Dokumen ini membahas tentang penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk Pemilihan Umum tahun 2024. Dokumen ini menjelaskan prosedur pendaftaran pemilih untuk DPTb dan DPK, serta formulir dan laporan yang harus diisi. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pelayanan pemilih yang akan pindah memilih dan evaluasi proses penyusunan DPTb.
Dokumen tersebut merangkum tugas dan tanggung jawab Andreas Pardede, S.IP. sebagai pejabat Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan umum di Indonesia, mulai dari pengawasan terhadap data pemilih, pengumuman daftar pemilih sementara hingga penetapan daftar pemilih tetap. Tugas tersebut dilakukan melalui pengawasan, koordinasi, analisis, dan penyusunan laporan di tingkat pusat maupun
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptxKPUTTS
Dokumen tersebut membahas rencana pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Timur, mencakup jadwal kegiatan, syarat WNI untuk terdaftar sebagai pemilih, dan proses penyusunan daftar pemilih melalui coklit oleh pantarlih."
Dokumen menjelaskan kriteria surat suara yang sah dan tidak sah dalam pemilihan umum di Indonesia. Surat suara dinyatakan sah jika ditandatangani ketua KPPS dan berisi tanda coblos pada nama calon, partai politik, atau gambar yang disediakan. Surat suara dinyatakan tidak sah jika berisi tulisan tambahan atau tanda coblos tidak menggunakan alat yang disediakan.
Dokumen tersebut merangkum tugas dan tanggung jawab Andreas Pardede, S.IP. sebagai pejabat Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan umum di Indonesia, mulai dari pengawasan terhadap data pemilih, pengumuman daftar pemilih sementara hingga penetapan daftar pemilih tetap. Tugas tersebut dilakukan melalui pengawasan, koordinasi, analisis, dan penyusunan laporan di tingkat pusat maupun
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptxKPUTTS
Dokumen tersebut membahas rencana pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Timur, mencakup jadwal kegiatan, syarat WNI untuk terdaftar sebagai pemilih, dan proses penyusunan daftar pemilih melalui coklit oleh pantarlih."
Dokumen menjelaskan kriteria surat suara yang sah dan tidak sah dalam pemilihan umum di Indonesia. Surat suara dinyatakan sah jika ditandatangani ketua KPPS dan berisi tanda coblos pada nama calon, partai politik, atau gambar yang disediakan. Surat suara dinyatakan tidak sah jika berisi tulisan tambahan atau tanda coblos tidak menggunakan alat yang disediakan.
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxssuser55d8f7
UUD 1945
Undang – Undang 7 tahun 2023 perubahan Undang – undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
UU 27 tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi
Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan program dan jadwal Pemilihan Umum
3 Elemen penting dalam Pemilu
Penyelenggara
Peserta Pemilu
Pemilih
Dokumen tersebut membahas tentang pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada bulan April dan Juli 2014 untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Dokumen ini menekankan pentingnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilih secara bijak dengan mempelajari program dan rekam jejak calon yang akan dipilih serta terus memantau kinerja mereka setelah terpilih.
Dokumen tersebut merupakan kodifikasi peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah. Kodifikasi ini bertujuan untuk mempermudah memahami peraturan secara lebih terpadu dengan mengatur berbagai isu strategis seperti prosedur pemilih yang pindah TPS, format daftar pasangan calon, atribut yang diperbolehkan, dokumentasi hasil pemungutan suara, pengaturan suara sah dan lain
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan perlengkapan dan prosedur kerja KPPS (Komisi Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara) dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilu Legislatif 2014, mulai dari jenis perlengkapan yang dibutuhkan, prosedur pengumuman, pembagian tugas anggota KPPS, hingga tata cara pelaksanaan rapat pemungutan suara.
Dokumen ini membahas rencana untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2014. Rencananya meliputi pelibatan kelompok strategis sebagai pelopor sosialisasi, penggalangan dukungan dari berbagai pihak, dan pengemasan aktivitas sosialisasi menjadi lebih menarik melalui konsep "electiontainment". Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Peraturan ini mengatur tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan instansinya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ditetapkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya dan melaksanakan ketentuan undang-undang tentang pemilihan umum."
