna Provinsi Banten Terhadap
Pemberdayaan masyarakat

5. BAB II
LANDASAN TEORI
Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana masyarakat diharapkan menjadi
cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan pembangunan serta ikut
memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga dalam
masyarakat. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan,
pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan
kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya Pemberdayaan masyarakat
diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan
peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentu-
kan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga
dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Pendampngan sosial
merupakan suatu strategi yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan
masyarakat.2
Sebab dalam pendampingan sosial memiliki prinsip pekerjaan sosial yaitu
membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat
sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Dalam kaitan dengan
pendampingan sosial, maka pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitas
sebagai pendamping bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah secara
langsung. Pemberdayaan mayarakat angat membutuhkan komitemen dari berbagai
elemen masyarakat termasuk para elit kekuasaan dengan mengedepankan banwa
peberdayaan masyarakat merupakan tugas yang utama dari elit untuk mengurangi
tingkat kemiskinan dalam masyarakat.
Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996), manusia
adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada
proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya,
2http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-
ACE_SURYADI/frnsiskakorompisbab2.pdf. Di akses pada tanggal 28 November 2014.

6. mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan
untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan
harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.
Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan
upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang
mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua
kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan
pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.3
Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan
ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada
pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha
yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha,
kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem
pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan
masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.4
Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang
bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang
bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan
mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan
masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan,
dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.
Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan
politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat
memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari
ketahanan ekonomi nasional.
Berbagai Ukuran Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat.
3Gunawan Sumodiningrat, 1996, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan
Masyarakat,PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta
4 Mubyarto, 1998, Koperasi Pedesaan, Jakarta: PT. Galia Indonesia Regards.

7. Untuk mengetahui seberapa jauh pemberdayaan masyarakat telah berhasil,
perlu ada pemantauan dan penetapan sasaran, sejauh mungkin yang dapat diukur
untuk dapat dibandingkan. Pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusat
pada bidang ekonomi, karena sasaran utamanya adalah memandirikan masyarakat, di
mana peran ekonomi teramat penting. Cara mengukurnya telah banyak berkembang,
seperti yang antara lain telah disebut di atas indeks Gini, jumlah orang yang hidup di
bawah garis kemiskinan, jumlah desa miskin, peranan industri kecil, nilai tukar
pertanian, upah minimum dan sebagainya.
Pembangunan manusia yang berkualitas bukan hanya menyangkut aspek
ekonominya, tetapi juga sisi lainnya, yaitu pendidikan dan kesehatannya. Di bidang
ini, juga telah banyak ukuran dikembangkan antara lain persentase penduduk yang
buta aksara, angka partisipasi sekolah untuk SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi,
angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, persentase penduduk yang kurang
gizi, dan rata-rata umur harapan hidup. Selain itu juga sedang dikembangkan oleh
Bappenas bersama BPS semacam angka indeks kesejahteraan rakyat yang
menggabungkan indikator ekonomi, kesehatan, dan pendidikan ke dalam suatu angka
indeks. Dindunia internasional indeks kesejahteraan semacam ini telah dikembangkan
oleh UNDP yang dikenal dengan nama Human Development Index (HDI) seperti
telah dikemukakan di atas.
Manusia juga harus mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi melalui
pembangunan spiritual, sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat, dalam rangka
membangun masyarakat berakhlak. Terkait dengan itu adalah pembangunan budaya,
yakni untuk menciptakan, di atas budaya yang menjadi jati diri bangsa Indonesia,
sikap budaya kerja keras, disiplin, kreatif, ingin maju, menghargai prestasi dan siap
bersaing. Ukurannya tentu sangat relatif dan terutama bersifat kualitatif.
Dalam pembangunan budaya perlu dikembangkan orientasi kepada ilmu
pengetahuan dan teknologi. Pemberdayaan teknologi, merupakan jawaban yang

