UU Pemilu nomor 7/2017 membawa banyak perubahan penting, namun juga masih menyisakan beberapa permasalahan.
Slide ini menjelaskan secara singkat hal tersebut, dan diharapkan bermanfaat bagi aktifis partai, pengamat, masyarakat
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
BERIKUT ADALAH MATERI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN DALAM MASA TUNGSURA PADA PEMILU. SEMOGA PEMILU YANG BERINTEGRITAS INI MENJADI AWAL PERJALANAN PARA CALON PEMIMPIN DIMASA MENDATANG
UU Pemilu nomor 7/2017 membawa banyak perubahan penting, namun juga masih menyisakan beberapa permasalahan.
Slide ini menjelaskan secara singkat hal tersebut, dan diharapkan bermanfaat bagi aktifis partai, pengamat, masyarakat
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
BERIKUT ADALAH MATERI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN DALAM MASA TUNGSURA PADA PEMILU. SEMOGA PEMILU YANG BERINTEGRITAS INI MENJADI AWAL PERJALANAN PARA CALON PEMIMPIN DIMASA MENDATANG
Ppt ini digunakan untuk menambah pengetahuan bagi panwaslu kecamatan dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai pengawas pemilu.
Mohon maaf apabila ada yang kurang. Masih belajar dan juga dibuat sebagai tugas kuliah,..hehe
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Ppt ini digunakan untuk menambah pengetahuan bagi panwaslu kecamatan dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai pengawas pemilu.
Mohon maaf apabila ada yang kurang. Masih belajar dan juga dibuat sebagai tugas kuliah,..hehe
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Ketentuan tentang kampanye pemilu 2019 dari aspek regulasi dan teknis serta tahapan kampanye apa saja yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2019 maupun PKPU yang mengatur tentang kampanye bisa disimak disini.
Ketentuan tentang kampanye pemilu 2019 dari aspek regulasi dan teknis serta tahapan kampanye apa saja yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2019 maupun PKPU yang mengatur tentang kampanye bisa disimak disini.
Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan parisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya.
Judul RUU
Sistematika RUU
Urgensi Penyusunan
Arah RUU Pemilu
Putusan Mahkamah Konstitusi
Penyelenggaran Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal
Rekayasa Transisi Penyelenggaraan Pemilu Lokal Tahun 2022 untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Rekayasa Transisi Penyelenggaraan Pemilu Lokal Tahun 2022 untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Opsi Pelaksanaan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
2. DESIGN BIMTEK KPPS
YANG EFEKTIF
• Per TPS = 4 Orang KPPS : KPPS 1, KPPS 2,
KPPS 4, KPPS 3 atau 5
• Berbasis Kelurahan
• Per Kelurahan dibagi kelas, maksimal 70
Peserta
• Hari Kerja = 1x Pelaksanaan (Malam
pukul 18.30)
• Sabtu dan Minggu = 3x Pelaksanaan
(Pagi, Sore, Malam)
• Dapat diperkuat dengan bimtek
tambahan di RT/ RW masing-masing
namun diprioritaskan di Bimtek yang
difasilitasi KPU
3. Susunan Acara Bimtek KPPS
Durasi : 180 Menit
1. Registrasi : 30 Menit (Mencocokkan SK dengan e-KTP)
2. Pembukaan : 30 Menit
- Sambutan Lurah
- Pelantikan Ketua KPPS
3. Materi
• Persiapan, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara : 60 Menit
• Pengisian Formulir C1 dan Formulir2 : 60 Menit
• Tanya Jawab : 30 Menit
4. Silabus Materi
1. Persiapan Pemungutan Suara
- Pengumuman
- Pemberitahuan (C-6) : Distribusi dan BA Pengembalian
2. Pemungutan Suara
- Tugas dan Hak Kewajiban pihak-pihak dalam Pemungutan Suara di TPS
- Jenis Pemilih dan Kriteria Pelayanannya
- Alur Kegiatan Pemungutan Suara
3. Penghitungan Suara
- Tugas dan Hak Kewajiban pihak-pihak dalam Penghitungan Suara di TPS
- Kriteria Suara Sah dan Tidak Sah
- Jenis dam Cara Pengisian Formulir khususnya Form C1 dan Salinannya
- Praktek Pengisian C-1
- Kriteria PSU
6. DASAR HUKUM
• UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum
• PKPU Nomor 7 Tahun 2017 jo PKPU 32 Tahun
2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Pemilihan Umum Tahun 2019
• PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan
dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
7. JADWAL KEGIATAN KPPS
No Kegiatan Jadwal Pelaksana
A. Persiapan
1. Pengumuman tempat dan waktu pemungutan Sebelum 12 April 2019 KPPS
2. Penyampaian Formulir Model C6-KPU 14 – 16 April 2019 KPPS
3. Pengembalian Formulir Model C6-KPU kepada PPS 16 April 2019 KPPS
4. Penerimaan Logistik TPS dari PPS kepada KPPS serta penyiapan TPS 16 April 2019 KPPS
5 . Penyiapan TPS 16 April 2019 KPPS
B. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 17 April 2019 KPPS
C. Penyampaian hasil penghitungan suara 17 April 2019 KPPS
Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 waktu setempat s.d
pukul 13.00 waktu setempat
8. Pengumuman Tempat dan
Waktu Pemungutan Suara
• Ketua KPPS dibantu anggota KPPS
mengumumkan hari, tanggal, dan waktu
Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada
Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5
(lima) Hari sebelum hari dan tanggal
Pemungutan Suara (12 April 2019)
• Pengumuman hari, tanggal, dan waktu
pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS,
dilakukan menurut tata cara yang lazim
digunakan (diumumkan di tempat ibadah, di
pos ronda, pawai obor, dls)
9. Penyampaian
Formulir
Model C-6
1. Penyampaian form C6-KPU tanggal 8 – 14 April 2019
2. KPPS membagikan form C6-KPU kepada Pemilih
paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara.
3. Pemilih menandatangani tanda terima form C6-KPU
yang diterimanya.
4. KPPS dapat memberikan form C6-KPU kepada
keluarga pemilih.
