Persiapan Pendaftaran Partai politik Peserta Pemilu 2024

1. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU 2024: POTENSI
PELANGGARAN/SENGKETA PROSES, UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANANNYA
FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H.
(KETUA/KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG)

2. 2024
14 FEBRUARI
2023
HARI PUNGUT
HITUNG PEMILU
SERENTAK
2022
JUNI 2024
27 NOVEMBER
HARI PUNGUT
HITUNG PEMILIHAN
SERENTAK
AWAL TAHAPAN
PEMILU SERENTAK
2024
JUNI
PENETAPAN KURSI
DAN CALON
TERPILIH PASCA
PUTUSAN MK
2024
SEPTEMBER
PENCALONAN
KEPALA DAERAH
2024
FEBRUARI
AWAL
TAHAPAN
PEMILIHAN
SERENTAK
GAMBARAN UMUM PERJALANAN
TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024
4

3. Pemilu dan Pemilihan
Tahun 2024?
Pemilu nasional akan dilaksanakan pada
14 Februari 2024 dengan 5 (lima) surat
suara: Pilpres, Pemilu DPD, Pemilu DPR
RI, Pemilu DPRD Provinsi, dan Pemilu
DPRD Kab/Kota
Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah akan dilaksanakan pada 27
November 2024 dengan 2 atau 1 surat
suara: Pilgub dengan Pemilihan Bupati
atau Pilgub dengan Pemilihan Walikota
(Pasal 201 ayat 8 UU Pilkada)
Terdapat Potensi irisan tahapan
pemilu dan pemilihan sehingga akan
meningkatkan beban kerja
penyelenggara Pemilu.

4. TAHAPAN PADAT PEMILU SERENTAK 2024
Verifikasi Partai Politik
Penyelesaian sengketa partai politik
Pembentukan badan penyelenggara
Pemutakhiran daftar pemilih
Penataan dan penetapan daerah pemilihan
Pencalonan dan Penyelesaian Sengketa Pencalonan
Bulan yang paling banyak terjadi
tahapan Pemilu yang bersamaan
adalah bulan Juni 2022 hingga
Oktober 2023 - dimana dalam
bulan-bulan tersebut
dilaksanakan tahapan;

5. PENCEGAHAN
Fokus Pencegahan
Penyelenggara; Peserta; Tim
Kampanye; institusi
Pemerintahan; dan
Masyarakat
Mekanisme Pencegahan
• Pemetaan potensi rawan;
• Koordinasi dan kerjasama antar
lembaga;
• Sosialisasi perundang-undangan
kepemiluan;
• Kegiatan pengawasan partisipatif
sebagai supporting system;

6. MEKANISME PENGAWASAN
1. Memilih sasaran pengawasan di
setiap tahapan Pemilu yang
dianggap mempunyai potensi
besar terjadinya pelanggaran
Pengawas
Pemilu
melakukan
pengawasan
Pemilu secara
aktif, yang
dilaksanakan
melalui :
2. Mengawasi secara acak pada
sasaran pengawasan dan wilayah
pengawasan
3. Meminta informasi yang
dibutuhkan dalam rangka
pengawasan Pemilu kepada
penyelenggara Pemilu dan pihak-
pihak terkait lainnya; dan
4. Kegiatan lain yang tidak
bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

7. Dalam melakukan
pengawasan,
Pengawas Pemilu
harus disertai
dengan Surat Tugas
dan/atau Tanda
Pengenal Pengawas
Pemilu
Pengawas Pemilu
membuat laporan
untuk setiap temuan
yang didapat dari
hasil pengawasan
menggunakan
Formulir Berita
Acara Laporan Hasil
Pengawasan
Temuan yang
dimaksud adalah
hasil pengawasan
Pengawas Pemilu
berupa bukti-bukti
awal pelanggaran
Pemilu.
Lanjutan MEKANISME PENGAWASAN

