SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
POTENSI PELANGGARAN
SEBELUM TAHAP KAMPANYE PEMILU 2024
Sri Wahyu Ananingsih
Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Webinar Bawaslu Kota Tegal, 17 Oktober 2022
No Tahapan Tanggal
1 Verifikasi faktual 15 Oktober 2022 – 14 Desember 2022
2 Penetapan parpol peserta pemilu 14 Desember 2022
3 Penetapan jumlah kursi dan dapil 14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023
4 Pencalonan DPD 6 Desember 2022 – 25 November 2023
5 Pencalonan DPR, DPRD 24 April 2023 – 25 November 2023
6 Pencalonan Pres dan Wapres 19 Oktober 2023 – 25 November 2023
7 Masa kampanye 28 November 2023 – 10 Februari 2024
8 Masa tenang 11 Februari 2023 – 13 Februari 2024
10 Pungut suara 14 Februari 2024
TAHAPAN PEMILU 2024
Verifikasi faktual BMS
Penyampaian rekap
hasil verifikasi
faktual dari KPU ke
Parpol dan Bawaslu
15 Okt – 4 Nov 2022
9 November 2022
Perbaikan dokumen
persyaratan oleh Parpol
Verifikasi faktual
kepengurusan Perpol tk
kab/kota dan
keanggotaan oleh KPU
Kab/Kota
10-23 November 2022
verifikasi faktual
perbaikan
24 November – 7
Desember 2022
Verifikasi faktual
kepengurusan Perpol tk
kab/kota dan
keanggotaan oleh KPU
Kab/Kota
MS MS
TMS
Tidak
diterima
Penetapan Parpol
Peserta Pemilu 2024
14 Desember 2022
TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL
KPU
kabupaten/kota
mendatangi
Kantor tetap
Parpol di
kabupaten/kota
1. Pembuktian kebenaran
identitas ketua, sekretaris
dan bendahara pada data
sipol dengan KTA dan
KTP-el atau KK
2. Pemenuhan
keterwakilan perempuan
30% pada susunan
pengurus
3. Pembuktian Suket
Pimpinan parpol tentang
penggunaan kantor tetap
Pengurus tidak
hadir
Sarana teknologi
informasi pada
waktu seketika
dimana KPU dan
pengurus bisa
berkomunikasi
Video/Video call
Verifikasi kembali KTA
dengan KTP-el /KK
dengan Video
Keraguan
VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
1. Identitas pengurus dalam sipol tidak sesuai dengan identitas
pengurus pada KTA dan KTP-el/KK secara faktual
2. Pengurus tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP-el atau
KK
3. Pengurus tidak hadir dan tidak dapat menggunakan
sarana teknologi informasi seketika
4. Domisili kantor tetap tidak sesuai
5. Pengurus meninggal dunia, tidak ada Suket atau Suket
bukan dari Lurah/Kades (misalnya ketua RT/RW)
POTENSI PELANGGARAN
PENGURUS PARPOL
MENINGGAL DUNIA
Pengurus
meninggal dunia
sejak masa
pendaftaran
(bukti Suket
Lurah/Kades)
Pengurus
meninggal
dunia sebelum
pendaftaran
(bukti Suket
Lurah/Kades)
TMS
MS
Keterwakilan perempuan
dalam kepengurusan
tidak memenuhi 30%
Tetap dinyatakan
MS
Verifikasi Faktual keanggotaan Parpol dilakukan untuk
membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Parpol
paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu)
dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Parpol tingkat
kabupaten/kota.
Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU
Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dapat didampingi
Bawaslu Kabupaten/Kota.
VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
KPU dan
Verifikator
mendatangi
anggota Parpol ke
tempat tinggalnya
Pembuktian
kebenaran
identitas dan
status
keanggotaan
Mencocokkan
kebenaran dan
kesesuaian data
dalam Sipol dengan
identitas anggota pada
KTA dan KTP-el atau
KK
Anggota tidak
berada di
tempat tinggal
Petugas penghubung
Parpol menghadirkan
langsung anggota yg
tidak hadir tsb di kantor
tetap Parpol di kab/kota
Anggota
tidak dapat
dihadirkan
Verifikator faktual
melakukan
verifikasi kepada
anggota yang hadir
Terhadap yang tidak
hadir verifikasi
dilakukan dengan
sarana teknologi
informasi
Video/Video call Keraguan
Verifikasi kembali KTA
dengan KTP-el /KK
dengan Video
VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARPOL
POTENSI PELANGGARAN
1. Identitas anggota pada KTA
dan KTP-el atau KK tidak
sesuai dengan identitas dalam
Sipol
2. Anggota tidak dapat