8. berjangkauan jauh ke depan dan berkesinambungan dalam membangun masyarakat
yang maju, mandiri dan sejahtera. Pemberdayaan masyarakat harus pula berarti
membangkitkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif
dalam kehidupan masyarakatnya. Masyarakat yang secara politik terisolasi bukanlah
masyarakat yang berdaya, artinya tidak seluruh aspirasi dan potensinya tersalurkan.
Maka, aspek politik juga terdapat dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satu
ukurannya, seperti indikator yang dikembangkan Dasgupta (1993), adalah hak
berpolitik (mengikuti pemilu) dan hak sipil.5
Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model
pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun
dari kerangka logik sebagai berikut : (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan
terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; (2) pemusata kekuasaan faktor
produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran;
(3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem
politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat
legitimasi; dan (4) pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan
ideologi secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu
masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Prijono dan Pranarka, 1996). Akhirnya
yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang
dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan
pembebasan melalui prose pemberdayaan bagi yang lemah (empowerment of the
powerless).
Alur pikir di atas sejalan dengan terminologi pemberdayaan itu sendiri atau
yang dikenal dengan istilah empowerment yang berawal dari kata daya (power). Daya
dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur–
unsur penguatan yang diserap dari luar. Ia merupakan sebuah konsep untuk
5 Ginandjar Kartasasmita, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: Konsep Pembangunan Yang Berakar
Pada Masyarakat,Jawa Timur: Surabaya, 14 Maret 1997.

9. memotong lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian
kesejahteraan. Keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses
pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada
sumber–sumber power. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya power
dis powerment, yakni peniadaan power pada sebagian besar masyarakat, akibatnya
masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang
umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki power. Pada gilirannya
keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan.
Begitulah lingkaran setan itu berputar terus. Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan
dua arah. Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. Kedua,
memperkuat posisi lapisan masyrakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan.
Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan
upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang
mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua
kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan
pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.
Kartasasmita (1996) mengemukakan pendapatnya bahwa upaya
pemberdayaan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara. Pertama, menciptakan
suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.
Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki
potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat kemandirian dan dan keberdayaan rakyat
adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisasikan dirinya
sendiri dan potensi kemandirian individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan
rakyat berakar kuat pada proses kemandirian kemandirian setiap individu yang
kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal
maupun nasional. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat
dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan,
menyediakan prasarana dan sarana, baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh

10. masyarakat lapisan bawah. Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi
yang lemah dan membela kepentingan masyarakat.
pemberdayaan masyarakat dikelompokkan dalam Pembangunan Daerah. Hal
ini menunjukkan bahwa aspek politik akan memegang peranan penting, mengingat
pembangunan daerah berpeluang untuk dijadikan sebagai instrumen penguatan
demokrasi. Arah kebijakan tersebut antara lain dinyatakan:
“Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan
masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana,
pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat,
pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, danpemanfaatan sumber
daya alam.“
“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan
potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan
yang memadai.“
Kembali di sini secara konsisten dikemukakan aspek ekonomi berupa petani,
nelayan, prasarana fisik, agribisnis, industri kecil, kerajinan rakyat, penguasaan
teknologi, serta pemanfaatan sumberdaya alam. Aspek sosial mencakup
pengembangan kelembagaan dan pendidikan. Aspek politik tidak ditunjukkan secara
eksplisit, walaupun di muka telah disebutkan bahwa aspek ini menjadi implikasi dari
pembangunan daerah. Aspek budaya perlu dipandang sebagai transformasi etika
menuju kemodernan.6
6Ginandjar Kartasasmita, 2003, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: Konsep Pembangunan Yang
Berakar Pada Masyarakat, Jakarta: Pasca Sarjana ITB

