Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk Pemilu 2024, mencakup dasar hukum, jenis daftar pemilih, syarat dan prosedur pindah memilih dan memilih sebagai DPK, serta formulir dan pedoman terkait.
Dokumen ini membahas tentang penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk Pemilihan Umum tahun 2024. Dokumen ini menjelaskan prosedur pendaftaran pemilih untuk DPTb dan DPK, serta formulir dan laporan yang harus diisi. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pelayanan pemilih yang akan pindah memilih dan evaluasi proses penyusunan DPTb.
Dokumen tersebut merangkum tugas dan tanggung jawab Andreas Pardede, S.IP. sebagai pejabat Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan umum di Indonesia, mulai dari pengawasan terhadap data pemilih, pengumuman daftar pemilih sementara hingga penetapan daftar pemilih tetap. Tugas tersebut dilakukan melalui pengawasan, koordinasi, analisis, dan penyusunan laporan di tingkat pusat maupun
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptxKPUTTS
Dokumen tersebut membahas rencana pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Timur, mencakup jadwal kegiatan, syarat WNI untuk terdaftar sebagai pemilih, dan proses penyusunan daftar pemilih melalui coklit oleh pantarlih."
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaNurul Angreliany
Surat ini diteruskan berkali-kali melalui media whatsapp. Surat ini berisikan jawaban dari 21 pertanyaan Pemerintah Daerah terkait pendelegasian tugas KPA, PA, PPK, PPTK.
Dokumen ini membahas tentang penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk Pemilihan Umum tahun 2024. Dokumen ini menjelaskan prosedur pendaftaran pemilih untuk DPTb dan DPK, serta formulir dan laporan yang harus diisi. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pelayanan pemilih yang akan pindah memilih dan evaluasi proses penyusunan DPTb.
Dokumen tersebut merangkum tugas dan tanggung jawab Andreas Pardede, S.IP. sebagai pejabat Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan umum di Indonesia, mulai dari pengawasan terhadap data pemilih, pengumuman daftar pemilih sementara hingga penetapan daftar pemilih tetap. Tugas tersebut dilakukan melalui pengawasan, koordinasi, analisis, dan penyusunan laporan di tingkat pusat maupun
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptxKPUTTS
Dokumen tersebut membahas rencana pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Timur, mencakup jadwal kegiatan, syarat WNI untuk terdaftar sebagai pemilih, dan proses penyusunan daftar pemilih melalui coklit oleh pantarlih."
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaNurul Angreliany
Surat ini diteruskan berkali-kali melalui media whatsapp. Surat ini berisikan jawaban dari 21 pertanyaan Pemerintah Daerah terkait pendelegasian tugas KPA, PA, PPK, PPTK.
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan posisi perempuan dalam politik di Indonesia. Secara historis, peran perempuan dalam politik telah mengalami perkembangan, dari semula hanya terbatas pada rumah tangga menjadi dapat berpartisipasi dalam pemilu, menjadi anggota lembaga legislatif, bahkan menjabat posisi eksekutif. Namun demikian, representasi politik perempuan di Indonesia masih belum memenuhi target 30% yang ditetapkan dalam undang-
Dokumen tersebut membahas kebijakan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Beberapa poin utama meliputi persyaratan calon anggota badan adhoc, mekanisme pembentukan, dan penggunaan sistem informasi akademik untuk mendukung proses pendaftaran dan seleksi calon anggota.
Dokumen tersebut membahas persiapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menghadapi pemilihan kepala daerah 2024, termasuk kesiapan sumber daya manusia pengawas, persiapan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih, persiapan pengawasan pemungutan suara, persiapan pengawasan media sosial, dan rencana program pengawasan pemilu 2024."
1. Terdapat potensi masalah dalam verifikasi parpol mengenai kepengurusan di tingkat kecamatan karena KPU hanya melakukan verifikasi administrasi, bukan faktual.
2. UU Pemilu mensyaratkan kepengurusan di tingkat kecamatan tetapi pasal terkait tidak mewajibkan dokumen pendukung, sementara KPU hanya memverifikasi secara administratif.