menunjukkan kepemilikan
KTA dan atau KTP-el
Pasal 93 :
Anggota Partai
Politik yang
menyatakan bukan
sebagai anggota suatu
Partai Politik
tertentu tetapi tidak
bersedia mengisi
formulir MODEL
SURAT.PERNYATAA
N.VERFAK.ANGGOT
A-PARPOL, maka
keanggotaannya
dinyatakan MS
PENANGANAN
PELANGGARAN
1. Pelanggaran Administrasi
2. Pelanggaran kode etik
3. Pelanggaran pidana
pemilu (Pasal 518 jo Pasal
180 UU 7/2017)
4. Pelanggaran pidana umum
(Pasal 263 KUHP
pemalsuan dokumen)
Pasal 518 UU No.7/2017
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota
yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verffikasi
partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi
bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan
Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan bakal
calon Pres dan Wapres dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah.
POTENSI SENGKETA PASCA
PENETAPAN PARPOL 14 Desember 2022
Sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilu (KPU)
terkait dengan penetapan Parpol
Sengketa ke
Bawaslu
(12 hari kerja
sejak
diterimanya
permohonan )
PTUN
(pengajuan
gugatan plg lm 5
hari kerja stl
putusan Bawaslu
dibacakan)
PTUN memutus
plg lm 21 hari
sejak gugatan
dinyatakan
lengkap
KPU TL
putusan PTUN
plg lm 3 hari
kerja
Lihat Pasal 469 UU
7/2017
2. Sengketa dalam tahap pendaftaran caleg
a. Kelengkapan dokumen persyaratan dalam proses verifikasi oleh
KPU misalnya :
Potensi
pelanggaran
• Bakal calon DPD sebagai pengurus Parpol
• (Lihat Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018: Calon DPD tidak
boleh menjadi pengurus Parpol )
Potensi
pelanggaran
• Bakal calon yang berasal dari Kepala daerah, Kades dan
perangkat desa, ASN, TNI,Polri, BUMN, BUMD dan
BUMDes dll (Surat pengajuan pengunduran diri dari
jabatan tertentu, tanda terima surat dan Suket surat
pengajuan dalam proses)
Potensi
pelanggaran
• Bakal calon dari penyelenggara pemilu (keputusan
pemberhentian dari pejabat yang berwenang)
Misalnya:
1. Ketiadaan surat
sehat
2. Surat keterangan
pengadilan
3. SKCK
4. Data belum
terupload di SILON
KPU
b. Keabsahan
dokumen
persyaratan
bakal calon
(Pasal 254)
Misal: ijasah
c. Penyusunan
daftar calon
sementara
d. Penyusunan
daftar calon tetap
Misal terhadap
bakal calon yang
meninggal dunia,
ada tanggapan
masyarakat dll
Parpol dapat
menggantinya
e. Tata cara
pendaftaran
Misal batas
waktu akhir
pengajuan bakal
calon
(penutupan
pendaftaran);
Potensi
Sengketa
(1).Dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU dari Parpol
yang tidak lolos penetapan
Laporan dugaan
pelanggaran
administrasi ke
Bawaslu
Laporan
memenuhi
syarat formil d
materiil
Bawaslu men-TL
laporan plg lm 14
hari kerja sejak lap
diterima dan
diregistrasi
KPU TL putusan
Bawaslu plg lm 3 hari
kerja sejak putusan
dibacakan
POTENSI PELANGGARAN PASCA
PENETAPAN PARPOL 14 Desember 2022
(2). Dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye
(APK)/Alat peraga sosialisasi (APS)
Pasal 1 (35) UU 7/2017
jo Pasal 1 (24)
Perbawaslu 33/2018:
Kampanye Pemilu yang
selanjutnya disebut
Kampanye adalah
kegiatan Peserta
Pemilu atau pihak lain
yang ditunjuk oleh
Peserta Pemilu untuk
meyakinkan Pemilih
dengan menawarkan
visi, misi, program,
dan/atau citra diri
Peserta Pemilu
Pasal 1 (25) Perbawaslu 33/2018: Citra diri adalah identitas, ciri khusus
atau karakteristik Peserta Pemilu yang memuat tanda gambar dan
nomor urut Peserta Pemilu
Pasal 1 (32) Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain
yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari Peserta
Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk
keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih
Peserta Pemilu tertentu.
Citra diri untuk anggota DPD: foto dan nomor urut calon; untuk Paslon
pres dan wapres: foto dan nomor urut paslon
APK difasilitasi oleh KPU. Tambahan APK di luar fasilitasi oleh KPU
harus dengan keputusan KPU
Pemasangan APK diatur dalam UU /2017, Perbawaslu, SE/SK KPU dan
