File ini sangat berharda untuk siapapun yang belajar tentang advokasi. File ini sangat berharda untuk siapapun yang belajar tentang advokasi. File ini sangat berharda untuk siapapun yang belajar tentang advokasi. File ini sangat berharda untuk siapapun yang belajar tentang advokasi. File ini sangat berharda untuk siapapun yang belajar tentang advokasi.

1. MEMAHAMI PERATURAN-PERATURAN DALAM RANGKA
PENGORGANISASIRAN SAKSI DAN PENGAMANAN SUARA
PADA PILKADA SERENTAK 2018
(PKPU, Perbawaslu, PMK & UU Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Pilkada)

2. PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia telah melaksanakan dua kali pemilihan kepala daerah
(Pilkada) yang dilakukan serentak pada 2015 dan 2017 di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati
serta walikota dan wakil walikota. Jadwal Pilkada Serentak diatur dalam Undang
Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada (154 Kabupaten/Kota dan 17 Provinsi).
Pembuat undang-undang merumuskan konsep Pilkada Serentak sebagai manifestasi
politik hukum elektoral yang bersandar pada sistem demokrasi Presidensial.
Harapannya, melalui Pilakda Serentak akan menambah kualitas demokrasi dan
mencapai politik elektoral yang sederhana, tidak berbiaya mahal dan meminimalisir
praktik-praktik kecurangan administrasi kepemiluan.

3. LATAR BELAKANG MASALAH
Sesuai Buku Panduan Pengorganisiran Saksi dan Pengamanan Suara BSPN Pusat,
permasalahan pokok saksi dan pengamanan suara antara lain: Saksi tidak terdaftar
dalam DPT wilayah saksi bertugas, saksi tidak memiliki dan atau memiliki surat
mandat, saat pemungutan suara saksi tidak hadir/terlambat hadir, saksi tidak
memahami proses punghitrek, kurangnya pengawasan selama proses pemungutan
suara dan kurang memahami bentuk-bentuk teguran, peringatan dan protes terhadap
hal-hal yang tidak sesuai aturan.

4. TUJUAN UPGRADING PELATIHAN PELATIH SAKSI
Pelatih Saksi memiliki kecakapan untuk:
• Mentransformasikan seluruh materi terkait kepemiluan dan pengamanan suara
secara komprehensif kepada saksi di berbagai tingkatan.
• Mengingkatkan loyalitas, dedikasi, konsistensi dan komitmen para saksi terhadap
partai.
• Meningkatkan kinerja dan koordinasi para saksi dalam melakukan pengawalan
tahapan dan proses pelaksanaan Pilkada Serentak.

5. SAKSI DALAM PILKADA 2018
• Keberadaan Saksi dalam proses elektoral menjadi sangat penting untuk mengawal
proses pemilihan kepala daerah di setiap tingkatan berjalan sesuai asas pemilihan
umum: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
• Saksi adalah orang yang mendapatkan mandat dari pasangan calon atau tim
kampanye untuk melakukan pengawasan seluruh proses pemungutan,
penghitungan suara dari awal sampai akhir, dan proses rekapitulasi hasil
pemungutan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan undang-undang.

6. DASAR HUKUM PENGORGANISIRAN SAKSI
& PENGAMANAN SUARA
• Pasal 39 Ayat (2) huruf c, Pasal 42 Ayat (7) huruf d, Pasal 47 Anggaran Dasar PDI
Perjuangan Kongres IV Bali.
• Pasal 31 ART Partai tentang Badan Saksi Pemilu Nasional.
• UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (UU Tentang Pilkada).
• Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor
10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
• Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor
11 tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil
Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