3. Diperlukan komitmen KPU untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran pers
Dokumen tersebut membahas pengertian penginderaan jauh, termasuk definisi, istilah di berbagai bahasa, langkah untuk mengenali obyek, sistem penginderaan jauh, sumber energi, spektrum elektromagnetik yang digunakan, penghalang di atmosfer, interaksi antara tenaga dan obyek, sensor, perolehan data, hasil penginderaan jauh berupa citra dan data, keunggulan dan keterbatasan citra penginderaan
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/LembagaNachan
Tata cara penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri PPN No.1 Tahun 2021.
Aspek penguatan pada Permen PPN No.1 Tahun 2021 terdiri atas:
1. Aspek Muatan Renja K/L
a. Penuangan Muatan Renja K/L sesuai SEB RSPP
b. Perluasan Pengertian Lokasi (Administratif dan Lokasi
Khusus)
c. Penguatan Muatan Komponen dan Indikasi Pendanaannya
2. Aspek Penyusunan Renja K/L
a. Koordinasi dan Forum Pembahasan Program Lintas K/L
3. Aspek Penelaahan Renja K/L
a. Penerapan Catatan TM Online
b. Penyederhanaan Lingkup Penelaahan TM 2
c. Keterlibatan PJ PN pada Usulan terkait Prioritas
d. Penuangan Usulan Prioritas sesuai RKP dan SBPA
4. Aspek Sistem Informasi
a. Data Renja (Approved) sebagai data dasar Penyusunan
RKA
b. Fasilitasi Data Sharing dengan Sistem Informasi di K/L
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Peraturan Bupati Madiun Nomor 55 Tahun 2022 mengatur tentang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan ini mengatur tentang pengelola, pemegang, dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas."
Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman survei Kepuasan Masyarakat. Dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.
Modul pelatihan ini membahas penggunaan Global Positioning System (GPS) untuk survei dan pemetaan. GPS adalah sistem satelit navigasi yang menyediakan informasi lokasi dan waktu dengan menggunakan triangulasi sinyal dari satelit-satelit. Modul ini memberikan pemahaman dasar tentang cara kerja GPS dan manfaatnya untuk aplikasi pemetaan dan survei."
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...Johan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja aparatur sipil negara pemerintah provinsi Banten seperti kepemimpinan, kompensasi, hukuman disiplin, dan budaya organisasi.
2) Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja aparatur sipil negara. Rendahnya disiplin kerja akan berdampak pada buruknya kinerja.
3) Untuk
Presentasi ini menjelaskan bagaimana mengakses data spasial yang disediakan oleh server-server yang berasal dari lembaga-lembaga dan kemudian menyimpannya untuk kemudian dapat diolah lebih lanjut
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya pengawasan partisipatif pemilih pemula dalam menjaga integritas pelaksanaan Pemilu 2024.
2. Pemilih pemula didefinisikan sebagai pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dan perlu didampingi untuk menjadi pemilih yang bijak.
3. Pengawasan partisipatif pemilih pemula diharapkan dapat meminimalkan pelanggaran Pemilu melalui sosialisasi,
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
BERIKUT ADALAH MATERI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN DALAM MASA TUNGSURA PADA PEMILU. SEMOGA PEMILU YANG BERINTEGRITAS INI MENJADI AWAL PERJALANAN PARA CALON PEMIMPIN DIMASA MENDATANG
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan posisi perempuan dalam politik di Indonesia. Secara historis, peran perempuan dalam politik telah mengalami perkembangan, dari semula hanya terbatas pada rumah tangga menjadi dapat berpartisipasi dalam pemilu, menjadi anggota lembaga legislatif, bahkan menjabat posisi eksekutif. Namun demikian, representasi politik perempuan di Indonesia masih belum memenuhi target 30% yang ditetapkan dalam undang-
Dokumen tersebut membahas kebijakan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Beberapa poin utama meliputi persyaratan calon anggota badan adhoc, mekanisme pembentukan, dan penggunaan sistem informasi akademik untuk mendukung proses pendaftaran dan seleksi calon anggota.
Dokumen tersebut membahas persiapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menghadapi pemilihan kepala daerah 2024, termasuk kesiapan sumber daya manusia pengawas, persiapan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih, persiapan pengawasan pemungutan suara, persiapan pengawasan media sosial, dan rencana program pengawasan pemilu 2024."