juga Perda di tiap-tiap daerah. Bawaslu dalam melakukan pengawasan
terhadap pemasangan APK harus memperhatikan:
a. Jenis, desain dan lokasi pemasangan yang diizinkan sesuai aturan
regulasi
b. jumlah dan jenis APK yang difasilitasi KPU,
c. jumlah tambahan APK oleh parpol,calon, paslon sendiri
d. pemasangan APK di papan reklame berbayar hanya untuk APK yang
dialokasikan dan difasilitasi oleh KPU
e. Larangan pemasangan stiker atau branding yang memuat citra diri
peserta pemilu pada kendaraan transportasi umum dan pemerintah.
Pelanggaran APK ranahnya pengawas pemilu. Sedangkan APS
ranahnya Pemkab/kota (satpol pp).
Pelanggaran terkait
APK:
1. Pemasangan APK :
pelanggaran
administrasi
2. Larangan
kampanye Pasal
280 ayat (1) huruf g
termasuk pidana
pemilu. Sanksi pada
Pasal 521
3. Bila APK memenuhi
unsur kampanye:
pelanggaran
kampanye di luar
jadwal Pasal 492
4. Perusakan APK:
pidana umum
(3).Dugaan pelanggaran dalam pelaporan dana kampanye
Dana Kampanye
Pemilu bersumber dari:
a. partai politik; b.
calon anggota DPR,
DPRD provinsi, dan
DPRD kab/kota dari
partai politik yang
bersangkutan;
paslon/DPD yang
bersangkutan dan
c. sumbangan yang sah
menurut hukum dari
pihak lain.
Paslon dan tim kampanye di tk pusat wajib memberikan LADK pemilu dan
RKDK Paslon dan tim ke KPU paling lambat 14 hari setelah penetapan
Paslon;
Parpol Peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan LADK
pemilu dan RKDK kepada Kpu, Kpu Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
paling tambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
Calon anggota DPD peserta pemilu wajib memberikan LADK pemilu dan
RKDK Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye pemilu
dalam bentukt rapat umum.
Pasal 496
Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan
tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (21,
dan/atan ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau
ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas
juta rupiah).
Pasal 497
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan
tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp2a.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Pelanggaran terkait
laporan dana
kampanye
1. Terlambat pelaporan
ke KPU:
pelanggaran
administrasi
2. Pemberian
keterangan tidak
benar dalam
laporan dana
kampanye termasuk
pidana pemilu,
Pasal 496 dan Pasal
497.
4. Dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal
Metode kampanye meliputi:
a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka;
c. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
d. pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum;
e. Media Sosial;
f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam
jaringan;
g. rapat umum;
h. debat Pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk
pemilu presiden dan wakil presiden; dan
i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye
pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Metode kampanye
dalam bentuk iklan
media cetak, media
elektronik dan media
dalam jaringan serta
rapat umum
dilaksanakan selama 21
(dua puluh satu) Hari
dan berakhir sampai
dengan 1 (satu) Hari
sebelum dimulainya
Masa Tenang
Pasal 492
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di
luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan
KPU kabupaten/kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana
kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Unsur Pasal 492:
1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Kampanye pemilu di
luar jadwal yang
ditetapkan oleh
KPU/KPU Prov/KPU
Kab/Kota untuk
setiap peserta
Pemilu Catatan:
a). Keterpenuhan unsur pada Pasal 492 bersifat kumulatif.
b). Sebaliknya pengertian kampanye bisa dimaknai kumulatif atau
alternatif. Ditunjukkan dengan frasa “dan/atau”. Adanya visi,
misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
c). Jadwal dari KPU dibuktikan dengan adanya SK .
THANK YOU

