2. 1. KEDUDUKAN
• PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja badan Adhoc Penyelenggara
Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota, KPPS dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan
suara;
• KPPS berkedudukan di TPS dibentuk paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan
pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
• Dalam hal, terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu
lanjutan, masa kerja KPPS diperpanjang dan KPPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan. Apabila
terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua,
masa kerja KPPS diperpanjang, dan KPPS dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan
suara putaran kedua
3. 2. SUSUNAN
• Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota
masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
• Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan
perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
• Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas: 1 (satu) orang ketua
merangkap anggota; dan 6(enam) orang anggota. Ketua KPPS dipilih
dari dan oleh anggota KPPS.
4. 4
Tugas KPPS pada Pemungutan Suara (1)
Ketua KPPS sebagai anggota KPPS Kesatu mempunyai tugas memimpin rapat
Pemungutan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara,
serta menyiapkan dan menandatangani Surat Suara secara langsung.
Ketua KPPS
1. Menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir (Model
C.Pemberitahuan-KPU), surat pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih-KPU),
dan KTP-el atau Suket Perekaman KTP-el bagi Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, dan
DPK sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan
diberikan berdasarkan urutan kehadiran; dan/atau
2. tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.
KPPS KEDUA
5. 5
Tugas KPPS pada Pemungutan Suara (2)
1. Mengumpulkan surat pemberitahuan formulir (Model C.Pemberitahuan-KPU), surat
pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih-KPU) setelah Pemilih mendapatkan
Surat Suara yang akan dicoblos; dan/atau
2. Tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS :
- mengisi data TPS dibagian belakang surat suara yang memuat alamat TPS
berupa nama kabupaten/kota kecamatan, kelurahan dan nomor TPS
dengan cara ditulis tangan atau dapat menggunakan alat bantu cetakan
tulisan yang tidak merusak surat suara.
KPPS KETIGA
6. KPPS KEEMPAT
1. Meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memeriksa tanda
khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan Pemilih;
2. Meminta kepada Pemilih untuk
- menunjukkan KTP-el atau Suket Perekaman KTP-el.
- menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KPU, formulir Model A-Surat Pindah
Memilih-KPU;
3. Memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Suket
Perekaman KTP-el yang ditunjukkan oleh Pemilih;
4. Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir
Model C.Pemberitahuan-KPU dengan KTP-el atau Suket Perekaman KTP-el dan memeriksa
kesesuaian nama Pemilih dengan NIK yang tercantum dalam formulir Model A Daftar Pemilih
DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT dengan
menggunakan formulir Model A-Kabkot Daftar Pemilih;
7. 7
Tugas KPPS pada Pemungutan Suara (3)
5. Apabila Pemilih terdaftar dalam DPTb, KPPS memeriksa kesesuaian nama Pemilih
antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih-KPU dengan KTP-el atau Suket
Perekaman TP-el dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum
dalam salinan DPTb, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam
salinan DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
6. Apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, memeriksa
kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el yang ditunjukkan oleh
Pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb .
KPPS KEEMPAT
8. 8
Tugas KPPS pada Pemungutan Suara (4)
1. Mencentang pada salah satu kolom jenis kelamin L/P sesuai jenis kelamin pemilih
untuk pemilih yang telah diperiksa KPPS KEEMPATMeminta Pemilih untuk
menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPT bagi pemilih yang terdaftar
dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih;
2. Meminta Pemilih untuk menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPTb bagi
pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan dan Namanya
tercantum dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPTb;
3. Menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el dan menandatangani formulir MODEL
C.DAFTAR HADIR DPK;
4. Menuliskan nama Pemilih dan jenis disabilitas Pemilih yang belum tercantum dalam
formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPTb/ MODEL C.DAFTAR HADIR DPK ke dalam
formulir tersebut sesuai dengan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan; ....lanjut 5
KPPS KELIMA
9. 9
Tugas KPPS pada Pemungutan Suara (5)
Mengatur dan memastikan Pemilih memasukkan masing-masing Surat Suara ke dalam
kotak suara sesuai jenis Pemilu.