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
Tiga tahapan krusial dalam pemilihan kepala daerah adalah pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara. Akurasi daftar pemilih dan ketersediaan logistik penting untuk memastikan hak konstitusional warga negara terpenuhi. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup pengawasan yang perlu dilakukan di setiap tahapan untuk mencegah potensi pelanggaran.
Dokumen tersebut membahas prosedur penanganan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 mulai dari menerima laporan, pemeriksaan laporan, klarifikasi, kajian, hingga tindak lanjutnya.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Beberapa poin utama meliputi persyaratan calon anggota badan adhoc, mekanisme pembentukan, dan penggunaan sistem informasi akademik untuk mendukung proses pendaftaran dan seleksi calon anggota.
Materi presenter kampanye anti golput dan anti politik uangKAMOE Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang pemilu di Indonesia, termasuk tujuan, manfaat, dan prinsip-prinsip pemilu. Dokumen juga menjelaskan dampak merusak dari golput dan politik uang serta mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pemilu secara jujur dan adil.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk Pemilu 2024, mencakup dasar hukum, jenis daftar pemilih, syarat dan prosedur pindah memilih dan memilih sebagai DPK, serta formulir dan pedoman terkait.
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxssuser55d8f7
UUD 1945
Undang – Undang 7 tahun 2023 perubahan Undang – undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
UU 27 tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi
Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan program dan jadwal Pemilihan Umum
3 Elemen penting dalam Pemilu
Penyelenggara
Peserta Pemilu
Pemilih
Dokumen tersebut membahas tentang pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada bulan April dan Juli 2014 untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Dokumen ini menekankan pentingnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilih secara bijak dengan mempelajari program dan rekam jejak calon yang akan dipilih serta terus memantau kinerja mereka setelah terpilih.
Dokumen tersebut merupakan kodifikasi peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah. Kodifikasi ini bertujuan untuk mempermudah memahami peraturan secara lebih terpadu dengan mengatur berbagai isu strategis seperti prosedur pemilih yang pindah TPS, format daftar pasangan calon, atribut yang diperbolehkan, dokumentasi hasil pemungutan suara, pengaturan suara sah dan lain
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan perlengkapan dan prosedur kerja KPPS (Komisi Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara) dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilu Legislatif 2014, mulai dari jenis perlengkapan yang dibutuhkan, prosedur pengumuman, pembagian tugas anggota KPPS, hingga tata cara pelaksanaan rapat pemungutan suara.
Dokumen ini membahas rencana untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2014. Rencananya meliputi pelibatan kelompok strategis sebagai pelopor sosialisasi, penggalangan dukungan dari berbagai pihak, dan pengemasan aktivitas sosialisasi menjadi lebih menarik melalui konsep "electiontainment". Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Peraturan ini mengatur tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan instansinya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ditetapkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya dan melaksanakan ketentuan undang-undang tentang pemilihan umum."
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
Tiga tahapan krusial dalam pemilihan kepala daerah adalah pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara. Akurasi daftar pemilih dan ketersediaan logistik penting untuk memastikan hak konstitusional warga negara terpenuhi. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup pengawasan yang perlu dilakukan di setiap tahapan untuk mencegah potensi pelanggaran.
Dokumen tersebut membahas prosedur penanganan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 mulai dari menerima laporan, pemeriksaan laporan, klarifikasi, kajian, hingga tindak lanjutnya.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Beberapa poin utama meliputi persyaratan calon anggota badan adhoc, mekanisme pembentukan, dan penggunaan sistem informasi akademik untuk mendukung proses pendaftaran dan seleksi calon anggota.
Materi presenter kampanye anti golput dan anti politik uangKAMOE Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang pemilu di Indonesia, termasuk tujuan, manfaat, dan prinsip-prinsip pemilu. Dokumen juga menjelaskan dampak merusak dari golput dan politik uang serta mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pemilu secara jujur dan adil.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk Pemilu 2024, mencakup dasar hukum, jenis daftar pemilih, syarat dan prosedur pindah memilih dan memilih sebagai DPK, serta formulir dan pedoman terkait.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pemutakhiran data pemilih untuk pelaksanaan pemilu, mencakup dasar hukum, syarat pemilih, proses penyusunan data pemilih melalui pencocokan dan penelitian (coklit), penyusunan daftar pemilih sementara, hasil perbaikan, dan tetap.
