1. Dokumen tersebut membahas tentang konsep hukum positivisme menurut John Austin dan Hans Kelsen, serta kritik terhadap pandangan positivis hukum.
2. Politik hukum dijelaskan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan negara.
3. Hubungan antara hukum dan politik dijelaskan sebagai saling mempengaruhi di mana politik dapat memp
Dokumen tersebut membahas revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi dan evaluasi pelaksanaan Pilkada 2015. UU revisi ini mempertegas tugas penyelenggara pemilu, memasukkan putusan MK, dan mengatur sanksi pelanggaran dalam kampanye pemilu.
Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Sejak itu, pemilu diselenggarakan secara berkala untuk memilih legislatif nasional dan lokal. Pada era Orde Baru, hanya tiga partai yang diizinkan ikut serta dalam pemilu. Era Reformasi menandai hadirnya pemilu demokratis dengan banyak partai peserta.
1. Dokumen tersebut membahas tentang konsep hukum positivisme menurut John Austin dan Hans Kelsen, serta kritik terhadap pandangan positivis hukum.
2. Politik hukum dijelaskan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan negara.
3. Hubungan antara hukum dan politik dijelaskan sebagai saling mempengaruhi di mana politik dapat memp
Dokumen tersebut membahas revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi dan evaluasi pelaksanaan Pilkada 2015. UU revisi ini mempertegas tugas penyelenggara pemilu, memasukkan putusan MK, dan mengatur sanksi pelanggaran dalam kampanye pemilu.
Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Sejak itu, pemilu diselenggarakan secara berkala untuk memilih legislatif nasional dan lokal. Pada era Orde Baru, hanya tiga partai yang diizinkan ikut serta dalam pemilu. Era Reformasi menandai hadirnya pemilu demokratis dengan banyak partai peserta.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran pemilu dan konflik pemilu yang dapat terjadi. Ada dua jenis pelanggaran pemilu yaitu yang berdampak tinggi terhadap integritas pemilu seperti manipulasi suara dan korupsi, serta pelanggaran berdampak rendah seperti mengganggu ketertiban. Konflik pemilu dibedakan menjadi horizontal antar kelompok pendukung dan vertikal antara peserta dengan penyelenggara. Analisis keraw
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptxBawasluPacitan
Dokumen tersebut membahas isu-isu strategis dan potensi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk pemutakhiran data pemilih, pendaftaran partai politik, pengajuan calon, penataan daerah pemilihan, dan kampanye pemilu beserta langkah-langkah mitigasinya.
Dokumen ini membahas prosedur penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara administratif dan pidana. Termasuk juga jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi beserta alur penanganannya.
Dokumen tersebut membahas lima lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan beserta kewenangan masing-masing lembaga.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan antara lain pendidikan dari keluarga, kegiatan organisasi pelajar dan mahasiswa, serta advokasi untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam berpolitik. Harapannya adalah munculnya lebih banyak perempuan sebagai pemimpin daerah dan nasional di masa dep
Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan kapasitas pengawasan dan alur penanganan pelanggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Ia menjelaskan fokus pengawasan yang meliputi proses dan hasil Pemilu harus lengkap, tepat waktu, terbuka, dan absah. Juga menjelaskan jenis pelanggaran Pemilu dan alur penanganannya mulai dari pelaporan, kajian, hingga sank
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Penggunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan harus mengacu asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam rangka perlindungan hukum bagi masyarakat maupun badan/pejabat pemerintahan;
Inspektorat berkewajiban mengawasi penggunaan/penyalahgunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan
Dokumen tersebut membahas landasan hukum, tujuan, dan pengertian pendaftaran tanah. Landasan hukumnya meliputi UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait lainnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pengertiannya adalah rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data fisik dan yuridis tanah.
Dokumen tersebut membahas tentang transparansi dan akuntabilitas pendanaan partai politik di NTB berdasarkan pengalaman masyarakat sipil. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran pentingnya keterbukaan pendanaan partai, kewajiban partai sebagai badan publik, jenis laporan keuangan partai, hasil uji akses informasi terhadap sembilan partai di NTB, serta rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan part
Dokumen menjelaskan kriteria surat suara yang sah dan tidak sah dalam pemilihan umum di Indonesia. Surat suara dinyatakan sah jika ditandatangani ketua KPPS dan berisi tanda coblos pada nama calon, partai politik, atau gambar yang disediakan. Surat suara dinyatakan tidak sah jika berisi tulisan tambahan atau tanda coblos tidak menggunakan alat yang disediakan.
