Dokumen tersebut membahas mengenai administrasi keuangan sekolah, manajemen keuangan sekolah, tujuan manajemen keuangan sekolah, sumber-sumber pendanaan pendidikan, perencanaan anggaran sekolah (RAPBS), pelaksanaan anggaran, pembukuan keuangan sekolah, pengawasan keuangan sekolah, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

1. Dosen pengampu : Yayan andrian, S.Ag.,
M.Ed. MGMT.
Asep Maulana Hidayat 153111189
PAI 3F

2.  Menurut Mulyono, beliau mengatakan bahwa administrasi keuangan
sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan
dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta
pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah sehingga
kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian
tujuan pendidikan.
 Sedangkan untuk manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai
tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan,
perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan
(Depdiknas Ditjen Dikdasmen, 2000).
 Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan sekolah adalah
suatu rangkaian aktivitas pengaturan keuangan sekolah melalui proses
perencanaan, pembelanjaan, pembukuan, pengawasan, dan
pertanggungjawaban keuangan sekolah untuk mencapai suatu tujuan
pendidikan.

3. Tujuan manajemen keuangan sekolah menurut A.M. Kadarman dan
Jusuf Udaya (1992) adalah :
 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan
sekolah
 Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah
 Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah
Maka untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kreativitas
kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana,
menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan
dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya
secara benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4.  Transparansi
Transparansi berarti adanya keterbukaan. Pada lembaga pendidikan, manajemen
keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan
lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, perincian
penggunaan, dan pertanggungjawabannya yang jelas sehingga memudahkan pihak-
pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya
 Akuntabilitas
Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
 Efektivitas
Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang
dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka
mencapai tujuan sekolah dan kualitatif outcomes nya sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan.
 Efisiensi
Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan (Garner, 2004). Efisiensi
adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output)
atau antara daya dan hasil. Daya meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya.

5.  Sesuai dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 ditegaskan secara jelas bahwa
pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh semua pihak,
termasuk didalamnya adalah pemerintah, masyarakat, serta keluarga peserta didik
untuk mempermudah dalam memberikan kesempatan belajar bagi semua warga
negaranya. Adapun sumber biaya pendidikan tersebut, diantaranya :
 Dana Pemerintah
Penerimaan dari pemerintahan umum meliputi penerimaan dari sector pajak,
pendapatan sector nonpajak, pajak pendidikan dari perusahaan, iuran pembangunan
daerah, keuntungan dari sector barang dan jasa, usaha-usaha negara lain
termasuk investasi dalam saham dan BUMN. Penerimaan dari pemerintah khusus
untuk pendidikan biasanya berupa bantuan dalam bentuk hibah atau pinjaman dari
luar negeri, seperti dari Badan Internasional dan Bank Dunia.
 Iuran Sekolah
Penerimaan dari iuran sekolah berupa sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau
Badan Pembina Penyelenggara Pendidikan (BP3).
 Sumbangan Sukarela
Penerimaan dari sumbangan sukarela dari masyarakat berupa sumbangan swasta,
perseorangan, keluarga atau perusahaan. Sumbangan yang diberikan tidak hanya
berupa uang, tetapi juga tenaga, tanah, dan bahan bangunan untuk mendirikan
sekolah.

6.  Selain ketiga sumber diatas, sumber keuangan sekolah
juga dapat berasal dari dana swadaya berupa kegiatan
yang merupakan usaha mandiri sekolah yang bisa
menghasilkan pendapatan sekolah antara lain,
pengelolaan kantin sekolah, pengelolaan koperasi
sekolah, pengelolaan wartel, pengelolaan jasa antar
jemput siswa, panen kebun sekolah, kegiatan yang
dapat menarik dana dari sponsor, kegiatan
seminar/pelatihan/lokakarya dengan dana dari peserta
yang bisa disisihkan sisa anggarannya untuk sekolah
dan penyelenggaraan lomba kesenian dengan biaya dari
peserta atau perusahaan yang sebagian dana bisa
disisihkan untuk sekolah.

7. 1. Perencanaan RAPBS
 RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah)
merupakan suatu rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari
berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan
yang terdiri atas sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan
lainnya disertai perincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun
anggaran. Dengan demikian RAPBS berisi ragam sumber pendapatan
dan jumlah nominalnaya baik rutin maupun pembangunan, ragam
pembelanjaan, dan jumlah nominal dalam satu tahun anggaran
 Dalam menyusun RAPBS, maka harus diketahui lebih dulu budget yang
tersedia. Berkaitan dengan budget ada beberapa hal penting yang
harus diperhatikan oleh para pengambil kebijakan pendidikan dan
kepala sekolah antara lain program kurikulum dan pengajaran,
pengembangan sekolah, pelayanan peserta didik, upah dan gaji, serta
fasilitas (sarana dan prasarana).

