Dokumen tersebut merangkum proses tahapan tungguran dan rekapitulasi hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2015 di Indonesia, mulai dari penyampaian pemberitahuan kepada pemilih, pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS), rekapitulasi hasil suara di tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi, serta penetapan calon yang terpilih.

1. TUNGSURA DAN REKAP PILKADA 2015

2. Tahapan Tungsura
Penyampaian Pemberitahuan
Kepada Pemilih Untuk
Memilih di TPS
(6-8 Desember 2015)
Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS
(9 Desember 2015)
Pengumuman Hasil
Penghitungan Suara di TPS
(9-15 Desember 2015)
Penyampaian Hasil
Penghitungan Suara dari KPPS
kepada PPS
( 9 Desember 2015)
Tahapan
Tunngsura

3. Kategorisasi Pemilih
Pemilih
yang
terdaftar
dalam DPT
Pemilih
yang telah
terdaftar
dalam DPPh
Pemilih
yang
terdaftar
dalam
DPTb-2
Pemilih
yang
terdaftar
dalam
DPTb-1

4. Pemberitahuan Pemungutan Suara
Ketua KPPS wajib
mengumumkan hari, tanggal,
dan waktu Pemungutan Suara,
dan nama TPS kepada Pemilih
di wilayah kerjanya, paling
lambat 5 (lima) hari sebelum
hari Pemungutan Suara
Ketua KPPS menyampaikan
formulir Model C6-KWK
kepada Pemilih yang terdaftar
dalam DPT dan DPTb-1, di
wilayah kerjanya paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum
hari Pemungutan Suara
Apabila sampai 3 hari sebelum hari
Pemungutan Suara terdapat Pemilih
yang belum menerima formulir
Model C6-KWK, Pemilih tersebut
dapat meminta formulir Model C6-
KWK kepada Ketua KPPS paling
lambat 1 hari sebelum hari
Pemungutan Suara dengan
menunjukkan KTP, KK
Paspor atau Identitas Lain

5. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS
Dilaksanakan pada hari
Rabu, 9 Desember 2015
Dimulai pada pukul
07.00 s.d 13.00 waktu
setempat
Penghitungan suara
dilaksanakan mulai
pukul 13.00 waktu
setempat s.d selesai
pada hari yang sama

6. Keabsahan Surat Suara
Ditandatangani
oleh Ketua KPPS
Diberi tanda coblos
pada nomor urut, foto,
atau nama salah 1 (satu)
pasangan calon dalam
surat suara

7. Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih
Rekapitulasi
tingkat
Kecamatan &
Penyampaian
kepada
KPU/KIP
Kab/Kota
10 – 16 Des 2015
Rekapitulasi
tingkat
Kab/Kota &
Penyampaian
kepada
KPU Prov/KIP
Aceh
16-18 Des 2015
Penetapan
Hasil
Pengitungan
tingkat
provinsi
18-19 Des
2015
Penetapan
Paslon Terpilih
PilGub
21-22 Des 2015
Pilbup/Wakot
22-23 Des 2015

8. Rekapitulasi di PPK (1)
1. PPK menyusun jadwal rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah
desa atau sebutan lain/kelurahan dalam wilayah kerja PPK;
2. Ketua PPK menyampaikan surat undangan paling lambat 1 hari
sebelum rekapitulasi;
3. Paslon dapat mengajukan saksi paling banyak 4 orang dengan
surat mandat;
4. Jika rekapitulasi dalam 1 wilayah desa/kelurahan maka dilakukan
secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa/kelurahan
sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK;
5. Jika rekapitulasi dalam 1 wilayah kecamatan maka dilakukan
secara berurutan dimulai dari PPS pertama di Kecamatan sampai
dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.

9. Rekapitulasi di PPK (2)
6. Rekapitulasi dapat dilakukan secara bersamaan, paling banyak 4
kelompok;
7. Dalam hal pilgub bersamaan dengan pilbup/pilwakot, rekapitulasi
dilakukan terlebih dahulu adalah pilgub;
8. PPK mengumumkan hasil rekapitulasi di tempat yang mudah diakses
oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari;
9. Setelah Rekapitulasi selesai, PPK wajib menyerahkan kepadan
KPU/KIP Kabupaten/Kota : (a) kotak suara berisi form Model DA-
KWK, DAA-KWK, DAA-KWK Plano; DA1-KWK, DA2-KWK,
DA1-KWK Plano dan DA7-KWK; (b) seluruh kotak suara berisi surat
suara dan formulir dari seluruh TPS;
10. PPK memberi kesempatan saksi, panwas kecamatan dan pemantau
untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi berupa foto atau video.