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Dokumen tersebut membahas tentang pemilu inklusif khususnya terkait partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas dalam politik. Terdapat pemahaman bahwa pemilu harus memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
Dokumen tersebut membahas pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan sistem demokrasi dan kontrol rakyat atas pemerintah, serta meningkatkan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu dan kepercayaan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan jenis informasi publik penting terkait pemilu dan pesertanya yang perlu diterbitkan, serta tant
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran pemilu dan konflik pemilu yang dapat terjadi. Ada dua jenis pelanggaran pemilu yaitu yang berdampak tinggi terhadap integritas pemilu seperti manipulasi suara dan korupsi, serta pelanggaran berdampak rendah seperti mengganggu ketertiban. Konflik pemilu dibedakan menjadi horizontal antar kelompok pendukung dan vertikal antara peserta dengan penyelenggara. Analisis keraw
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptxBawasluPacitan
Dokumen tersebut membahas isu-isu strategis dan potensi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk pemutakhiran data pemilih, pendaftaran partai politik, pengajuan calon, penataan daerah pemilihan, dan kampanye pemilu beserta langkah-langkah mitigasinya.
Dokumen ini membahas prosedur penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara administratif dan pidana. Termasuk juga jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi beserta alur penanganannya.
Dokumen tersebut membahas lima lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan beserta kewenangan masing-masing lembaga.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan antara lain pendidikan dari keluarga, kegiatan organisasi pelajar dan mahasiswa, serta advokasi untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam berpolitik. Harapannya adalah munculnya lebih banyak perempuan sebagai pemimpin daerah dan nasional di masa dep
Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan kapasitas pengawasan dan alur penanganan pelanggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Ia menjelaskan fokus pengawasan yang meliputi proses dan hasil Pemilu harus lengkap, tepat waktu, terbuka, dan absah. Juga menjelaskan jenis pelanggaran Pemilu dan alur penanganannya mulai dari pelaporan, kajian, hingga sank
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Penggunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan harus mengacu asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam rangka perlindungan hukum bagi masyarakat maupun badan/pejabat pemerintahan;
Inspektorat berkewajiban mengawasi penggunaan/penyalahgunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan
Dokumen tersebut membahas landasan hukum, tujuan, dan pengertian pendaftaran tanah. Landasan hukumnya meliputi UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait lainnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pengertiannya adalah rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data fisik dan yuridis tanah.
Dokumen tersebut membahas tentang transparansi dan akuntabilitas pendanaan partai politik di NTB berdasarkan pengalaman masyarakat sipil. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran pentingnya keterbukaan pendanaan partai, kewajiban partai sebagai badan publik, jenis laporan keuangan partai, hasil uji akses informasi terhadap sembilan partai di NTB, serta rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan part
Dokumen menjelaskan kriteria surat suara yang sah dan tidak sah dalam pemilihan umum di Indonesia. Surat suara dinyatakan sah jika ditandatangani ketua KPPS dan berisi tanda coblos pada nama calon, partai politik, atau gambar yang disediakan. Surat suara dinyatakan tidak sah jika berisi tulisan tambahan atau tanda coblos tidak menggunakan alat yang disediakan.