More Related Content

What's hot

Problematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpolProblematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpol
Ahsanul Minan
 
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptxTahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
MudloafAde3
 
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.pptmateri_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
AsepSucipto3
 
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihPpl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Wak Wak
 
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presidenStrategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Ahsanul Minan
 
Peta masalah pemilu kada dan peran pengawas
Peta masalah pemilu kada dan peran pengawasPeta masalah pemilu kada dan peran pengawas
Peta masalah pemilu kada dan peran pengawas
Ahsanul Minan
 
Potensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluPotensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemilu
Ahsanul Minan
 
Materi Mekanisme penyelesaian Sengketa Antarpeserta.pptx
Materi Mekanisme penyelesaian Sengketa Antarpeserta.pptxMateri Mekanisme penyelesaian Sengketa Antarpeserta.pptx
Materi Mekanisme penyelesaian Sengketa Antarpeserta.pptx
Elunkaw
 

What's hot (20)

Materi Bimtek PKD.pptx
Materi Bimtek PKD.pptxMateri Bimtek PKD.pptx
Materi Bimtek PKD.pptx
 
Problematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpolProblematika verifikasi parpol
Problematika verifikasi parpol
 
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxMATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptxTahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
 
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.pptmateri_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
 
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihPpl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
 
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
 
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presidenStrategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
 
Peta masalah pemilu kada dan peran pengawas
Peta masalah pemilu kada dan peran pengawasPeta masalah pemilu kada dan peran pengawas
Peta masalah pemilu kada dan peran pengawas
 
Potensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluPotensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemilu
 
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020
 
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemulaPemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
 
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
 
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan SuaraPengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilihPengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
 
Materi Mekanisme penyelesaian Sengketa Antarpeserta.pptx
Materi Mekanisme penyelesaian Sengketa Antarpeserta.pptxMateri Mekanisme penyelesaian Sengketa Antarpeserta.pptx
Materi Mekanisme penyelesaian Sengketa Antarpeserta.pptx
 

Similar to Potensi Sebelum Kampanye.pptx

PKPU 25 2023, Tungsura.pptxokeokeokeokeoekoek
PKPU 25 2023, Tungsura.pptxokeokeokeokeoekoekPKPU 25 2023, Tungsura.pptxokeokeokeokeoekoek
PKPU 25 2023, Tungsura.pptxokeokeokeokeoekoek
LaskarDamaiIndonesia
 
PKPU 25 2023, Tungsura.pptx sebagai bahan rapat di
PKPU 25 2023, Tungsura.pptx sebagai bahan rapat diPKPU 25 2023, Tungsura.pptx sebagai bahan rapat di
PKPU 25 2023, Tungsura.pptx sebagai bahan rapat di
ssuser5ec212
 
Tata Cara Penyelenggaraan Pemilu
Tata Cara Penyelenggaraan PemiluTata Cara Penyelenggaraan Pemilu
Tata Cara Penyelenggaraan Pemilu
Bijakbertindak
 