7. SEKILAS MENGENAI
UU NO. 10/2016 TENTANG PILKADA
• Sidang paripurna DPR RI Kamis 2 Juni 2016 telah mengesahkan revisi Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU
Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi
UU.
• Terdapat sejumlah Norma Baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Perpu No 1
tahun 2014, kemudian disahkan sebagai UU. Norma baru tersebut meliputi: syarat
pencalonan Kepala daerah , tugas dan wewenang KPU, Seleksi anggota PPK dan
PPS, penambahan tugas dan kewenangan bawaslu, Penggunaan e-KTP dalam
pemungutan suara, pendaftaran paslon dari parpol tingkat pusat, mekanisme
kampanye, jadwal Pilkada Serentak, sanksi politik uang, larangan ganti pejabat,
pembatalan pencalonan, pelantikan kepala daerah oleh presiden, syarat
dukungan, wajib cuti bagi petahana, serta tentang konflik internal parpol.

8. LESSON LEARNED
PILKADA SERENTAK 2015 DAN 2017
Belajar dari pengalaman pelaksanaan pilkada serentak 2015 dan 2017, penyelenggara
menjadi pihak yang potensial melakukan pelanggaran dan kecurangan dengan
beragam modus antara lain:
• Pemilih mendapatkan intimidasi dari penyelenggara dan tim kampanye lawan.
• KPU Provinsi memusnahkan surat suara sisa sebelum penyelenggaraan
pemungutan suara di TPS.
• PPS tidak melayani pembuatan Formulir A5.-KWK atau pemilih pindahan.
• KPU menerbitkan SK yang mempersulit pemilih untuk memberikan suara di TPS
(kasus Pilgub DKI Jakarta KPU Provinsi DKI Jakarta Putaran Pertama, pemilih dalam
daftar pemilih tambahan atau DPTb diwajibkan membawa Kartu Keluarga asli
selain KTP elektronik atau Surat Keterangan).

9. >> LANJUTAN
• KPPS membuat desain TPS tidak sesuai standar yang diatur dalam peraturan KPU
sehingga menyulitkan pemantau, pemilih dan saksi untuk mengawasi pemungutan
dan penghitungan suara.
• KPPS tidak memberikan Formulir C2.-KWK (catatan kejadian khusus) dan DPT
kepada saksi di TPS.
• Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak membagikan undangan
pemungutan suara (Formulir C6.-KWK) di TPS
• KPPS mencoret nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
• Beredarnya Surat Keterangan dan surat suara palsu.
• KPPS berbohong kepada pemilih jika surat suara sudah habis di TPS, padahal surat
suara masih banyak.
• KPPS tidak membuat berita acara penggunaan surat suara atau surat suara sisa.

10. PENGORGANISIRAN SAKSI &
PENGAMANAN SUARA

11. KERANGKA PENGORGANISIRAN SAKSI
& PENGAMANAN SUARA
Pra Pemungutan Suara
 Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih (DP4, DPS, DPT)
 Pengawasan pencetakan suarat suara
 Pengawasan pembagian undangan pemungutan suara (Formulir C-6)
 Pengawasan desain TPS
 Pengawasan terhadap pelayanan terhadap pemilih pindahan (Formulir A-5)
Pemungutan & Penghitungan Suara
 Pengawasan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang
penyelenggara dalam proses pemungutan dan penghitungan suara
Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara

12. PENGAWASAN PRA PEMUNGUTAN
SUARA

13. PRA PEMUNGUTAN SUARA
Pra Pemungutan Suara
 Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih (DP4, DPS, DPT)
 Pengawasan pencetakan surat suara
 Pengawasan pembagian undangan pemungutan suara (Formulir C-6)
 Pengawasan desain TPS
 Pengawasan terhadap pelayanan terhadap pemilih pindahan (Formulir A-5)

14. KPPS tidak mengumumkan, menempelkan salinan DPT, DPTb-1, nama dan foto
pasangan calon di TPS, serta tidak memberikan salinan DPT dan DPTb-1 kepada Saksi
dan PPL/ Pengawas TPS
• Dasar Hukum: Pasal 90 ayat (1) huruf b UU No.10/2016 tentang Pilkada, Pasal 26
ayat (2) angka 1, angka 3 dan angka 4 PKPU Nomor 14 tahun 2016 tentang
pemungutan dan penghitungan suara.
• Langkah Pengawasan: melaporkan kejadian kepada pengawas TPS / PPL.
• Bukti yang dibutuhkan: saksi dan bukti visual (jika ada).
TITIK RAWAN – 1