1. Terdapat potensi masalah dalam verifikasi parpol mengenai kepengurusan di tingkat kecamatan karena KPU hanya melakukan verifikasi administrasi, bukan faktual.
2. UU Pemilu mensyaratkan kepengurusan di tingkat kecamatan tetapi pasal terkait tidak mewajibkan dokumen pendukung, sementara KPU hanya memverifikasi secara administratif.
3. Diperlukan komitmen KPU untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran pers
Dokumen tersebut membahas pengertian penginderaan jauh, termasuk definisi, istilah di berbagai bahasa, langkah untuk mengenali obyek, sistem penginderaan jauh, sumber energi, spektrum elektromagnetik yang digunakan, penghalang di atmosfer, interaksi antara tenaga dan obyek, sensor, perolehan data, hasil penginderaan jauh berupa citra dan data, keunggulan dan keterbatasan citra penginderaan
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/LembagaNachan
Tata cara penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri PPN No.1 Tahun 2021.
Aspek penguatan pada Permen PPN No.1 Tahun 2021 terdiri atas:
1. Aspek Muatan Renja K/L
a. Penuangan Muatan Renja K/L sesuai SEB RSPP
b. Perluasan Pengertian Lokasi (Administratif dan Lokasi
Khusus)
c. Penguatan Muatan Komponen dan Indikasi Pendanaannya
2. Aspek Penyusunan Renja K/L
a. Koordinasi dan Forum Pembahasan Program Lintas K/L
3. Aspek Penelaahan Renja K/L
a. Penerapan Catatan TM Online
b. Penyederhanaan Lingkup Penelaahan TM 2
c. Keterlibatan PJ PN pada Usulan terkait Prioritas
d. Penuangan Usulan Prioritas sesuai RKP dan SBPA
4. Aspek Sistem Informasi
a. Data Renja (Approved) sebagai data dasar Penyusunan
RKA
b. Fasilitasi Data Sharing dengan Sistem Informasi di K/L
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Peraturan Bupati Madiun Nomor 55 Tahun 2022 mengatur tentang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan ini mengatur tentang pengelola, pemegang, dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas."
Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman survei Kepuasan Masyarakat. Dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.
Modul pelatihan ini membahas penggunaan Global Positioning System (GPS) untuk survei dan pemetaan. GPS adalah sistem satelit navigasi yang menyediakan informasi lokasi dan waktu dengan menggunakan triangulasi sinyal dari satelit-satelit. Modul ini memberikan pemahaman dasar tentang cara kerja GPS dan manfaatnya untuk aplikasi pemetaan dan survei."
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...Johan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja aparatur sipil negara pemerintah provinsi Banten seperti kepemimpinan, kompensasi, hukuman disiplin, dan budaya organisasi.
2) Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja aparatur sipil negara. Rendahnya disiplin kerja akan berdampak pada buruknya kinerja.
3) Untuk
Presentasi ini menjelaskan bagaimana mengakses data spasial yang disediakan oleh server-server yang berasal dari lembaga-lembaga dan kemudian menyimpannya untuk kemudian dapat diolah lebih lanjut
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya pengawasan partisipatif pemilih pemula dalam menjaga integritas pelaksanaan Pemilu 2024.
2. Pemilih pemula didefinisikan sebagai pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dan perlu didampingi untuk menjadi pemilih yang bijak.
3. Pengawasan partisipatif pemilih pemula diharapkan dapat meminimalkan pelanggaran Pemilu melalui sosialisasi,
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
BERIKUT ADALAH MATERI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN DALAM MASA TUNGSURA PADA PEMILU. SEMOGA PEMILU YANG BERINTEGRITAS INI MENJADI AWAL PERJALANAN PARA CALON PEMIMPIN DIMASA MENDATANG
1. Dokumen tersebut membahas tentang pemutakhiran data pemilih untuk pelaksanaan pemilu, mencakup dasar hukum, syarat pemilih, proses penyusunan data pemilih melalui pencocokan dan penelitian (coklit), penyusunan daftar pemilih sementara, hasil perbaikan, dan tetap.
