Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Slide ini dibuat sebagai materi diskusi dalam acara Bimtek DPRD Kota Metro Lampung. Slide ini menjelaskan beberapa potensi konflik yang rawan muncul dalam Pilkada
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
BERIKUT ADALAH MATERI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN DALAM MASA TUNGSURA PADA PEMILU. SEMOGA PEMILU YANG BERINTEGRITAS INI MENJADI AWAL PERJALANAN PARA CALON PEMIMPIN DIMASA MENDATANG
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
membincang sejarah pemantauan pemilu di dunia, serta sejarah pengawasan pemilu di Indonesia. dilengkapi dengan penjelasan tentang arti penting pengawasan partisipatif
Slide ini dibuat sebagai materi diskusi dalam acara Bimtek DPRD Kota Metro Lampung. Slide ini menjelaskan beberapa potensi konflik yang rawan muncul dalam Pilkada
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
BERIKUT ADALAH MATERI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN DALAM MASA TUNGSURA PADA PEMILU. SEMOGA PEMILU YANG BERINTEGRITAS INI MENJADI AWAL PERJALANAN PARA CALON PEMIMPIN DIMASA MENDATANG
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
membincang sejarah pemantauan pemilu di dunia, serta sejarah pengawasan pemilu di Indonesia. dilengkapi dengan penjelasan tentang arti penting pengawasan partisipatif
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
Open data dan transparansi merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan good governance. Untuk mengupayakannya, diperlukan upaya promosi dan advokasi. Keduanya akan memerlukan kemampuan analisa stakeholder. Bagaimana carny?
Keterbukaan informasi dalam pemilu diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas proses dan integritas hasil pemilu. Apa saja jenis informasi publik dalam pemilu dan bagaimana masyarakat akan memanfaatkannya?
Slide presentasi ini menjelaskan tentang problematika dan tantangan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia. Beberapa permasalahan muncul di tingkat substansi, struktur dan kultur penegakan hukum pemilu
Buku ini berisi laporan hasil penelitian terkait peran politik perempuan yang masih belum maksimal karena beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor kultur-ideologi atau agama.
Setidaknya ada 3 aspek tujuan dari kajian dan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi isu kritis umat beragama di Indonesia terhadap peran politik perempuan terkait dengan partisipasi dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, mengidentifikasi dinamika pola aksi kelembagaan dan individu berbasis ormas keagamaan dalam upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pemberdayaan peran dan hak politik perempuan. Dan ketiga, melakukan pemetaan potensi dan kendala atas peran politik perempuan berbasis ormas keagamaan di Indonesia dalam rangka peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2009.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Paska reformasi 1998, kelembagaan penyelenggara pemilu telah mengalami evolusi yang dinamis. Kerangka hukum pemilu mempengaruhi dinamika perkembangan organisasi penyelenggara pemilu dan tantangan-tantangan yang dihadapinya.
Slide ini menjelaskan pengantar tentang riset sosial dan kedudukannya dalam ilmu pengetahuan. dirangkum dari chapter I buku Social Research Methods yang ditulis oleh W. Lawrence Neuman
slide ini mengcapture pemikiran Hans Kelsen tentang hubungan antara hukum dan moral, sebuah perdebatan yang selalu hangat diperbincangkan di antara pakar hukum
slide singkat ini menjelaskan tentang posisi kelembagaan pengawas pemilihan di Aceh, dengan memperbandingkan antara UU Pemilu, UU PA dan UU Pemerintahan Daerah
Catatan singkat ini mengupas beberapa isu kontroversial dalam Naskah Revisi UU MD3 yang disahkan oleh DPR tanggal 12 Februari 2018 yang lalu. Kajian dilakukan dalam perspektif hukum.
UU Pemilu nomor 7/2017 membawa banyak perubahan penting, namun juga masih menyisakan beberapa permasalahan.