10. Penyelesaian Keberatan Rekap di PPK
1. Saksi atau Panwascam dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur
dan/selisih rekapitulasi jika tidak sesuai dengan Peraturan perundang2an;
2. PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokan selisih rekapitulasi hasil
penghitungan dengan rekapitulasi dalam form model DAA-KWK Plano dan atau
Model DA1-KWK Plano;
3. Apabila keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan dengan mencoret angka
yang salah dan menuliskan angka yang benar;
4. Ketua PPK dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil
pembetulan;
5. Jika saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta pendapat
dan rekomendasi Panwas Kecamatan;
6. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya
sesuai jadwal;
7. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan disampaikan pada akhir jadwal
rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada form Model DC2
KWK untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi di Kabupaten/Kota.

11. Rekap di Kabupaten/Kota (1)
1. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima kotak suara tersegel dari PPK dan membuat
BA penerimaan kotak suara;
2. Rekapitulasi dilaksanakan dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat rekapitulasi dengan membagi
jumlah kecamtan dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota;
4. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan srt undangan paling lambat 1
dari sebelum rekapitulasi;
5. Paslon dapat mengajukan saksi paling banyak 2 (dua) orang dengan surat mandat;
6. Rekapitulasi berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir
dalam wilayah kerja kabupaten/kota;
7. Dalam hal pilgub bersamaan dengan pilbup dan pilwakot, maka terlebih dahulu
melakukan rekapitulasi pilgub;
8. KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi hasil penghitungan suara
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan
Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

12. Rekap di Kabupaten/Kota (2)
9. Rekapitulasi digunakan sebagai dasar penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati
atau Wali Kota dan Wakil Walikota terpilih;
10. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi di tempat yang mudah
diakses oleh masyarakat dan atau laman KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 7 hari;
11. KPU/KIP Kabupaten/Kota menggugah form Model DB1-KWK dan lampiran pada
laman KPU/KIP Kabupaten/Kota;
12. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota,
KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan : (a).
Kotak Suara berisi form Model DA-KWK, DAA-KWK, DA1-KWK Plano, DAA-
KWK, DA2-KWK, DA1-KWK Plano dan DA2-KWK; (b). Seluruh kotak suara
berisi surat suara dan formulir dari seluruh TPS;
13. KPU/KIP Kabupaten/Kota memberi kesempatan Saksi, Panwas Kabupaten/Kota
dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi berupa foto atau video;
14. Dalam pemilihan Gubernur dan Wkl Gubernur, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib
menyerahkan kotak suara berisi form model DB KWK, DB1-KWK, DB2 KWK
dan DB7-KWK dlm keadaan tersegel ke KPU Provinsi/KIPAceh.

13. Penyelesaian Keberatan Rekap di Kabupaten/Kota
1. Saksi atau Panwas Kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur
dan/selisih rekapitulasi jika tidak sesuai dengan peraturan perundang2an;
2. KPU/KIP Kabupaten/kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokan selisih
rekapitulasi hasil penghitungan dengan rekapitulasi dalam form model DAA-KWK
Plano dan atau Model DA1-KWK Plano;
3. Apabila keberatan diterima, KPU/KIP Kabupaten/kota seketika melakukan pembetulan
dgn mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar;
4. Ketua KPU/KIP Kabupaten/kota dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka
hasil pembetulan;
5. Jika Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU/KIP Kabupaten/kota
meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota;
6. KPU/KIP Kabupaten/kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas
Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sesuai jadwal;
7. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota disampaikan pada akhir jadwal
rekapitulasi, KPU/KIP Kabupaten/kota mencatat sebagai kejadian khusus pada form
Model DB2 KWK untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi di Provinsi.