15. KPPS tidak memisahkan surat pemberitahuan pemungutan suara berdasarkan jenis
kelamin
• Dasar Hukum: Pasal 27 ayat (3) huruf b PKPU No.14/2016 tentang Pemungutan
dan Penghitungan Suara.
• Langkah Pengawasan: meminta KPPS memisahkan surat pemberitahuan berdasar
jenis kelamin.
• Bukti yang dibutuhkan: saksi dan bukti visual (jika ada).
TITIK RAWAN – 2

16. Kotak suara sudah terbuka sebelum kegiatan pemungutan suara dilakukan
• Dasar Hukum: Pasal 21 ayat (5) PKPU Nomor 14 tahun 2016 tentang pemungutan
dan penghitungan suara.
• Langkah Pengawasan: melaporkan kejadian kepada petugas pengawas.
• Bukti yang dibutuhkan: saksi dan bukti visual (jika ada).
TITIK RAWAN – 3

17. KPPS tidak mengeluarkan seluruh isi kotak suara, tidak memeriksa keadaan seluruh
surat suara, dan tidak menandatangani surat suara yang akan digunakan
• Dasar Hukum: Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f UU
No.10/2016 tentang Pilkada
• Langkah Pengawasan: Melaporkan kejadian kepada PPL setempat, meminta KPPS
memeriksa keadaan surat suara dan menandatanganinya
• Bukti yang dibutuhkan: saksi dan bukti visual (jika ada)
TITIK RAWAN – 4

18. PENGAWASAN TAHAP
PEMUNGUTAN SUARA

19. Pengertian dari pemungutan suara yaitu sebuah proses pemberian suara oleh pemilih
di TPS dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, nama,
atau pas foto pasangan calon. Waktu pemungutan suara ditetapkan oleh KPU secara
serentak di TPS, dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan mulai pukul 07:00
sampai pukul 13:00 waktu setempat
PENGERTIAN PEMUNGUTAN SUARA

20. Masih ada alat peraga kampanye (poster, spanduk, stiker, kaos, mug dan alat peraga
lainnya yang mengarahkan pemilih pada peserta Pemilu tertentu) di TPS atau
lingkungan sekitar TPS
Dasar Hukum: Pasal 30 ayat (3) PKPU No.14/2016 Tentang Pemungutan &
Penghitungan Suara.
Saksi belum menyerahkan surat mandat tertulis dari pasangan calon/ tim kampanye
kepada KPPS
Dasar Hukum: Pasal 89 ayat (4) UU No.10/2016, Pasal 29 Huruf e PKPU No.14/2016
TITIK RAWAN – 1

21. KPPS tidak mengidentifikasi, memeriksa sampul berisi surat suara dalam keadaan
disegel, tidak memeriksa kondisi kotak suara termasuk suara cadangan 2,5% dari
jumlah Pemilih sesuai DPT, dan tidak menandatangani surat suara yang akan
digunakan
Dasar Hukum: Pasal 32 ayat (1) Huruf b PKPU No.14/2016
TITIK RAWAN – 2

22. KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi tentang jumlah surat
suara yang diterima dan tata cara pemberian suara
Dasar Hukum: Pasal 90 ayat (2) huruf d UU No.10/2016, Pasal 32 ayat (1) Huruf b
PKPU No.14/2016.
TITIK RAWAN – 3

23. KPPS tidak memberikan surat suara pengganti ke pemilih sebanyak 1 (satu) kali saat
surat suara yang diterima pemilih rusak
Dasar Hukum: Pasal 92 ayat (3) UU No. 10/2016 (Perpu No.1/2014)
KPPS tidak mencatat jumlah surat suara rusak dan keliru dicoblos dalam berita acara
Dasar Hukum: Pasal 36 ayat (3) PKPU No.14/2016
TITIK RAWAN – 4

