Makalah ini membahas tentang pengelolaan keuangan di sekolah yang meliputi pengertian, tujuan, prinsip, dan fungsi pengelolaan keuangan serta penerapannya di sekolah.

1. “PENGELOLAAN KEUANGAN”
Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pengelolaan Pendidikan
Dosen : Dr. Romli
Disusun Oleh:
Dede Riska : 2221130721
Idaraya Martilona : 2221132385
Indah Yuni Astuti : 2221130924
Raudohtul Jannah : 2221131285
Wulan Rahmawati : 2221131832
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG – 2015

2. ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur allhamdulilah kami panjatkan kepada Allah SWT, yang atas berkat dan
rahmatnya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “PENGELOLAAN
KEUANGAN” ini sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Dan juga kami
berterima kasih kepada Bpk. Dr. H. Romli Ardie, M.Pd. selaku Dosen Pengelolaan Pendidikan
yang telah memberikan tugas ini kepada kelompok kami.
Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan
serta pengetahuan kelompok kami. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini
memiliki kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang kami harapkan. Untuk itu, kami
berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat
tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.
Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapa pun yang membacanya.
Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang
membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang
berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa
depan.
Serang, 23 Maret 2015
Penyusun

3. iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..............................................................................................................ii
DAFTAR ISI............................................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah.............................................................................................1
1.2 Tujuan.........................................................................................................................3
1.3 Rumusan Masalah.......................................................................................................3
BAB II PEMBAHASAN
2.1..Pengertian Pengelolaan Keuangan .............................................................................4
2.2..Tujuan Pengelolaan Keuangan ..................................................................................8
2.3..Prinsip – Prinsip Pengelolaan Keuangan....................................................................8
2.4..Fungsi Pengelolaan Keuangan ..................................................................................9
2.5..Pengelolaan Keuangan di Sekolah.............................................................................15
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan...................................................................................................................20
DAFTAR PUSTAKA...............................................................................................................21

4. Pengelolaan Keuangan 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pengelolaan keuangan merupakan salah satu substansi pengelola sekolah yang
akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang
terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan pengelolaan
keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.
Sekolah adalah sebuah aktifitas besar yang di dalamnya ada empat komponen yang
saling berkaitan. Empat komponen yang di maksud adalah Staf Tata laksana
Administrasi, Staf Teknis pendidikan didalamnya ada Kepala Sekolah dan Guru, Komite
sekolah sebagai badan independent yang membantu terlaksananya operasional
pendidikan, dan siswa sebagai peserta didik yang bisa di tempatkan sebagai konsumen
dengan tingkat pelayanan yang harus memadai. Hubungan keempatnya harus sinergis,
karena keberlangsungan operasioal sekolah terbentuknya dari hubungan “simbiosis
mutualis”. Keempat komponen tersebut karena kebutuhan akan pendidikan demikian
tinggi, tentulah harus dihadapi dengan kesiapan yang optimal semata-mata demi
kebutuhan anak didik. Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar
menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi keuangan.
Pengelolaan keuangan sekolah sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan
sekolah.
Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak
sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung
masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih sederhana.
Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan
mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya cenderung menjadi lebih
rumit.
Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu menampung berbagai
kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya. Dilatar belakangi oleh

5. Pengelolaan Keuangan 2
permasalahan tersebut diatas, penulis menyusun sebuah makalah yang membahas tentang
pengelolaan keuangan pendidikan.
Pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan
uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi, pengaturan,
penyusunan dan pelaksanaan perancangan yang dibuat dan melibatkan penggemblengan
semua elemen yang ada di sekolah.
Setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien.
Kegiatan di sekolah yang sangat kompleks membutuhkan pengaturan yang baik.
Keuangan di sekolah merupakan bagian yang amat penting karena setiap kegiatan butuh
uang. Keuangan juga perlu diatur sebaik-baiknya. Untuk itu perlu pengelolaan keuangan
yang baik. Di dalam pengelolaan keuangan sekolah terdapat rangkaian aktivitas terdiri
dari perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan
dalam pelaksanaan program, pengesahan dan penggunaan anggaran sekolah. pengelolaan
keuangan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan/ ketatausahaan keuangan yang
meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan.
Sebagai suatu lembaga pendidikan perlu ditingkatkan dan disesuaikan denagan
kebutuhan dan perkembangan pembangunan disegala bidang baik segi sarana dan
prasarana Pendidikan, fasilitas kerja maupun kesejahtraan yang layak bagi seluruh tenaga
Pendidik. Untuk memenuhi sasaran tersebut sangat diperlukan biaya yang cukup dan
administrasi yang tertib.