8. SYARAT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UU 7/2017
• memiliki kepengurusan di
seluruh provinsi;
• memiliki kepengurusan di 75%
(tujuh puluh lima persen)
jumlah kabupaten/kota di
provinsi yang bersangkutan;
• memiliki kepengurusan di
50% (lima puluh persen)
jumlah kecamatan di
kabupaten/kota yang
bersangkutan;
• memilikianggota sekurang-
kurangnya 1.000(seribu)orang
atau1/1.000(satu perseribu)dari
jumlah Pendudukpada
kepengurusan partaipolitik
sebagaimana dimaksud pada
hurufcyangdibuktikandengan
kepemilikan kartutandaanggota;
Kepengurusan Keanggotaan
KantorPartai
Politik
Keterwakilan
Perempuan
• mempunyai kantor tetap
untuk kepengurusan pada
tingkatan kabupaten/kota
sampai tahapan terakhir
Pemilu;
• menyertakanpalingsedikit
30%(tigapuluhpersen)
keterwakilanperempuanpada
kepengurusanpartaipolitik
tingkatpusat

9. Jumlah Partai Politik dari Pemilu ke Pemilu
Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Pemilu 2019
Jumlah partai 141 50 64 73 73
berbadan hukum
Jumlah partai 48 24 38 + 6 partai lokal 12 + 3 partai lokal 16 + 4 partai
lokal peserta pemilu Aceh Aceh Aceh
(22 tidak (11 + 3 tidak
memenuhi syarat) memenuhi syarat)
Partai yang lolos ke 21 17 9 10 9
DPR
Sumber: Perludem

10. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020
“Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary
Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara
faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold,
partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan
partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota,
diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama
dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”

11. GAMBARAN MEKANISME PENERIMAAN TEMUAN/LAPORAN DAN
REGISTRASI DUGAAN PELANGGARAN
TEMUAN
LAPORAN
PETUGAS PENERIMA
• MENGISI FORM B.1
• MEMINTA DAN
MENERIMA FC KTP
SERTA DOKUMEN
BUKTI-BUKTI
• MEMBERIKAN
TANDA TERIMA
FORM B.3
KAJIAN AWAL
• DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PENGAWAS
PEMILU
• DILAKUKAN PALING LAMA 2 HARI SEJAK
LAPORAN DITERIMA
• DITUANGKAN DALAM FORM B.5
• MENENTUKAN:
A. KETERPENUHAN SYARAT FORMIL
DAN MATERIL,
B. JENIS PELANGGARAN
C. DIREGISTER ATAU TIDAK
D. PELIMPAHAN
E. MENYATAKAN LAPORAN TELAH
DITANGANI OLEH PENGAWAS
PEMILU
REGISTRASI
LAPORAN MEMENUHI
SYARAT FORMIL-MATERIL
LAPORAN BELUM
MEMENUHI SYARAT
FORMIL-MATERIL
PERBAIKAN LAPORAN
PALING LAMA 3 HARI
SEJAK LAPORAN
DITERIMA
MERUPAKAN
PELANGGARAN
ADMNISTRATIF
LAPORAN TELAH
DITANGANI PENGAWAS
PEMILU
PELAPOR
MEMPERBAI
KI
PELAPOR
TIDAK
MEMPERBAI
KI
DISELESAIKAN BAWASLU,
BAWASLU
PROV/KAB/KOTA DENGAN
MEKANISME
PERBAWASLU 8/2018
DIHENTIKAN
TIDAK
DIREGISTRASI,
DIUMUMKAN,
DIBERITAHUKAN

12. PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
OLEH BAWASLU, BAWASLU PROVINSI ATAU BAWASLU KABUPATEN/KOTA
TEMUAN*
LAPORAN
PETUGAS
PENERIMA
TEMUAN/
LAPORAN REGISTRASI
PEMERIKSAAN
PENDAHULUAN
RAPAT PLENO
MAJELIS
PEMERIKSA
DITERIMA DAN
DILANJUTKAN DENGAN
SIDANG PEMERIKSAAN
TIDAK DITERIMA DAN
DIHENTIKAN
PUTUSAN
PENDAHULUAN
TIDAK
REGISTRASI
DIBERITAHUKAN
KE PELAPOR
SIDANG
PEMERIKSAAN
• PEMBACAAN
MATERI LAPORAN
OLEH
PENEMU/PELAPOR
• TANGGAPAN
TERLAPOR
• PEMBUKTIAN
• KESIMPULAN
SEKRETARIS
MENYAMPAIKAN
PEMBERITAHUAN SIDANG
• PALING LAMA 1 HARI
SEBELUM SIDANG
PEMERIKSAAN (PASAL
45)
• PELAPOR/TERLAPOR
TIDAK HADIR SETELAH
DIBERITAHU SEBANYAK 2
KALI BERTURUT-TURUT,
TETAP DIALNJUTKAN
SIDANG PEMERIKSAAN
(PASAL 47)
PUTUSAN
PERMINTAAN
KOREKSI KE
BAWASLU
REGISTRASI
PEMERIKSAAN
PERMINTAAN
KOREKSI
PUTUSAN
KOREKSI
HASIL
KAJIAN AWAL
PUTUSAN
DISAMPAIKAN KE
BAWASLU PROVINSI
PELAPOR/PENEM
U
TERLAPOR
• REGISTRASI DILAKUKAN
APABILA LAPORAN
LENGKAP SECARA
ADMINSITRASI
• APABILA BELUM
LENGKAP, PELAPOR
DIBERI WAKTU 3 (TIGA)
HARI UNTUK
MELENGKAPI
• JIKA PELAPOR TIDAK
MELENGKAPI, LAPORAN
TIDAK DIREGISTER DAN
DIUMUMKAN STATUS
LAPORANNYA
(PASAL 39)
DUGAAN
PELANGGARAN
BERASAL DARI
PENANGANAN
BERDASARKAN
PERBAWASLU 7/2018
MAJELIS PEMERIKSA
MEMERIKSA
KETERPENUHAN:
• SYARAT FORMIL-
MATERIL
• KEWENANGAN
• KEDUUDKAN
PELAPOR/PENEMU
ATAU TERLAPOR
• TENGGANG WAKTU
(PASAL 41) DIUMUMKAN
PALING LAMA 1 HARI
SETELAH
PEMBACAAN
PUTUSAN (PASAL 44)
* TEMUAN DISELESAIKAN PENGAWAS PEMILU SETINGKAT
DI ATASNYA
PALING LAMA 14 HARI
KERJA SEJAK
TEMUAN/LAPORAN
DIREGISTER
(PASAL 461 AYAT 5)
HANYA MENYANGKUT
KESALAHAN
PENERAPAN HUKUM
PALING LAMA 3 HARI
KERJA SEJAK PUTUSAN
DIBACAKAN

13. SIMULASI SENGKETA PROSES TAHUN 2022
Jika Pemungutan Suara Pemilu 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024
Batas Penelitian Administasi dan
Perbaikan Adm, Verifikasi Kepen
gurusan Parpol
Pengajuan
Permohonan ke
Bawaslu
Perbaikan
Permohonan oleh
Pemohon
Proses Penyelesaian
di Bawaslu
17 Desember 2022
(Pasal 467 (4) UU Pemilu)
19, 20, 21 Desember 2022
(Pasal 12 (2) Perbawaslu 18
2017)
22, 23, 26 Desember 2022
(Pasal 15A (2) Perbawaslu 18
2018)
27 Des 2022 – 11 Januari
2023
(Pasal 468 (2) UU Pemilu)
12 – 23 Januari 2023
(Pasal 471 (2) UU Pemilu)
24 Jan – 21 Februari 2023
(Pasal 471 (6) UU Pemilu)
Proses Penyelesaian di
PTUN
Pengajuan dan
Perbaikan Gugatan di PTUN
7
*Sesuai dengan simulasi
tahapan Pemilu yang
diusulkan oleh KPU pada
tanggal 14 Februari 2024”

