PILKADA CALON TUNGGAL
5 Kondisi Dasar Pemilihan Calon Tunggal
 Terdapat satu paslon setelah dilakukan penundaan sampai
berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran;
 Berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat satu paslon yang
MS dan setelah ditunda sampai dengan berakhirnya masa
pembukaan kembali tidak ada paslon yang mendaftar atau
paslon yang mendaftar TMS;
 Terdapat paslon yang berhalangan tetap dan parpol pengusung
tidak mengusulkan calon pengganti;
 Terdapat paslon yang berhalangan tetap dan paslon pengganti
yang diusulkan parpol TMS
 Terdapat paslon yang dikenakan sanksi pembatalan
Tahapan Penetapan Calon Tunggal (1)
1. Menetapkan penundaan pemilihan;
2. Sosialisasi pemilihan 3 hari;
3. Memperpanjang pendaftaran maksimal 3 hari;
4. Meneliti persyaratan pencalonan dan syarat calon tunggal;
5. Menerbitkan keputusan tentang penetapan paslon yang
MS sebagai peserta pemilihan;
6. Menerbitkan keputusan tentang penetapan pemilihan
dengan satu paslon;
7. Mengumumkan keputusan di kantor KPU Provinsi
dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
Kondisi Hanya Satu Paslon yang Mendaftar
1. Menetapkan penundaan pemilihan;
2. Sosialisasi pemilihan selama 3 hari;
3. Membuka kembali pendaftaran paling lama 3 hari;
4. Meneliti persyaratan pencalonan dan syarat calon
5. Berdasarkan penelitian hanya satu paslon yang MS, KPU
menerbitkan keputusan tentang Penetapan Paslon yang MS
sebagai peserta pemilihan;
6. KPU menerbitkan keputusan tentang penetapan pemilihan dengan
satu paslon;
7. Mengumumkan keputusan di kantor KPU Provinsi dan/atau KPU
Kabupaten/Kota.
Tahapan Penetapan Calon Tunggal (2)
Kondisi Hanya Satu Paslon yang Memenuhi Syarat
1. Memberitahu parpol untuk melakukan penggantian;
2. Meneliti syarat pencalonan dan syarat calon;
3. Jika parpol tidak mengajukan pengganti atau mengajukan
pengganti tapi TMS, KPU menerbitkan keputusan tentang
penetapan pemilihan dengan satu paslon;
4. KPU mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut
paslon peserta pemilihan
5. Mengumumkan keputusan di kantor KPU Provinsi
dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
Tahapan Penetapan Calon Tunggal (3)
Terdapat Paslon yang Berhalangan Tetap
Mekanisme Kampanye
 Pertemuan
Terbatas
 Pertemuan Tatap
Muka
 Kegiatan Jenis
Lain
DIBIAYAI PASLON DIBIAYAI KPU
 Bahan
Kampanye
 Alat Peraga
Kampanye
 Iklan di Media
Massa
 Debat Publik
 Pemaparan visi dan misi oleh paslon dipandu oleh
moderator yang berasal dari kalangan profesional atau
akademisi;
 Pendalaman materi dilakukan oleh panelis yang berasal
dari unsur tokoh masyarakat, profesional, dan
akademisi;
 Masyarakat dapat mengajukan moderator dan panelis
paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan debat;
 Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan kepada KPU
Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota 7 hari sebelum
pelaksanaan debat.
Mekanisme Debat Publik
Desain Surat Suara
 Latar belakang foto pada kolom paslon berwarna
merah putih;
 Foto paslon dibuat berpasangan;
 Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain
yang melekat pada pakaian yang dikenakan paslon;
 Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang
dilarang;
 Memuat tulisan menyatakan setuju atau tidak setuju.
 Pemberian suara pemilihan satu paslon dilakukan
dengan cara mencoblos satu kali pada kolom
pilihan setuju atau tidak setuju;
 Surat suara sah jika ditandatangani ketua KPPS dan
diberi tanda coblos pada kolom pilihan setuju atau
tidak setuju;
Tungsura
 Tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis pilihan
setuju dinyatakan sah memberikan pilihan setuju untuk
paslon;
 Tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom
pilihan tidak setuju dinyatakan sah memberikan pilihan
tidak setuju;
 Tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis pilihan
setuju dan foto paslon dinyatakan sah memberikan
pilihan setuju untuk paslon;
 Tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom
pilihan tidak setuju dan foto paslon dinyatakan sah
memberikan pilihan tidak setuju.
Pengaturan Tanda Coblos
 Paslon terpilih apabila perolehan suara setuju lebih
banyak dari perolehan suara tidak setuju;
 Jika jumlah perolehan suara setuju sama dengan
perolehan suara tidak setuju, penentuan pasangan calon
terpilih dilakukan berdasarkan persebaran jumlah
wilayah yang lebih banyak secara berjenjang;
 Apabila perolehan suara tidak setuju lebih banyak dari
perolehan suara setuju, KPU Provinsi dan/atau KPU
Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan
pemilihan pada pilkada serentak berikutnya.