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Dokumen tersebut membahas tentang pemilu inklusif khususnya terkait partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas dalam politik. Terdapat pemahaman bahwa pemilu harus memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
Dokumen tersebut membahas pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan sistem demokrasi dan kontrol rakyat atas pemerintah, serta meningkatkan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu dan kepercayaan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan jenis informasi publik penting terkait pemilu dan pesertanya yang perlu diterbitkan, serta tant
Undang-undang ini mengatur tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui proses pengambilan kebijakan publik dan alasan keputusan publik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Badan publik wajib menyediakan informasi tertentu secara berkala dan serta merta kepada publik, sedangkan warga negara berhak memperoleh informasi publ
Undang-undang ini mengatur tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui proses pengambilan kebijakan publik dan alasan keputusan publik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Badan publik wajib menyediakan informasi tertentu secara berkala dan serta merta kepada publik, sedangkan warga negara berhak memperoleh informasi publ
Rakor membahas percepatan pelaksanaan UU KIP, dengan arahan Presiden untuk memastikan implementasi yang baik melalui pemantauan khusus. Pembahasan mencakup penyusunan standar informasi publik, pembentukan PPID di seluruh instansi, serta kerja sama antar instansi dalam diseminasi informasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan akses informasi masyarakat guna mendukung peningkatan ekonomi dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Tujuannya antara lain untuk menjamin hak warga negara mengetahui proses pengambilan kebijakan publik dan alasan keputusan publik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Badan publik wajib menyediakan informasi tertentu secara berkala dan serta-merta, serta informasi yang tersedia setiap saat seperti keb
Dokumen tersebut membahas tentang hak masyarakat akan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. UU tersebut menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik yang dihasilkan dan dikelola oleh badan publik terkait dengan penyelenggaraan negara. Informasi publik harus terbuka kecuali informasi yang dapat membahayakan kepentingan nasional atau hak perorangan. Masyarakat memiliki peran untuk
Laporan PPID BPTP Sumsel tahun 2019 memberikan ringkasan tentang jumlah dan kategori pemohon informasi publik, sarana dan layanan informasi, program kerja, serta SDM dan anggaran PPID. Tercatat 130 permohonan informasi dari berbagai kalangan seperti peneliti, mahasiswa, dan petani. Layanan informasi dilakukan secara online dan offline melalui counter serta ditangani oleh 1 petugas.
RKTM ini membahas rencana pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik. Tujuannya adalah meningkatkan akses informasi pertanian bagi masyarakat secara cepat, tepat waktu, dan murah melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Kegiatannya mencakup pengumpulan, pengolahan, dan
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentDadang Solihin
Dokumen tersebut menggambarkan latar belakang dan pengalaman kerja Dadang Solihin sebagai pejabat pemerintah dan akademisi. Dadang Solihin memiliki pengalaman yang luas di berbagai lembaga pemerintahan dan akademik, serta banyak menduduki posisi kepemimpinan di berbagai organisasi.
Undang-undang No. 14 Tahun 2008 mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Tujuannya adalah untuk menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi pemerintah, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik dan mengajukan permintaan
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPenataan Ruang
Undang-undang No. 14 Tahun 2008 mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Tujuannya adalah untuk menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan kebijakan publik serta proses pengambilan keputusan, mendorong partisipasi masyarakat, dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik dan mengajuk
Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke KursiElection Commision
Dokumen tersebut membahas dua metode konversi suara menjadi kursi yaitu metode kuota dan metode divisor. Metode kuota menggunakan bilangan pembagi yang tidak tetap sedangkan metode divisor menggunakan bilangan pembagi tetap. Dokumen ini juga mendemonstrasikan penerapan beberapa varian metode kuota dan metode divisor untuk menghitung alokasi kursi beberapa partai di suatu daerah pemilihan.
Dokumen tersebut merangkum proses tahapan tungguran dan rekapitulasi hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2015 di Indonesia, mulai dari penyampaian pemberitahuan kepada pemilih, pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS), rekapitulasi hasil suara di tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi, serta penetapan calon yang terpilih.
Dokumen tersebut membahas tentang proses penetapan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Ada beberapa kondisi yang dapat menghasilkan calon tunggal seperti hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar atau memenuhi syarat. Dokumen juga menjelaskan tahapan penetapan calon tunggal dan mekanisme pemungutan suara untuk calon tunggal.
1. Pilkada serentak 2015 memiliki peluang untuk memperkuat transparansi dan memperbaiki data pemilih, namun juga dihadapkan pada tantangan seperti dualisme kepengurusan partai dan potensi konflik akibat pragmatisme politik.
2. Salah satu tantangan kunci adalah menjamin penyelenggaraan pilkada yang adil di tengah berbagai uji materi UU Pilkada dan berbagai kepentingan politik praktis.