Slide ini menjelaskan secara singkat hal tersebut, dan diharapkan bermanfaat bagi aktifis partai, pengamat, masyarakat
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
Slide ini menjelaskan tentang tahapan penting dalam pemilu, serta aspek penting yang harus diawasi dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan penghitungan suara. Di slide terakhir dijelaskan pertanyaan kunci yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan instrumen pengawasan tahapan pungut hitung dalam pemilu
1. Ahsanul Minan
Disampaikan dalam Pelatihan Relawan Pemantauan Pilkada. Netralitas Birokrasi, dan
Penyelewengan APBD dalam Pilkada, 13-14 Okober 2015
2. Modus Politisasi Birokrasi dan Abuse of Power dalam Pemilu
Penyalahgunaan
Sumber Daya Negara
dalam Pemilu
Anggaran (Bansos,
SILPA, APBD dan
APBD Perubahan)
Peningkatan alokasi
dana bansos
Penyaluran dana
bansos kepada kroni
dan konstituen
Mobilisasi ASN
Menyuruh mendukung
calon
Mengintimidasi ASN
yang tidak mendukung
calon tertentu
Penyalahgunaan
Fasilitas Negara
Penyalahgunaan
fasilitas kantor
Penyalahgunaan
wewenang
Wewenang
mengeluarkan izin
pengelolaan SDA,
wewenang mutasi, dll
Umumnya
dilakukan oleh
Calon incumbent,
calon dari unsur
birokrat, atau calon
dari partai
pemenang pemilu
di daerah setempat
Modus untuk
menggalang
dukungan
pemilih secara
melanggar
hukum
Modus untuk
mengumpulk
an dana
kampanye
secara ilegal
3. Aturan terkait Politisasi Birokrasi dan Abuse of Power dalam
Pemilu
No Peraturan Pasal Ketentuan
1 UU Nomor 1 tahun 2015
sebagaimana diubah oleh
UU Nomor 8 tahun 2015
Pasal 69
huruf h
Dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;
Pasal 70 Dilarang berkampanye:
a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau
sebutan lain/perangkat Kelurahan.
Pasal 71 Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa
atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon
selama masa Kampanye.
Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan
sebelum masa jabatannya berakhir.
Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan
Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan
sebelum masa jabatannya berakhir.
• Sumber dana kampanye tidak bleh berasal dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;
• badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan
usaha milik desa atau sebutan lain.
4. No Peraturan Pasal Ketentuan
2 UU Nomor 5
tahun 2014 ttg
ASN
Pasal 2 Asas dalam Penyelenggaraan dan Manajemen ASN: Kepastian hukum,
Profesionalitas, Proporsionalitas, Keterpaduan, Delegasi, NETRALITAS,
Akuntabilitas, Efektif dan efisien, Keterbukaan, Nondiskriminatif, Persatuan dan
kesetaraan; dan
Kesejahteraan.
Pasal 3 Landasan ASN: Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku, Komitmen, Integritas
Moral, dan Tanggung Jawab pada pelayanan publik, Kompetensi sesuai dengan
bidang tugas, Kualifikasi akademik, Jaminan perlindungan hukum, Profesionalitas
Jabatan
Pasal 9
Butir (2)
Kode etik ASN: melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, &
berintegritas tinggi; melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; melaksanakan
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang
Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan etika pemerintahan; menjaga kerahasiaan yang menyangkut
kebijakan negara; menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara
bertanggung jawab, efektif, dan efisien; menjaga agar tidak terjadi konflik
kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; memberikan informasi secara
benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi
terkait kepentingan kedinasan; tidak menyalahgunakan informasi intern negara,
tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari
keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; memegang teguh
nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai disiplin
Pegawai ASN.
Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan
partai politik.