8.  Kecermatan
Anggaran harus diperkirakan secara cermat, baik dalam hal penjumlahan,
pengurangan, perkalian dan pembagian sehingga dapat efektif dan terhindar dari
kekeliruan dalam perhitungan.
 Terperinci
Penyusunan anggaran diperinci secara baik sehingga dapat dilihat rencna kerja
yang jelas serta dapat membantu unsur pengawasan.
 Keseluruhan
Anggaran yang disusun mencakup semua aktivitas keuangan dari suatu organisasi
secara menyeluruh dari awal tahun sampai akhir tahun anggaran.
 Keterbukaan
Semua pihak yang telah ditentukan oleh peraturan atau pihak yang terkait dengan
sumber pembiayaan sekolah dapat memonitor aktivitas yang tertuang dalam
penyusunan anggaran ataupun dalam pelaksanaannya.
 Periodic pelaksanaan anggaran mempunyai batas waktu yang jelas
 Pembebanan
Dasar pembukuan terhadap pengeluaran dan penerimaan anggaran perlu
diperhatikan. Kapan suatu anggaran pengeluaran dibebankan pada anggaran
ataupun suatu penerimaan menguntungkan anggaran perlu diperhitungkan secara
baik.

9. Menginventaris rencana yang akan dilaksanakan.
Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas
pelaksanaannya.
Menentukan program kerja dan rincian program.
Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian
program.
Menghitung biaya yang dibutuhkan.
Menentukan sumber dana untuk pembiayaan rencana.

10.  Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan keuangan mengacu pada
perencanaan yang telah ditetapkan
 Di dalam Bab IX pasal 62 PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan disebutkan standar pembiayaan meliputi :
 Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan
biaya personal.
 Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana
dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja
tetap.
 Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh
peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan
berkelanjutan.
 Biaya operasi satuan pendidikan, meliputi :
 Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang
melekat pada gaji.
 Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
 Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, orang lembur,
taransportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya.

11.  Penerimaan dan pengeluaran keuangan tercatat secara
tertib, disertai dengan bukti tertulis sesuai aturan yang
berlaku.
 Pencatatan dilakukan setiap ada transaksi
 Pembukuan dapat dilakukan dengan tulis tangan atau
dengan menggunakan computer
 Pembukuan yang dilakukan dengan computer, bendahara
harus mencetak buku kas umum dan buku kas pembantu
sekurang-kurangnya satu bulan sekali dan
menatausahakan hasil cetakan BKU dan buku bulanan
setelah ditanda tangani Kepala Sekolah dan Bendahara
Sekolah.
 Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat
dalam buku kas umum dan buku kas pembantu yang
relevan sesuai dengan urutan tanggal transaksi.
 Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan
kwitansi yang sah.

12.  Pengawasan keuangan merupakan kegiatan yang diharapkan
mampu mencegah timbulnya penyimpangan atau kesalahan
dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah. Pengawasan
keuangan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan instansi
vertical di atasnya.
 Menurut Pigawahi (1985), proses pengawasan mencakup
kegiatan sebagai berikut:
 Pemahaman tentang ketentuan pelaksanaan dan masalah yang
dihadapi.
 Menentukan objek pengawasan.
 Menentukan system, prosedur, metode, dan teknik pengawasan.
 Menentukan norma yang dapat dipedomani.
 Menilai penyelenggaran, menganalisis dan menentukan sebab
penyimpangan.
 Menentukan tindakan korektif dan menarik kesimpulan atau
evaluasi.

13.  Laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah dibuat oleh
bendahara sekolah yang berisi uraian penerimaan dan pengeluaran
keuangan sekolah. Pertanggungjawaban keuangan sekolah dilakukan
dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut.
 Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan, bendaharawan
mengirimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada instansi yang
berwenang.
 Kelengkapan lampiran SPJ :
 Surat pengantar
 Sobekan buku kas umum (BKU)
 Daftar penerimaan dan pengeluaran per komponen
 Laporan keadaan kas rutin atau pembangunan
 Register penutupan kas setiap 3 bulan sekali
 Fotokopi rekening koran dari bank yang ditunjuk
 Daftar perincian penerimaan dan pengeluaran pajak
 Bukti setor ppn/pph 21,22,23 (fotokopi ssp/surat setoran pajak)
 Bukti pengeluaran/kwitansi asli beserta dengan bukti pendukung
lainnya