5. Pemilih dapat meminta form C6-KPU kepada KPPS
yaitu 1 hari sebelum pemungutan suara dengan
menunjukan KTP EL atau identitas lainnya.
6. Jika masih ada form C6 yang belum diambil maka
KPPS harus mengembalikan kepada PPS sebelum hari
pencoblosan (16 April 2019) dan menandatangani
BA.C6-KPU pengembalian.
10. Mendirikan TPS
KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS. dan harus sudah selesai
paling lambat 1 Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
1
TPS dapat dibuat digedung sekolah, pertemuan, pendidikan, pemerintah
dan non pemerintah termasuk halamannya dengan catatan harus izin dari
yang berwenang dan TPS memiliki penerangan yang cukup. TPS dilarang
dibuat ditempat ibadah
2
Ditempat terbuka atau tertutup, dan tempat yang mudah dijangkau,
termasuk oleh penyandang disabilitas.3
Ukuran TPS panjang 10 m dan lebar 8 m atau dapat disesuaikan dengan
kondisi setempat. dan TPS diberi tanda batas tali/tambang .4
PKPU 3 : 16 – 17 – 18
11. • Tugas dan Hak Kewajiban
pihak-pihak dalam
Pemungutan Suara di TPS
• Jenis Pemilih dan Kriteria
Pelayanannya
• Alur Kegiatan di TPS
12. Tugas KPPS
1. KPPS 1 (Ketua)
• Memberikan penjelasan tatacara
pelaksanaan pemungutan dan
perhitungan suara
• Menjelaskan tentang pembagian tugas
Anggota KPPS
• Memimpin rapat pemungutan dan
perhitungan suara
• Menandatangani surat suara.
• Memberikan sejumlah surat suara
masing-masing jenis pemilu sesuai jenis
pemilih dan mengarahkan ke bilik suara
2. KPPS 2
• Meneriman C6, A5 dan KTP EL untuk
menentukan surat suara yang akan
diberikan kepada pemilih.
• Menyiapkan surat suara untuk
ditandatangani ketua yang akan
diberikan kepada pemilih dan tugas lain
yang diberikan. (SS Pilpres & DPD)
3. KPPS 3
• Mengumpulkan C6, A5, KTP EL dan
dikelompokan berdasarkan jenis
kelamin dan tugas lain yang diberikan.
• Menyiapkan surat suara untuk
ditandatangani ketua yang akan
diberikan kepada pemilih dan tugas lain
yang diberikan. (SS DPR RI dan DPRD)
PKPU 3 : Pasal 28
13. 4. KPPS 4
• Cek jari tangan pemilih
• Cek Kesesuaian Nama C6 dengan KTP-el* dan
cek juga di Salinan DPT/ Form A.3-KPU (beri
tanda di nomor urut pemilih)
• Cek Kesesuaian Nama A5 dengan KTP-el* dan
cek juga Salinan DPTb/ A.4-KPU (beri tanda di
nomor pemilih)
• Pemilih DPTb yg blm lapor PPS/KPU, diperiksa
A-5 dengan e-KTP dan mencatat pada Salinan
DPTb pada urutan berikutnya
• Pemilih yg tidak terdaftar dlm DPT dan DPTb :
Cek hanya dgn KTP-el dan kesesuaian alamat e-
KTP dengan alamat TPS
5. KPPS 5
• Meminta kepada pemilih untuk : Menulis serta
menandatangani form C7 DPT, Form C7 DPTb,
C7 DPK sesuai alamat KTP-el dan
mempersilahkan pemilih untuk menunggu
ditempat tersedia
• Memberikan C-6, A5 dan KTP-el kepada KPPS
2
• Membantu menuliskan nama pemilih
Disabilitas poada form C7
6. KPPS 6
Bertugas mengatur pemilih memasukan surat
suara ke kotak suara
7. KPPS 7
Bertugas untuk mencelupkan salah satu jari
pemilih ke botol tinta setelah mencoblos
14. Catatan
PKPU 3 : 28 –221 – 223 – 224 – 12 – 45 – 46
1. Dalam hal terdapat anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga
jumlah anggota KPPS kurang dari 7 orang maka pembagian tugas masing-masing
anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.
2. Dalam hal ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, anggota KPPS
memilih salah satu anggota KPPS sebagai ketua KPPS.
3. KPPS mendatangi pemilih yang menjalani tahanan sementara, rawat inap di rumah
sakit atau puskesmas, atau merupakan keluarga yang mendampingi dan dilayani 1 jam
sebelum pemungutan suara selesai dengan persetujuan saksi dan pengawas TPS.
4. Satu jam sebelum pemungutan suara selesai Ketua KPPS mengumumkan bahwa
pemilih DPK yaitu yang tidak terdaftar dalam DPT/DPTb bisa/dapat memberikan
suara.
5. Setelah pemilih selesai (07.00 s.d 13.00) memberikan suaranya maka ketua KPPS
mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan rapat
perhitungan suara.
15. Petugas Ketertiban TPS
• Menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS
yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang
berada di depan pintu masuk TPS, dan 1 (satu) orang di
depan pintu keluar TPS.
• Mengarahkan Pemilih untuk membawa KTP-el dan
meneliti namanya dalam daftar pemilih pada papan
pengumuman.
• Mengatur dan meminta Pemilih yang akan keluar TPS
untuk mencelupkan salah satu jari Pemilih kedalam
tempat tinta
Pasal 28, ayat 6-8
16. Saksi di TPS
1. Jumlah saksi paling banyak 2 orang untuk masing-masing
peserta pemilu
2. Saksi hanya 1 orang untuk setiap Peserta Pemilu yang dapat
memasuki TPS.
3. Saksi Paslon PPWP membawa dan menyerahkan surat
mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim
kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat diatasnya
4. Saksi DPR RI dan DPRD Prov membawa dan menyerahkan
surat mandat yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai
Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat diatasnya.
5. Saksi Paslon DPD membawa dan menyerahkan surat mandat
yang ditandatangani oleh calon anggota DPD.
6. Saksi yang hadir dilarang mengenakan atau membawa atribut
yang memuat nomor, nama, foto Calon/Pasangan Calon,
simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam
dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung
atau menolak Peserta Pemilu tertentu.