14. SIMULASI SENGKETA PROSES TAHUN 2022
Jika Pemungutan Suara Pemilu 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024
Batas Akhir Verfak Parta
i Politik Tingkat Pusat da
n Provinsi
Pengajuan
Permohonan ke
Bawaslu, Bawaslu
Provinsi/Kab/Kota
Perbaikan
Permohonan
oleh Pemohon
Proses
Penyelesaian di
Bawaslu, Bawaslu
Provinsi/Kab/Kota
20 Oktober 2022
(Pasal 467 (4) UU Pemilu)
21, 24, 25 Oktober
2022
(Pasal 12 (2)
Perbawaslu 18 2017)
26, 27, 28 Oktober
2022
(Pasal 15A (2)
Perbawaslu 18 2018)
1 – 16 November 2022
(Pasal 468 (2) UU
Pemilu)
29 Nov – 28
Desember 2022
(Pasal 471 (6) UU
Pemilu)
17 – 28 November
2022
(Pasal 471 (2) UU
Pemilu)
Proses
Penyelesaian d
i PTUN
Pengajuan dan
Perbaikan
Gugatan di PTU
N
Perbaikan
Permohonan
oleh Pemohon
Proses
Penyelesaian di
Bawaslu, Bawaslu
Provinsi/Kab/Kota
Pengajuan dan
Perbaikan
Gugatan di PTUN
Proses
Penyelesaian d
i PTUN
2, 5, 6 Desember 2022
(Pasal 15A (2) Perbawaslu
18 2018)
7 – 22 Desember 2022
(Pasal 468 (2) UU
Pemilu)
23 Des – 3 Januari
2023
(Pasal 471 (2) UU
Pemilu)
4 Jan – 2 Februari 2023
(Pasal 471 (6) UU
Pemilu)
28 November 2022
(Pasal 467 (4) UU
Pemilu)
29, 30 Nov - 1
Desember 2022
(Pasal 12 (2)
Perbawaslu 18 2017)
Batas Akhir Verfak Partai
Politik Tingkat Kab/Kota
Pengajuan
Permohonan ke
Bawaslu, Bawaslu
Provinsi/Kab/Kota
VERIFIKASI
FAKTUAL
PARPOL
TINGKAT
PUSAT DAN
PROVINSI
VERIFIKASI
FAKTUAL
PARPOL
TINGKAT
KABUPATEN/K
OTA
8

15. SIMULASI SENGKETA PROSES TAHUN 2022
Jika Pemungutan Suara Pemilu 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024
Penetapan Partai Politik Pe
serta Pemilu
Pengajuan
Permohonan ke
Bawaslu, Bawaslu
Provinsi/Kab/Kota
Perbaikan
Permohonan
oleh Pemohon
Proses Penyelesaian
di Bawaslu, Bawaslu
Provinsi/Kab/Kota
10 Desember 2022
(Pasal 467 (4) UU Pemilu)
12, 13, 14 Desember
2022
(Pasal 12 (2)
Perbawaslu 18 2017)
15, 16,19 Desember
2022
(Pasal 15A (2)
Perbawaslu 18 2018)
20 Des – 4 Januari 2023
(Pasal 468 (2) UU
Pemilu)
18 Jan – 16 Februari
2023
(Pasal 471 (6) UU
Pemilu)
5 – 17 Januari 2023
(Pasal 471 (2) UU
Pemilu)
Proses
Penyelesaian di
PTUN
Pengajuan dan
Perbaikan
Gugatan di PTUN
PENETAPAN
PARTAI
POLITIK
PESERTA
PEMILU

16. THANK YOU