Bahan pembekalan Pengawas TPS 2024

1. TANDA PERINGATAN PENGGUNAAN MATERI
• Bahan materi pembekalan Pengawas TPS ini disampaikan di pembekalan
tahap I, setelah pelantikan di tanggal 21/22 Januari 2024.
• Materi ini hanya menjadi panduan, bisa ditambah/didalami sesuai dengan
kebutuhan, terutama dalam konteks lokal masing-masing kecamatan.
• Kemasan materi silahkan dibuat dengan tampilan yang menarik.
• Materi ini disusun untuk tiga sesi (materi I, II, dan III).
• Penyampai materi/narasumber ketua dan/atau anggota Panwaslu
Kecamatan.
• Materi ini hanya power point, penjelasan lebih mendalam disampaikan
masing-masing narasumber.

2. Materi I:
Fungsi Pengawasan dan
Pencegahan Pengawas Pemilu
Disampaikan dalam Pembekalan Pengawas TPS tahap I
(21/22 Januari 2024)

3. Tahapan Pemilu 2024
Kampanye
Masa Tenang
Pemungutan dan
Penghitungan
Suara
28 November 2023-10 Pebruari 2024
Rapat umum dan iklan: 21 Januari-10 Februari 2024
11-13 Januari 2024
14 Pebruari 2024
Distribusi
Logistik
pemilu

4. Kenapa Pemilu Harus Diawasi
• Pemilu momentum penting lima tahunan.
• Pemilu sarana memilih pemimpin/pengambil kebijakan. Pemilu
bagian dari sarana sah/legal untuk berkuasa.
• Meski sudah ada aturan, tapi tetap saja ada potensi pihak tertentu
ada yang tidak taat pada aturan.
• Bawaslu hadir mengawasi pemilu untuk memastikan pemilu berjalan
sesuai ketentuan.
• Agar proses dan hasil pemilu benar-benar bisa
dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang ada.

5. Penyelenggara Pemilu
DKPP KPU
• KPU Provinsi
• KPU Kab/Kota
• PPK
• PPS
• KPPS
BAWASLU
• Bawaslu Provinsi
• Bawaslu Kab/Kota
• Panwaslu
Kecamatan
• Panwaslu K/D
• Pengawas TPS

6. Keberadaan Pengawas TPS
• Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.
• Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS (TPS di Jawa
Tengah: 117.299)
• Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari
pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 hari setelah hari
pemungutan suara.
• Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu
Kecamatan.

7. Pengawas TPS
bertugas mengawasi:
1. persiapan pemungutan suara;
2. pelaksanaan pemungutan suara;
3. persiapan penghitungan suara;
4. pelaksanaan penghitungan suara; dan
5. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS
ke PPS.

8. Pengawas TPS berwenang:
1. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan
pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi
pemungutan dan penghitungan suara;
2. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan
penghitungan suara; dan
3. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

9. Pengawas TPS berkewajiban:
1.menyampaikan laporan hasil pengawasan
pemungutan dan penghitungan suara kepada
Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu
Kelurahan/Desa; dan
2.menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada
Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu
Kelurahan/Desa.
Ingat,
Pengawas TPS juga wajib mematuhi
Kode Etik Penyelenggara Pemilu

10. Aktor di TPS, Kenali Mereka:
1. KPPS yaitu kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
2. Pengawas TPS yaitu petugas yang dibentuk oleh Panwascam untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa dalam
melakukan pengawasan di TPS.
3. Saksi yaitu orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengurus Partai Politik
tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
4. Pemilih yaitu warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin,
atau sudah pernah kawin yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu.
5. Petugas Ketertiban TPS yaitu petugas yang dibentuk PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan
keamanan di setiap tempat pemungutan suara.
6. Pemantau Pemilu, orang perorang, kelompok atau organisasi yang melakukan pemantauan proses pelaksanaan
pemilu secara mandiri dan sukarela. Pemantau Pemilu diakreditasi oleh Bawaslu baik dari dalam maupun luar
negeri.
7. Pewarta/jurnalis: seseorang yang bertugas meliput peristiwa lalu diberitakan/disiarkan kepada khalayak umum.

11. Cara Kerja Pengawas Pemilu
•Pengawasan (pengertian dan contohnya).
•Pencegahan (pengertian dan contohnya).
•Penanganan Pelanggaran (pengertian dan
contohnya).
•Penyelesaian Sengketa proses (pengertian dan
contohnya).

12. FORMULIR A (Formulir Hasil Pengawasan)
• PTPS wajib menggunakan Formulir A untuk mencatat setiap
peristiwa dan hasil dari pengawasan serta dugaan
pelanggaran dalam proses tahapan pemilu terutama di
tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
• Formulir A juga sarana untuk menjelaskan tentang upaya
pencegahan dan saran perbaikan dari Pengawas TPS yang
dikirimkan ke Pengawas Kecamatan melalui pengawas
kelurahan/desa.