V2 PPT BIMTEK TUNGSURA DN (perbaikan) (1).pptx
V2 PPT BIMTEK TUNGSURA DN (perbaikan) (1).pptxV2 PPT BIMTEK TUNGSURA DN (perbaikan) (1).pptx
V2 PPT BIMTEK TUNGSURA DN (perbaikan) (1).pptx
DhimasAgum
 
Peran kpud.2
Peran kpud.2Peran kpud.2
Peran kpud.2
AN ASYUF
 
PKPU 25 2023, Tungsura, Bawaslu (240124)#2.pptx
PKPU 25 2023, Tungsura, Bawaslu (240124)#2.pptxPKPU 25 2023, Tungsura, Bawaslu (240124)#2.pptx
PKPU 25 2023, Tungsura, Bawaslu (240124)#2.pptx
ahmadkhoiron
 

Similar to Potensi Sebelum Kampanye.pptx (20)

PKPU 25 2023, Tungsura.pptxokeokeokeokeoekoek
PKPU 25 2023, Tungsura.pptxokeokeokeokeoekoekPKPU 25 2023, Tungsura.pptxokeokeokeokeoekoek
PKPU 25 2023, Tungsura.pptxokeokeokeokeoekoek
 
Pileg 2014
Pileg 2014Pileg 2014
Pileg 2014
 
PKPU 15 dan PKPU 20 Kampanye.pptx
PKPU 15 dan PKPU 20 Kampanye.pptxPKPU 15 dan PKPU 20 Kampanye.pptx
PKPU 15 dan PKPU 20 Kampanye.pptx
 
Pembatasan parpol
Pembatasan parpolPembatasan parpol
Pembatasan parpol
 
PKPU 25 2023, Tungsura.pptx sebagai bahan rapat di
PKPU 25 2023, Tungsura.pptx sebagai bahan rapat diPKPU 25 2023, Tungsura.pptx sebagai bahan rapat di
PKPU 25 2023, Tungsura.pptx sebagai bahan rapat di
 
Tata Cara Penyelenggaraan Pemilu
Tata Cara Penyelenggaraan PemiluTata Cara Penyelenggaraan Pemilu
Tata Cara Penyelenggaraan Pemilu
 
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxsosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
 
PRESENTASI TATA KERJA, KODE ETIK, DAN KODE KPPS TOT.pptx
PRESENTASI TATA KERJA, KODE ETIK, DAN KODE KPPS TOT.pptxPRESENTASI TATA KERJA, KODE ETIK, DAN KODE KPPS TOT.pptx
PRESENTASI TATA KERJA, KODE ETIK, DAN KODE KPPS TOT.pptx
 
Advokasi (4) PEMAHAMAN PERATURAN PILKADA SERENTAK 2018.pptx
Advokasi (4) PEMAHAMAN PERATURAN PILKADA SERENTAK 2018.pptxAdvokasi (4) PEMAHAMAN PERATURAN PILKADA SERENTAK 2018.pptx
Advokasi (4) PEMAHAMAN PERATURAN PILKADA SERENTAK 2018.pptx
 
TATA KERJA PPS.pdf
TATA KERJA PPS.pdfTATA KERJA PPS.pdf
TATA KERJA PPS.pdf
 
PKPU 25 2023, Tungsura(240124).pptx
PKPU 25 2023, Tungsura(240124).pptxPKPU 25 2023, Tungsura(240124).pptx
PKPU 25 2023, Tungsura(240124).pptx
 
Bimtek Tungsura Petugas KPPS Pemilu 2024.pptx
Bimtek Tungsura Petugas KPPS Pemilu 2024.pptxBimtek Tungsura Petugas KPPS Pemilu 2024.pptx
Bimtek Tungsura Petugas KPPS Pemilu 2024.pptx
 
V2 PPT BIMTEK TUNGSURA DN (perbaikan) (1).pptx
V2 PPT BIMTEK TUNGSURA DN (perbaikan) (1).pptxV2 PPT BIMTEK TUNGSURA DN (perbaikan) (1).pptx
V2 PPT BIMTEK TUNGSURA DN (perbaikan) (1).pptx
 