7. Saksi yang hadir berhak menerima:
a. Salinan formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU dan
Model A.5.DPK-KPU;
b. Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara; dan
c. Salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara.
PKPU 3 : 30 – 31
17. Pengawas TPS adalah petugas
pengawas di TPS yang dibentuk oleh
Panwaslu Kecamatan untuk membantu
Panwaslu Kelurahan dalam :
1. Mengawasi Persiapan pemungutan
suara
2. Mengawasi Pelaksanaan
pemungutan suara
3. Mengawasi Persiapan penghitungan
suara
4. Mengawasi Pelaksanaan
penghitungan suara; dan
5. Mengawasi Pergerakan hasil
penghitungan suara dari TPS ke PPS
6. Menyampaikan keberatan apabila
menemukan dugaan adanya
pelanggaran, kesalahan dan/atau
penyimpangan administrasi
pemungutan dan penghitungan
suara.
18. Pemantau
• Pemantau Pemilu adalah
Lembaga Swadaya
Masyarakat, Badan Hukum,
Lembaga Pemantau dari Luar
Negeri, Lembaga Pemilihan
Luar Negeri, dan Perwakilan
Negara Sahabat di Indonesia,
serta Perseorangan yang
mendaftar kepada Bawaslu
dan telah memperoleh
akreditasi dari Bawaslu. Dan
pemantau berada diluar TPS
19. KRITERIA PEMILIH
PEMILIH
DPT A.3-KPU C6-KPU
KTP el/
identitas lain*
DPTb* A.4-KPU A.5-KPU KTP el/identitas
lain*
DPK KTP el
Catatan:
a. Pemilih DPT dan DPTb menggunakan hak pilih dari jam 07.00 – 13.00
b. Waktu penggunaan hak pilih untuk DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara
di TPS dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara dan sesuai dengan Alamat KTP El
c. Identitas lain adalah: SUKET, KK, Paspor, SIM
d. Pemilih DPTb wajib melapor kepada PPS asal/KPU Kab/Kota tujuan paling lambat 30 hari sebelum hari
pemungutan suara
20. Kriteria Pemilih dan Ketentuan Pelayanannya
•Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
•Cek di Aplikasi KPU RI Pemilu 2019 /website lindungihak pilihmu
•Salinan DPT di TPS/website
•Pemilih diberikan Form C6
•Pemilih membawa Identitas Diri saat pemilihan : KTP-el / Suket / Pasport / SIM / Kartu Keluarga
•Jika tidak membawa C6 – TETAP DILAYANI - pastikan cek SDPT dan ybs menunjukkan identitas diri
•Dilayani jam 7.00 s/d 13.00
DPT
A.3.KPU
• Cek di Salinan DPTb – A.4.KPU di TPS tujuan. Pastikan untuk mengetahui alokasi No
TPS
• Bila belum mengetahui No TPS, segera hubungi PPS.
• Harus membawa A.5 dan Identitas Diri saat pemilihan
• Dilayani dari jam 7.00 s/d 13.00 (Pembuatan A5 sebelum H-30)
DPTb
A.4-KPU
• Terkonfirmasi belum dalam DPT maupun DPTb
• Menunjukkan E-KTP saat hari H
• Dilayani dari jam 12.00.00 s/d 13.00
• Selama ketersediaan surat suara masih ada.
• Alamat TPS sesuai yang tertera di e-KTP (RT/ RW)
DPK
A.DPK-KPU
22. Alur Kegiatan di TPS
Menerima, Memeriksa
kesiapan TPS (Kotak Suara
& Kelengkapan)
Pemungutan Suara
Perhitungan Suara
(C1 – Plano )
Pencatatan
Hasil Perhitungan Suara
(Formulir Model)
Pendokumentasian
(Photo dan Pembagian
Salinan)
Memasukan Formulir
dan Surat suara
ke dalam Sampul Kertas
Penyegelan Sampul
Kertas
Memasukan ke dalam
Kotak Suara (Sesuai Jenis
Pemilu)
Penyegelan dan
Penguncian Kotak Suara
Pengiriman Kotak Suara dan
Salinan Formulir Ke PPS
(Dikawal oleh Saksi & Pengawas)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25. PERLENGKAPAN TUNGSURA Dalam Kotak Suara
1. Surat Suara
2. Tinta
3. Segel
4. Paku + tali pengikat +bantalan
5. Sampul kertas
6. Karet pengikat surat suara
7. Kantong plastik
8. Formulir yang meliputi:
o Model C-KPU
o Model C1-PPWP
o Model C1-DPR
o Model C1- DPD
o Model C1- DPRD Provinsi
o Model C1.Plano-PPWP
o Model C1.Plano-DPR
o Model C1.Plano-DPD
o Model C1.Plano- DPRD
Provinsi
o Model C2, C3,C4,C5 –KPU
9. Alat bantu tuna netra
26. PERLENGKAPAN TUNGSURA Diluar Kotak Suara
1. Tanda Pengenal KPPS,
Kamtib TPS & saksi beserta
tali pengikat;
2. Lem/perekat, Ballpoint,
Spidol;
3. Seal atau pengaman kotak
suara
4. Daftar Pemilih: A.3-KPU
(SDPT), A.4-KPU (DPTb),
Model A.DPK-KPU;
5. Formulir yang meliputi:
• Model C7.DPT-KPU
• Model C7.DPTb-KPU
• Model C7.DPK-KPU
7. Daftar Pasangan Calon
Pilpres dan Daftar Calon
Tetap;