14. Rekapitulasi di Provinsi (1)
1. KPU Provinsi menerima kotak suara tersegel dari KPU/KIP Kabupaten/Kota dan
membuat BA penerimaan kotak suara;
2. Rekapitulasi dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi;
3. KPU Provinsi menyusun jadwal rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah
kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU;
4. Ketua KPU Provinsi menyampaikan surat undangan paling lambat 1 hari
sebelum rekapitulasi;
5. Paslon dapat mengajukan saksi paling banyak 2 orang dengan surat mandat;
6. Rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari Kabupaten/Kota pertama
sampai dengan Kabupaten/Kota terakhir dalam wilayah kerja provinsi;
7. KPU Provinsimenetapkan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi/KIPAceh.

15. Rekapitulasi di Provinsi (2)
8. Rekapitulasi digunakan sebagai dasar penetapan
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
terpilih;
9. KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi di
tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan atau
laman KPU Provinsiselama 7 hari;
10. KPU Provinsi menggugah form Model DC1-KWK
dan lampiran pada laman KPU Provinsi;
11. KPU Provinsi/KIP Aceh memberi kesempatan Saksi,
Bawaslu Provinsi dan Pemantau untuk
mendokumentasikan hasil rekapitulasi berupa foto
atau video.

16. Penyelesaian Keberatan Rekapitulasi di KPU Provinsi
1. Saksi atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadapprosedur
dan/selisih rekapitulasi jika tidak sesuai dengan Peraturan perundang2an;
2. KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokan selisih
rekapitulasi hasil penghitungan dengan rekapitulasi dalam form model DB1-
KWK dan lampirannya;
3. Apabila keberatan diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh seketika melakukan
pembetulan dgn mencoret angka yg salah dan menuliskan angka yg benar;
4. Ketua KPU Provinsi dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil
pembetulan;
5. Jika saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU Provinsi meminta
pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi;
6. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi di wilayah
kerjanya sesuai jadwal;
7. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi disampaikan pada akhir jadwal
rekapitulasi, KPU Provinsi mencatat sebagai kejadian khusus pada form Model
DC2 KWK.

17. Penetapan Paslon
Paslon yang
memperoleh
suara
terbanyak
Dalam hal perolehan
suara terbanyak dengan
jumlah yang sama
diperoleh oleh lebih dari 1
paslon, penetapan paslon
terpilih berdasarkan
persebaran wilayah
perolehan suara yang
lebih luas secara
berjenjang sampai TPS
Paslon
Terpilih

18. BA Penetapan Paslon
PILGUB
1. DPRD Provinsi;
2. Parpol/Gabungan
Parpol Pengusung
Paslon;
3. Paslon terpilih;
4. KPU;
5. Bawaslu Provinsi.
PILBUP/PILWAKO
1. DPRD Kab/Kota;
2. Parpol/Gabungan
Parpol Pengusung
Paslon;
3. Paslon terpilih;
4. KPU;
5. Panwas Kab/Kota.

19. Rekapitulasi Ulang
1. Rekapitulasi dilakukan secara tertutup;
2. Rekapitulasi dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang
kurang mendapat penerangan cahaya;
3. Rekapitulasi dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
4. Hasil rekap dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
5. Saksi, pengawas dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan
proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas;
6. Terjadi kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil
penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
7. Rekapitulasi dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah
ditentukan.
Dasar Penetapan Rekapitulasi Ulang

20. Pengusulan Pengesahan Paslon Terpilih
1. KPU Provinsi menyampaikan berita acara dan
Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada DPRD
Provinsi 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditetapkan;
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan berita
acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota terpilih kepada DPRD
Kabupaten/Kota atau 1 (satu) hari setelah Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota terpilih ditetapkan.

21. Penundaan Pengesahan Paslon Terpilih
Dalam hal terdapat Calon Gubernur, Wakil
Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau
Wakil Walikota terpilih yang ditetapkan sebagai
tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam
pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud,
KPU Provinsi/KIPAceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan
kepada Menteri atau Gubernur.

22. Dasar Pembukaan Kotak Suara
KPU Provinsi dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota dapat membuka kotak
suara untuk mengambil formulir yang
digunakan sebagai alat bukti dalam
penyelesaian hasil Pemilihan (PHP).

23. Mekanisme Pembukaan Kotak Suara
1. Berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota
dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak
suara;
2. Mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di
persidangan;
3. Menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di
persidangan;
4. Memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan
ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
5. Melegalisir fotokopi dokumen di kantor pos;
6. Membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang
ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi atau Panwas
Kabupaten/Kota.

24. PENUTUP
TERIMA KASIH