Tungsura.pptx
Tungsura.pptxTungsura.pptx
Tungsura.pptx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Petunjuk Teknis Panitia Pemungutan Suara KPU JB JAJAS
Petunjuk Teknis Panitia Pemungutan Suara KPU JB JAJASPetunjuk Teknis Panitia Pemungutan Suara KPU JB JAJAS
Petunjuk Teknis Panitia Pemungutan Suara KPU JB JAJAS
 
AAlur Penanganan Pelanggaran Pemilu.pptx
AAlur Penanganan Pelanggaran Pemilu.pptxAAlur Penanganan Pelanggaran Pemilu.pptx
AAlur Penanganan Pelanggaran Pemilu.pptx
 
Peran kpud.2
Peran kpud.2Peran kpud.2
Peran kpud.2
 
PKPU 25 2023, Tungsura, Bawaslu (240124)#2.pptx
PKPU 25 2023, Tungsura, Bawaslu (240124)#2.pptxPKPU 25 2023, Tungsura, Bawaslu (240124)#2.pptx
PKPU 25 2023, Tungsura, Bawaslu (240124)#2.pptx
 
Bab i
Bab   iBab   i
Bab i
 

Recently uploaded

Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
AgusSuarno2
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
aji guru
 
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
randikaakbar11
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
AvivThea
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxMekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
 
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptAnalisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
 
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docxMateri E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
 
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan AnakPWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
 
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Potensi Sebelum Kampanye.pptx

