Dokumen tersebut membahas tentang administrasi keuangan pendidikan, mulai dari sumber dana pendidikan, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, proses administrasi keuangan sekolah, dan masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaannya. Dokumen ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah agar tujuan pendidikan dapat tercapai.

1. Disusun Oleh:
Mufidatur Rochmah
153111027 (3A)
Pendidikan Agama Islam
DOSEN PEMBIMBING
Yayan Andrian, S.Ag., M.Ed.MGMT.

2. Administrasi Keuangan
 arti sempit: segala pencatatan masuk dan
keluarnya keuangan dalam membiayai
kegiatan organisasi kerja berupa tata
usaha atau tata pembukuan keuangan.
 arti luas: penentuan kebijaksanaan dalam
pengadaan dan penggunaan keuangan untuk
mewujudkan kegiatan organisasi kerja
berupa kegiatan perencanaan, pengaturan,
pertanggungan jawab dan pengawasan
keuangan.

3.  Administrasi keuangan sekolah
merupakan langkah pengolahan
keuangan sekolah mulai dari
penerimaan sampai dengan bagaimana
mempertanggung- jawabkan keuangan
yang digunakan secara obyektif dan
sistematis.

4. Sumber Keuangan
Pendidikan
Pemerintah Umum
Pajak,
keuntungan
sektor barang
jasa, BUMN, dll
Pemerintah Khusus
bantuan dari Badan
Internasional PBB
(UNICEP atau UNESCO),
pinjaman bank dunia.
Iuran Sekolah
Sumbangan
Pembinaan
Pendidikan (SPP)
Sumbangan-
sumbangan sukarela
dari masyarakat
Baik swasta, perorangan,
badan sukarela dan
kelompok

5. Sumber Keuangan Yang
Terdapat Dalam Education
Finance:
 Biaya Operasional Sekolah
(BOS)
 APBD Kabupaten/Kota
 Komite Sekolah/Orang Tua
 Yayasan
 Sumber lain

6. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 48, sebagai berikut:
Transparansi
Adanya keterbukaan sumber dana dan jumlah rincian
penggunaannya, pertanggung jawabannya jelas, sehingga
memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mengetahuinya.
Akuntabilitas
kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena
kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk
mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya.
efektifitas
Pengelolaan dana dapat dikatakan memenuhi prinsip
efektifitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat
mengatur dana yang teredia untuk membiayai aktifitas
dalam mencapai tujuan pendidikan.
efisiensi
internal (sistem pendidikan yang melihat output yang diharapkan
dengan biaya yang minimal)
eksternal (situasi makro atau pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan sosial sebagai dampak dari hasil pendidikan)

7. Pengelolaan Keuangan
Sekolah
Disesuaikan dengan sumbernya.
Dana dari pemerintah digunakan untuk anggaran rutin
seperti:
 Gaji dan tunjangan
 Tunjangan beras
 Uang lembur
 Keperluan sehari-hari
 Infentaris kantor
 Langganan daya dan jasa
 Pemeliharaan gedung kantor
 Pengadaan alat tulis kantor (ATK)
 Pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas atau gedung
sekolah

8. Dana BOS yang diterima oleh sekolah dapat
digunakan untuk membiayai komponen kegiatan
berikut ini:
 Pengembangan perpustakaan
 Kegiatan pada penerimaan siswa baru
 Kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler siswa
 Kegiatan ulangan dan ujian
 Pembelian bahan habis pakai
 Langganan daya dan jasa
 Perawatan sekolah
 Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan
tenaga kependidikan
 Pengembangan profesi guru
 Membantu siswa miskin
 Pembiayaan pengelolaan BOS
 Pembelian perangkat komputer

9. Dana dari orang tua dan masyarakat dapat
di pergunakan untuk:
 Menunjang kegiatan rutin
 Pembangunan gedung
 Pembelian peralatan pendidikan.

10. Proses dalam Administrasi
Keuangan Pendidikan
Proses penyusunan anggaran (budgeting)
Anggaran berarti suatu rencana keuangan yang
disusun untuk mewujudkan kegiatan dalam suatu
usaha kerjasama guna mencapai tujuan dalam
jangka waktu tertentu yang biasanya untuk satu
tahun.
Tahun anggaran ini bersifat sambung-menyambung
yang disebut dengan budget siklus. Yaitu:
1. Fase Perencanaan
a. Usul anggaran dari semua lembaga kependidikan dihimpun
oleh instansi induknya menjadi Daftar Usulan Proyek (DUP)
yang disampaikan pada Departemen masing-masing untuk
penyusunan APBN dan kepada Pemerintah Daerah untuk
penyusunan APBD.