2. Fokus pengawasan pemutakhiran data pemilih adalah pelaksanaan coklit untuk memastikan data pemilih yang tepat terdaftar dan yang
Dokumen tersebut membahas tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga ketentuan berhenti dari jabatan bagi kepala daerah yang mencalonkan diri di tempat lain."
Dokumen tersebut membahas proses pengawasan pencocokan dan penelitian data pemilih yang akan dilakukan oleh panitia pengawas desa/kelurahan, termasuk tahapan-tahapannya, kerawanan yang mungkin terjadi, dan rencana kerja tindak lanjut.
Dokumen ini memberikan informasi mengenai sosialisasi pindah memilih dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Karimun. Pemilih dapat memilih di tempat lain dengan mengisi Form A5 dan membawanya ke TPS tujuan beserta KTP. Pemilih harus melapor ke PPS/KPU asal atau tujuan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara untuk mendapatkan Form A5.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum dan tata cara pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Indonesia. Termasuk di dalamnya tentang pemilih dan peserta pemilu, jenis daftar pemilih, tata cara pemberian suara, dan contoh surat suara yang sah dan tidak sah.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014, termasuk peraturan yang mengatur pelaksanaannya, prinsip-prinsip dasar, jenis-jenis formulir yang digunakan, serta tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaElection Commision
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2015 dari aspek yuridis dan teknis, mencakup peraturan-peraturan yang dikeluarkan KPU, mekanisme pencalonan, kampanye, dan potensi pelanggaran.
Dokumen tersebut merangkum tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 mulai dari perencanaan, pendaftaran peserta, penetapan kursi dan daerah pemilihan, pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara."
Pilkada serentak tahun 2015 akan diselenggarakan pada 9 Desember 2015 dengan beberapa perubahan ketentuan seperti tanggung jawab penyelenggaraan menjadi bersama antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, persyaratan calon dan dukungan calon menjadi lebih ketat, serta pengawasan terhadap kampanye yang lebih ketat pula untuk mencegah potensi kerawanan seperti kampanye di luar waktu yang dit
Dokumen tersebut membahas tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 di Indonesia, mulai dari perencanaan, pendaftaran calon, kampanye, hingga proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Dibahas pula badan penyelenggara pemilu, logistik, dan kategori pemilih yang berhak memberikan suara."
Similar to Rakor DPTb dan DPK (16 Agustus 2023).pptx (20)
Persentasi Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Gudang LPG.pptx
Rakor DPTb dan DPK (16 Agustus 2023).pptx
1. Penyusunan
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan
Daftar Pemilih Khusus (DPK)
PEM I LU TAH U N 2 0 2 4
B E T T Y E P S I L O N I D R O O S
A N G G O T A K P U
2. Undang-Undang 7 Tahun 2017
Pemilihan Umum
Undang-Undang 27 Tahun 2022
Pelindungan Data Pribadi
PKPU No.7 Tahun 2023 jo PKPU NO. 7 Tahun 2022
tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023
Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada
Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2023
Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri pada
Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Dasar
Hukum
2
3. DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan
oleh KPU Kabupaten/Kota
Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan
tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang
bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain
2
3
1 Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
Daftar Pemilih Khusus (DPK)
Daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar
dalam DPT dan DPTb.
3
4. DPTb
Daftar Pemilih Tambahan
Daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun
karena keadaan tertentu pemilih tersebut tidak dapat
menggunakan haknya untuk memilih di TPS di mana yang
bersangkutan terdaftar dan akan memberikan suara di TPS lain.
Berlaku juga untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri
yang terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN/KSK/Pos.
