Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
•Download as PPTX, PDF•
2 likes•5,078 views
regulasi pilkada, perubahan regulasi akibat putusan MK, dan tindaklanjut putusan MK
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (18)
Similar to Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Similar to Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015 (20)
More from Election Commision
More from Election Commision (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
- 1. IMPLEMENTASI UU NOMOR 1 DAN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PILKADA
- 2. Mengapa Pemilihan Serentak? Memperkuat efektivitas sistem pemerintahan presidensil (efective goverment); Efesiensi pembiayaan penyelenggaraan pilkada (efficient goverment); Penataan siklus penyelenggaraan pemilu secara nasional (election cycle management);
- 3. Dasar Hukum Pemilihan Serentak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pmerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang –Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015.
- 4. Desain Pemilihan Serentak di Indonesia 3 Gelombang Pilkada Serentak (2015) 1. Gelombang I (AMJ 2015 dan Januari-Juni 2016) 2. 9 Provinsi dan 260 Kab/Kota (2017) 1. Gelombang II (AMJ Juli- Desember 2016 dan 2017) 2. 8 Provinsi dan 94 Kab/Kota (2018) 1. Gelombang III (AMJ 2018 dan 2019) 2. 17 Provinsi dan 154 Kab/Kota 2020 2022 2023 (2027) SERENTAK NASIONAL
- 5. Peraturan Pelaksanaan Pemilihan Serentak (1) 1. PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 2. PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemiliihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 3. PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pembentukan dan Penetapan; 4. PKPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:
- 6. Peraturan Pelaksanaan Pemilihan Serentak (2) 5. PKPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 6. PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 7. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 8. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Pelaksanaan Pemilihan Serentak (3) 9. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 10. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitugnan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 8. Perubahan Regulasi Akibat Putusan MK (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 Putusan MK Dampak Putusan Pasal 7 huruf r Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 menyatakan ketentuan pasal dimaksud bertentangan dengan UUD Tahun 1945 & tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Larangan keluarga Petahana untuk mencalonkan diri dihapus. Pasal 7 huruf s Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota & Wakil Walikota kepada Pimpinan DPR bagi anggota DPR, kepada Pimpinan DPD bagi anggota DPD, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 menyatakan ketentuan pasal dimaksud bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota bagi anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD Anggota DPR, DPD dan DPRD wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan SK pemberhentian untuk dapat maju sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 9. Perubahan Regulasi Akibat Putusan MK (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 Putusan MK Dampak Putusan Pasal 7 huruf g Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 menyatakan ketentuan pasal dimaksud bertentangan dengan UUD Tahun 1945 & tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana Mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri tanpa perlu waktu jeda lima tahun setelah menjalani hukuman penjara. Pasal 7 huruf t Mengundurkan diri sebagai anggota TNI, Polri, dan PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon Pasal 7 huruf u Berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai calon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 menyatakan ketentuan pasal dimaksud bertentangan dengan UUD Tahun 1945 & tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota PNS, TNI, POLRI, BUMN dan BUMD tetap wajib berhenti dari statusnya saat telah ditetapkan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 10. Perubahan Regulasi Akibat Putusan MK (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 Putusan MK Dampak Putusan Pasal 41 ayat (1) & (2) Syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati serta Walikota & Wakil Walikota Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 menyatakan ketentuan pasal dimaksud bertentangan dengan UUD Tahun 1945 & tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur & Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati & Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota & Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilu berikutnya. Putusan ini berlaku untuk pemilihan kepala daerah serentak setelah pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015. Persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan menjadi lebih ringan karena persentasi dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.
- 11. Perubahan Regulasi Akibat Putusan MK (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 Putusan MK Dampak Putusan Pasal 49 ayat (8) & (9), Pasal 50 ayat (8) & (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), (5) & (6) Pemilihan Gubernur & Waki Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, serta Walikota & Wakil Walikota diikuti sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU- XIII/2015 tanggal 29 September 2015 menyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 & tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian: “termasuk menetapkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur & Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati & Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota & Calon Wakil Walikota peserta pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur & Calon Wakil Gubernur“ (Ketentuan Pasal 49 ayat (9) & Pasal 50 ayat (9)) “menetapkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur & Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati & Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota & Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur & Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati & Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota & Calon Wakil Walikota” (Ketentuan Pasal 51 ayat (2) & Pasal 52 ayat (2)) 1. Pilkada dapat digelar meski hanya ada satu pasangan calon. 2. Berdampak pada elemen strategis pilkada, yaitu metode pencalonan, metode pemberian suara dan metode penetapan pasangan calon terpilih.