24. Pemilih tidak diperbolehkan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam
gambar di bilik suara
Dasar Hukum: Pasal 34 ayat (1) Huruf i PKPU No.14/2016
KPPS tidak memberikan surat suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka
Dasar Hukum: Pasal 35 ayat (1) Huruf c PKPU No.14/2016
TITIK RAWAN – 5

25. KPPS tidak memberikan tanda khusus kepada Pemilih yang telah memberikan suara,
(celup jari ke tinta)
Dasar Hukum: Pasal 93 ayat (1) UU No. 10/2016 (Perpu No.1/2014)
Pemungutan harus berakhir sesuai batas waktu yang ditentukan (Pukul 13:00 waktu
setempat)
Dasar Hukum: Pasal 42 PKPU No.14/2016
TITIK RAWAN – 6

26. PENGAWASAN TAHAP
PENGHITUNGAN SUARA

27. Penghitungan suara adalah proses penghitungan surat suara oleh KPPS untuk
menentukan suara sah yang diperoleh pasangan calon, surat suara yang dinyatakan
tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara rusak/keliru dicoblos.
Sementara waktu penghitungan suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan
pelaksanaan pemungutan suara di TPS, mulai pukul 13:00 waktu setempat setelah
berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
PENGERTIAN PENGHITUNGAN SUARA

28. Penghitungan suara dilakukan secara tidak terbuka di tempat terang (cukup
penerangan cahaya)
Dasar Hukum: Pasal 47 ayat (5) PKPU No.14/2016
KPPS mengumumkan hasil pencoblosan dan perolehan suara pasangan calon dengan
suara yang tidak jelas
Dasar Hukum: Pasal 47 ayat (4) Huruf b PKPU No.14/2016
TITIK RAWAN – 1

29. KPPS tidak melakukan pembenahan/pembetulan jika terjadi kesalahan penulisan
pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram
Dasar Hukum: Pasal 48 ayat (3) PKPU No.14/2016
KPPS tidak memberikan paraf pada pembenahan/pembetulan kesalahan penulisan
pada formulir C1-KWK Plano berhologram
Dasar Hukum: Pasal 48 ayat (6) PKPU No.14/2016
TITIK RAWAN – 2

30. Jika ada ketidaksesuaian dalam penghitungan perolehan suara, KPPS harus
menjelaskan prosedur perolehan suara dan/atau mencocokkan selisih perolehan
suara kepada Saksi (formulir Model C1-KWK dan lampiran dengan Model C1-KWK
Plano)
Dasar Hukum: Pasal 98 ayat (8) UU No.10/2016 dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2)
PKPU No.14/2016
TITIK RAWAN – 3

31. KPPS tidak meminta pendapat, tidak meminta rekomendasi PPL/pengawas TPS dan
tidak menindaklanjuti rekomendasi terhadap Saksi yang masih keberatan terhadap
hasil pembetulan penghitungan perolehan suara
Dasar Hukum: Pasal 53 ayat (6) dan ayat (7) PKPU No.14/2016
Jika keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima maka KPPS harus
mencatat pada Model C2-KWK sebagai kejadian khusus
Dasar Hukum: Pasal 53 ayat (8), (9) dan (10) PKPU No.14/2016
TITIK RAWAN – 4

32. • Pengisian Formulir “Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota KPPS” (Pasal 48
ayat (7) PKPU No.14/2015)
• Surat Suara Sah “Surat suara sah untuk pemilihan adalah surat yang suara yang
ditandatangani oleh Ketua KPPS dan diberi tanda coblos pada nomor urut atau foto,
atau nama salah satu pasangan calon”. (Pasal 94 UU No.10/2016, Pasal 49 PKPU Nomor
14 Tahun 2016)”
• Dokumentasi “Saksi, PPL/Pengawas TPS dan pemantau pemilihan dalam rapat
penghitungan suara bisa mendokumentasikan formulir Model C1-KWK Plano
berhologram dalam bentuk foto atau video”. (Pasal 47 ayat (7) PKPU No.14/2016)
• Salinan (Asli) Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara “KPPS wajib
memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan
suara kepada saksi calon gubernur, saksi calon bupati, saksi calon walikota, PPL, PPS,
PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan
suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari.” (Pasal 98 ayat (12) UU
No.10/2016)
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM
PENGHITUNGAN SUARA