  • 1. POTENSI PELANGGARAN SEBELUM TAHAP KAMPANYE PEMILU 2024 Sri Wahyu Ananingsih Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Webinar Bawaslu Kota Tegal, 17 Oktober 2022
  • 2. No Tahapan Tanggal 1 Verifikasi faktual 15 Oktober 2022 – 14 Desember 2022 2 Penetapan parpol peserta pemilu 14 Desember 2022 3 Penetapan jumlah kursi dan dapil 14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023 4 Pencalonan DPD 6 Desember 2022 – 25 November 2023 5 Pencalonan DPR, DPRD 24 April 2023 – 25 November 2023 6 Pencalonan Pres dan Wapres 19 Oktober 2023 – 25 November 2023 7 Masa kampanye 28 November 2023 – 10 Februari 2024 8 Masa tenang 11 Februari 2023 – 13 Februari 2024 10 Pungut suara 14 Februari 2024 TAHAPAN PEMILU 2024
  • 3. Verifikasi faktual BMS Penyampaian rekap hasil verifikasi faktual dari KPU ke Parpol dan Bawaslu 15 Okt – 4 Nov 2022 9 November 2022 Perbaikan dokumen persyaratan oleh Parpol Verifikasi faktual kepengurusan Perpol tk kab/kota dan keanggotaan oleh KPU Kab/Kota 10-23 November 2022 verifikasi faktual perbaikan 24 November – 7 Desember 2022 Verifikasi faktual kepengurusan Perpol tk kab/kota dan keanggotaan oleh KPU Kab/Kota MS MS TMS Tidak diterima Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 14 Desember 2022 TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL
  • 4. KPU kabupaten/kota mendatangi Kantor tetap Parpol di kabupaten/kota 1. Pembuktian kebenaran identitas ketua, sekretaris dan bendahara pada data sipol dengan KTA dan KTP-el atau KK 2. Pemenuhan keterwakilan perempuan 30% pada susunan pengurus 3. Pembuktian Suket Pimpinan parpol tentang penggunaan kantor tetap Pengurus tidak hadir Sarana teknologi informasi pada waktu seketika dimana KPU dan pengurus bisa berkomunikasi Video/Video call Verifikasi kembali KTA dengan KTP-el /KK dengan Video Keraguan VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
  • 5. 1. Identitas pengurus dalam sipol tidak sesuai dengan identitas pengurus pada KTA dan KTP-el/KK secara faktual 2. Pengurus tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP-el atau KK 3. Pengurus tidak hadir dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi seketika 4. Domisili kantor tetap tidak sesuai 5. Pengurus meninggal dunia, tidak ada Suket atau Suket bukan dari Lurah/Kades (misalnya ketua RT/RW) POTENSI PELANGGARAN PENGURUS PARPOL MENINGGAL DUNIA Pengurus meninggal dunia sejak masa pendaftaran (bukti Suket Lurah/Kades) Pengurus meninggal dunia sebelum pendaftaran (bukti Suket Lurah/Kades) TMS MS
  • 6. Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tidak memenuhi 30% Tetap dinyatakan MS Verifikasi Faktual keanggotaan Parpol dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Parpol paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Parpol tingkat kabupaten/kota. Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dapat didampingi Bawaslu Kabupaten/Kota. VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
  • 7. KPU dan Verifikator mendatangi anggota Parpol ke tempat tinggalnya Pembuktian kebenaran identitas dan status keanggotaan Mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK Anggota tidak berada di tempat tinggal Petugas penghubung Parpol menghadirkan langsung anggota yg tidak hadir tsb di kantor tetap Parpol di kab/kota Anggota tidak dapat dihadirkan Verifikator faktual melakukan verifikasi kepada anggota yang hadir Terhadap yang tidak hadir verifikasi dilakukan dengan sarana teknologi informasi Video/Video call Keraguan Verifikasi kembali KTA dengan KTP-el /KK dengan Video VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARPOL
  • 8. POTENSI PELANGGARAN 1. Identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK tidak sesuai dengan identitas dalam Sipol 2. Anggota tidak dapat menunjukkan kepemilikan KTA dan atau KTP-el Pasal 93 : Anggota Partai Politik yang menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu tetapi tidak bersedia mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAA N.VERFAK.ANGGOT A-PARPOL, maka keanggotaannya dinyatakan MS PENANGANAN PELANGGARAN 1. Pelanggaran Administrasi 2. Pelanggaran kode etik 3. Pelanggaran pidana pemilu (Pasal 518 jo Pasal 180 UU 7/2017) 4. Pelanggaran pidana umum (Pasal 263 KUHP pemalsuan dokumen)
  • 9. Pasal 518 UU No.7/2017 Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verffikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan bakal calon Pres dan Wapres dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah.
  • 10. POTENSI SENGKETA PASCA PENETAPAN PARPOL 14 Desember 2022 Sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilu (KPU) terkait dengan penetapan Parpol Sengketa ke Bawaslu (12 hari kerja sejak diterimanya permohonan ) PTUN (pengajuan gugatan plg lm 5 hari kerja stl putusan Bawaslu dibacakan) PTUN memutus plg lm 21 hari sejak gugatan dinyatakan lengkap KPU TL putusan PTUN plg lm 3 hari kerja Lihat Pasal 469 UU 7/2017