3. Pengadaan dan distribusi
Pilkada serentak bertujuan memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan efisiensi pembiayaan pemilu serta menata siklus pemilu secara nasional. Pilkada serentak dilaksanakan dalam 3 gelombang hingga 2027. Dinamika pilkada diwarnai putusan MK tentang calon tunggal, larangan kandidasi, dan syarat kandidat. Infrastruktur demokrasi seperti partai politik, ornop, pers dan perguruan tinggi memainkan peran penting
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
(1) KPU menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2015 di 269 daerah, termasuk perubahan regulasi yang dinamis, penyediaan logistik secara serentak, keterlambatan anggaran daerah, dan masalah data pemilih; (2) KPU mengatasi masalah tersebut dengan mereview regulasi, meningkatkan kualitas penyelenggara, memperketat persyaratan
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaElection Commision
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2015 dari aspek yuridis dan teknis, mencakup peraturan-peraturan yang dikeluarkan KPU, mekanisme pencalonan, kampanye, dan potensi pelanggaran.
Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015Election Commision
Dokumen tersebut membahas tentang pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam Pilgub Serentak 2015. Mencakup jadwal kampanye, unsur-unsur iklan kampanye, materi iklan, mekanisme pemasangan iklan, prinsip pemberitaan dan penyiaran kampanye, serta larangan dan sanksi terkait iklan kampanye.
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi dan dinamika pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, meliputi substansi peraturan terkait, tahapan dan jadwal, inovasi pada tahap pencalonan, isu strategis kampanye dan tahap tungguran serta rekapitulasi hasil pemilihan."
Pilkada serentak tahun 2015 akan diselenggarakan pada 9 Desember 2015 dengan beberapa perubahan ketentuan seperti tanggung jawab penyelenggaraan menjadi bersama antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, persyaratan calon dan dukungan calon menjadi lebih ketat, serta pengawasan terhadap kampanye yang lebih ketat pula untuk mencegah potensi kerawanan seperti kampanye di luar waktu yang dit
Dokumen tersebut membahas kesiapan dan kelebihan Pelaksanaan Pemilu 2014 dibanding Pemilu sebelumnya. Beberapa poin penting yang disebutkan adalah kesiapan penyelenggara, peserta pemilu, pemilih, dan pemerintah sudah matang. KPU juga berhasil memperbaiki sistem dengan menggunakan teknologi informasi untuk membuat proses pelaksanaan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Dokumen tersebut merangkum proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat pelaksanaan pemilu mulai dari TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota hingga KPU Provinsi beserta tahapan dan mekanisme penanganan keberatan.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
3. Tingkat Keterbukaan Informasi Badan Publik
Tingkat Keterbukaan Informasi Keterangan
FREEDOM OF INFORMATION
1. Pemerintah merupakan
penerima amanat rakyat.
2. Semua informasi milik
pemerintah adalah bebas
diketahui rakyat.
RIGHT TO KNOW
Masyarakat memiliki hak bertanya
dan mengetahui informasi yang
diperlukannya dari pemerintah.
OBLIGATION TO TELL
Pemerintah memiliki kewajiban
menyampaikan informasi baik
ditanya maupun tidak oleh
masyarakat.
7. Kebijakan Strategis Mewujudkan
Keterbukaan dalam Pilkada
1
• Penyediaan payung hukum pemanfaatan sistem informasi pilkada
2
• Pengembangan sistem informasi pilkada.
3
• Integrasi sistem informasi pilkada untuk memudahkan pengelolaan oleh
penyelenggara dan memudahkan akses bagi publik.
4
• Internalisasi pemanfaatan sistem informasi ke semua satuan kerja
5
• Pemanfaatan beragam saluran komunikasi untuk penyebaran informasi dan
membangun dialog dengan publik
8. Keterbukaan & Dampak Yang
Diharapkan
1
• Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan setiap tahapan
2
• Meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan setiap tahapan
3
• Meningkatkan legitimasi hasil pemilihan di mata publik dan peserta pemilihan
4
• Meminimalisir sengketa pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan
5
• Melahirkan pemimpin daerah yang kompeten, berintegritas dan akseptabel