14. A. Pengelola Kegiatan Keuangan
 Kepala Sekolah dituntut untuk dapat mengorganisasikan
dengan menetapkan orang-orang yang akan melaksanakan
tugas pekerjaan, membagi tugas, dan menetapkan
kedudukan serta hubungan kerja satu dengan lainnya agar
tidak terjadi benturan dan kesimpangsiuran satu dengan
lainnya.
B. Staf Pengelola Kegiatan Keuangan
 Bendahara
 Pemegang buku kas umum
 Pemegang buku pembantu mata anggaran, buku bank,
buku pajak registrasi, SPM, dan lain-lain
 Pembuat laporan dan pembuat arsip pertanggungjawaban
keuang

15.  memahami pembukuan keuangan,
 mengetahui dan menaati peraturan yang berlaku
dalam penyelenggaraan administrasi keuangan,
 layak dan mempunyai dedikasi tinggi terhadap
pimpinan dan tugas,
 memahami bahwa bekerja di bidang keuangan adalah
pelayanan,
 Tanggapnya terhadap pengelolaan keuangan sehingga
dapat memberi kelancaran dalam pencapaian tujuan.

16.  Bendaharawan bertugas untuk menerima, menyimpan,
membayar, mengeluarkan/menyerahkan uang sekolah, surat-
surat berharga dan barang milik sekolah, serta
bertanggungjawab kepada kepala sekolah. Tugas dan
tanggungjawab bendaharawan:
 Menerima, menyimpan, memelihara serta menyerahkan
uang/barang milik sekolah.
 Menyelenggarakan tata usaha, baik uang maupun barang milik
sekolah secara tertib dan teratur.
 Mengerjakan buku kas/buku barang dan buku lainnya sesuai
dengan ketentuan.
 Menyusun dokumen/bukti-bukti secara tertib dan teratur.
 Membuat laporan, baik secara periodic maupun triwulan.
 Membuat perhitungan dan pertanggungjawaban kepada kepala
sekolah.
 Bendahara bertanggungjawab kepada kepala sekolah mengenai
barang/uang yang diurusnya dari kerugian, kehilangan,
kerusakan akibat kelalaian

17.  Menurut Thomas H. Jones (1985:92) menyatakan enam model
yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan rencana
bantuan keuangan pendidikan sekolah terdiri dari :
 Flat Grant, model bantuan flat grant (hibah bagi rata)
merupakan kesempatan yang baik bagi sekolah sebab dapat
menerima bantuan sebesar pajak yang diperoleh oleh
wilayah/daerah. Dalam konsep ini setiap daerah dapat
mengembangkan pendapatan dari pajak property.
 Full State Funding, model ini merupakan rencana yang
dimungkinkan untuk menghapus semua perbedaan dari masing-
masing daerah, baik dalam penggunaan dana maupun
perolehannya. Tidak ada pajak property sekolah dalam model
ini, bahwa semua dana pendidikan dikumpulkan pada tingkat
negara bagian dan didistribusikan ke daerah dengan
perhitungan yang setara.
 Power Equalizing, model ini memerintahkan wilayah yang
lebih kaya untuk membayarkan sebagian yang diterima sekolah
untuk dikembalikan kepada negara, kemudian diatur untuk
diserahkan kepada wilayah yang berpendatan kurang.

18.  Guaranted Tax Base (GTB), model ini adalah model yang
mengatur pembagian perimbangan keuangan bagi dana
pendidikan dimana membedakan persentase dana yang
diterima. Wilayah yang kurang makmur menerima dana yang
lebih banyak dibanding wilayah yang lebih makmur. Model ini
disebut juga sebagai model yang mendukung kesetaraan
(equitas) pembayaran pajak.
 Percentage Equalizing, model ini dikembangkan pada tahun
1920-an, bentuk ini merupakan model dari GTB yang lebih tua
dan lebih rumit. Percentage equalizing menyoroti sisi
pengeluaran pendidikan yang harus digantikan, sedangkan GTB
menyoroti pemasukannya.

19.  Foundation Plan, model ini menentukan tarif pajak minimum
dari tingkat pembelanjaan minimal di setiap sekolah pada setiap
wilayah. Tiap sekolah diizinkan untuk melewati batas minimal
jika diperlukan. Foundation Plan dirancang untuk mangakali
empat masalah besar dalam keuangan untuk bidang pendidikan,
yaitu a) untuk menyamaratakan pembelanjaan dalam kondisi
negara yang langka sumber daya, b) sebagai penetapan
standarisasi pajak bagi keperluan minimal sekolah, c) untuk
pemisahan wewenang pengaturan sekolah antara pusat dan
daerah, d) untuk menetapkan provisi dalam perbaikan yang
berkesinambungan.

20. Apa saja hambatan-hambatan kepala sekolah
beserta staf-staf nya dalam proses pengelolaan
keuangan sekolah ? Dan bagaimana solusi
untuk mengatasi hambatan tersebut ?