8. Buku Panduan KPPS.
9. Model C6-KPU.
27. Jenis-Jenis Sampul
Pasal 23
Sampul untuk formulir
Model C-KPU berhologram,
Mode C2-KPU dan Model
C5-KPU masing-masing 1
buah
Sampul untuk formulir
Model C1-PPWP
berhologram 1 buah
Sampul untuk formulir
Model C1-DPR
berhologram 1 buah
Sampul untuk formulir
Model C1-DPD
berhologram 1 buah
Sampul untuk formulir
Model C1-DPRD Provinsi
berhologram 1 buah
Sampul untuk formulir
Model C-KPU 1 buah
Sampul untuk salinan
formulir Model C1-PPWP,
Model C1-DPR, Model C1-
DPD,
Model C1-DPRD provinsi 1
buah
Sampul untuk surat suara
sah, untuk masing –
masing jenis pemilu 5 buah
Sampul untuk surat suara
yang rusak dan/atau keliru
dicoblos, untuk masing-
masing jenis Pemilu 5 buah
Sampul untuk surat suara
tidak sah, untuk masing-
masing jenis Pemilu 5 buah
Sampul untuk surat suara
yang tidak digunakan
termasuk sisa surat suara
cadangan, untuk masing-
masing jenis Pemilu 5 buah
Sampul untuk kunci
gembok 1 buah
28. Segel
Digunakan Untuk Menyegel :
a. Sampul kertas berisi formulir Model C-KPU berhologram, Model C2-KPU dan Model C5-KPU
b. Sampul kertas berisi formulir Model C1-PPWP berhologram, C1-DPR berhologram, C1-DPD
berhologram, dan C1-DPRD Provinsi berhologram.
c. Sampul kertas untuk salinan formulir Model C-KPU, C1-PPWP, C1-DPR, C1-DPD, C1-DPRD
Provinsi dan C1-DPRD Kab/Kota
d. Sampul kertas berisi Surat Suara sah dan tidak sah untuk masing-masing jenis Pemilu
e. Sampul kertas berisi Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos untuk masing-masing
jenis Pemilu.
f. Sampul kertas berisi Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan,
untuk masing-masing jenis Pemilu
g. Lubang kotak suara, untuk masing-masing jenis Pemilu
h. Gembok atau alat pengaman lainnya untuk kotak suara, untuk masing-masing jenis Pemilu
i. Sampul kertas untuk kunci gembok.
Pasal 22
29. Persiapan Sebelum
Pemungutan Suara
Sebelum rapat Pemungutan Suara,
KPPS dan Saksi serta Pengawas TPS
yang hadir melaksanakan kegiatan:
1. Memeriksa TPS dan
perlengkapannya
2. Memasang salinan DPT, DPTb,
Daftar Pasangan Calon pada papan
pengumuman
3. Menempatkan kotak suara yang
berisi Surat Suara untuk masing-
masing jenis Pemilu beserta
kelengkapan administrasinya di
depan meja ketua KPPS
4. Mempersilakan dan mengatur
Pemilih untuk menempati tempat
duduk yang telah disediakan
5. Menerima surat mandat dari Saksi
6. Memberikan salinan DPT dan DPTb
kepada Saksi dan Pengawas TPS.
Pasal 30 Ayat 2
30. Rapat Pemungutan Suara
Pasal 33
• Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS
• Mmembuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan
teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta
memeriksa sampul yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu yang masih dalam
keadaan disegel;
• Memperlihatkan kepada Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara
benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di
tempat yang telah ditentukan;
• Memperlihatkan kepada Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir bahwa sampul yang
berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu masih dalam keadaan disegel;
• Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan
sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-
masing jenis Pemilu, dan memastikan kesesuaian dengan Dapil
• Memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS mengenai : jumlah Surat
Suara yang di terima, tata cara pemberian suara, tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi,
Pengawas TPS, Pemantau Pemilu atau warga masyarakat/Pemilih, tata cara pemantauan oleh
Pemantau Pemilu (penjelasan diulang dalam proses pemungutan Suara lebih dari 1 kali)
• Ketua KPPS memastikan anggota KPPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya
• Dalam hal pada waktu rapat Pemungutan Suara belum ada Saksi, Pengawas TPS, atau Pemilih
yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama
selama 30 (tiga puluh) menit
Pointer Ketua KPPSPointer Ketua KPPS
31. Tata Cara Membuka Kotak
Suara
Pada saat akan melaksanakan pemungutan suara, Anggota dan Ketua KPPS
membuka kotak suara yang tersegel dan terkunci dihadapan Saksi, Pengawas TPS
dan Pemilih dengan tatacara sebagai berikut :
1. Membuka kotak suara dengan membuka segel dan kunci kotak suara.
2. Mengeluarkan semua isi yang ada di dalam kotak suara dan menempatkan isinya
di atas meja ketua KPPS dengan rapi dan tertata.
3. Jika kotak suara sudah kosong diperlihatkan kepada saksi, pengawas TPS dan
pemilih bahwa kotak suara telah kosong.
4. Kunci kembali kotak suara dan letakan ditempat yang telah disediakan.
5. Memperlihatkan sampul kertas yang tersegel yang berisi surat suara.
6. Membereskan dan merapikan kembali semua isi perlengkapan pemilu dan
diletakan pada tempat yang memadai.