2. Fokus pengawasan pemutakhiran data pemilih adalah pelaksanaan coklit untuk memastikan data pemilih yang tepat terdaftar dan yang
Dokumen tersebut membahas proses pengawasan pencocokan dan penelitian data pemilih yang akan dilakukan oleh panitia pengawas desa/kelurahan, termasuk tahapan-tahapannya, kerawanan yang mungkin terjadi, dan rencana kerja tindak lanjut.
Dokumen tersebut merangkum tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 mulai dari perencanaan, pendaftaran peserta, penetapan kursi dan daerah pemilihan, pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara."
Dokumen tersebut membahas tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga ketentuan berhenti dari jabatan bagi kepala daerah yang mencalonkan diri di tempat lain."
Dokumen tersebut membahas tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 di Indonesia, mulai dari perencanaan, pendaftaran calon, kampanye, hingga proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Dibahas pula badan penyelenggara pemilu, logistik, dan kategori pemilih yang berhak memberikan suara."
1. P E M I L U
Penyusunan
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan
Daftar Pemilih Khusus (DPK)
T A H U N 2 0 2 4
2. Undang-Undang 7 Tahun 2017
Pemilihan Umum
Dasar
Hukum
Undang-Undang 27 Tahun 2022
Pelindungan Data Pribadi
PKPU No.7 Tahun 2023 jo PKPU NO. 7 Tahun 2022
tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
dan Sistem Informasi Data Pemilih
Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023
Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2023
Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri pada Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
2
3. 1 Daftar Pemilih Tetap (DPT)
DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
2
Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat
menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di
TPS lain
3 Daftar Pemilih Khusus (DPK)
Daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.
3
4. DPTb
Daftar Pemilih Tambahan
Daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena
keadaan tertentu pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk
memilih di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar dan akan memberikan
suara di TPS lain.
Berlaku juga untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang
terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN/KSK/Pos.
4
5. Syarat Pindah Memilih
Hingga H-30 (15 Jan 2024)
Tertimpa bencana Tertimpa bencana
1 Bertugas di tempat lain
2 Menjalani rawat inap/mendampingi pasien rawat inap
3
4 Menjadi tahanan rutan atau lapas/menjadi terpidana
5
(16 Jan 2024) H-29 hingga H-7 (7 Feb 2024)
Bertugas di tempat lain
Menjalani rawat inap (sakit)
Menjadi tahanan rutan atau lapas
Penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau
panti rehabilitasi
Menjalani rehabilitasi narkoba (DN only)
6
7 Bekerja di luar domisli
8 Menjalani tugas belajar/menempuh pendidikan
menengah atau tinggi
9 Pindah domisili
5
6. Dokumen alat bukti pendukung alasan pindah memilih
narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap
basah
No Alasan Pindah Memilih Dokumen Bukti Dukung
1 Menjalankan tugas di tempat lain pada saat
hari pemungutan suara
Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan instansi
atau perusahaan dan cap basah
2 Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan
kesehatan dan keluarga yang mendampingi
Surat keterangan riwayat inap dari rumah
sakit/layanan kesehatan dan surat pernyataan
pendamping
3 Penyandang disabilitas yang menjalani
perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi
Surat keterangan dari panti sosial atau panti
rehabilitasi ditandatangani oleh pimpinan instansi
atau perusahaan dan cap basah
4 Menjalani rehabilitasi narkoba Surat keterangan dari pimpinan lembaga rehabilitasi
6
7. Dokumen alat bukti pendukung alasan pindah memilih
No Alasan Pindah Memilih Dokumen Bukti Dukung
6 Tugas belajar/menempuh pendidikan
menengah atau tinggi
Surat keterangan belajar dari kampus/lembaga
pendidikan lain ditandatangani dan cap basah
8 Tertimpa bencana alam Surat dari BNPB, Kepala Desa/Lurah atau pemberitaan
dari media massa
9 Bekerja diluar domisilinya Surat tugas atau keterangan ditandatangani oleh
pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah
dan fotokopi KTP-el dan/atau KK terbaru
7 Pindah domisili Fotokopi KTP-el dan/atau KK terbaru
Surat pernyataan dari Kalapas atau Karutan
5 Menjadi tahanan di rumah tahanan atau
lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang
sedang menjalani hukuman penjara atau
kurungan
7
8. Tata Cara Melayani Pemilih Pindahan
1 2 3 4
PPS,PPK,KPU
Kab/Kota dan PPLN
memastikan
ketersediaan
jaringan internet di
kantor masing-
masing untuk
mengakses DPT
secara Nasional
PPS,PPK,KPU
Kab/Kota dan PPLN
membuat jadwal piket
sesuai jam kerja
PPS,PPK,KPU
Kab/Kota dan PPLN
mencantumkan
nomor kontak atau
alamat yang dapat
dihubungi di
Kantor Sekretariat
masing-masing.