- 12. Tindaklanjut Perubahan Regulasi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan direvisi menjadi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015; Revisi Peraturan KPU tentang Pencalonan, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih untuk mengakomodir putusan MK tentang calon tunggal;
- 13. Penyelenggaraan Pemilihan Penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi; Pilkada Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota; KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan secara berjenjang;
- 14. Tanggung Jawab Akhir Pemilihan KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih (pasal 10A UU Nomor 8 Tahun 2015); Bentuk tanggung jawab akhir adalah melaporkan pertanggungjawaban akhir kegiatan penyelenggaraan pemilihan yang diselenggarakan oleh seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada DPR dan Pemerintah.
- 15. Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Sengketa TUN Kampanye
- 16. Kerangka Hukum Pemilihan Penanganan pelanggaran kode etik; Penanganan pelanggaran administrasi; Penanganan tindak pidana pemilu; Sengketa administrasi atau sengketa tata usaha Negara; Penyelesaian perselisihan hasil pemilu.
- 17. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Melakukan klarifikasi kepada penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran; Klarifikasi juga dilakukan kepada pihak di luar penyelenggara seperti pengawas untuk mendapatkan informasi pembanding; Mendorong penyelenggara secara berjenjang untuk mengadukan secara langsung ke DKPP, jajaran penyelenggara di bawahnya yang diduga terlibat pelanggaran pemilu.
- 18. Penanganan Pelanggaran Administrasi KPU menerbitkan peraturan KPU Nomor 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu; Koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sesuai tingkatannya dalam melakukan klarifikasi kepada para pihak terhadap dugaan pelanggaran tersebut; Hasil keputusan KPU terhadap dugaan pelanggaran administrasi itu diumumkan kepada publik agar publik dapat mengawal proses tindaklanjut terhadap pemberian sanksi kepada penyelenggara yang telah melakukan pelanggaran; Penekanan pada aspek koordinasi dilakukan untuk mengimplementasikan KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu.
- 19. Penanganan Sengketa TUN Pemilihan Kepastian Objek Kepastian Proses Kepastian Lembaga Eksekutor 1. Objek sengketanya adalah SK KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan; 2. Terjadi antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. 1. Penanganan sengketa TUN jika final di Bawaslu memakan waktu 16 hari; 2. Jika berlanjut ke PT TUN dan final di PT TUN membutuhkan waktu 27 hari di PT TUN sehingga total waktu yang dibutuhkan menjadi 43 hari; 3. Jika berlanjut sampai ke MA membutuhkan waktu 40 hari sehingga total waktu yang dibutuhkan sampai putusan final di MA menjadi 83 hari. 1. Penanganan sengketa tata usaha negara (TUN) pemilihan berproses dari Panwaslu/Bawaslu, PT TUN dan berakhir di MA. 2. Putusan MA bersifat final dan mengikat.
- 20. Penanganan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) Kepastian Objek Kepastian Proses Kepastian Lembaga Eksekutor 1. Objek sengketanya adalah SK KPU Provinsi/KPU Kab./Kota tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan; 2. Pasangan calon dapat mengajukan PHP ke MK dengan persyaratan bahwa perbedaan suara antar calon paling banyak antara 0,5% sampai 2% dihitung dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil pemilihan; 3. Besaran selisih hasil penghitungan suara untuk setiap daerah ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. 1. KPU dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam PHP; 2. Pengajuan sengketa dilakukan paling lama 3x24 jam setelah diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan; 3. Pemohon diberi waktu 3x24 jam untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan; 4. MK memutuskan PHP paling lambat 45 hari sejak diterimanya permohonan 1. Perselisihan hasil pemilihan (PHP) ditangani oleh MK sebelum dibentuk badan peradilan khusus; 2. Putusan MK bersifat final dan mengikat.