6. Pengelolaan Keuangan 3
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Pengelolaan keuangan?
2. Apa tujuan dari pengelolaan keuangan?
3. Apa saja prinsip pengelolaan keuangan?
4. Bagaimana fungsi pengelolaan keuangan?
5. Bagaimana pengelolaan keuagan yang di laksanakan di sekolah?
1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan.
2. Untuk mengetahui tujuan dari pengelolaan keuangan.
3. Untuk mengetahui prinsip – prinsip pengelolaan keuangan.
4. Untuk mengetahui fungsi dari pengelolaan keuangan.
5. Untuk mengetahui mengelola keuangan di sekolah.

7. Pengelolaan Keuangan 4
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan
Menurut kamus besar Indonesia, Pengelolaan artinya penggunaan sumber daya
secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan adalah sumber daya yang diterima yang
akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan keuangan
dimaksudkan sebagai suatu pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan.
Menurut Depdiknas (2000) bahwa pengelolaan keuangan merupakan tindakan
pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan,
pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan.
Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan merupakan potensi yang sangat
menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian pengelolaan
pendidikan. Setiap lembaga pendidikan selalu berhubungan dengan masalah keuangan,
yang berkisar pada: uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan
personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan
lembaga pendidikan seperti perbaikan sarana prasarana dan sebagainya.
E. Mulyasa (2002) menjelaskan bahwa tugas pengelolaan keuangan dapat dibagi
kedalam tiga fase, yaitu:
1. Financial Planning
Financial planning merupakan kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang
tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa
menyebabkan efek samping yang merugikan.
2. Implementation
Ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi
penyesuaian jika diperlukan.
3. Evaluation
Merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.

8. Pengelolaan Keuangan 5
Secara sederhana pengelolaan dana pendidikan mencakup dua aspek :
1. Dimensi penerimaan atau sumber dana.
2. Dimensi pengeluaran atau alokasi dana.
Dimensi penerimaan antara lain bersumber dari : penerimaan umum pemerintah,
penerimaan khusus pemerintah yang diperlukan bagi pendidikan ,iuran sekolah dan
sumbangan – sumbangan masyarakat.
Sedangkan dimensi pengeluaran meliputi : pengeluaran modal/ kapital atau
anggaran pembangunan (capital outlay /exependiture).
Pengelolaan atas dana pendidikan itu akan menimbulkan manfaat, diantaranya :
a. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien artinya dengan
dana tertentu diperoleh hasil / tujuan tertentu
b. Memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah
satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga swasta termasuk
kursus – kursus).
c. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran – kebocoran ataupun penyimpangan –
penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula.
Berdasarkan hal diatas, pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam
proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi
pelaksanaan penggunaan dana, baik untuk biaya operasional maupun biaya capital,
disertai bukti – bukti secara administratif dan fisik (material) sesuai dengan dana yang
dikeluarkan.
1. Dimensi Penerimaan
Dalam undang – undang sistem pendidikan nasional no. 20 Tahun 2003
ditegaskan bahwa pengadaan dan pendayagunaaan sumber- sumber daya pendidikan
dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan atau keluarga peserta didik.
Adapun diantara dimensi penerimaan meliputi hal – hal :
a. Hasil penerimaan pemerintah umum
Yang termasuk kedalam golongan ini yaitu semua penerimaan pemerintah dari
pajak, pajak pendidikan dari perrusahaan – perusahaan, dan iuran iuran pembangunan
daerah. Pajak pendapatan dan pajak penjualan biasanya didistribusikan untuk biaya
rutin, sedangkan pajak kekayaan disalurkan untuk biaya capital