PPS,PPK,KPU
Kab/Kota dan PPLN
menyediakan
formulir Model A-
Pindah Memilih
yang diisi sesuai
prosedur yang
berlaku
8
9. Pelayanan
Pindah Memilih
Pemilih yang akan melakukan pindah memilih dapat langsung
datang ke KPU Kabupaten/Kota atau PPLN atau PPK atau PPS pada
daerah asal maupun daerah tujuan.
Jajaran KPU yang dimaksud di atas dapat melayani pemilih yang
akan pindah memilih setelah menerima dan melakukan verifikasi
atas dokumen kependudukan dan dokumen bukti pendukung
persyaratan untuk pindah memilih.
9
10. LANGKAH-LANGKAH
Melayani Pindah Memilih
1 2 3 4
Petugas meminta
pemilih untuk
menunjukkan
dokumen
kependudukan berupa
KTP-el/KK (dalam
negeri) dan Paspor dan
KTP-el/KK (luar negeri)
Petugas memeriksa kepastian
pemilih sudah terdaftar dalam
DPT melalui situs
https://cekdptonline.kpu.go.id
Petugas meminta
pemilih untuk
menyerahkan dokumen
bukti dukung alasan
pemilih terdaftar dalam
DPT untuk pindah
memilih
Petugas meneliti
kesesuaian
identitas KTP-el
atau KK dengan
Data dalam DPT
7 6 5
Petugas mengisi TPS Tujuan
yang dialokasikan kepada
pemilih yang pindah memilih
dalam Sidalah
Petugas memeriksa
kelengkapan dokumen
dimaksud
Petugas mengunggah
dokumen dalam Sidalih
10
11. 8
9
Petugas mengisi form A-Surat Pindah
Memilih/form A-Surat Pindah Memilih
LN sesuai dengan identitas dan
dokumen pendukung
Petugas mencatat dan memberikan keterangan pindah
memilih pada kolom keterangan DPT/mencoret Pemilih
yang terdaftar dalam DPT asal dan menerbitkan surat
keterangan pindah memilih menggunakan formulir
Model A-Surat Pindah Memilih/Model Surat A-Pindah
Memilih LN, dengan ketentuan:
1. Lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan
2. Lembar kedua sebagai arsip PPS,PPK,KPU 10
Kabupaten/Kota dan PPLN.