7. Membuka kembali kotak suara berikutnya.
Jika semua kotak suara telah dibuka maka ketua KPPS membuka sampul kertas yang tersegel
yang berisi surat suara untuk menghitung dan mengumumkan jumlah surat suara setiap jenis
pemilu (PPWP, DPR, DPD dan DPRD) dihadapan saksi, pengawas TPS dan pemilih
32. SURAT SUARA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIH
PEMILIH DPT
4 JENIS SURAT
SUARA
PEMILIH DPTb
(Tercantum dalam A5)
Surat suara Presiden dan
Wapres
➢ Pindah memilih ke
Provinsi lain atau pindah
memilih ke suatu Negara
Surat suara DPR
➢ Pindah memilih ke
Kab/Kota lain dalam satu
provinsi dan di dapilnya
Surat suara DPD
➢ Pindah memilih ke
Kab/Kota lain dalam satu
Provinsi
Surat suara DPRD PROVISI
➢ Pindah memilih ke
Kab/Kota lain/Kecamatan
lain dalam satu provinsi
dan di dapilnya
PEMILIH DPK
4 JENIS SURAT SUARA SESUAI
DENGAN KARTU IDENTITAS
PEMILIH
1
2
3
33. Ketentuan Surat Suara yang Diterima Pemilih DPTb di Jakarta Selatan
No Alamat TPS Asal
HAK SURAT SUARA
PPWP DPR RI DPD DPRD Provinsi
1
JAKARTA SELATAN
V V V V
DALAM SATU DAPIL DPRD PROV
2
JAKARTA SELATAN
V V V X
BERBEDA DAPIL DPRD PROV
3 JAKARTA PUSAT V V V X
4
JAKARTA BARAT / JAKARTA TIMUR / JAKARTA
UTARA / KEP SERIBU
V X V X
5 PROVINSI DI LUAR DKI V X X X
DAPIL DPRD KECAMATAN
DAPIL 7 DPRD
Setiabudi, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak,
Pesanggrahan
DAPIL 8 DPRD
Tebet, Pancoran, Pasar Minggu, Jagakarsa, Mampang
Prapatan
34. TATA CARA PEMILIH MEMBERIKAN SUARA
PEMILIH
• Menunjukkan seluruh jari
tangan
• Menunjukkan formulir C6-
KPU/A.5-KPU serta kartu
identitas diri
• Mendaftarkan Diri
KPPS 4KEPADA
PEMILIH Menandatangani formulir
Model C7.DPT/DPTb/DPK-
KPU
KEPADA KPPS 5
Catatan:
Pukul 13.00, Ketua KPPS
mengumumkan bahwa yang
diperbolehkan memberikan
suara hanya Pemilih yang
telah hadir dan terdaftar
atau tercatat kehadirannya
dalam formulir Model
C7.DPT-KPU, Model
C7.DPTb-KPU dan Model
C7.DPK-KPU dan sedang
menunggu giliran untuk
memberikan suara
1
2
Pasal 45 :
Pada 1 (satu) jam sebelum waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak
terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK,
dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb.
Pasal 45 :
Pada 1 (satu) jam sebelum waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak
terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK,
dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb.
35. Menerima surat suara yang telah di tandatangani dari Ketua KPPS
PEMILIH
Mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam tempat tinta sampai pangkal kuku
KETUA
KPPS
Memeriksa surat suara yang diberikan untuk memastikan surat suara tidak rusak
dan bila menerima keadaan rusak maka dapat meminta penggantian sebanyak 1
kali kepada Ketua KPPS
KPPS 6
Menuju bilik suara lalu membuka dan mencoblos surat suara dalam hal ini dilarang
mendokumentasikan hak pilihanya
Melipat kembali surat suara yang sudah dicoblos, lalu memasukkanya ke dalam
kotak suara sesuai jenis pemilu
CATATAN:
KPPS 6 Wajib
Memastikan seluruh
Jenis surat Suara
yang diterima
Pemilih ke dalam
kotak yang sesuai
jenis Pemilu
KPPS 7
TATA CARA PEMILIH MEMBERIKAN SUARA
3
36. Tata Cara Pencoblosan pada Surat Suara
Surat Suara Presiden dan
Wakil Presiden
➢ Mencoblos 1 (satu) kali pada
nomor, nama, foto pasangan
calon, atau tanda gambar
partai politik pengusul dalam
satu kotak
Surat Suara DPR/DPRD
Provinsi
➢ Mencoblos 1 (satu) kali pada
nomor, atau tanda gambar
partai politik, dan/atau nama
calon partai politik yang sama
Surat Suara DPD
➢ Mencoblos 1 (satu) kali pada
nomor, nama, atau foto calon
dalam satu kolom calon yang
sama
NOMOR URUT NOMOR URUT NOMOR URUT NOMOR URUT NOMOR URUT NOMOR URUT NOMOR URUT NOMOR URUT NOMOR URUT NOMOR URUT
37. PENGUMUMAN CALON YANG TMS DI TPS
KPU RI menyampaikan
Surat kepada KPU
Kab/Kota Melalui KPU
Provinsi
KPU Kab/Kota
menyampaikan Surat
kepada KPPS Melalui PPK
dan PPS
KPPS mengumumkan
Calon yang TMS/berhalangan
tetap secara lisan sebelum
Pemungutan Suara dan pada
saat Pemungutan suara di TPS
Kepada Pemilih
Berdasarkan surat
dari KPU
1
2
3
4
5
38. PELAYANAN
PEMILIH YANG
SAKIT DAN
TENAGA
MEDIS
• Dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang berdekatan
dengan rumah sakit atau puskesmas dengan mengurus Form
A5 paling lambat H-30 sebelum hari Pemungutan Suara
• Bilamana pasien baru atau keluarga pasien yang rawat inap
kurang dari 30 hari sebelum hari H, dapat menggunakan hak
pilihnya sepanjang surat suara masih tersedia dengan melapor
kepada KPU kab/kota tujuan atau PPS asal tempat pasien dan
keluarga pasien terdaftar.
• Bagi pemilih yang sakit dirumah dan dipastikan tidak dapat
mendatangi TPS, KPPS dapat melayani dengan cara
mendatangi pemilih tersebut dengan persetujuan para saksi
dan atau pengawas TPS dengan tetap mengutamakan
kerahasiaan pemilih. Pelayanannya dilakukan oleh 2 orang
KPPS bersama pengawas TPS dan saksi
• Pelayanannya dilaksanakan 1 jam sebelum pemungutan suara
selesai
• Selama Persediaan Surat Suara masih ada
39. PENGHITUNGAN
SUARA DI TPS
- Persiapan Penghitungan Suara
- Pembagian Tugas KPPS dalam
Penghitungan Suara di TPS
- Kriteria Suara Sah dan Tidak Sah
- Jenis dam Cara Pengisian Formulir
khususnya Form C1 dan Salinannya
- Praktek Pengisian C-1
- Kriteria PSU
40. Persiapan
Penghitungan Suara
• Mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara
• Memasang formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD Kab/Kota di papan pengumuman
• Mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, yaitu
formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul
kertas/kantong plastic, serta segel pemilu dan peralatan lainnya.
• Ketua KPPS mempersilahkan anggota KPPS, saksi, dan PTPS
untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
• Ketua KPPS memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat
penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat.
• Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS demi
kelancaran pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.
41. 1. KPPS 1 (Ketua)
• Memimpin pelaksanaan perhitungan suara di TPS
• Membuka dan memeriksa sah atau tidak sah surat
suara (tanda coblos) dan memberitahukan atau
mengumumkan kepada saksi, pengawas TPS dan
pemantau atau masyarakat.