11. BAB III
PEMBAHASAN
Karang Taruna adalah Lembaga Sosial yang berdiri dari, oleh, dan untuk
masyrakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, yang
bersetujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkehidupan
berbangsa dan bernegara, meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai Sumber
Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya
Alamat (SDA) terutama dalam bidang agrobisnis, olah raga, kesenian dan parawisata
semua itu dilakukan dalam upaya menuntaskan kemiskinan dan pengangguran yang
ada di Desa-Desa, sehingga masyarakat setempat bisa memanfaatkan wadah tersebut
untuk meningkatkan kualitas hidup.
Dengan itu diperlukan pemberdayaan masyarakat baik kota maupun daerah.
Perbedayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan
kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan
berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan
kesejahteraan masyarakat di daerah tertentu. Dalam hal ini, pemberdayaan
masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah
daerah serta berbagai pihak lain seperti lembaga sosial yang berada di bawah naungan
pemerintah daerah maupun pusat.
a. Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu
Aplikasi dan rumusan program dari Pelayanan Sosial Terpadu Karang Taruna
di Provinsi Banten antara lain sebagai berikut:
Dengan Kegiatan Preventif (pencegahan), dengan sasaran
utama”Meningkatkan Kreativitas dan Peran Aktif Karang Taruna dalam Pelayanan
Kesejahteraan Sosial” maka kegiatan yang direncanakan terdiri dari:

12. 1. Penyelenggaraan kegiatan budaya dan parawisata
2. Penyelenggaraan kegiatan olah raga dan kesenian
3. Penyelenggaraan ekonomi kreatif
4. Penyelenggaraan kegiatan kegiatan pencegahan bencana (mitigasi)
diwilayah rawan bencana alam dan bencana sosial.
A. Peran Karang Taruna Provinsi Banten terhadap Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Pembangunan Sosial yang dilakukan pada dasarnya adalah
mengembangkan atau membangun masyrakat sebagai suatu lembaga lokal, termasuk
unit-unit didalamnya, seperti keluarga dan individu, dan bukan sekedar pada aspek
pembangunan fisik. (Suhartini dkk, 2005) Pemberdayaan masyarakat dapat
memberikan akses kepada masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat dengan
memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kualitas
kehidupannya, karena penyebab ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh
keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan serta adanya kondisi
kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat.
Dengan Penjelasan di atas bahwa bisa ditarik kesimpulan, dalam
pemberdayaan masyrakat memerlukan seorang pendamping sosial seperti karang
taruna yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang kuat sebagai salah satu
strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
Sesuai dengan prisip pekerjaan sosial, yakni membantu masyarakat khussnya para
pemuda agar membantu dirinnya sendiri. Dalam konteks ini peranan pekerja sosial
seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai
penyempuh atau pemecah masalah (problem solver) secara langsung. Akan tetapi,
Pekerja sosial harus berperan sebagai Mediator atau Fasilitator terutama pada saat
terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak.
Karang Taruna Provinsi Banten adalah aset semua warga Banten, tidak tua
ataupun muda, yang menjadi perhatian karang taruna saat ini adalah pemberdayaan

13. generasi muda untuk menjadi pemimpin dilingkungannya, dengan cara mengirim
para kadernya yang mempunyai kemampuan dalam berbagai event nasional maupun
internasional. Karang taruna banten telah melibatkan diri dengan forum
kepemimpinan pemuda dunia semata untuk menyatukan persepsi menuju perdamaian
global.
Karang taruna banten telah berupaya membangun kesadaran pemuda dalam
menjalankan pengabdiannya terhadap masyarakat, bnagsa dan negara. Oleh karena
itu, kegiatan yang dilakukan karang taruna provinsi banten fokus kepada
pembangunan desa, dalam penggerak pemuda pedesaaan, karang taruna mendirikan
Taruna Wirausaha (Tawira), pada mulanya tawira ini menjadi program unggulan
yang dipusatkan di desa-desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa
dan membangun kretivitas masyarakat.
Karang Taruna Provinsi Banten terus mengoptimalkan program Taruna
Wirausaha (Tawira) sebagai wadah bagi pengembangan kemampuan wirausaha di
kalangan anggota karang taruna. Keberadaan 300 Taruna Wirausaha (Tawira) yang
ada di Banten, dianggap sebagai hal yang cukup menggembirakan walau pun tetap
ada langkah untuk menambah jumlah tersebut.
Melalui program Tawira, karang taruna di setiap daerah kabupaten/kota di
provinsi di harapkan dapat melopori jiwa kewirausahaan bagi pemudanya dengan
memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaaan masyarakat dan
kesejahteraan sosial. Tawira merupakan wadah yang bertujuan memberi wawasan,
pendidikan dan motivasi serta aksebilitas bagi para pemuda untuk berwirausaha.7
Tawira yang dilakukan Karang Taruna menjadi motor penggerak
perekonomian terutama di pedesaan bagi para pemudanya di seluruh kabupaten dan
kota dibanten. Dengan pemetaan potensi bidang usaha diharapkan karang taruna
banten mempunyai pilot project outlet-outlet wirausaha pemuda dengan ragam bidang
usahanya di setiap desa di banten. Sebab Banten mempunyai potensi kewirausahaan
7 Maksis Skhabi, Kusma Supriatna. 2013. Merawat Kesetiakawanan Sosial.Banten:Arsad Press.

