1. Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sekolah yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi serta peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan pendidikan. 2. Pemisahan fungsi antara bendahara, juru buku, dan kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan diperlukan untuk tujuan pengawasan dan pertangg

1.  Manajemen merupakan rangkaian aktivitas
mengatur keuangan sekolah/madrasah mulai
dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan,
pengawasan dan pertanggungjawaban
keuangan sekolah/madrasah.

3.  UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
 UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab
 Keuangan Negara
 UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4.  Permendagri 13/2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
 (direvisi melalui Permendagri 59/2007)
 PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan
 P 17/2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.

5.  Value for money (ekonomis, efisien, efektif)
 Akuntabilitas
 Transparansi
 Keadilan
 Integritas

6.  Ekonomis ; pemerolehan masukan dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
 Efisien ; pencapaian output yang maksimum dengan
input tertentu, atau input minimum untuk output
tertentu.
 Efektif ; perbandingan outcome dengan output, atau
tingkat pencapaian hasil program dengan target yang
ditetapkan.

9. 1. Prinsip keadilan, efisiensi, tranparansi dan
akuntabilitas tercantum dalam PP 48 2008 pasal 59.
2. Transparansi bukan berarti semua kwitansi bisa
dilihat oleh LSM, mahasiswa, masyarakat dll.
Kwitansi merupakan dokumen manajemen,
permintaan untuk membuka dokumen ini ke publik
hanya untuk keperluan audit atau permintaan
pemilik dana langsung dalam rangka
pertanggungjawaban atau permintaan pengadilan.

10. 3. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur
tentang akses terhadap informasi yang dikuasai oleh suatu badan
publik. Selain lembaga negara, badan publik menurut pasal 1 ayat 3
dalam UU ini termasuk juga “… organisasi nonpemerintah
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
Siapapun berhak mengetahui atau meminta informasi kepada badan
publik selagi bukan termasuk informasi yang dikecualikan
sebagaimana yang telah pula diatur dalam UU tersebut. Lihat UU
tersebut.
4. Tiga poin pertama juga merupakan pilar dari good governance.

12. 1. Menjelaskan prinsip-prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan
yang baik, antara lain: partisipasi, transparansi dan akuntabilitas
2. Menjelaskan indikator-indikator utama dari masing-masing prinsip
tatakelola tersebut serta contoh aplikasinya dalam bidang
pendidikan
3. Menjelaskan korelasi prinsip-prinsip utama tata kelola dan
persinggungannya dengan fungsi manajemen sekolah/madrasah:
• Tata kelola dan fungsi perencanaan dan penganggaran di
sekolah/madrasah
• Tata kelola dan fungsi implementasi program dan kegiatan di
sekolah/madrasah
• Tata kelola dan fungsi monitoring dan evaluasi
• Tata kelola dan fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban
Tata kelola dan fungsi kepemimpinan dan manajemen SDM.

13.  Rencana dan realisasi penggunaan dana ditempel di
papan pengumuman sekolah/madrasah.
 Mengumumkan seluruh hasil penerimaan kepada
masyarakat melalui papan pengumuman
sekolah/madrasah.

15. 1. Penatausahaan Dana; pemisahan tugas, prosedur penerimaan
dana, dan prosedur pengeluaran dana. Siapa pengelola anggaran
sekolah? Pembedaan antara pemegang buku dan otoritas
pengeluaran dana
2. Perpajakan; pajak terkait transaksi di sekolah/madrasah yaitu PPh
21, 22, 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pembukuan; jenis-jenis buku dan transaksi yang mempengaruhi
masing-masing buku. Setiap transaksi harus didukung dengan
bukti yang sah (kuitansi), Semua transaksi dicatat sesuai urutan
waktu (kronologis), Setiap transaksi dicatat pada buku yang
bersesuaian.

16. 4. Pencatatan Barang Milik Sekolah/Madrasah; tugas dan tanggungjawab,
prosedur dan format kartu-kartu pencatatan barang. Pencatatan aset
sebagai bagian penting dari akuntabilitas, Pencatatan aset sebagai alat
kontrol, Dokumen pencatatan aset sebagai alat perencanaan sekolah,
Bagaimana mencatat aset.
5. Pengadaan; dibahas terpisah dalam Sesi Khusus BOS.
6. Pelaporan; laporan penggunaan dana berdasarkan program dan
berdasarkan sumber. Pelaporan sebagai penerapan prinsip transparansi
dan akuntabilitas, dibedakan menjadi:
• Pelaporan internal: Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat
• Pelaporan eksternal: Publik, termasuk orang tua dan audit
7. Pengawasan, Audit dan Pengendalian; bentuk, pelaku dan kesiapan
sekolah/madrasah.
8. Perbedaan monev dan audit, siapa yang melakukan apa.

17. Menjalankan sekolah/madrasah dan memperbaiki proses pendidikan di
sekolah/ madrasah
tidak bisa dilakukan tanpa sumber daya - uang - yang cukup. Bahkan
kalau kita perhatikan,
sekolah/madrasah yang baik adalah sekolah/madrasah yang memiliki
uang yang banyak.
Sementara sebagian besar sekolah/madrasah tidak memiliki uang yang
banyak, oleh
karena itu pengelolaan keuangan yang baik menjadi suatu keharusan.

18. Beberapa prinsip pengelolaan keuangan yang baik antara lain adalah
“ekonomis”,
“transparan” dan “akuntabel”. Prinsip-prinsip ini pertama-tama
harus dapat dijamin dari
pengorganisasian pengelolaan dana, baik dalam kejelasan tugas
maupun dalam pembagian
kewenangan, peran dan tanggung jawabnya. Kejelasan tugas akan
menem-patkan masingmasing
personel pada peran yang jelas sehingga pertanggungjawaban juga
menjadi mudah ditelusuri.

20. 3 posisi yang berperan penting dalam penatausahaan
keuangan di atas adalah:
1. Setidaknya ada 3 posisi yang berperan penting dalam
penatausahaan keuangan: Kepala Sekolah sebagai penanggung
jawab utama, Bendahara, dan Juru Buku.
2. Posisi juru buku mungkin belum umum ada di tingkat sekolah
dasar, namun demikian sebaiknya mulai diperkenalkan karena
sangat penting melakukan pemisahan fungsi untuk tujuan
controling dan akuntabilitas.
3. Karenanya perlu memisahkan fungsi penerimaan, pengeluaran
dan pencatatan.

21. 1. Wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlu pemisahan tugas sebagai pemberi otorisasi, yang menerima
dan mengeluarkan uang, dan yang mencatat.
3. Kepala sekolah/madrasah wajib melakukan pemeriksaan terhadap
penatausahaan keuangan sekolah/madrasah, secara berkala
(minimal setiap tiga bulan sekali).

22. 5. Kepala sekolah/madrasah yang menandatangani
dan/atau mengesahkan dokumen bukti pada poin 4
di atas, bertanggung jawab terhadap kebenaran
material dan akibat yang timbul dari penggunaan
surat bukti dimaksud.
4. Dokumen bukti yang menjadi dasar penerimaan
dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBS
ditandatangani oleh bendahara dan disahkan oleh
kepala sekolah/madrasah.