2. KPPS 2
Membuka surat suara lembar demi lembar dan
memberikan kepada ketua KPPS.
3. KPPS 3 dan KPPS 4
Mencatat hasil pencoblosan setiap lembar surat suara
yang disampaikan oleh ketua KPPS pada Form Model
C1.Plano PPWP, DPR, DPD dan DPRD.
4. KPPS 5
Melipat kembali surat suara yang telah dibacakan
oleh ketua KPPS
5. KPPS 6 dan KPPS 7
Menyusun surat suara yang telah dilipat kembali oleh
KPPS 5 berdasarkan perolehan suara masing-masing
paslon, parpol dan caper serta diikat dengan karet
43. Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS
Membuka Kotak suara mengeluarkan surat
suara dan menyusun serta menghitung jumlah
surat suara serta mengumumkan jumlah surat
suara kepada yang hadir dan mencatat
jumlahnya
Mencocokan jumlah surat suara
yang terdapat dalam kotak suara dengan
formulir Model C7.DPT/DPTb/DPK KPU.
Dalam hal ditemukan surat suara tidak berada pada
kotak suara yang sesuai maka:
Sebelum
dihitung
a. Ketua KPPS menunjukkan surat suara
tersebut kepada saksi,Pengawas TPS,
Anggota KPPS, Pemantau Pemilu atau
masyarakat/Pemilih yang hadir
b. Memasukkan surat suara ke dalam kotak
suara sesuai dengan jenis pemilu
Sesudah
dihitung
a. Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut
kepada saksi,Pengawas TPS, Anggota KPPS,
Pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih
yang hadir
b. Membuka surat suara dan memeriksa
pemberian tanda coblos pada surat suara
sesuai dengan jenis pemilu dan mencatatnya
ke dalam formulir Model C1 Plano sesuai jenis
pemilu dalam bentuk tally
1
2
3
44. Tata Cara Membuka Kotak Suara
1. Membuka kotak suara
2. Mengeluarkan surat suara
3. Menghitung dan menyusun surat suara
4. Mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam
formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU
5. Apabila KPPS menemukan surat suara yang tidak sesuai dengan jenis pemilu maka KPPS memasukkan surat suara
tersebut ke dalam kotak suara yang masih tersegel.
6. Mengumumkan jumlah surat suara yang sudah dihitung sebelumnya.
7. Menentukan sah dan tidak sah surat suara
8. Anggota KPPS 2 membuka surat suara satu per satu untuk diserahkan kepada Ketua KPPS.
9. Ketua KPPS meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara dan menentukan sah atau tidaknya surat suara.
10. Ketua KPPS menunjukkan kepada Saksi, Pengawas TPS, Anggota KPPS, Pemantau atau pemilih/masyarakat yang
hadir dan menyatakan sah atau tidak sah.
11. Ketua KPPS mengumumkan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas, dengan kalimat; “Pasangan
Calon nomor urut … sah/tidak sah”
12. Anggota KPPS 3 dan anggota KPPS 4 mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP,
yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara tally.
45. URUTAN PENGHITUNGAN SUARA
1 SURAT SUARA PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN
2 SURAT SUARA DPR RI
3 SURAT SUARA DPD RI
4 SURAT SUARA DPRD PROVINSI
Perhitungan surat suara dimulai dari :
PKPU 3 : 52/6
46. Kriteria Suara
Sah
1. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dengan tandatangan asli bukan
stempel tandatangan.
2. Tanda coblos satu kali pada Nomor Paslon, Nomor Partai dan Nomor paslon.
3. Tanda coblos satu kali pada Gambar Poto Paslon, Gambar Partai dan Gambar
Poto Calon perseorangan.
4. Tanda coblos satu kali pada Nama Paslon, Nama Partai, Nama Caleg dan
Nama Caper
5. Tanda coblos lebih dari satu kali pada Nomor, Gambar atau Nama peserta
dalam satu kolom satu peserta pemilu.
6. Mencoblos tembus pada bagian surat suara selama coblosan tidak terkena
kolom peserta pemilu yang lain.
7. Tanda coblos dua kali diantara Nomor, Gambar atau Nama peserta pemilu
dengan ketentuan :
a. Coblos Gambar Partai dan Coblos Nama Caleg X = Suara sah untuk Caleg X
b. Coblos Nama Caleg A dan Coblos Caleg B = Suara sah untuk Partai
c. Coblos Nama Caleg A dan Coblos Nama Caleg B yang dibatalkan = Suara
sah untuk Caleg A
d. Coblos kolom nama kosang = suara sah untuk partai
47. Kriteria Surat Suara
Tidak Sah
• Surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS atau
bukan tandatangan asli
• Mencoblos diluar kolom peserta pemilu
• Mencoblos dua kali pada kolom peserta pemilu yang
berbeda
• Mencoblos pada Calon perseorangan DPD yang telah
di batalkan
• Terdapat tulisan /catatan lain pada kolom yang
dicoblos atau pada surat suara
• Tidak menggunakan alat coblos yang telah disediakan
(paku)
PKPU 3 : 55
48. CARA MENGHITUNG DAN MENCATAT SURAT SUARA KE
DALAM PLANO
Anggota KPPS 2 Membuka surat
suara lembar demi lembar
Ketua KPPS memeriksa
pemberian tanda coblos pada
surat suara
Ketua KPPS menunjukkan kepada saksi,
pengawas TPS, anggota KPPS,
pemantau pemilu atau
masyarakat/pemilih yang hadir dengan
ketentuan 1 (satu) suara dan
dinyatakan sah/tidak sah
Ketua KPPS mengumumkan hasil
perolehan suara Pasangan Calon,
Partai Politik dan calon anggota
DPR, calon anggota DPD, Partai
Politik dan calon anggota DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
dengan suara yang terdengar jelas
Anggota KPPS ketiga dan KPPS
Keempat mencatat hasil
penghitungan suara ke dalam
formulir plano dengan cara tally
yaitu memberikan tanda berupa
satu garis tegak setiap hitungan
suara sah/tidak sah pada masing-
masing peserta pemilu dan setiap
hitungan kelima diberi garis
diagonal memotong empat garis
tegak tersebut (IIII)
Dalam hal terjadi kesalahan penulisan
pada formulir Plano maka dilakukan
pembetulan oleh Ketua KPPS dengan
cara mencoret angka/kata yang salah
dengan dua (dua) garis horizontal lalu
dituliskan angka/kata hasil
pembetulan lalu diberi paraf oleh
Ketua KPPS
1 2 3
456
49. Pembetulan Angka
PKPU 3 : 53/3-6 - 59/6-7
Pembetulan Angka/Kata dapat diperbaiki dengan cara :
1. Membetulkan angka/kata dengan cara mencoret dua garis herizontal
pada angka/kata yang salah tersebut
2. Selanjutnya dituliskan angka/kata hasil betulan pada angka/kata yang
salah
3. Ketua KPPS dan saksi memberikan paraf pada angkat/kata hasil
pemberulan.