9. Pengelolaan Keuangan 6
cara – cara yang tidak konvensional seperti pergerakan sumber – sumber terdapat
pada masyarakat , seperti tenaga, bahan bangunan, dana yang mungkin belum banyak
dimanfaatkan
b. Penerimaan pemerintah khusus untuk pendidikan
Antara lain bantuan atau pinjaman luar negeri seperti bantuan dari badan
internasional (PBB). Pinjaman dari bank dunia/bantuan yang bersumber dari luar
negeri ini mencakup bantuan teknik dan bantuan modal berupa pinjaman dan hibah.
Bantuan luar negeri bagi pendidikan dasar sangat dirasakan penting dalam
pengembangan kurikulum, pengadaan bahan atau sumber belajar, dan
memperkenalkan teknologi baru. Pada pendidikan menengah lebih difokuskan kepada
upaya peningkatan kemampuan professional guru, peningkatan alat – alat pelajaran ,
laboratorium, workshop, dan bahan – bahan pengajaran lainnya.
Sedangkan untuk pendidikan tinggi disamping untuk beasiswa untuk belajar diluar
negeri (biasanya doktor atau program master) juga untuk membantu keuangan, bahan,
bantuan teknik baik dalam rangka membantu mendirikan perguruan tinggi, maupun
fasilitas pendidikan baru.
c. Iuran sekolah
Termasuk dalam golongan ini adalah sumbangan pembinaan pendidikan (SPP)
atau BP3 yaitu bantuan dana yang diterima dari peserta didik atau orang tua siswa
pada setiap bulan yang disetorkan ke kantor dinas pendidikan. Biasanya besar
kecilnya SPP/BP3 telah ditentukan oleh kantor wilayah setempat untuk setiap tingkat
pendidikan. Sebagian dana SPP/BP3 ini dikembalikan lagi ke sekolah dalam bentuk
dana penunjang pendidikan atau sumbangan bantuan penyelenggaraan pendidikan
(DPP/SBPP) dan bantuan operasional pendidikan (BOP) dalam bentuk
sarana/peralatan kegiatan belajar mengajar.
d. Sumbangan- sumbangan sukarela dari masyarakat
Termasuk kedalam golongan ini adalah sumbangan – sumbangan swasta,
perorangan atau keluarga perusahaan ,badan – badan sukarela dan kelompok –
kelompok. Sumbangan perorangan atau keluarga siswa tidak hanya dalam bentuk
uang, tetapi juga tanah, tenaga dan bahan bangunan untuk mendirikan sekolah.
Sedangkan badan – badan sukarela seperti yayasan swasta turut membantu
memajukan pendidikan, mensponsori sekolah dalam bentuk gedung dan alat – alat.

10. Pengelolaan Keuangan 7
2. Dimensi Pengeluaran
Dimensi ini secara garis besar dapat digolongkan kedalam dua jenis pengeluaran,
yaitu pengeluaran rutin yang sifatnya berulang (recurrent expenditure) atau aktiva
lancar dan pengeluaran kapital/modal (capital expenditure) atau aktiva tetap.
Pengeluaran rutin atau berulang adalah biaya yang dipergunakan secara berkala
dalam suatu masa tertentu (bulanan atau tahunan ) seprti gaji guru, gaji pengelola,
upah pegawai, pembelian bahan – bahan ATK . biaya pemeliharaan gedung , halaman
sekolah, dan dana-dana operasional.
Prinsip-prinsip pengelolaan kas, pengelolaan utang, dan pengelolaan
barang/fasilitas. Pengelolaan kas terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut :
a. Penentuan jumlah tunai uang kas yang diperlukan agar tidak berlebihan dan juga
tidak terlampau kecil.
b. Pengendalian aliran uang tunai,baik yang masuk ke sekolah, maupun yang
dikeluarkan oleh sekolah.sedangkan pengelolaan utang menyangkut syarat-syarat
atau sanksi-sanksi yang dikenakan jika meminjam dana dari pihak luar baik
jangka panjang maupun jangka pendek.
Penggunana biaya tersebut biasanya bersumber dari anggaran pembangunan
(biaya proyek) yang diusulkan melalui daftar isian proyek (DIP). Apabila sumber-
sumber dana yang digunakan untuk biaya proyek ini diperoleh dari pinjaman yang
harus membayar bunga untuk jangka waktu tertentu, maka perlu analisis efektivitas
biaya.
Ada beberapa kriteria untuk menilai keefektifan biaya dari beberapa program
pendidikan yang diusulkan, antara lain : (1) biaya perlulusan (biaya satuan), (2)
kualiltas latihan yang dinyatakan dalam analisis kurikulum, (3) penghargaan
pimpinan, (4) peluang untuk mendapatkan pekerjaan.
Selain itu juga dapat dipergunakan metode analisis untung-rugi, metode analisis
untung rugi membandingkan keuntungan moneter dengan biaya pelaksanaan program
(investasi) atau sering disebut ”rate of return” (hasil kembali).
Dalam organisasi pendidikan, baik anggaran rutin maupun anggaran
pembangunan terdapat sembilan kategori, yaitu:
1. Dana cadangan untuk keperluan khusus, seperti dana sosial, biaya menerima tamu
dll
2. Pembelian barang, gaji dan kesejahteraan personil.
3. Belanja untuk melaksanakan tugas, barang habis pakai pada waktu pengajaran