33. TINDAK PIDANA DALAM TAHAP
PENGHITUNGAN SUARA

34. Tindak Pidana Sanksi Pidana Dasar Hukum
KPPS sengaja tidak memberikan salinan 1
(satu) eksemplar berita acara pemungutan dan
penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil
penghitungan suara kepada Saksi.
- Penjara minimal 3 bulan,
maksimal 12 bulan.
- Denda minimal tiga juta
rupiah, maksimal
duabelas juta rupiah.
Pasal 193 ayat (4) UU No.8
Tahun 2015.
KPPS tidak menjaga, mengamankan keutuhan
kotak suara, dan menyerahkan kotak suara
tersegel yang berisi surat suara, berita acara
pemungutan suara, dan sertifikat hasil
penghitungan suara kepada PPK.
- Penjara minimal 6 bulan,
maksimal 18 bulan.
- Denda minimal enam juta
rupiah, maksimal delapan
belas juta rupiah.
Pasal 193 ayat (5) UU No.8
Tahun 2015.
Perusakan, gangguan, atau distorsi sistem
informasi penghitungan suara hasil Pemilihan
Kepala Daerah.
- Penjara minimal 5 tahun,
maksimal 10 tahun
- Denda minimal dua miliar
lima ratus juta rupiah,
maksimal lima miliar
rupiah.
Pasal 195 UU No.8 Tahun
2015
Ketua dan anggota KPPS sengaja tidak
membuat dan/atau menandatangani berita
acara perolehan suara.
- Penjara minimal 1 tahun,
maksimal 3 tahun.
- Denda minimal enam juta
rupiah, maksimal dua
belas juta rupiah.
Pasal 196 UU N0.8 Tahun
2015

35. TITIK RAWAN TAHAP REKAPITULASI
SECARA BERJENJANG (PPK, KPU
KABUPATEN/KOTA, KPU PROVINSI)

36. Proses Krusial Rekapitulasi Perolehan Suara di PPK Dasar Hukum
PPK tidak meneliti dan membaca dengan cermat dan
jelas data jumlah pemilih, penggunaan surat suara,
perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam
formulir Model C1-KWK.
Pasal 15 ayat (5) huruf e PKPU No. 11/2015.
PPK tidak membuat berita acara penerimaan setelah
menerima berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara dari KPPS melalui PPS.
Pasal 104 ayat (1) UU No. 8/2015.
PPK tidak memberikan salinan berita acara dan
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
kepada Saksi.
Pasal 104 ayat (7) UU No. 8/2015.
PPK tidak menindaklanjuti jika ada protes, temuan
dan laporan yang disampaikan pengawas TPS dan PPL
tentang permasalahan yang belum diselesaikan di
TPS.
Pasal 104 ayat (4) UU No. 8/2015.
Saksi memberikan surat mandat dari tim
kampanye/pasangan calon untuk diserahkan kepada
KPU Kabupaten/Kota.
Pasal 104 ayat (2) UU No. 8/2015.

37. Proses Krusial Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU
Kabupaten/Kota
Dasar Hukum
KPU Kabupaten/Kota tidak meneliti dan membaca
dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih,
penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan
suara tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK.
Pasal 29 ayat (1) huruf d PKPU No. 11/2015.
KPU Kabupaten/Kota tidak membuat berita acara
penerimaan setelah menerima berita acara dan
sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK.
Pasal 105 ayat (1) UU No. 8/2015.
KPU Kabupaten/Kota tidak memberikan salinan berita
acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
suara kepada Saksi.
Pasal 105 ayat (7) UU No. 8/2015.
KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti keberatan
saksi.
Pasal 105 ayat (4) UU No. 8/2015.
Saksi memberikan surat mandat dari tim
kampanye/pasangan calon untuk diserahkan kepada
KPU Kabupaten/Kota.
Pasal 105 ayat (2) UU No. 8/2015.