KPPS KEENAM
Mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di
salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan
hak pilihnya
KPPS KETUJUH
5. mempersilahkan pemilih duduk pada tempat yang telah disediakan
10. Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua KPPS dalam persiapan
penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara :
1. Memberi penjelasan tentang tugas yang harus dilaksanakan kepada
anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
2. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
3. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada
Pemilih pada Daftar Pemilih Tetap;
4. Menyampaikan salinan daftar Pemilih sementara kepada saksi yang
mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau
yang disebut dengan nama lain;
5. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
6. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh
peserta Pemilu atau Pemilihan.
11. Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua KPPS dalam rapat
pemungutan suara di TPS :
1. Memimpin kegiatan KPPS;
2. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
3. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
4. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang
hadir;
5. Menandatangani berita acara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang
anggota KPPS;
6. Menandatangani tiap lembar surat suara;
7. Memberikan penjelasan terkait dengan ketersediaan dan tata cara
penggunaan alat bantu tunanetra (template); dan
8. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
12. Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua KPPS dalam rapat
penghitungan suara di TPS :
1. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
2. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling
sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki
surat mandat dari peserta Pemilu atau Pemilihan;
3. Memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara
kepada saksi peserta Pemilu atau Pemilihan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan PPK melalui
PPS;
4. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
5. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan
suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang
sama, dengan mendapat pengawalan dari Petugas Ketertiban TPS;
13. 3. HUBUNGAN KERJA
• KPPS bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu
atau Pemilihan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS. Pada
penyelenggaraan tahapan tersebut, KPPS berkoordinasi dengan
perangkat rukun tetangga atau yang disebut dengan nama lain, rukun
warga atau yang disebut dengan nama lain, Pengawas TPS, peserta
Pemilu atau Pemilihan, Pemilih,dan pihak terkait lain pada tingkat
TPS;
• KPPS wajib melaporkan kinerja penyelenggaraan tahapan Pemilu atau
Pemilihan kepada PPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya.
14. 4. EVALUASI KINERJA
Evaluasi kinerja KPPS digunakan untuk mengetahui pelaksanaan tahapan yang
dilakukan oleh KPPS, sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran untuk
mendukung kegiatan tahapan Pemilu yang dilakukan oleh KPPS dan menjadi dasar
pertimbangan bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pengangkatan kembali
KPPS. Komponen evaluasi kinerja KPPS digunakan untuk pelaksanaan tahapan Pemilu,
kesesuaian penggunaan anggaran; dan koordinasi pada tiap tingkatan.
Pada akhir masa jabatan KPPS, dilakukan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan
aspek:
• Pelaksanaan tahapan Pemilu atau Pemilihan pada tingkatan KPPS;
• Penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas
penyelenggara Pemilu; dan
• Hasil laporan.
15. 5. PEMBERHENTIAN KPPS
Anggota KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota, karena :
• Meninggal dunia;
• Berhalangan tetap, meliputi keadaan tidak diketahui keberadaannya, dan tidak mampu
melaksanakan tugas secara permanen.
• Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; atau
• Diberhentikan dengan tidak hormat, apabila:
a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPPS;
b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
c. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya;
e. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS
dalam mengambil keputusan dan penetapansebagaimana peraturan perundang-undangan.
16. Penggantian Anggota KPPS dilakukan dengan mekanisme:
• PPS melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap persyaratan calon
pengganti anggota KPPS.
• PPS mengambil keputusan penggantian melalui rapat pleno yang
dituangkan dalam berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan
klarifikasi.
• PPS menyampaikan hasil verifikasi dan klarifikasi kepada KPU
Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan.
• PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota menetapkan penggantian
anggota KPPS dengan menggunakan format keputusan PPS atas nama
Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang tercantum Lampiran II
Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022.
• PPS melantik dan meminta tanda tangan pakta integritas kepada calon
pengganti anggota KPPS yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja
KPPS.
17. 6. PENGAMBILALIHAN TUGAS
Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu
“Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPPS
tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
dilaksanakan oleh PPS”.