11. Pengelolaan Keuangan 8
4. Dana pengadaan media, berbagai macam layanan,komunikasi
5. Biaya fasilitas air, lampu, sanitasi, sanggar, pertanian sekolah.
6. Biaya bimbingan konseling, dosen tamu, karya wisata.
7. Pajak tahunan
8. Perbaikan dan pengembangna kurikulum
9. Dana proyek, termasuk pembelian alat-alat dan konsrtuksinya.
2.2 Tujuan Pengelolaan Keuangan Pendidikan
 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah.
 Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
 Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam
menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam
pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2.3 Prinsip – Prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan
Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-
undang No 20 Tahun 2003 Pasal 48 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana
pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Masing-
masing prinsip tersebut, yaitu
 Transparansi,
 Akuntabilitas,
 Efektivitas,
 Efisiensi.

12. Pengelolaan Keuangan 9
2.4 Fungsi Pengelolaan Keuangan Pendidikan
Pengelolaan keuangan secara garis besar mencakup 3 fungsi utama , yaitu:
 Budgetting (membuat anggaran)
 Accounting (pencatatan atau pembukuan)
 Auditing ( pemerikasaan atau pengawasan)
1. Budgetting (Anggaran)
Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam
ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan,
pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga untuk meningkatkan
koordinasi dan komunikasi.
Anggaran berfungsi :
1) Dapat dijadikan alat untuk mendelegasikan wewenang dalam pelaksanaan suatu
rencana. Anggaran dirancang untuk mencatumkan penanggung jawaban suatu
kegiatan tertentu (penetapan pimpinan proyek).
2) Dapat menjadi alat pengawasan dan penilaian suatu penampilan (ferformance).
Dengan membandingkan pengeluaran biaya suatu kegiatan dengan alokasi
anggaran dan tingkat penggunaannya, merupakan pedoman sederhana untuk
mengetahui sampai dimana tingkat efektifitas dan efesiensi kegiatan yang
bersangkutan.
Bentuk-bentuk penganggaran
a. Penganggaran butir perbutir (line item budget)
Bentuk ini paling banyak digunakan dan dikategorikan sebagai yang konvensional
dan tradisional .meskipun memudahkan dalam pengawasan pengeluaran biaya, tetapi
sistem ini tidak membantu dalam pengambilan keputusan, seperti dalam mengeveluasi
harga (unit cost) dalam hubungannya dalam pencapaian suatu progaram.
Kelemahan:
a. tidak dapat menunjukan hubungan antara masukan program dengan keluaran,