  • 11. 2. Sengketa dalam tahap pendaftaran caleg a. Kelengkapan dokumen persyaratan dalam proses verifikasi oleh KPU misalnya : Potensi pelanggaran • Bakal calon DPD sebagai pengurus Parpol • (Lihat Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018: Calon DPD tidak boleh menjadi pengurus Parpol ) Potensi pelanggaran • Bakal calon yang berasal dari Kepala daerah, Kades dan perangkat desa, ASN, TNI,Polri, BUMN, BUMD dan BUMDes dll (Surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu, tanda terima surat dan Suket surat pengajuan dalam proses) Potensi pelanggaran • Bakal calon dari penyelenggara pemilu (keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang) Misalnya: 1. Ketiadaan surat sehat 2. Surat keterangan pengadilan 3. SKCK 4. Data belum terupload di SILON KPU
  • 12. b. Keabsahan dokumen persyaratan bakal calon (Pasal 254) Misal: ijasah c. Penyusunan daftar calon sementara d. Penyusunan daftar calon tetap Misal terhadap bakal calon yang meninggal dunia, ada tanggapan masyarakat dll Parpol dapat menggantinya e. Tata cara pendaftaran Misal batas waktu akhir pengajuan bakal calon (penutupan pendaftaran); Potensi Sengketa
  • 13. (1).Dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU dari Parpol yang tidak lolos penetapan Laporan dugaan pelanggaran administrasi ke Bawaslu Laporan memenuhi syarat formil d materiil Bawaslu men-TL laporan plg lm 14 hari kerja sejak lap diterima dan diregistrasi KPU TL putusan Bawaslu plg lm 3 hari kerja sejak putusan dibacakan POTENSI PELANGGARAN PASCA PENETAPAN PARPOL 14 Desember 2022
  • 14. (2). Dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK)/Alat peraga sosialisasi (APS) Pasal 1 (35) UU 7/2017 jo Pasal 1 (24) Perbawaslu 33/2018: Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu Pasal 1 (25) Perbawaslu 33/2018: Citra diri adalah identitas, ciri khusus atau karakteristik Peserta Pemilu yang memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu Pasal 1 (32) Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Citra diri untuk anggota DPD: foto dan nomor urut calon; untuk Paslon pres dan wapres: foto dan nomor urut paslon
  • 15. APK difasilitasi oleh KPU. Tambahan APK di luar fasilitasi oleh KPU harus dengan keputusan KPU Pemasangan APK diatur dalam UU /2017, Perbawaslu, SE/SK KPU dan juga Perda di tiap-tiap daerah. Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap pemasangan APK harus memperhatikan: a. Jenis, desain dan lokasi pemasangan yang diizinkan sesuai aturan regulasi b. jumlah dan jenis APK yang difasilitasi KPU, c. jumlah tambahan APK oleh parpol,calon, paslon sendiri d. pemasangan APK di papan reklame berbayar hanya untuk APK yang dialokasikan dan difasilitasi oleh KPU e. Larangan pemasangan stiker atau branding yang memuat citra diri peserta pemilu pada kendaraan transportasi umum dan pemerintah. Pelanggaran APK ranahnya pengawas pemilu. Sedangkan APS ranahnya Pemkab/kota (satpol pp). Pelanggaran terkait APK: 1. Pemasangan APK : pelanggaran administrasi 2. Larangan kampanye Pasal 280 ayat (1) huruf g termasuk pidana pemilu. Sanksi pada Pasal 521 3. Bila APK memenuhi unsur kampanye: pelanggaran kampanye di luar jadwal Pasal 492 4. Perusakan APK: pidana umum
  • 16. (3).Dugaan pelanggaran dalam pelaporan dana kampanye Dana Kampanye Pemilu bersumber dari: a. partai politik; b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota dari partai politik yang bersangkutan; paslon/DPD yang bersangkutan dan c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Paslon dan tim kampanye di tk pusat wajib memberikan LADK pemilu dan RKDK Paslon dan tim ke KPU paling lambat 14 hari setelah penetapan Paslon; Parpol Peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan LADK pemilu dan RKDK kepada Kpu, Kpu Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling tambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Calon anggota DPD peserta pemilu wajib memberikan LADK pemilu dan RKDK Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye pemilu dalam bentukt rapat umum.
  • 17. Pasal 496 Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (21, dan/atan ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 497 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2a.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pelanggaran terkait laporan dana kampanye 1. Terlambat pelaporan ke KPU: pelanggaran administrasi 2. Pemberian keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye termasuk pidana pemilu, Pasal 496 dan Pasal 497.
  • 18. 4. Dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal Metode kampanye meliputi: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum; e. Media Sosial; f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan; g. rapat umum; h. debat Pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu presiden dan wakil presiden; dan i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode kampanye dalam bentuk iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan serta rapat umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang
  • 19. Pasal 492 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Unsur Pasal 492: 1. Setiap orang 2. Dengan sengaja 3. Kampanye pemilu di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU/KPU Prov/KPU Kab/Kota untuk setiap peserta Pemilu Catatan: a). Keterpenuhan unsur pada Pasal 492 bersifat kumulatif. b). Sebaliknya pengertian kampanye bisa dimaknai kumulatif atau alternatif. Ditunjukkan dengan frasa “dan/atau”. Adanya visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. c). Jadwal dari KPU dibuktikan dengan adanya SK .