4. Pembetulan angka/kata wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus
pada formulir model C2-KPU
5. Jika saksi yang hadir masih keberatan dengan hasil pembetulan. Ketua
KPPS meminta pendapat/ rekomendasi Pengawas TPS dan KPPS wajib
melaksanakan pendapat/ rekomendasi dari Pengawas TPS.
50. Penyeleseian
Keberatan
1) Saksi atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Perolehan Suara dalam Formulir
Model C1 berhologram untuk setiap jenis Pemilu dengan Formulir Model C1.Plano untuk setiap jenis
Pemilu.
3) Jika keberatan dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka yang
salah dan menuliskan angka yang benar.
4) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
5) Jika Saksi masih keberatan, KPPS meminta pendapat dan/atau rekomendasi Pengawas TPS yang hadir
dan KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Pengawas TPS.
6) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh
kejadian khusus pada Formulir Model C2.
7) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima maupun yang tidak dapat diterima sebagai kejadian
khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS dan Saksi.
8) Dalam hal tidak terdapat keberatan Saksi atau kejadian khusus dalam pelaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS, KPPS wajib mencatat dengan kalimat NIHIL pada formulir Model C2-KPU
dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
9) Keberatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu, Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilu atau
masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS
tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.
51. FORMULIR yang dimasukan ke dalam masing-masing sampul kertas :
SURAT SUARA yang dimasukan ke dalam masing-masing sampul kertas :
PKPU 3 : 57/1
1. Formulir Model C1-PPWP Berhologram, Model C1-DPR Berhologram, C1-DPD Berhologram
dan C1-DPRD Berhologram. dimasukan ke masing-masing sampul
2. Formulir model C-KPU Berhologram, Model C2-KPU, Model C5-KPU
3. Formulir model C3-KPU, model C6-KPU dan model A5-KPU
4. Formulir model C7-DPT-KPU, model C7-DPTb-KPU dan model C7-DPK-KPU
5. Formulir model A3-KPU, model A4-KPU dan model A.DPK-KPU
1. Surat suara SAH PPWP, surat suara TIDAK SAH PPWP, surat suara PPWP rusak/salah coblos dan
surat suara PPWP yang tidak digunakan.
2. Surat suara SAH DPR, surat suara TIDAK SAH DPR, surat suara rusak/keliru coblos dan surat
suara yang tidak digunakan
3. Surat suara SAH DPD, surat suara TIDAK SAH DPD, surat suara rusak/keliru coblos dan surat
suara yang tidak digunakan
4. Surat suara SAH DPRD, surat suara TIDAK SAH DPRD, surat suara rusak/keliru coblos dan surat
suara yang tidak digunakan.
Formulir dan surat suara yang di masukan kedalam sampul kertas harus disegel
YANG DIMASUKAN KE DALAM SAMPUL KERTAS
52. Pendokumentasian C1-PPWP, C1-DPR, C1- DPD dan C1 DPRD setelah ditandatangani
oleh KPPS dan Saksi-saksi
Pendokumentasian Formulir C7 –DPT, C7 – DPTb dan C7 – DPK setelah
ditandatangani oleh KPPS
Pendokumentasian salinan Formulir A3-KPU, A4-KPU dan A.DPK KPU
setelah rapat pemungutan dan perhitungan suara berakhir
Saksi, Pengawas TPS atau Pemantau Pemilu yang hadir diberi kesempatan untuk
mendekomuntasikan dengan ketentuan :
PKPU 3 : 52/7
KOMISI PEMILIHAN UMUM
JAKARTA SELATAN
55. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Setelah perhitungan kotak suara presiden dan wakil presiden diisi dengan :
1. Formulir model C1-PLANO PPWP Berhologram
2. Sampul kertas berisi Form model C1-PPWP berhologram
3. Sampul kertas berisi Form model C1-DPR berhologram
4. Sampul kertas berisi Form model C1-DPD berhologram
5. Sampul kertas berisi Form model C1-DPRD berhologram
6. Sampul kertas berisi Form model C-KPU berhologram
7. Sampul kertas berisi Form model C2-KPU
8. Sampul kertas berisi Form model C3-KPU
9. Sampul kertas berisi Form model C5-KPU
10. Sampul kertas berisi Form model C6-KPU
11. Sampul kertas berisi Form model A.5-KPU
12. Sampul kertas berisi Form model C7-DPT-KPU
13. Sampul kertas berisi Form model C7-DPTb-KPU
14. Sampul kertas berisi Form model C7-DPK-KPU
15. Sampul kertas berisi Surat suara SAH PPWP
16. Sampul kertas berisi Surat suara TIDAK SAH PPWP
17. Sampul kertas berisi Surat suara Rusak/salah coblos PPWP
18. Sampul kertas berisi Surat suara yang tidak digunakan PPWP
PKPU 3 : 62/2
56. DPR - RI
Setelah perhitungan suara kotak suara DPR-RI diisi dengan :
Formulir model C1-PLANO DPR-RI Berhologram
Sampul kertas berisi Surat suara SAH DPR-RI
Sampul kertas berisi Surat suara TIDAK SAH DPR-RI
Sampul kertas berisi Surat suara Rusak/keliru coblos DPR-RI
Sampul kertas berisi Surat suara yang tidak digunakan DPR-RI
PKPU 3 : 62/2
57. DPD - RI
Formulir model C1-PLANO DPD-RI Berhologram
Sampul kertas berisi Surat suara SAH DPD-RI
Sampul kertas berisi Surat suara TIDAK SAH DPD-RI
Sampul kertas berisi Surat suara Rusak/keliru coblos DPD-RI
Sampul kertas berisi Surat suara yang tidak digunakan DPD-RI
PKPU 3 : 62/2
Setelah perhitungan suara kotak suara DPD-RI diisi dengan :
58. DPRD Provinsi
Formulir model C1-PLANO DPRD Provinsi Berhologram
Sampul kertas berisi Surat suara SAH DPRD Provinsi
Sampul kertas berisi Surat suara TIDAK SAH DPRD Provinsi