13. Pengelolaan Keuangan 10
b. tidak dapat berfungsi sebagai bahan [pertimbangan dalam pengambilan keputusan,
karena tidak memberikan analisis untung rugi (cost benefit analisis) dari berbagai
alterrnatif
c. lebih mengarahkan perhatian pada pembukuan , dan tyidak terrhadap tujuan suatu
program.
b. Anggaran program
Bentuk ini lebih menekankan kepada hasil suatu program yang telah ditetapkan.
Keuntungan:
1) mengorganisasikan sejumlah pengeluaran menjadi rencana yang logis dan konkrit
2) merangsang perencanaan tahunan ganda dan reevaluasi periodik dari pelaksanan
3) menghindari sentralisasi yang berlebihan
c. Anggaran berdasarkan hasil (Performance budget)
Anggaran ini menekankan hasil daripada keterincian anggaran. Hasil pengukuran
ini digunakan untuk menghitung masukan dana dan tenaga yang diperlukan untuk
mencapai suatu program. Anggaran berdasarkan hasil ini merupakan alat manajemen
yang dapat mengidentifikasi secara jelas satuann dari hasil suatu progaram dan
merinci butir perbutir dari kegiatan yang harus dibiayai. Bentuk ini menuntut akuntasi
yanf teliti dan proses data yang akurat . sistem ini menjadi relatif mahal terutama bagi
lembaga tang kecil / belum berkurang.
d. Sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran (SP4)
Sp4 dialihbahasakan dari PPBS (planning programing budgeting sistem ) SP4
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
1. perencanaan menggunakan pendekatan sistem
2. orientasi perencanaan pada kelurahan
3. penganggaran didasarkan pada program yang telah ditetapkan
4. keseimbangan antar otonomi dan pengrahan harus diperhatikan berdasar pada
prinsip peencanaan.
5. perencanaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan
SP 4 pada dasarnya suatu cara untuk mencaopaiu tujuan yang telah ditetapkan
dengan memanfaatkan sarana dan sumberdaya yang tersedia. Sp4 mempunyai 3
unsur, yaitu :

14. Pengelolaan Keuangan 11
1. siklus operasi yang mengatur seluruh urutan jadwal kegiatan yang disesuaikan
dengan siklus DUP dan DIP
2. struktur program yaitu gambaran hirarki program yang disusun dengan bertitik
tolak da5ri permasalahan pokok yang di hadapi pada tahun menmdatang
3. sistem informasi yang meliputi dokumen pengarhan, perencanaan ,programming,
program koordinat, konsep program operasional , usulan program , memo
keuangan , daftar usulan proyek (DUP)
4. daftar isian proyek (DIP ) serta petunjuk operasional ( PO)
Keuntungan:
a. taksonomik, artinya penggolongan tujuan berdasarkan tujuan
b. analitik, ada perbandingan keuntungan dan kerugian alternatif
c. proyektif, yaitu memberi arah perencanaa jangka panjang
d. konsentrik, yaitu memberi perhatian pada pencapai tujuan akhir, evaluatif, yaitu
memberi kemudahan menilai keberhasilan program dan efektivitas penggunaan
sumber-sumber.
Kelemahannya:
1. kekeliruan menyebabkan keborosan sumber-sumber
2. sering kali mengabaikan tujuan kualitatif yang sukar diukur
3. kekuranagn data/informasi dapat mengakibatkan kesalahan penetuan proritas,
alokasi biaya, dan waktu penyelesaian suatu program.
2. Accounting (Pembukuan)
Pembukuan ini meliputi pencatatan berbagai transaksi yang terjadi yang
merupakan implementasi penganggaran. Pencatatan keuangan adalah suatu proses
pendataan semua transaksi-transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan atau
organisasi yang dinilai dengan uang. Transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan
atau organisasi yang mengakibatkan perubahan baik harta, utang maupun modal perlu
dicatat dan disusun secara sistematis. Pencatatan transaksi tersebut merupakan dasar
penyusunan laporan keuangan. Secara tradisional sistem akuntansi terdiri dari
komponen-komponen berikut:
1. Bagan Perkiraan/Akun
2. Buku Besar
3. Jurnal
4. Buku cek

15. Pengelolaan Keuangan 12
5. Buku pembantu
@ Siklus Akuntansi
1. Tahap Pencatatan
• Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi
dan bukti pencatatan.
• Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal
• Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya
ke dalam akun buku besar.
2. Tahap Pengikhtisaran
• Penyusunan neraca saldo (trial balance) berdasarkan akun-akun buku besar
• Pembuatan ayat jurnal penyesuaian
• Penyusunan kertas kerja (work sheet)
• Pembuatan ayat jurnal penutup (closing entries)
• Pembuatan neraca saldo setelah penutupan
• Pembuatan ayat jurnal pembalik
3. Tahap Pelaporan
• Neraca
• Laporan Surplus Defisit/laporan aktiva
• Laporan arus kas
• Laporan Perubahan aktiva bersih
• Catatan atas laporan keuangan
@ Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang
merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama
tahun buku yang bersangkutan.
Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan:
“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan”. Laporan
keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan,
catatan juga termasuk jadwal dan informasi tambahan yang berkaitan dengan

