Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2015 dari aspek yuridis dan teknis, mencakup peraturan-peraturan yang dikeluarkan KPU, mekanisme pencalonan, kampanye, dan potensi pelanggaran.

1. PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA
TAHUN 2015

2. Aspek Yuridis Pilkada 2015 (1)
 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang
Undang.
 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015
UNDANG
UNDANG

3. Aspek Yuridis Pilkada 2015 (2)
1. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan;
2. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemiliihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
3. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota;
PERATURAN
KPU (1)

4. Aspek Yuridis Pilkada 2015 (3)
5. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standr, Prosedur,
Kebutuhan Pengandaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan
Pemilihan;
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan;
7. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan;
8. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan;
9. Peraturan KKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan;
10. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan;
11. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan.
PERATURAN
KPU (2)

5. ASPEK YURIDIS PILKADA
2015 (4)
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 Tanggal 8 Juli 2015 keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 terkait
ketentuan Pasal 7 huruf r dan Pasal 7 huruf s UU Nomor 8 Tahun 2015;
 Tanggal 9 Juli 2015 keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 terkait Pasal 7
huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015;
 Tanggal 9 Juli 2015 keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 terkait Pasal 7
huruf t dan huruf u UU Nomor 8 Tahun 2015;
1. Larangan keluarga Petahana untuk mencalonkan diri dihapus;
2. Mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri;
3. Pengunduran diri bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD, DPR, DPD dan DPRD
Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 direvisi untuk melaksanakan Putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut

6. Substansi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015
(1)
1. Ketentuan tentang konflik kepentingan dengan Petahana dihapus;
2. Mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri dengan syarat :
a. Bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap secara kumulatif wajib :
1) Secara terbuka dan jujur mengemukakan kpd publik sbg mantan
terpidana; dan
2) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
 Dikecualikan bagi calon yg dipidana penjara karena kealpaan ringan
(culpa levis) dan karena alasan politik
b. Bagi calon yg pernah dijatuhi pidana penjara brdsrkan ptsn pengadilan
yg berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan
jujur mengumumkan kpd publik sbg mantan terpidana, syarat yg hrs
dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.

7. Substansi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015
(2)
3. PNS/TNI/Polri, BUMN/BUMD yaitu:
a. Bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD memberitahukan pencalonannya kepada
Pimpinan Dewan dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan yang tidak
dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai Paslon;
b. Bagi anggota TNI/Polri dan PNS mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik
kembali sejak ditetapkan sebagai Paslon;
c. Bagi Pejabat atau Pegawai BUMN atau BUMD mengundurkan diri yang tidak
dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai Paslon;
d. Menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian
sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, PNS/TNI/Polri, BUMN/BUMD paling
lambat 60 hari sejak ditetapkan sebagai paslon;
4. KPU memperpanjang waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari jika tidak ada atau
hanya ada 1 (satu) paslon yg mendaftar;
5. Perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari jika tidak ada atau hanya ada
1 (satu) paslon yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian perbaikan
perysaratan.

8. Aspek Teknis Pilkada 2015 (1)
1. Perencanaan Program dan
Anggaran
2. Penyusunan peraturan
3. Sosialisasi, penyuluhan dan
bimtek
4. Pembentukan PPK, PPS dan
KPPS
5. Pendaftaran pemantau
6. Pengolahan DP4
7. Pemutakhiran data dan daftar
TAHAP
PERSIAPAN

9. Aspek Teknis Pilkada 2015 (2)
1. Pencalonan
2. Sengketa tata usaha negara pemilihan
3. Kampanye
4. Laporan dan audit dana kampanye
5. Pengadaan dan distribusi perlengkapan
pemungutan dan penghitungan suara
6. Pemungutan dan penghitungan suara
7. Rekapitulasi hasil penghitungan suara
8. Penetapan dan pengumuman paslon terpilih
9. Sengketa perselisihan hasil pemilihan
10. Penetapan dan pengumuman paslon terpilih
pasca putusan MK
11. Pengusulan pengesahan pengangkatan paslon
terpilih
12. Evaluasi dan pelaporan
TAHAP
PELAKSANAAN

10. MEKANISME PENCALONAN
(1)
 Pasangan calon wajib memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon saat
mendaftar.
 Terdapat pengecualian dokumen yang harus diserahkan pada saat pendaftaran untuk
dua jenis dokumen yakni (1) surat pernyataan yang menyatakan visi, misi dan
program pasangan calon sesuai dengan RPJP daerah dan; (2) foto copi rekening
khusus dana kampanye yang dibuka oleh parpol atau gabungan parpol atas nama calon
dan spesimen tanda tangan yang dilakukan bersama oleh partai politik atau gabungan
partai politik dan calon.
 Untuk dua jenis dokumen yang tersebut jika belum dapat diserahkan pada saat
pendaftaran cukup membuat surat pernyataan bahwa dokumen tersebut sedang
diproses.
 Khusus paslon dari parpol wajib menyerahkan saat pendaftaran secara kumulatif; (1)
surat pencalonan dari parpol atau gabungan parpol; (2) keputusan pimpinan partai
politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon dan; (3) keputusan pimpinan
partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan
kabupaten/kota
Ketentuan Pencalonan Berdasarkan SE Nomor 402/KPU/VII/2015

