Administrasi keuangan sekolah meliputi perencanaan anggaran, penggunaan dana sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta pertanggungjawaban keuangan secara terperinci dan berkala kepada instansi terkait. Sumber dana berasal dari pemerintah, orang tua murid, donatur, dan sumber lain sesuai peraturan. Pengawasan dilakukan kepala sekolah untuk mencegah penyimpangan anggaran.
3. Administrasi keuangan sekolah adalah suatu kegiatan
pengolahan keuangan yang berasal dari sumber tertentu dan
dipergunakan secara sistematis, efektif dan efisien, guna menunjang
berjalannya suatu kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan
pendidikan tersebut itu sendiri.
Administrasi keuangan sekolah
7. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 48, terdapat prinsip-prinsip pengelolaan
keuangan sebagai berikut:
Transparasi
Akuntabilitas
Efektifitas
Efisiensi
Transparasi berarti adanya keterbukaan sumber dana dan
jumlah rincian penggunaannya, pertanggung jawabannya jelas,
sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan
untuk mengetahuinya.
Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang
lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas
untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya.
Pengelolaan dana dapat dikatakan memenuhi prinsip
efektifitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur dana
yang teredia untuk membiayai aktifitas dalam mencapai tujuan
pendidikan.
Efisiensi menekankan pada hasil suatu kegiatan. Efisiensi
adalah perbandingan yang terbaik antara masuknya (input)
dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil.
8. Untuk mengetahui efisiensi biaya pendidikan
biayasanya digunakan metode analisis keefektifan
biaya (cost effectiveness analysis) yang
memperhitungkan besarnya kontribusi setiap
masukan pendidikan terhadap efektifitas tujuan
pendidikan atau prestasi belajar. Upaya efisiensi dapat
dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu efisiensi
internal dan efisiensi eksternal.
Catatan
9. Pembiayaan atau pendanaan sekolah adalah tanggung jawab
bersama antara pemerintah dan masyarakat, dalam era
desentralisasi pemerintah yang dimaksudkan adalah pemerintah
pusat dan daerah. Dana pendidikan selain gaji penddik dan biaya
pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan
dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
Pengelolaan keuangan sekolah diatur dalam peraturan
pemerintahan nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan
pendidikan. Pendanaan pendidikan ini terdiri dari biaya suatu
pendidikan dan biaya penyelenggaraan atau pengelolaan
pendidikan.
Pengelolaan Keuangan Sekolah
10. 1. Perencanaan anggaran
2. Penggunaan keuangan sekolah
3. Pengawasan dan evaluasi anggaran
4. Pertanggung jawaban merancang suatu program sekolah yang ideal
untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada satu tahun pelajaran.
5. Melakukan inventaris semua kegiatan dan penghitungan perkiraan
kebutuhan dana penunjang.
6. Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan
kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat terhimpun.
7. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tujuan
ajaran.
8. Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk
masing-masing kegiatan.
9. Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu
format yang telah disepakati untuk digunakan oleh sekolah.
10. Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang.
Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi:
11. Faktor-faktor Alokasi Sumber-sumber Biaya
Pendidikan
Kebijakan yang dianut
Lokasi pendidikan
Kebutuhan belajar
masyarakat
Tujuan yang ingin dicapai
oleh lembaga pendidikan
Tingkat kehidupan
masyarakat
Partisipasi masyarakat
12.
13. UntukApa Sih Dana BOS Itu....
Pengembangan perpustakaan
Kegiatan pada penerimaan siswa baru
Kegiatan ulangan dan ujian
Pembelian bahanhabis pakai
Langganan daya dan jasa
Kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikulersiswa
15. Penerimaan maupun pengeluaran keuangan sekolah harus
dilakukan secara tertib, teratur dan benar. Hal ini
dimaksudkan agar penggunaan keuangan dapat
dipertanggung jawabkan sesuai dengan keteraturan yang
ada sehingga dapat dibuat laporan pertanggung jawaban
yang akuntabel. Setiap penerimaan dan pengeluaran uang
sekolah harus dicatat oleh bendahara sekolah dalam Buku
Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP). BKU adalah
buku harian yang digunakan untuk mencatat semua
penerimaan dan pengeluaran uang. BKP merupakan buku
harian yang digunakan untuk membantu pencatatan semua
penerimaan dan pengeluaran uang menurut jenis sumber
pembiyaan.
PembukuanKeuanganSekolah
16. Prinsip
Pembukuan
Keuangan
Sekolah
Penerimaan dan pengeluaran
keuangan tercatat secara tertib,
disertai dengan bukti tertulis
sesuai dengan aturan yang
berlaku
Pembukuan yang menggunakan
komputer, harus mencetakknya
minimal sebulan sekali dan harus
dibubuhi ttd Kepala Sekolah &
Bendahara Sekolah
Setiap transaksi pengeluaran
harus didukung dengan kwitansi
yang sah.
Pembukuan dapat dilakukan
dengan tulis tangan atau dengan
menggunakan komputer
Pencatatan
dilakukan setiap ada
transaksi
Semua transaksi
penerimaan dan
pengeluaran dicatat
dalam buku kas umum
dan buku kas pembantu
yang relevan sesuai
dengan urutan tanggal
transaksi.
17. Pengawasan KeuanganSekolah
Pengawasan keuangan merupakan kegiatan yang diharapkan mampu
mencegah timbulnya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan sekolah. Pengawasan keuangan di Sekolah
dilakukan oleh Kepala Sekolah dan instansi vertikal diatasnya.
TujuanPengawasanKeuanganSekolah
1. Pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana
dengan rencana yang telah digariskan,
2. Pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan instruksi serta
asas-asas yang telah ditentukan,
3. Kesulitan dan kelemahan bekerja dapat dicegah dan
ditanggulangi atau setidak-tidaknya dapat dikurangi, dan
4. Pelaksanaan tugas berjalan efisien, efektif, dan tepat pada
waktunya.
18. Pertanggung jawaban Keuangan Sekolah
Laporan pertanggung jawaban keuangan sekolah harus
dibukukan secara terperinci. Semua keuangan yang masuk dan keluar
harus diperinci secara mendetail. Dalam laporan pertanggung jawaban
harus dilampiri juga bukti-bukti pengeluaran, baik berupa kwitansi
maupun bon pembelian secara lengkap dan jelas.
Laporan pertanggung jawaban keuangan sekolah dibuat oleh
bendahara sekolah yang berisi iuran penerimaan dan pengeluaran
keuangan sekolah.
19. KetentuanLaporan KeuanganSekolah
Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan bendaharawan
mengirimkan surat pertanggung jawaban (SPJ) kepada instansi
yang berwenang.
Kelengkapan lampiran SPJ, adalah sebagai berikut:
*Surat pengantar
*Sobekan buku kas umum (BKU)
*Daftar penerimaan dan pengeluaran per komponen
*Laporan keadaan kas rutin / pembangunan
*Register penutupan kas, setiap 3 bulan sekali
*Fotokopi rekening koran dari bank yang ditunjuk
*Daftar perincian penerimaan dan pengeluaran pajak
*Bukti setor PPN/PPH 21,23,23 (fotokopi SSP/Surat setoran pajak)
*Bukti pengeluaran / kwitansi asli beserta dengan bukti
pendukung lainnya.
20.
21. Sekian Presentasi Dari
SayaApabila ada kurangnya,saya mohon maaf yang
sebesar-besarnya & Apabila ada kelebihan mohon
untukdikembalikan.
Karena Segala kelebihan Hanya Milik
Allah SWT
Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwaamith
Thariq
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.