38. Proses Krusial Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU
Provinsi
Dasar Hukum
KPU Provinsi tidak meneliti dan membaca dengan
cermat perolehan suara sah dan suara tidak sah
dalam formulir Model DB1-KWK
Pasal 44 ayat (1) huruf d PKPU No. 11/2015.
KPU Provinsi tidak membuat berita acara penerimaan
setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota.
Pasal 108 ayat (1) UU No. 8/2015.
KPU Provinsi tidak memberikan salinan berita acara
dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
kepada Saksi.
Pasal 108 ayat (7) UU No. 8/2015.
KPU Provinsi tidak menindaklanjuti keberatan saksi. Pasal 108 ayat (4) UU No. 8/2015.
Saksi memberikan surat mandat dari tim
kampanye/pasangan calon untuk diserahkan kepada
KPU Provinsi.
Pasal 108 ayat (2) UU No. 8/2015.

39. PENGAWASAN PEMUNGUTAN &
PENGHITUNGAN SUARA OLEH
PENGAWAS PEMILIHAN

40. DASAR HUKUM
Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Pemungutan
Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
1. Pengawasan Akurasi Data dan Penggunaan Hak Pilih
2. Pengawasan Ketersediaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan
Lainnya
3. Pengawasan Praktek Money Politic
4. Pengawasan Keterlibatan Penyelenggara Negara
5. Pengawasan Ketaatan dan Kepatuhan terhadap Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan
Suara

41. PENGAWASAN AKURASI DATA
& PENGGUNAAN HAK PILIH
Pengawasan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota Terhadap Tugas dan Wewenang KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait Akurasi data dan Penggunaan Hak Pilih meliputi (Pasal 3
ayat 2):
 Mengawasi distribusi dan penyalahgunaan Form C6, memastikan saksi Pasangan Calon
mendapatkan Salinan dokumen pemungutan dan penghitungan suara, memastikan
pemberian pelayanan terhadap Pemilih pindah TPS, pelayanan terhadap Pemilih di luar
DPT, memastikan pemilih masuk dalam kategori pemilih DPT, DPTb atau DPPh,
memastikan pemberian pelayanan kepada pemilih yang sedang menjalani rawat inap di
rumah sakit, pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, penahanan, serta pemilih di
perbatasan dan pemilih korban bencana, memastikan tidak ada pemilih yang
menggunakan kesempatan menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

42. >> LANJUTAN
 Memastikan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
untuk menerbitkan Surat Keterangan.
 Memastikan Peserta Pemilihan yaitu Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
tidak melakukan intimindasi dan mobilisasi kepada pemiih dan/atau
Penyelenggara Pemilihan.
 Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota di dalam melakukan
pengawasan melakukan publikasi tentang akurasi data pemilih dan potensi
pelanggaran atau penyalahgunaan penggunaan data pemilih oleh petugas
maupun oleh aparat setempat (Pasal 4).

43. >> PENGAWASAN PPL/ PENGAWAS TPS
Pengawasan oleh PPL atau Pengawas TPS terhadap akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih (Pasal
5):
 mendapatkan salinan DPT dari PPS atau KPPS,
 memeriksa dan meneliti jumlah Pemilih dalam DPT di TPS sebagaimana terdapat dalam salinan
berita acara penetapan DPT,
 memastikan Pemilih dalam DPT mendapatkan Formulir Model C6-KWK,
 memastikan Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPT terlayani hak
pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan,
 memastikan Formulir Model C6-KWK Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tidak
ada orangnya tidak dibagikan oleh KPPS dan mencatatnya untuk dilaporkan sebagai hasil
pengawasan,
 memastikan Pemilih pindahan mendapatkan A5-KWK untuk menggunakan hak pilihnya,
 memastikan Pemilih hanya menggunakan hak pilih 1 (satu) kali,
 memastikan nama Pemilih yang menggunakan hak pilih tercatat tidak lebih dari 1 (satu) kali.