16. Pengelolaan Keuangan 13
laporan tersebut, misal informasi keuangan segmen industri dan geografis serta
pengungkapan pengaruh perubahan harga”.
Unsur-unsur dalam pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
1. Laporan perhitungan laba rugi
2. Laporan perubahan posisi keuangan
3. Neraca
Dalam pasal 77 ayat 1 ICW yang dimaksud bendaharawan adalah orang- orang
dan badan – badan yang karena negara ditugaskan untuk menerima ,menyimpan,
membayar (mengeluarkan atau menyerah kanuang atau kertas-kertas berharga dan
barang-barang didalam gudang-gudang atau tempat –tempat penyimpanan yang lain
sebagai dimaksud dalam pasal 55 ICW dan selaku demikian diwajibkan memberi
perhitungan (pertanggungjawaban) tentang hal pengurusannya kepada badan
pemerikasa keuangan.
Ada tiga macam bendaharawan, yaitu :
1. Bendaharawan umum (kepala kas kantor negara) dan termasuk bendaharawan
adalah kantor-kantor pos dimana dikota itu kantor kas negara
2. Bendaharawan khusus untuk penerimaan pendapatan tertentu
3. Bendaharawan khusus untuk pengeluaran –pengeluaran tertentu
Berdasarkan surat keputusan menteri keuangan no. Kep .322 /M /V
/9/1968tanggal 26 september 1968 pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa setiap
bendaharawan atau pemegang kas yang mengurus uang negara harus mempunyai
buku kas umum dan mencatat semua pengeluaran dan penerimaan.
3. Auditing (Pengawasan)
a. Pengertian pengawasan keuangan
Pengawasan keuangan adalah suatu pemeriksaan yang terutama ditujukan pada
masalah keuangan antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi
dilakukan sesuai dengan undang-undang, peraturan, keputusan, intruksi untuk menilai
kewajaran yang dibeikan oleh laporan keuangan. UUD 1945 pasal 23 ayat 5
mengamanatkan bahwa: untuk memerikasa tanggung jawab tentang keuangan negara

17. Pengelolaan Keuangan 14
diadakan suatu badan pemeriksa keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan
undang-undang.
Pengawan merupakan proses yang berlanjut yaitu dilaksanakan terus-menerus
sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan
Pengawasan harus bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan
kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi atau meniadakan penyimpangan
ddisamping menjadi pendorong dan perangsang untuk menertibkan penyempurnaan
kondisi obyektif pengawasan.
b. Proses dan standar pengawasan
Serangkaian tiindakan dalam melaksanakan pengawasan. Langkah-langkah
dalam pengawasan baik fungsional maupun pengawasan melekat menurut stoner
(1987) ialah :
1. Penetapan berapa jenis standar atau patokan yang dipergunakan, berapa
ukuran kuantitas , kualitas , biaya dan waktu.
2. Membandingkan atau mengukur kenyataan yang sebenarnya terhadap standar
3. Mengidentifikasi penyimpangan dan sekaligus pengambilan koreksi
Pengawasan menyinggung tiga aspek, yaitu rencana yang telah ditetapkan,
kebijaksanaan yang berlaku, dan prinsip efektivitas dabn efesiensi.
c. Cara mempertanggung jawabkan keuangan
1. Diusahakan secara singkat dan dilaksanakan pada setiap akhir pekan
2. Periksa terlebih dahulu buku kas umum dalam hubungannya dengan buku
yang lain setiap akhir bulan
3. Diperingatkan kepada bendaharawan mengenai: pengiriman SPJ (surat
pertanggung jawaban ) bulanan , penyetoran MPO/PPn
4. Diperiksa pengurusan baranmg inventaris dan penyimpanan dokumen
pertinggal keuangna sewaktu-waktu
5. Diadakan pemeriksaan kas dengan menyusun berita acara pemeriksaann kas
setiap akhir truwulan secara teratur
6. Atasan langsung bendaharawan bertanggung jawab atas kerugian keuangan
negara
7. Dilaporkan dengan segera (paling lambat 1 minggu)
Dalam rangka mempertanggung jawabkan keuangan negara ini ada 9 jenis
buku yang harus disediakan, yaitu :