Penetapan Paslon Terpilih
PENUTUP
TERIMA KASIH

Pilkada Calon Tunggal

  • 1.
  • 2.
    5 Kondisi DasarPemilihan Calon Tunggal  Terdapat satu paslon setelah dilakukan penundaan sampai berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran;  Berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat satu paslon yang MS dan setelah ditunda sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali tidak ada paslon yang mendaftar atau paslon yang mendaftar TMS;  Terdapat paslon yang berhalangan tetap dan parpol pengusung tidak mengusulkan calon pengganti;  Terdapat paslon yang berhalangan tetap dan paslon pengganti yang diusulkan parpol TMS  Terdapat paslon yang dikenakan sanksi pembatalan
  • 3.
    Tahapan Penetapan CalonTunggal (1) 1. Menetapkan penundaan pemilihan; 2. Sosialisasi pemilihan 3 hari; 3. Memperpanjang pendaftaran maksimal 3 hari; 4. Meneliti persyaratan pencalonan dan syarat calon tunggal; 5. Menerbitkan keputusan tentang penetapan paslon yang MS sebagai peserta pemilihan; 6. Menerbitkan keputusan tentang penetapan pemilihan dengan satu paslon; 7. Mengumumkan keputusan di kantor KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Kondisi Hanya Satu Paslon yang Mendaftar
  • 4.
    1. Menetapkan penundaanpemilihan; 2. Sosialisasi pemilihan selama 3 hari; 3. Membuka kembali pendaftaran paling lama 3 hari; 4. Meneliti persyaratan pencalonan dan syarat calon 5. Berdasarkan penelitian hanya satu paslon yang MS, KPU menerbitkan keputusan tentang Penetapan Paslon yang MS sebagai peserta pemilihan; 6. KPU menerbitkan keputusan tentang penetapan pemilihan dengan satu paslon; 7. Mengumumkan keputusan di kantor KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Tahapan Penetapan Calon Tunggal (2) Kondisi Hanya Satu Paslon yang Memenuhi Syarat
  • 5.
    1. Memberitahu parpoluntuk melakukan penggantian; 2. Meneliti syarat pencalonan dan syarat calon; 3. Jika parpol tidak mengajukan pengganti atau mengajukan pengganti tapi TMS, KPU menerbitkan keputusan tentang penetapan pemilihan dengan satu paslon; 4. KPU mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut paslon peserta pemilihan 5. Mengumumkan keputusan di kantor KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Tahapan Penetapan Calon Tunggal (3) Terdapat Paslon yang Berhalangan Tetap
  • 6.
    Mekanisme Kampanye  Pertemuan Terbatas Pertemuan Tatap Muka  Kegiatan Jenis Lain DIBIAYAI PASLON DIBIAYAI KPU  Bahan Kampanye  Alat Peraga Kampanye  Iklan di Media Massa  Debat Publik
  • 7.
     Pemaparan visidan misi oleh paslon dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional atau akademisi;  Pendalaman materi dilakukan oleh panelis yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, profesional, dan akademisi;  Masyarakat dapat mengajukan moderator dan panelis paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan debat;  Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota 7 hari sebelum pelaksanaan debat. Mekanisme Debat Publik
  • 8.
    Desain Surat Suara Latar belakang foto pada kolom paslon berwarna merah putih;  Foto paslon dibuat berpasangan;  Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan paslon;  Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang;  Memuat tulisan menyatakan setuju atau tidak setuju.
  • 9.
     Pemberian suarapemilihan satu paslon dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada kolom pilihan setuju atau tidak setuju;  Surat suara sah jika ditandatangani ketua KPPS dan diberi tanda coblos pada kolom pilihan setuju atau tidak setuju; Tungsura
  • 10.
     Tanda coblospada kolom atau tepat pada garis pilihan setuju dinyatakan sah memberikan pilihan setuju untuk paslon;  Tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan tidak setuju dinyatakan sah memberikan pilihan tidak setuju;  Tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis pilihan setuju dan foto paslon dinyatakan sah memberikan pilihan setuju untuk paslon;  Tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan tidak setuju dan foto paslon dinyatakan sah memberikan pilihan tidak setuju. Pengaturan Tanda Coblos
  • 11.
     Paslon terpilihapabila perolehan suara setuju lebih banyak dari perolehan suara tidak setuju;  Jika jumlah perolehan suara setuju sama dengan perolehan suara tidak setuju, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran jumlah wilayah yang lebih banyak secara berjenjang;  Apabila perolehan suara tidak setuju lebih banyak dari perolehan suara setuju, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan pemilihan pada pilkada serentak berikutnya. Penetapan Paslon Terpilih
  • 12.