4
5. Syarat Pindah Memilih
Hingga H-30 (15 Jan2024) (16 Jan 2024) H-29 hingga H-7 (7 Feb2024)
1 Bertugas di tempat lain Bertugas di tempat lain
2 Menjalani rawat inap/mendampingi pasien
rawat inap
Menjalani rawat inap (sakit)
3 Tertimpa bencana Tertimpa bencana
4 Menjadi tahanan rutan atau lapas/menjadi
terpidana
Menjadi tahanan rutan atau lapas
5 Penyandang disabilitas yang dirawat di
panti sosial atau panti rehabilitasi
6 Menjalani rehabilitasi narkoba (DN only)
7 Bekerja di luar domisli
8 Menjalani tugas belajar/menempuh
pendidikan
menengah atau tinggi
9 Pindah domisili
5
6. Dokumen alat bukti pendukung alasan pindah memilih
6
No Alasan Pindah Memilih Dokumen Bukti Dukung
1 Menjalankan tugas di tempat lain
pada saat hari pemungutan suara
Surat tugas ditandatangani oleh
pimpinan instansi atau perusahaan dan
cap basah
2 Menjalani rawat inap di fasilitas
pelayanan
kesehatan dan keluarga yang
mendampingi
Surat keterangan riwayat inap dari
rumah sakit/layanan kesehatan dan
surat pernyataan pendamping
3 Penyandang disabilitas yang
menjalani perawatan di panti sosial
atau panti rehabilitasi
Surat keterangan dari panti sosial atau
panti rehabilitasi ditandatangani oleh
pimpinan instansi atau perusahaan dan
cap basah
4 Menjalani rehabilitasi narkoba Surat keterangan dari pimpinan lembaga
rehabilitasi narkoba yang ditandatangani
oleh pimpinan dan cap basah
7. Dokumen alat bukti pendukung alasan pindah memilih
No Alasan Pindah Memilih Dokumen Bukti Dukung
5 Menjadi tahanan di rumah tahanan
atau lembaga pemasyarakatan, atau
terpidana yang sedang menjalani
hukuman penjara atau kurungan
Surat pernyataan dari Kalapas atau Karutan
6 Tugas belajar/menempuh pendidikan
menengah atau tinggi
Surat keterangan belajar dari
kampus/lembaga
pendidikan lain ditandatangani dan cap
basah
7 Pindah domisili Fotokopi KTP-el dan/atau KK terbaru
8 Tertimpa bencana alam Surat dari BNPB, Kepala Desa/Lurah atau
pemberitaan dari media massa
9 Bekerja diluar domisilinya Surat tugas atau keterangan
ditandatangani oleh pimpinan instansi
atau perusahaan dan cap basah dan
fotokopi KTP-el dan/atau KK terbaru 7
8. PPS,PPK,KPU
Kab/Kota dan
PPLN membuat
jadwal piket
sesuai jam kerja
PPS,PPK,KPU
Kab/Kota dan
PPLN
mencantumkan
nomor kontak
atau alamat
yang dapat
dihubungi di
Kantor
Sekretariat
masing-masing.
PPS,PPK,KPU
Kab/Kota dan
PPLN
menyediakan
formulir Model
A- Pindah
Memilih yang
diisi sesuai
prosedur yang
berlaku
1 2 3
PPS,PPK,KPU
Kab/Kota dan
PPLN
memastikan
ketersediaan
jaringan
internet di
kantor masing-
masing untuk
mengakses
DPT secara
Nasional
4
Tata Cara Melayani Pemilih Pindahan
8
9. • Pemilih yang akan melakukan pindah memilih
dapat langsung datang ke KPU Kabupaten/Kota
atau PPLN atau PPK atau PPS pada daerah asal
maupun daerah tujuan.
• Jajaran KPU yang dimaksud di atas dapat
melayani pemilih yang akan pindah memilih
setelah menerima dan melakukan verifikasi atas
dokumen kependudukan dan dokumen bukti
pendukung persyaratan untuk pindah memilih.
Pelayanan Pindah Memilih
9
10. Petugas memeriksa
kepastian pemilih
sudah terdaftar dalam
DPT melalui situs
https://cekdptonline.kpu
.go.id
Petugas
meneliti
kesesuaian
identitas
KTP-el atau
KK dengan
Data dalam
DPT
Petugas meminta
pemilih untuk
menunjukkan
dokumen
kependudukan
berupa KTP-el/KK
(dalam negeri)
dan Paspor dan
KTP-el/KK (luar
negeri)
1 2 3
Petugas meminta
pemilih untuk
menyerahkan
dokumen bukti
dukung alasan
pemilih terdaftar
dalam DPT untuk
pindah memilih
4
Petugas
memeriksa
kelengkapan
dokumen
dimaksud
5
Petugas
mengunggah
dokumen dalam
Sidalih
6
Petugas mengisi TPS
Tujuan yang
dialokasikan kepada
pemilih yang pindah
memilih dalam Sidalah
7
LANGKAH-LANGKAH
Melayani Pindah Memilih
10
11. Petugas mencatat dan memberikan
keterangan pindah memilih pada kolom
keterangan DPT/mencoret Pemilih yang
terdaftar dalam DPT asal dan menerbitkan
surat keterangan pindah memilih
menggunakan formulir Model A-Surat Pindah
Memilih/Model Surat A-Pindah Memilih LN,
dengan ketentuan:
1. Lembar ke-1 untuk Pemilih yang bersangkutan
2. Lembar ke-2 sebagai arsip PPS,PPK,KPU
Kabupaten/Kota dan PPLN.