11. Lanjutan…a. .
b. Direktorat Anggaran menyusun Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), sedang
Panitia Anggaran bertugas menyusun Rencana
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
c. RAPBN disampaikan kepada DPR untuk
dimusyawarah- kan dan disahkan dengan Undang-
undang. Sedang RAPBD disampaikan kepada DPRD
untuk dimusyawarahkan dan disahkan dengan
Peraturan Daerah. Prosesnya dilakukan melalui
musyawarah Panitia Anggaran DPR atau DPRD,
Rapat Komisi dan pada taraf akhir sidang pleno DPR
atau DPRD untuk mengesahkannya menjadi APBN
dan APBD.

12. Lanjutan…
2. Fase Pelaksanaan.
~Setelah menjadi APBN/APBD sudah dapat dilakukan kegiatan-kegiatan
administratif untuk mengeluarkan dana sesuai dengan mata anggaran
dan jumlah yang ditetapkan.
~Kegiatan sesuai dengan yang dicantumkan dalam SKO (Surat
Keputusan Otorisasi) dapat dilaksanakan, baik oleh instansi/lembaga
yang bersangkutan maupun melalui pihak ketiga. Setelah kegiatan
dilaksanakan selanjutnya dapat dilakukan penagihan kepada negara
sesuai dengan dana yang tersedia
~Beberapa dana rutin sering dikeluarkan sebagai Uang Untuk
Dipertanggung Jawabkan (UUDP), yang dikekeluarkan berupa uang
sebelum kegiatan dilaksanakan.
Beban sementara: dana yang keluar untuk dipertanggungjawabkan.
Beban tetap: dana diberikan setelah kegiatan berlangsung.
~Kegiatan Bendaharawan dalam administrasi keuangan dalam arti sempit
(tata usaha keuangan), diwujudkan berupa penerimaan. penyimpanan,
penggunaan/pembayaran dan pertanggungan jawab.

13. Lanjutan…
3. Fase Pertanggungan Jawab.
 Bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan dan
mungkin pula setelah kegiatan dilaksanakan, dapat
dilakukan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan
pelaksanaan kegiatan oleh aparat yang berwewenang.
 Pemeriksaan dilakukan terhadap Bendaharawan yang
bertugas menerima, menyimpan, membukukan,
mengeluarkan uang dan membuat surat
pertanggungan jawab.
 Pemeriksaan kepada bendaharawan berarti juga
pemeriksaan pada atasan langsung atau pimpinan
proyek yang menjadi atasannya dalam kegiatan
pembangunan.

14. Jadi, Semua dana itu harus dipergunakan
secara terarah dan bertanggung jawab
dengan tidak bertumpang tindih satu dengan
yang lain. Sebaliknya seorang Kepala Sekolah
sebagai pucuk pimpinan harus mampu
menjalankan kebijaksanaan agar semua dana
itu dapat dimanfaatkan secara efisien, dalam
arti saling menunjang atau saling mengisi
sehingga semua kegiatan, baik kurikulum
maupun ekstra kurikuler dan kegiatan operatif
manajemen dapat dilaksanakan dengan
sekecil mungkin hambatannya

15. Dalam fase pelaksanaan keuangan telah dijelaskan
bahwa beberapa dana rutin sering dikeluarkan sebagai
Uang Untuk Dipertanggung Jawabkan (UUDP), yang
dikekeluarkan berupa uang sebelum kegiatan
dilaksanakan.
Dan pada kenyataannya, apabila yang terjadi demikian,
maka akan dengan mudah bagian pembendaharaan
untuk memanipulasi jumlah pengeluaran yang
digunakan untuk kegiatan sehingga mendapatkan sisa
atau keuntungan. Hal tersebut baik dilakukan secara
pribadi maupun perintah atasan.
Menurut anda mengapa hal tersebut dilakukan? Dan
bagaimana sikap anda jika anda seorang bendahara
maupun sebagai seorang dalam suatu instansi yang
mengetahui perbuatan tersebut dilakukan? Dan apa
solusinya agar hal tersebut tidak semakin merambah?