11. MEKANISME PENCALONAN
(2)
 Setelah masa pendaftaran calon berakhir jika pasangan calon yang mendaftar kurang dari dua
pasangan calon maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kembali membukan
pendaftaran selama tiga hari dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi selama 3 hari;
 Perpanjangan masa pendaftaran otomatis akan mengubah tahapan, program dan jadwal
pemilihan, tetapi tidak boleh mengubah hari pemungutan suara;
 Perpanjangan masa pendaftaran dan perubahan tahapan, program dan jadwal wajib
disosialisasikan kepada Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, partai politik dan
masyarakat.
 Jika di suatu daerah terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan memborong dukungan
parpol sehingga parpol atau gabungan parpol lain yang belum ikut mendaftar jumlah
kursinya kurang 20 persen dan jumlah suaranya kurang 25 persen maka paslon yang telah
diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan mengubah komposisi gabungan
partai politik yang berbed’;
 Jika terdapat pasangan calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan dan
telah mengikuti verifikasi administrasi serta faktual, namun tidak mendaftar pada masa
pendaftaran dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
Ketentuan Perpanjangan Pencalonan
Berdasarkan SE Nomor 403, 404 dan 411/KPU/VII/2015

12. MEKANISME PENGGANTIAN
CALON
 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor
12 Tahun 2015 hanya memberi ruang untuk penggantian calon
jika pasangan calon berhalangan tetap baik karena meninggal
dunia maupun tidak mampu melaksanakan tugas secara
permanen karena faktor kesehatan;
 Surat Edaran KPU Nomor 433/KPU/VIII/2015 memberikan
penjelasan bahwa penggantian kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang tidak memenuhi syarat kesehatan atau berhalangan
tetap dapat dilakukan dengan cara mengubah posisi kepala
daerah menjadi wakil kepala daerah dan sebaliknya;
 Partai politik atau gabungan parpol yang mengajukan
penggantian calon tidak dapat menarik dukungan atau
menambah dukungan dari partai politik lain.

13. MEKANISME PENUNDAAN TAHAPAN
PILKADA
 Mekanisme penundaan tahapan pilkada dijelaskan
dalam Surat Edaran Nomor 443/KPU/VIII/2015.
 Penundaan dilakukan jika setelah masa perpanjangan
pendaftaran ditutup, pasangan calon yang mendaftar
kurang dari dua pasangan calon.
 Pengecualian penundaan dilakukan terhadap aktivitas
evaluasi, pelaporan dan penyelesaian sengketa.
 Melakukan koordinasi dan menyampaikan keputusan
penundaan kepada DPRD dan kepala daerah.

14. MONITORING & SUPERVISI
PENCALONAN
 KPU menerbitkan surat edaran Nomor 410/KPU/VII/2015
tentang Monitoring dan Supervisi Permasalahan
Pendaftaran Calon;
 Monitoring dan supervisi dilakukan secara berjenjang;
 KPU RI meminta KPU Provinsi melakukan identifikasi dan
kajian terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan;
 Jika dalam pendaftaran, petugas bekerja tidak sesuai
prosedur, KPU Provinsi melakukan klarifikasi,
pencermatan dan memerintahkan KPU Kabupaten/Kota
melakukan perbaikan prosedur;
 Untuk memantau dan menghimpun informasi pelaksanaan
tahapan pilkada di seluruh Indonesia, KPU RI
mengembangkan sistem informasi tahapan pilkada (SITaP).

15. POTENSI TINDAK PIDANA PADA TAHAP
PENCALONAN
 Pasangan calon yang menggunakan dokumen palsu untuk persyaratan
calon dan persyaratan pencalonan;
 Anggota PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi
memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan;
 Masyarakat menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan
calon perseorangan;
 Pasangan calon mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon;
 Pimpinan partai politik menarik pasangan calonnya setelah ditetapkan
oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 Penyelenggara pemilu menghilangkan dokumen persyaratan calon dan
persyaratan pencalonan;
 Penyelenggara pemilu mengetahui pasangan calon menggunakan
dokumen palsu tetapi membiarkannya.