Aturan terkait Politisasi Birokrasi dan Abuse of Power dalam
Pemilu
5. No Peraturan Pasal Ketentuan
3 PP 53/2010 ttg
Disiplin PNS
Pasal 4
angka 15
PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye
untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan
fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan
yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS
dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
4 Surat Edaran
Menteri PAN-RB
Nomor:
B/2355/M.PANR
B/07/2015,
perihal:
Netralitas ASN
dan Larangan
Penggunaan
Aset
Pemerintah
dalam pemilihan
Kepala Daerah
Serentak
Pasal 3 Diinstruksikan kepada seluruh ASN, baik yang menjadi calon ataupun tidak
menjadi calon Kepala Daerah, agar:
1. Menjaga netralitas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Tidak menggunakan aset pemerintah dalam kampanye Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, seperti
ruang rapat/aula, kendaraan dinas dan perlengkapan kantor lainnya.
3. Bagi pegawai ASN yang tidak menaati ketentuan dan melakukan pelanggaran
terhadap larangan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat
sesuai peraturan perundang-undangan.
Aturan terkait Politisasi Birokrasi dan Abuse of Power dalam
Pemilu
6. Cara Memantau
Kumpulkan dokumen
APBD, APBD
Perubahan tahun
berjalan dan tahun
sebelumnya
Cari informasi profil
ormas/okp/yayasan
penerima dana hibah
Bedah APBD
dengan melihat
besaran jumlah
alokasi dana
bansos, dan
analisa trend
peningkatannya
Cari informasi terkait
kisruh mutasi pejabat
dari kliping media atau
narasumber di dalam
pemerintahan
Cari informasi tentang
kisruh penerbitan izin
(pertambangan, real
estate)
Lakukan analisa
atas informasi
ttg politisasi
birokrasi dan
penyalahgunaan
wewenang
Lakukan investigasi
terhadap penerima
bansos
Lakukan investigasi
terhadap
narasumber2 yang
ada
Buat
kesimpulan
dan lakukan
advokasi
7. Catatan:
Promosi dan mutasi pejabat daerah memiliki 2 sisi, pertama sebagai instrument
penggalangan dana kampanye calon incumbent, dan penggalangan dukungan
politik
Politisasi birokrasi merupakan tindak pidana Pemilu yang sangat sulkit dilacak dan
dibuktikan. Gunakan metode wawancara dengan kelompok “barisan sakit hati”
untuk mendapatkan banyak informasi.
Untuk melacak trend peningkatan anggaran Bansos, rujuklah dokumen APBD tahun
ini, dan 2 tahun sebelumnya, lalu bandingkan.
Akses data profil organisasi penerima bansos dari kantor Kesbangpol setempat.
Pantau berita media massa local hingga 1 tahun ke belakang untuk melacak
masalah-masalah penyalahgunaan wewenang calon incumbent.
Organisasi penerima bansos pada umumnya terafiliasi secara formal maupun
informal kepada calon incumbent. Afiliasi formal misalnya calon incumbent atau
keluarganya atau orang terdekatnya adalah pengurus, Pembina, atau pendiri
organisasi tersebut. Afiliasi informal misalnya organisasi tersebut berada dalam satu
rumpun ideology atau kelompok kepentingan dengan calon incumbent.
penggalangan dana kampanye calon incumbent, dan penggalangan dukungan
politik
8. Kepada siapa melaporkan dugaan pelanggaran Politisasi
Birokrasi dan Abuse of Power dalam Pemilu/Pilkada?
Mobilisasi
PNS/ASN,
pelanggaran
kode etik
PNS/ASN
Penyalahgun
aan APBD,
korupsi
Bansos
Penyalahgun
aan Fasilitas
Negara
Pelanggaran
dana
kampanye
• Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN) melalui :
http://lapor.kasn.go.id
• Panwaslu setempat
• Komisi Pemberantasan
korupsi (KPK) melalui:
http://kws.kpk.go.id
• Kepolisian setempat
• Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN) melalui
: http://lapor.kasn.go.id
• Panwaslu setempat
• Panwaslu setempat