18. Pengelolaan Keuangan 15
1. buku kas umum
2. buku bank
3. buku kas posisi
4. buku kas pemerintah membayar uang
5. buku panjar kerja
6. buku penghitung pajak
7. buku penerbitan
8. buku inventaris
9. buku pembantu lain
Dalam menentukan pemerikasaan terhadap suatu kerja perlu mengadakan
penilaian mencakup:
1. terselenggaranya pengawasan atasan langsung yang menjamin pelaksanaan
tugas secara efektif dan efesien
2. ketaatan dalam ketetapan terhadap ketentuan yang berlaku
3. pencapaian dari rencana dan program baik target finansial, target fisik
maupun target fungsional dan
4. faktor ketenangan personil yang melaksanakan kegiatan pemerikasaan
Hasil pemerikasaan tersebut harus disertai bukti-bukti yang cukup relevan
dan dapat dipertanggung jawabkan .hasil pemeriksaan dilaporkan secara jelas dan
mudah dimengerti, penayajian informasi yang didukung atas bukti yang cukup
memuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan secara obyektif dan lengkap
disertai saran tindakan yang konstruktif.
2.5 Pengelolaan Keuangan di Sekolah
a. Proses Pengelolaan Keuangan di Sekolah
Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan
terlaksananya kegiatan belajar-mengajar bersama komponen-komponen lain. Dengan
kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya.
Dalam tataran pengelolaan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan
dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik. Kegiatan perencanaan
menentukan untuk apa, dimana, kapan dan beberapa lama akan dilaksanakan, dan
bagaimana cara melaksanakannya. Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana
aturan dan tata kerjanya. Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang

19. Pengelolaan Keuangan 16
dikerjakan, dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Kegiatan pengawasan
dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan
dilakukan oleh siapa. Kegiatan umpan balik merumuskan kesimpulan dan saran-saran
untuk kesinambungan terselenggarakannya Manajemen Operasional Sekolah.
Muchdarsyah Sinungan menekankan pada penyusunan rencana (planning) di
dalam setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana
pengeluaran keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat
dengan pola perencanaan anggaran, yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan,
line of business, keadaan para nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan skill para
pejabat pengelola.
Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi:
1. Perencanaan anggaran
2. Strategi mencari sumber dana sekolah
3. Penggunaan keuangan sekolah
4. Pengawasan dan evaluasi anggaran
5. Pertanggungjawaban
b. Sumber-Sumber Keuangan Sekolah
1. Dana dari Pemerintah
Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar
Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun
ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan di dalam
DIK biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas I, II dan III. Mata anggaran
dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan
pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan
dana rutin (DIK) harus benar-benar sesuai dengan mata anggara tersebut. Selain
DIK, pemerintah sekarang juga memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS). Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh
kegiatan operasional sekolah.
2. Dana dari Orang Tua Siswa

20. Pengelolaan Keuangan 17
Pendanaan dari orang tua siswa ini dikenal dengan istilah iuran komite.
Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh
rapat komite sekolah. Pada umumnya dana komite terdiri atas :
a. Dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua
setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah
b. Dana incidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu
kali selama tiga tahun menjadi siswa (pembayarannya dapat diangsur).
c. Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa terterntu yang
dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu
ikatan apapun.
3. Dana dari Masyrakat
Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari
anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan
pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut
merupakan wujud dari kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut
membantu kemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari
suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah
maupun milik swasta.
4. Dana dari Alumni
Bantuan dari para Alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah tidak
selalu dalam bentuk uang (misalnya buku-buku, alat dan perlengkapan belajar).
Namun dana yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan
sukarela dari para alumni yang merasa terpanggil untuk turut mendukung kelancaran
kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Dana ini ada yang
diterima langsung dari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni
atau lustrum sekolah.
5. Dana dari Peserta Kegiatan
Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati
pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan
komputer, kursus bahasa Inggris atau keterampilan lainnya.
6. Dana dari Kegiatan Wirausaha Sekolah