14. bagi pemuda yang siap digarap secara sungguh-sungguh. Hal ini dibuktikan dengan
terpilihnya karang taruna Gunung Sugih, kota Cilegon sebagai karang taruna
berprestasi Tingkat Nasional pada tahun 2011.

15. BAB IV
KESIMPULAN
Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) menjadi isu utama
dalam program dan orientasi pembangunan nasional pada saat ini. Kegiatan
peningkatan kesejahteraan masyrakat dan pembangunan desa diupayaka melibatkan
masyarakat secara aktif melalui pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat di Provinsi Banten yang dilakukan oleh Karang
Taruna maupun pihak swasta adalah sebagai komitmen dalam memberdayakan
masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata yang
menyangkut masa depannya. Pemberdayaan masyarakat juga diarahkan pada
pengembangan sumberdaya manusia di daerah tersebut, penciptaan peluang berusaha
yang sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga Masyarakat setempat memiliki
kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik.
Salah satu perogram Karang Taruna Provinsi Banten adalah Tawira,
keberadaan Tawira ini sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan, dalam hal ini
Karang Taruna lebih memprioritaskan pengembangan program-program yang
berorientasi pada usaha kesejahteraan sosial. Umumnya, Tawira yang dibina Karang
Taruna ini mereka bergerak di bidang industri kreatif ekonomi skala kecil dan
produk-produk pertanian.
.

16. DAFTAR PUSTAKA
Hatu, A. Rauf. Pemberdayaan Dan PendampinganSosialDalamMasyarakat.
Gorontalo: FakultasIlmuSosialUniversitasNegeriGorontalo.
Kartasasmita, Ginandjar, 1996, Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan
Pertumbhan dan Pemerataan, Jakarta: Cides
Kartasasmita, Ginandjar, 2003, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: Konsep
Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat, Jakarta: Pasca Sarjana ITB.
Mubyarto, 1998, KoperasiPedesaan, Jakarta: PT. Galia Indonesia Regards.
Pranarka, A.M.W., danMoelyarto, Vidhyandika, 1996. “Pemberdayaan
(Empowerment).“DalamOnny S. Prijonodan A.M.W. Pranarka (ed)
PemberdayaanKonsep, KebijakandanImplementasi, Jakarta: CSIS.
Sakhabi, Maksis, Kusma Supriatna. 2013. Merawat Kesetiakawanan Sosial. Banten:
Arsad Press.
Sumodiningrat, Gunawan, 1996, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan
Masyarakat, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta
Suhartini dkk.2005. Model-Model Pemberdayaan Masyarakat. LkiS Pelangi Aksara.
Yogyakarta.
Website;
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031
- ACE_SURYADI/frnsiskakorompisbab2.pdf. Di akses pada tanggal 28
November 2014.
http://blogpakistaji.blogspot.com/2013/10/mengenal-karang-taruna.html, di akses
pada tanggal 29 November 2014.