Sampul kertas berisi Surat suara Rusak/keliru coblos DPRD Provinsi
Sampul kertas berisi Surat suara yang tidak digunakan DPRD Provinsi
PKPU 3 : 62/2
Setelah perhitungan suara kotak suara DPRD Prov. diisi dengan :
59. Model C-KPU
Model C1-
PPWP
Model C1-DPR
Model C1-DPD
Model C1-
DPRD
Salinan Form
UNTUK DI UMUMKAN DI TPSUNTUK DI UMUMKAN DI TPS
DI BERIKAN KEPADA PPS
UNTUK DIUMUMKAN DI KELURAHAN
DI BERIKAN KEPADA PPS
UNTUK DIUMUMKAN DI KELURAHAN
DIBERIKAN KEPADA PPKDIBERIKAN KEPADA PPK
DIBERIKA KEPADA SAKSI & PENGAWAS TPS
YANG HADIR SAAT PUNGUT-HITUNG ATAU
SUDAH MENYERAHKAN MANDAT
DIBERIKA KEPADA SAKSI & PENGAWAS TPS
YANG HADIR SAAT PUNGUT-HITUNG ATAU
SUDAH MENYERAHKAN MANDAT
DIBERIKAN KEPADA KPU KOTA JAKARTA
SELATAN
UNTUK DILAKUKAN SCAN DAN INPUT
DIBERIKAN KEPADA KPU KOTA JAKARTA
SELATAN
UNTUK DILAKUKAN SCAN DAN INPUT
DAN SALINAN FORMULIR
Penyerahan Kotak Suara dan Salinan Formulir menggunakan Formulir Model C4-KPU
(surat pengantar) dan diawasi oleh saksi dan pengawas TPS
PKPU 3 : 61
Ketua KPPS WAJIB menyampaikan KOTAK SUARA yang telah digembok/diberi alat pengaman dan
disegel dan SALINAN FORMULIR yang telah disegel kepada PPS untuk disampaikan kepada PPK
menggunakan formulir Model C4-KPU.
60. Catatan Penting !
PKPU 3 : 53 – 56 – 57 – 58 – 64
1. Penerimaan Kotak suara dan kelengkapan pemilu dari PPS kepada TPS (KPPS) tanggal 16 April
2019.
2. KPPS harus hadir jam 06.00 untuk memeriksa kesiapan dan kelengkapan TPS
3. Memberitahukan kepada pemilih DPK (jam 12.00 s.d 13.00) untuk membawa sekalian fotocopy
KTP atau KPPS 4 mem-foto e-KTP Pemilih tersebut.
4. Pengisian formulir model hanya dilakukan oleh KPPS tidak boleh saksi, pengawas atau dll
5. Kotak suara yang sudah dimasukan sampul kertas yang berisi formulir dan surat suara dan
kelengkapan lainnya ditempel label, disegel dan dikunci gembok.
6. KPPS dilarang memberikan salinan formulir Model apapun kepada siapapun kecuali kepada yang
diperbolehkan oleh aturan.
7. Surat Suara diterima oleh Pemilih rusak atau keliru dicoblos dapat meminta Surat Suara pengganti
dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian, mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru
dicoblos tersebut dalam Berita Acara.
8. Pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah
Pemilih memberikan hak suaranya.
9. Dilarangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
61. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG / PENGHITUNGAN SUARA ULANG
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PENGHITUNGAN SUARA ULANG
TERJADI GANGGUAN KEAMANAN
1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan
Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
1. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
2. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus,
menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada
Surat Suara yang sudah digunakan;
2. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang
terang atau yang kurang mendapat penerangan
cahaya;
3. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang
sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut
menjadi tidak sah;
3. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang
kurang jelas;
5. Pemilih yang tidak memiliki KTP El dan tidak terdaftar di DPT
dan DPTb.
4. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang
kurang jelas;
5. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga
masyarakat tidak dapat menyaksikan proses
Penghitungan Suara secara jelas;
6. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau
waktu lain dari yang telah ditentukan; atau
7. Terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan
surat suara yang sah dan yang tidak sah dengan
jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
HATI-HATI !!!
62. Jenis-Jenis Formulir
1. MODEL C-KPU = Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
2. MODEL C1-PPWP = Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden
3. MODEL C1-DPR = Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat
4. MODEL C1-DPD = Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Daerah
5. MODEL C1-DPRD Provinsi = Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
6. MODEL C1.Plano-PPWP = Catatan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden
7. MODEL C1.Plano-DPR = Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat
8. MODEL C1.Plano-DPD = Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Daerah
9. MODEL C1.Plano-DPRD Provinsi = Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
63. 10. MODEL C2-KPU = Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan
Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara
11. MODEL C3-KPU = Surat Pernyataan Pendamping Pemilih
12. MODEL C4-KPU = Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS
kepada PPS
13. MODEL C5-KPU = Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara
Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara
14. MODEL C6-KPU = Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada
Pemilih
15. MODEL C6-KPU = PSU Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara
Ulang Kepada Pemilih
16. MODEL C7.DPT-KPU = Daftar Hadir Pemilih Tetap
17. MODEL C7.DPTb-KPU = Daftar Hadir Pemilih Tambahan
18. MODEL C7.DPK-KPU = Daftar Hadir Pemilih Khusus