Petugas mengisi form A-Surat
Pindah Memilih/form A-Surat
Pindah Memilih LN sesuai
dengan identitas dan
dokumen pendukung
9
Petugas mengkoordinasikan
kepada KPU Kab/Kota jika
menemukan kasus tertentu
10
Petugas memberikan
dokumen form A-Surat
Pindah Memilih/form A-Surat
Pindah Memilih LN jika semua
proses dilalui sesuai
prosedur
11
Formulir Model A-Surat Pindah Memilih/Model A-
Surat Pindah Memilih LN berisikan informasi:
identitas Pemilih yang terdiri dari NIK, nama, jenis
kelamin, tempat tinggal dan tanggal lahir, alamat
tempat tinggal Pemilih, TPS asal Pemilih, Alamat
dan TPS tujuan, dan Jenis surat suara yang
diterima oleh Pemilih
8
11
14. Tabel refrensi Kondisi Memilih dan Surat Suara yang didapat
Surat Suara
No Kondisi Pindah Memilih PPWP DPR DPD DPRD
Prov
DPRD
KabKo
1 Pindah memilih ke Kabupaten/Kota lain di
luar
Provinsi
2 Pindah memilih ke Kabupaten/Kota
lain di dalam 1 (satu) Provinsi
Lihat
Point
3
Lihat
Point
4
3 Pindah memilih ke Kabupaten/Kota
lain di dalam 1 (satu) Provinsi dan
berada dalam 1 (satu) Daerah
Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR)
Lihat
Point 4
4 Pindah memilih ke Kecamatan atau
Kabupaten/Kota lain di dalam 1 (satu)
Provinsi dan berada dalam 1 (satu)
Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi
Lihat
Point
5
14
15. Surat Suara
No Kondisi Pindah Memilih PPWP DPR DPD DPRD
Prov
DPRD
KabKo
5 Pindah memilih ke Desa/Kelurahan
atau Kecamatan lain di dalam 1
(satu) Kabupaten/Kota
Lihat
Point6
6 Pindah memilih ke Desa/Kelurahan
atau Kecamatan lain di dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota dan berada dalam 1
(satu) Daerah Pemilihan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten/Kota
7 Pindah memilih dari Dalam Negeri ke
Luar Negeri di Negara Perwakilan RI
8 Pindah memilih dari Luar Negeri ke Dalam
Negeri
Cek KTP – el (sesuai dapil)
TabelrefrensiKondisiMemilihdanSurat Suara yang didapat
15
16. Surat Suara
No Kondisi Pindah Memilih PPWP DPR DPD DPRD
Prov
DPRD
KabKo
9 Pindah memilih di Luar Negeri
lintas Negara Perwakilan RI
10 Pindah memilih metode
pemungutan suara dalam 1 (satu)
Negara Perwakilan RI
Tabel refrensi Kondisi Memilih dan Surat Suara yang didapat
16
18. Daftar Pemilih Khusus
DPK
Pemilih yang tidak
terdaftar sebagai
Pemilih dalam DPT
dan DPTb, tetapi
memenuhi syarat
sebagai Pemilih
Dapat menggunakan hak pilihnya pada hari
pemungutan suara dengan menunjukkan
KTP-el
1
Menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan
alamat yang tertera dalam KTP-el
2
Menggunakan hak pilih di TPS di satu jam
terakhir (12.00- 13.00) sepanjang surat suara
masih tersedia
3
Pada saat hari pemungutan suara dicatat
oleh kelompok penyelenggara pemungutan
suara dalam daftar hadir di TPS dan
dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota
4
23