44. PENGAWASAN PRAKTEK POLITIK UANG
Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota:
 mengidentifikasi potensi, mencegah dan mengingatkan Pasangan Calon dan/Tim
Kampanye untuk tidak melakukan pemberian uang atau materi lain (Pasal 8).
 menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk mendorong upaya pencegahan
dan melaporkan bentuk dugaan pemberian uang atau materi lainnya (Pasal 9).
 melakukan publikasi mengenai pengawasan dan sikap tegas Pengawas Pemilu
terhadap praktek pemberian uang atau materi lainnya (Pasal 10).

45. REKOMENDASI PEMILIHAN LANJUTAN/ SUSULAN
Pengawas Pemilu merekomendasikan pemilihan lanjutan/susulan setelah
berkonsultasi dengan Pengawas Pemilu di atasnya dalam hal di sebagian atau seluruh
wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau
gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan
tidak dapat dilaksanakan (Pasal 25).

46. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG
Ketentuan mengenai pengawasan pemungutan dan penghitungan suara berlaku
secara mutatis mutandis terhadap pengawasan pemungutan dan penghitungan suara
ulang yang diatur dalam UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.
Syarat Pemungutan Suara Ulang (Ps 112 ayat 2, Ps 59-60 PKPU 10/2015) melalui
rekomendasi Panwascam: Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan
penghitungan suara melanggar peraturan perundang-undangan; Petugas KPPS
meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, menulis nama atau
alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan, Petugas KPPS merusak lebih dari
satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih, Lebih dari seorang Pemilih (DPT)
menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang
berbeda, Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih (Tidak ada di
DPT), mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

47. >> LANJUTAN
Syarat Penghitungan Suara Ulang di TPS/PPK (Ps 113 ayat 2 UU No.1/2015, Ps 67
PKPU 10/2015 usulan dari Saksi, Pengawas TPS dan PPL):
Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup, Penghitungan Suara dilakukan di
tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya,
Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas, Penghitungan Suara
dicatat dengan tulisan yang kurang jelas, Saksi Pasangan Calon, PPL/Pengawas TPS,
dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas,
Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah
ditentukan, dan/atau terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan Surat Suara yang
sah dan Surat Suara yang tidak sah.

48. PERMOHONAN PEMBATALAN
PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN
& PEROLEHAN SUARA

49. PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA
HASIL PEMILIHAN
Setelah proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan selanjutnya adalah
proses Rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai PPK sampai KPU Kabupaten /
Kota dan KPU Provinsi. Jika proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara sudah
selesai dilakukan di KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi maka dilakukan penetapan
dan pengumuman hasil perolehan suara baik di KPU Kabupaten/Kota maupun KPU
Provinsi. Setelah proses penetapan dan pengumuman perolehan suara hasil
pemilihan, terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, maka bagi
peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dapat mengajukan
permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam
waktu 3 x 24 jam (Pasal 157 ayat 5 UU No 10 Tahun 2016) kepada Mahkamah
Konstitusi.