13. UNDUH & REGISTRASI
APLIKASI SIWASLU
bit.ly/siwaslu2024
Kata kunci pencarian di PlayStore: siwaslu
2024
Panduan Penggunaan Siwaslu
http://bit.ly/PanduanSiwaslu2024

14. Silahkan ditambahi materi lokal
• ...............................
• ..............................
• ..............................

15. Silahkan ditambahi materi yang butuh
pendalaman
• ...............................
• ..............................
• ..............................

16. TERIMA KASIH

17. Materi II:
Karakter Pengawas Pemilu dan
Penanganan Pelanggaran
Pemilu
Disampaikan dalam Pembekalan Pengawas TPS tahap I
(21/22 Januari 2024)

18. Aturan Pemilu
• Undang-undang Pemilu
• Peraturan Bawaslu
• Peraturan KPU
• Surat Keputusan
• Surat Edaran
• Dll.

19. Tujuan Umum Pengawasan Pemilu
• Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi
penyelenggaraan & akuntabilitas hasil Pemilu;
• Mewujudkan Pemilu yang demokratis;
• Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, adil & berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan
perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh.

20. Karakter Pengawas Pemilu
• Integritas
• Adil
• Jujur
• Kuat
• Mandiri
• Tegas
• Bertanggungjawab

21. Penanganan
Pelanggaran
TEMUAN LAPORAN

22. Jenis
Pelanggaran
Administrasi Pidana Pemilu
Etik
Penyelenggara
Pemilu
Perundang-
undangan
lainnya

23. Contoh Kerawanan Pemilu
• Politik uang
• Hoaks/SARA/Hasutan
• Kampanye tak sesuai prosedur
• Kecurangan
• DPT tak valid.
• Dana kampanye illegal dan tak
dilaporkan.
• Netralitas Penyelenggara
Pemilu.
• Netralitas ASN/Kepala Desa
• Kampanye di tempat ibadah
• Fasilitas pemerintah untuk
kampanye
• Dan lain-lain.

24. Silahkan ditambahi materi pendalaman
masing-masing
• ..................................
• ..................................

25. Silahkan ditambahi materi lokal
• ...............................
• ..............................
• ..............................

26. TERIMA KASIH

27. Materi III:
Rencana Tindak Lanjut
Disampaikan dalam Pembekalan Pengawas TPS tahap I
(21/22 Januari 2024)

28. PTPS Harus Paham Aturan, setelah pelantikan
harus banyak:
• Pelajari UU Pemilu
• Baca PKPU (Misalnya, PKPU 25/2023 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara)
• Baca Perbawaslu.
• Lihat video-video tentang ketentuan pemilu.

29. Taati Etika dan Jaga Nama Baik Pengawas TPS
• Pengawas TPS terikat dengan kode etik dan ketentuan.
• Taati aturan dan etika yang ada. Netral, independen, profesional,
mandiri dan lain-lain.
• Jaga nama baik Pengawas TPS.

30. Silaturahmi dan Komunikasi
• Pengawas TPS harus memahami kondisi lapangan.
• Pelajari karakter dan kondisi masyarakat yang menjadi wilayah PTPS.
• Koordinasi/komunikasi/silaturahmi dengan stakholders (KPPS/ketua
RT/RW/kepala desa/perangkat desa, dll).
• Apalagi bagi pengawas TPS yang bertugas di desa/kelurahan lain,
maka wajib hukumnya “kulo nuwun”.

31. Koordinasi dan Konsolidasi
• Jika mengalami kebingungan, sampaikan ke Panwaslu
Kelurahan/Desa.
• Jika ada potensi pelanggaran, segera lakukan pencegahan.
• Coba dipelajari aturannya.
• Koordinasikan dengan Panwaslu Kelurahan/Desa.
• Bisa dibentuk group WA, pengawas se-kecamatan maupun di tingkat
Kelurahan/Desa.

32. Khusus PTPS Tugas di TPS Lain
• Bagi Pengawas TPS yang bertugas di TPS lain, segera urus pindah
memilih (DPTb).
• Siapkan berkas persyaratannya.
• Sampaikan ke PPS/PPK.
• Pastikan Pengawas TPS ikut menggunakan hak pilih.
• Pastikan Pengawas TPS bekerja serius mengawasi pemilu, terutama
pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara 14 Pebruari
2024.

33. Rencana Pembekalan Kedua
• Di waktu mendatang, akan ada lagi pembekalan untuk Pengawas TPS
tahap kedua.
• Pembekalan tahap kedua akan fokus pada pengawasan pemungutan
dan penghitungan suara.

34. Silahkan ditambahi materi lokal
• ...........................
• ...........................
• ............................

35. TERIMA KASIH