16. MEKANISME KAMPANYE
 Pertemuan
Terbatas
 Pertemuan Tatap
Muka
 Kegiatan Jenis
Lain
DIBIAYAI PASLON DIBIAYAI KPU
 Bahan
Kampanye
 Alat Peraga
Kampanye
 Iklan di Media
Massa
 Debat Kandidat

17. POTENSI PELANGGARAN
KAMPANYE (1)
 Kampanye di luar jadwal;
 Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih;
 Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
 Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 Menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang;
 Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye;
 Tidak melaporkan sumbangan dana kampanye yang diterima kepada KPU;
 Mempersoalkan dasar negara Pancasilla dan UUD 1945;
 Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon dan parpol;
 Berkampanye dengan cara menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok
masyarakat;
 Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok
masyarakat dan/atau Partai Politik;
 Mengganggu kantibnas.
TINDAK PIDANA KAMPANYE

18. POTENSI PELANGGARAN KAMPANYE (2)
 Menggunakan tempat ibadah untuk berkampanye;
 Menggunakan tempat pendidikan untuk berkampanye;
 Melakukan pawai dengan berjalan kaki atau konvoi kendaraan;
 Menyebarkan bahan kampanye di luar yang difasilitasi oleh KPU;
 Memasang alat peraga kampanye di luar yang difasilitasi oleh KPU;
 Pemasangan iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik di
luar yang difasilitasi oleh KPU;
PELANGGARAN ADMINISTRASI
KAMPANYE

19. MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN KAMPANYE PILKADA
 Penyelesaian pelanggaran dilakukan dengan cara menerima laporan,
meneliti laporan, melakukan klarifikasi dan melakukan kajian dan
mengambil keputusan;
 Dalam melakukan klarifikasi, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
dan jajarannya dapat melakukan hal-hal sebagai berikut : (1) menggali,
mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan
dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu; (2)
memanggil para pihak; (3) meminta bukti-bukti pendukung; (4) melakukan
koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan
tingkatannya.
 Berdasarkan hasil penelitian, klarifikasi, kajian, konsultasi dan supervisi,
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya sampai ke
bawah memutuskan untuk menyatakan dugaan pelanggaran tersebut tidak
terbukti atau terbukti dan rekomendasi saksi yang dijatuhkan.
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
KAMPANYE

20. MEKANISME TUNGSURA (1)
 Terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3–KWK)
 Terdaftar dalam DPTb-1 di TPS yang bersangkutan (Model A.Tb1-KWK)
 Terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK)
 Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang menggunakan haknya pada hari dan
tanggal Pemungutan Suara dan didaftar dalam DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK)
 Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang
didaftarkan paling lambat 7 hari setelah pengumuman DPT
 Pemilih yang terdaftar dalam DPPh adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat
menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan
suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan
dalam satu wilayah
 Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 menggunakan hak pilihnya dengan
ketentuan: (1) menunjukkan KTP, KK, Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat
Pemungutan Suara; (2) didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK
PEMILIH YANG BERHAK MENGGUNAKAN HAK PILIH

21. MEKANISME TUNGSURA (2)
 Pemilih memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00;
 Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang
diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang
sedang menunggu giliran untuk memberikan suara;
 Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 dapat menggunakan hak
pilihnya satu jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS;
 Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang cacat lainnya yang mempunyai
halangan fisik laindapat dibantu oleh pendamping yaitu anggota KPPS atau orang
lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan;
 Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih wajib merahasiakan pilihan Pemilih
yang bersangkutan.
TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

22. MEKANISME REKAPITULASI
 Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dari tingkat PPK, KPU
Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 Masing-masing pasangan calon dapat mengajukan saksi rekap maksimal 4
orang di PPK dan 2 orang di KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 Rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau dalam negeri, pemantau luar negeri,
masyarakat dan instansi terkait;
 Rekap di PPK dapat dilakukan secara bersamaan paling banyak empat
kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia;
 Dalam hal pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/wali kota dilakukan
secara bersamaan, rekapitulasi terlebih dulu dilaksanakan untuk pemilihan
gubernur;
 PPK mengirim formulir rekap ke KPU Kabupaten/Kota untuk diunggah pada
laman KPU Kabupaten/Kota;
 Saksi, panwas dan pemantau diberi kesempatan untuk mendokumentasikan
hasil rekap dalam bentuk foto dan video.

23. POTENSI TINDAK PIDANA PADA TAHAP TUNGSURA
DAN REKAP
 Ketua dan anggota KPPS tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara
perolehan suara;
 Ketua dan anggota KPPS menggagalkan pelaksanaan pemungutan suara;
 KPPS tidak memberikan salinan satu eksemplar berita cara pemungutan dan
penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon;
 KPPS tidak menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak
suara yang tersegel berisi yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara,
dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama;
 PPS tidak mengumumkan hasl penghitungan suara di seluruh TPS di wilayah
kerjanya;
 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan hasil pemilihan;
 Mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara;
 Merusak, mengganggu dan mendistorsi sistem informasi penghitungan saura;

24. Terima Kasih