50. PERBAIKAN PERMOHONAN
Dalam hal pengajuan permohonan gugatan harus memenuhi syarat-syarat yang
terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait.
Jika pengajuan permohonan gugatan tersebut kurang lengkap, maka pihak pemohon
dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 jam ( Pasal 157
ayat 7 UU No 8 Tahun 2015 ) sejak diterima permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

51. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Apabila permohonan gugatan dinyatakan lengkap dan diterima serta sudah teregister,
maka Mahkamah Konstitusi akan memutuskan perkara Perselisihan Sengketa Hasil
Pemilihan paling lama 45 hari sejak diterimanya permohonan ( Pasal 157 ayat 8 UU
No. 8 Tahun 2015 ). Setelah proses mulai pemeriksaan, mengadili dan memutusakan
perkara sudah diselesaikan, maka Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan
Keputusan yang bersifat final dan mengikat ( Pasal 157 ayat 9 UU No 8 Tahun 2015 ).
Keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tersebut WAJIB ditindak
lanjuti oleh KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

52. AMBANG BATAS PERMOHONAN PHP
Ketentuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur (Pasal 158 ayat 1 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada):
Jumlah Penduduk Provinsi Selisih Suara
2 juta 2 %
>2 juta s/d 6 juta 1,5%
6 juta s/d 12 juta 1%
>12 juta 0,5%

53. AMBANG BATAS PERMOHONAN PHP
Ketentuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Pasal 158 ayat 2 UU No 10
Tahun 2016 Tentang Pilkada):
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Selisih Suara
250.000 2 %
>250.000 s/d 500.000 1,5%
500.000 s/d 1.000.000 1%
>1.000.000 0,5%

54. KETERANGAN:
BP2K : Buku Pengajuan Perkara Konstitusi
AP3 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
APL : Akta Permohonan Lengkap
APBL : Akta Permohonan Belum Lengkap
BRPK : Buku Registrasi Perkara Konstitusi
RPH : Rapat Permusyawaratan Hakim
18 – 21 Des (Pibup/Pilwali)
29 – 22 Des (Pilgub)
PERSELISIHAN
HASIL PILKADA
3 x 24 jam sejak
penetapan hasil
SYARAT:
Pilgub:
<2jt : 2%
2 – 6jt : 1,5%
6 – 12jt : 1%
>12 jt : 0,5%
Pilbub/Pilwali:
<250rb : 2%
250rb – 500rb : 1,5%
500rb – 1jt : 1%
<1jt : 0,5%
PANITERA
Dicatat dlm BP2K,
dan Pemohon
diberikan AP3
Pemeriksaan
Kelengkapan
BRPK
APL
APBL
3 x 24 jam harus
melengkapi Salinan Permohonan
disampaikan (max 2
hari sejak dicatat di
BRPK), sekaligus
pemberitahuan sidang
pertama dan
permintaan JAWABAN
KPU
PIHAK
TERKAIT
SIDANG PERTAMA
(Pemeriksaan Pendahulan)
JAWABAN
TERMOHON
KETERANGAN
PIHAK TERKAIT
Paling lambat 1 hari
setelah sidang
Paling lambat 2 hari
setelah sidang
PANITERA
SIDANG
(Jawaban Termohon dan
Keterangan Pihak Terkait)
SIDANG
(Pemeriksaan alat Bukti dan
Saksi-Saksi, pihak
lain/bawaslu/DKPP)
PUTUSAN SELA
RPH PENYAMPAIAN
KONKLUSI
PEMBACAAN
PUTUSAN
45 hari sejak dicatat
di BRPK
21 Des – 3 Jan (Pibup/Pilwali)
22 Des - 3 Jan (Pilgub) 31 Des
31 Des
3 Jan
7 – 12 Jan
8 – 13 Jan
13 jan
s/d 8 Feb
9 – 14 Feb
15 – 17 Feb

55. KODE ETIK PENYELENGGARA
PEMILU

56. DASAR HUKUM
Pasal 10 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum

57. ETIKA PENYELENGGARA PEMILU
• bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta
pemilu, dan media massa tertentu;
• memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain
yang terlibat dalam proses Pemilu;
• menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap
pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;
• tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau
isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
• tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih;
• tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara
jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;

58. >> LANJUTAN
• tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan
pilihan politik kepada orang lain;
• memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat
mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;
• menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang dituduh
untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau keputusan
yang dikenakannya;
• mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan
mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
• tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta
Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari
keputusan lembaga penyelenggara Pemilu.