21. Pengelolaan Keuangan 18
Ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk mendapatkan
dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang
pengelolaannya dapatj dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa misalnya
koperasi, kantin sekolah, bazar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dll.
d. Pengelolaan Keuangan Sekolah yang Efektif
Pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun pelajaran. Para kepala
sekolah bersama semua pemegang peran di sekolah pada umumnya menempuh
langkah-langkah sebagai berikut :
a. Merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang
diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan.
b. Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan
dana penunjang.
c. Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan
tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun.
d. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang
bersangkutan.
e. Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-
masing kegiatan.
f. Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang
telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah.
g. Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang. Dengan tersedianya
dokumen tertulis mengenai RAPBS tersebut, kepala sekolah dapat
mengkomunikasikannya secara terbuka kepada semua pihak yang memerlukan.
Sumber dana yang tersedia di dalam RAPBS di manfaatkan untuk membiayai
berbagai kegiatan manajemen operasional sekolah pada tahun pelajaran yang
bersangkutan. Pada umumnya pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah
mencakup 5 kategori pembiayaan, sebagai berikut :
1) Pemeliharaan, rehabilitasi dan pengadaan sarana/prasarana pendidikan.
2) Peningkatan kegiatan dan proses belajar mengajar.
3) Peningkatan kegiatan pembinaan kesehatan

22. Pengelolaan Keuangan 19
4) Dukungan biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personil
5) Kegiatan rumah tangga sekolah dan BP3
Dana yang tersedia di dalam RAPBS dapat sekaligus mencakup kegiatan untuk
pengembangan sekolah. Namun demikian dana untuk keperluan pengembangan
sekolah dapat disediakan secara khusus, sebagai tambahan dari RAPBS yang telah
disusun. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah diprogramkan sekolah
dalam satu tahun pelajaran, diperlukan tersedianya sejumlah dana tertentu pula.
Berapa besarnya dana yang diperlukan oleh sekolah agar tujuan itu dapat dicapai telah
dihitung secara cermat oleh setiap sekolah melalui penyusunan RAPBS. Apabila
jumlah dana yang diperlukan pada satu tahun pelajaran dibagi dengan jumlah semua
siswa kelas I, II dan III di sekolah itu, maka akan ditemukan Satuan Harga Per Siswa
(SHPS). Jumlah dana yang diperlukan oleh setiap sekolah sangat beragam. Jumlah
siswa pada setiap sekolah pun berbeda-beda. Oleh karena itu SHPS pada masing-
masing sekolah dengan sendirinya akan berbeda pula. Meskipun demikian sebenarnya
harus ada suatu patokan SHPS minimal agar suatu mutu pendidikan tertentu dapat
dicapai secara nasional.

23. Pengelolaan Keuangan 20
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Pengelolaan keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan
dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan keuangan
dimaksudkan sebagai suatu pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan. Tujuan
Pengelolaan Keuangan Pendidikan yaitu Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penggunaan keuangan sekolah,Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan
sekolah, dan Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip.
Undang-undang No 20 Tahun 2003 Pasal 48 yang menyatakan bahwa pengelolaan
dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi,
akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat
penekanan. Masing-masing prinsip tersebut, yaitu Transparansi, Akuntabilitas,
Efektivitas, Efisiensi.
Fungsi Pengelolaan Keuangan Pendidikan mencakup 3 fungsi utama , yaitu:
Budgetting (membuat anggaran). Accounting (pencatatan atau pembukuan). Auditing
( pemerikasaan atau pengawasan).
Pengelolaan Keuangan di Sekolah, Pengelolaan akan dianggap efektif apabila
merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk
satu tahun pelajaran. Para kepala sekolah bersama semua pemegang peran di sekolah
pada umumnya menempuh langkah-langkah diantaranya : Merancang suatu program
sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang
bersangkutan,melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan
kebutuhan dana penunjang, dan melakukan peninjauan ulang atas program awal
berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun.

24. Pengelolaan Keuangan 21
DAFTAR PUSTAKA
https://amiamaliahanii.wordpress.com/2012/05/30/pengelolaan-keuangan-pendidikan.
http://wardonojakarimba.blogspot.com/2012/04/administrasi-keuangan-sekolah.html
Mustatofa. 2008. Konsep-konsep Dasar Pendidikan, pengelolaan Pendidikan. 2007.UPI
Bandung.
Sutikno, M Sobri. 2008. Pengelolaan Pendidikan. Bandung: Prospect.
Supriada, Dedi. 2004. Satuan Biaya Pendidikan. Bandung: Rosda.