Petugas mengkoordinasikan kepada
KPU Kab/Kota jika menemukan kasus
tertentu
Formulir Model A-Surat Pindah Memilih/Model A-Surat Pindah
Memilih LN berisikan informasi: identitas Pemilih yang terdiri
dari NIK, nama, jenis kelamin, tempat tinggal dan tanggal lahir,
alamat tempat tinggal Pemilih, TPS asal Pemilih, Alamat dan TPS
tujuan, dan Jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih
11
Petugas memberikan dokumen form
A-Surat Pindah Memilih/form A-Surat
Pindah Memilih LN jika semua proses
dilalui sesuai prosedur
11
14. Tabel refrensi Kondisi Memilih dan Surat Suara yang didapat
Surat Suara
1 Pindah memilih ke Kabupaten/Kota lain di luar
Provinsi
3 Pindah memilih ke Kabupaten/Kota lain di
dalam 1 (satu) Provinsi dan berada dalam 1
(satu) Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR)
Lihat
Point 4
Lihat
Point 5
4 Pindah memilih ke Kecamatan atau
d
K
a
n
u
b
p
e
a
r
t
a
e
d
n
a
/
K
d
o
a
t
l
a
m
l
a
i
1
n(
d
s
a
it
d
u
a
)
l
a
D
m
a
e
1
r
a
(
h
s
a
P
t
e
u
m
)
Pilrihovainnsi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
2 Pindah memilih ke Kabupaten/Kota lain di
dalam 1 (satu) Provinsi
Lihat
Point 3
Lihat
Point 4
No Kondisi Pindah Memilih PPWP DPR DPD DPRD
Prov
DPRD
KabKo
14
15. Tabel refrensi Kondisi Memilih dan Surat Suara yang didapat
Surat Suara
5 Pindah memilih ke Desa/Kelurahan atau
Kecamatan lain di dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota
Lihat
Point 6
7 Pindah memilih dari Dalam Negeri ke Luar
Negeri di Negara Perwakilan RI
Cek KTP – el (sesuai dapil)
8 Pindah memilih dari Luar Negeri ke Dalam
Negeri
Pindah memilih ke Desa/Kelurahan atau
Kecamatan lain di dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota dan berada dalam 1 (satu)
Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota
No Kondisi Pindah Memilih PPWP DPR DPD DPRD
Prov
DPRD
KabKo
15
16. Tabel refrensi Kondisi Memilih dan Surat Suara yang didapat
Surat Suara
9 Pindah memilih di Luar Negeri lintas Negara
Perwakilan RI
1 Pindah memilih metode pemungutan suara
dalam 1 (satu) Negara Perwakilan RI
No Kondisi Pindah Memilih
PPWP DPR DPD DPRD
Prov
DPRD
KabKo
16
18. Penyusunan Laporan Rekapitulasi DPTb
a. Dalam hal Pemilih sudah memiliki form Model A-Surat Pindah Memilih/Model A-Surat Pindah Memilih LN
dari daerah asal, maka PPS, PPK, KPU Kab/Kota atau PPLN di daerah tujuan memproses permintaan pindah
memilih dengan cara:
• Menyusun DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan/Model A-Daftar
Pemilih Pindahan LN.
• Melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Rekap Pemilih
Pindahan/Model A-PPLN Rekap Daftar Pemilih Pindahan.
b. Dalam hal Pemilih terdaftar di lokasi khusus dan akan memilih ke wilayah asal atau wilayah lainnya, maka
pemilih tersebut masuk kategori DPTb.
c. Surat Pindah memilih untuk pemilih di Lokasi Khusus akan diterbitkan dan didistribusikan ke penanggung
jawab lokasi khusus oleh KPU Kabupaten/Kota.
d. Penanggung jawab lokasi khusus akan mengalokasikan formulir A-Surat Pindah Memilih/A-Surat Pindah
Memilih LN kepada masing-masing pemilih sebagaimana dimaksud pada poin (c) sebelum hari H
pemungutan suara.
18
19. Evaluasi
DPTb
KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun PPLN melakukan
evaluasi setiap bulan mengenai proses pindah memilih. Evaluasi
tahapan pindah memilih dilakukan dengan langkah-langkah
sebagai berikut :
• Mengidentifikasi tahapan dalam proses pindah memilih.
Meliputi Pendaftaran pindah memilih, pemindahan data dari
tempat asal ke tempat tujuan, pemilihan TPS, dan sebagainya
• Berkoordinasi dengan stakeholder mengenai tahapan DPTb
• melaporkan perkembangan pindah memilih secara berjenjang
kepada KPU
19
23. 1
Daftar Pemilih
Khusus
DPK
Pemilih yang tidak terdaftar
sebagai Pemilih dalam DPT
dan DPTb, tetapi memenuhi
syarat sebagai Pemilih
Dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan
suara dengan menunjukkan KTP-el
2
Menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat yang
tertera dalam KTP-el
3
Menggunakan hak pilih di TPS di satu jam terakhir (12.00-
13.00) sepanjang surat suara masih tersedia
4
Pada saat hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok
penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di
TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota
23