SlideShare a Scribd company logo
Menyongsong Pilkada Serentak
Melalui Open Data
Tuntutan Publik di Era Modern
Tingkat Keterbukaan Informasi Badan Publik
Tingkat Keterbukaan Informasi Keterangan
FREEDOM OF INFORMATION
1. Pemerintah merupakan
penerima amanat rakyat.
2. Semua informasi milik
pemerintah adalah bebas
diketahui rakyat.
RIGHT TO KNOW
Masyarakat memiliki hak bertanya
dan mengetahui informasi yang
diperlukannya dari pemerintah.
OBLIGATION TO TELL
Pemerintah memiliki kewajiban
menyampaikan informasi baik
ditanya maupun tidak oleh
masyarakat.
ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU
Keterbukaan Sebagai Salah Satu Asas
Penyelenggaraan Pemilu
Fungsi Keterbukaan dalam Pilkada
Penyebaran
Informasi
Sosialisasi
Pendidikan
Politik
Area Keterbukaan Dalam
Penyelenggara Pilkada
1 •Regulasi
2 •Anggaran
3 •Kelembagaan
4 •Pelaksanaan Tahapan
5 •Hasil Pemilihan
Kebijakan Strategis Mewujudkan
Keterbukaan dalam Pilkada
1
• Penyediaan payung hukum pemanfaatan sistem informasi pilkada
2
• Pengembangan sistem informasi pilkada.
3
• Integrasi sistem informasi pilkada untuk memudahkan pengelolaan oleh
penyelenggara dan memudahkan akses bagi publik.
4
• Internalisasi pemanfaatan sistem informasi ke semua satuan kerja
5
• Pemanfaatan beragam saluran komunikasi untuk penyebaran informasi dan
membangun dialog dengan publik
Keterbukaan & Dampak Yang
Diharapkan
1
• Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan setiap tahapan
2
• Meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan setiap tahapan
3
• Meningkatkan legitimasi hasil pemilihan di mata publik dan peserta pemilihan
4
• Meminimalisir sengketa pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan
5
• Melahirkan pemimpin daerah yang kompeten, berintegritas dan akseptabel
Penutup
SEKIAN
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Potensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluPotensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemilu
Ahsanul Minan
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluAhsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
FKP2B Cikarang
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi Negara
Siti Sahati
 
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptxISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
BawasluPacitan
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Billy Adam Fisher
 
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara IndonesiaLembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Smywlndr wlndr
 
Partisipasi Politik Perempuan
Partisipasi Politik PerempuanPartisipasi Politik Perempuan
Partisipasi Politik Perempuan
musniumar
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Avida Virya
 
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAAN ASYUF
 
Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascam
Nabrisi Rohid
 
Jangan golput
Jangan golputJangan golput
Jangan golput
KAMOE Indonesia
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
 
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm PemerintahanUU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
Inspektorat
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Psi strategi sosialisasi
Psi strategi sosialisasiPsi strategi sosialisasi
Psi strategi sosialisasi
GSaroso PSid
 
Surat suara sah dan tidak sah
Surat suara sah dan tidak sahSurat suara sah dan tidak sah
Surat suara sah dan tidak sah
Sendy Halim Toana
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Ahsanul Minan
 
Sesi 3 pemilu inklusif
Sesi 3 pemilu inklusifSesi 3 pemilu inklusif
Sesi 3 pemilu inklusif
SukrinTaib
 

What's hot (20)

Potensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluPotensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemilu
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi Negara
 
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptxISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
 
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara IndonesiaLembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
 
Partisipasi Politik Perempuan
Partisipasi Politik PerempuanPartisipasi Politik Perempuan
Partisipasi Politik Perempuan
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
 
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULA
 
Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascam
 
Jangan golput
Jangan golputJangan golput
Jangan golput
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
 
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm PemerintahanUU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...
 
Psi strategi sosialisasi
Psi strategi sosialisasiPsi strategi sosialisasi
Psi strategi sosialisasi
 
Surat suara sah dan tidak sah
Surat suara sah dan tidak sahSurat suara sah dan tidak sah
Surat suara sah dan tidak sah
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Sesi 3 pemilu inklusif
Sesi 3 pemilu inklusifSesi 3 pemilu inklusif
Sesi 3 pemilu inklusif
 

Similar to Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
Ahsanul Minan
 
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiPartisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiElection Commision
 
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Muhammad Sirajuddin
 
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasi
Sudadi Kom
 
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPORMateri Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
drbaharudin14
 
Catatan rakor uu kip 06062012
Catatan rakor uu kip 06062012Catatan rakor uu kip 06062012
Catatan rakor uu kip 06062012
Lita Najwa
 
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikUu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Raden Andriansyah Sastradjumena
 
Hak masyarakat akan informasi publik
Hak masyarakat akan informasi publikHak masyarakat akan informasi publik
Hak masyarakat akan informasi publik
Irman Ariadi
 
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Supri yanto
 
Laporan ppid 2019
Laporan ppid 2019Laporan ppid 2019
Prinsip open data open gov
Prinsip open data   open govPrinsip open data   open gov
Prinsip open data open govIrman Ariadi
 
Rktm ppid 2017
Rktm ppid 2017Rktm ppid 2017
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipMitha Rusady
 
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Dadang Solihin
 
Uu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiUu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasi
Heriyanto Amd
 
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Penataan Ruang
 
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Fakhri Nurullah
 

Similar to Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik (20)

Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
 
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiPartisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
 
Presentasi kip forum anti korupsi 4 - a hamid dp
Presentasi kip   forum anti korupsi 4 - a hamid dpPresentasi kip   forum anti korupsi 4 - a hamid dp
Presentasi kip forum anti korupsi 4 - a hamid dp
 
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasi
 
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPORMateri Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
 
Catatan rakor uu kip 06062012
Catatan rakor uu kip 06062012Catatan rakor uu kip 06062012
Catatan rakor uu kip 06062012
 
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikUu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
 
Hak masyarakat akan informasi publik
Hak masyarakat akan informasi publikHak masyarakat akan informasi publik
Hak masyarakat akan informasi publik
 
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
Laporan ppid 2019
Laporan ppid 2019Laporan ppid 2019
Laporan ppid 2019
 
Prinsip open data open gov
Prinsip open data   open govPrinsip open data   open gov
Prinsip open data open gov
 
Rktm ppid 2017
Rktm ppid 2017Rktm ppid 2017
Rktm ppid 2017
 
Laporan tahunan ppid 2020
Laporan tahunan ppid 2020Laporan tahunan ppid 2020
Laporan tahunan ppid 2020
 
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
 
Laporan ppid 2021.pdf
Laporan ppid 2021.pdfLaporan ppid 2021.pdf
Laporan ppid 2021.pdf
 
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
 
Uu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiUu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasi
 
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
 

More from Election Commision

Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke KursiCara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
Election Commision
 
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Election Commision
 
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Election Commision
 
Pilkada Calon Tunggal
Pilkada Calon TunggalPilkada Calon Tunggal
Pilkada Calon Tunggal
Election Commision
 
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Election Commision
 
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
Election Commision
 
Pilkada serentak dan penguatan demokrasi
Pilkada serentak dan penguatan demokrasiPilkada serentak dan penguatan demokrasi
Pilkada serentak dan penguatan demokrasi
Election Commision
 
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
Election Commision
 
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaPotensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Election Commision
 
Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015
Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015
Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015
Election Commision
 
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
Election Commision
 
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Election Commision
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Election Commision
 
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
Election Commision
 
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014Election Commision
 
Slide rekapitulasi hasil pemilu
Slide rekapitulasi hasil pemiluSlide rekapitulasi hasil pemilu
Slide rekapitulasi hasil pemilu
Election Commision
 
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluKredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluElection Commision
 
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baikTata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baikElection Commision
 
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitasLangkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitasElection Commision
 
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014Election Commision
 

More from Election Commision (20)

Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke KursiCara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
 
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
 
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
 
Pilkada Calon Tunggal
Pilkada Calon TunggalPilkada Calon Tunggal
Pilkada Calon Tunggal
 
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
 
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
 
Pilkada serentak dan penguatan demokrasi
Pilkada serentak dan penguatan demokrasiPilkada serentak dan penguatan demokrasi
Pilkada serentak dan penguatan demokrasi
 
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
 
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaPotensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
 
Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015
Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015
Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015
 
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
 
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
 
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
 
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
 
Slide rekapitulasi hasil pemilu
Slide rekapitulasi hasil pemiluSlide rekapitulasi hasil pemilu
Slide rekapitulasi hasil pemilu
 
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluKredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
 
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baikTata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
 
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitasLangkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitas
 
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
 

Recently uploaded

PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
DenniPratama2
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contohslip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
projecttomarss
 

Recently uploaded (6)

PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contohslip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
 

Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik

  • 2. Tuntutan Publik di Era Modern
  • 3. Tingkat Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Keterbukaan Informasi Keterangan FREEDOM OF INFORMATION 1. Pemerintah merupakan penerima amanat rakyat. 2. Semua informasi milik pemerintah adalah bebas diketahui rakyat. RIGHT TO KNOW Masyarakat memiliki hak bertanya dan mengetahui informasi yang diperlukannya dari pemerintah. OBLIGATION TO TELL Pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan informasi baik ditanya maupun tidak oleh masyarakat.
  • 4. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU Keterbukaan Sebagai Salah Satu Asas Penyelenggaraan Pemilu
  • 5. Fungsi Keterbukaan dalam Pilkada Penyebaran Informasi Sosialisasi Pendidikan Politik
  • 6. Area Keterbukaan Dalam Penyelenggara Pilkada 1 •Regulasi 2 •Anggaran 3 •Kelembagaan 4 •Pelaksanaan Tahapan 5 •Hasil Pemilihan
  • 7. Kebijakan Strategis Mewujudkan Keterbukaan dalam Pilkada 1 • Penyediaan payung hukum pemanfaatan sistem informasi pilkada 2 • Pengembangan sistem informasi pilkada. 3 • Integrasi sistem informasi pilkada untuk memudahkan pengelolaan oleh penyelenggara dan memudahkan akses bagi publik. 4 • Internalisasi pemanfaatan sistem informasi ke semua satuan kerja 5 • Pemanfaatan beragam saluran komunikasi untuk penyebaran informasi dan membangun dialog dengan publik
  • 8. Keterbukaan & Dampak Yang Diharapkan 1 • Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan setiap tahapan 2 • Meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan setiap tahapan 3 • Meningkatkan legitimasi hasil pemilihan di mata publik dan peserta pemilihan 4 • Meminimalisir sengketa pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan 5 • Melahirkan pemimpin daerah yang kompeten, berintegritas dan akseptabel