Materi Kuliah Pendidikan Anti Korupsi

1. POTENSI KORUPSI PADA
PENGELOLAAN PEMBERIAN DANA
HIBAH DI KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN
Siti Sahati(6661160041)
Mila Puspitasari (6661160040)

2.  Hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus
dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk
melakukan komitmen tertentu, hibah dapat diberikan
dalam bentuk barang, uang maupun jasa.
 Pengelola Hibah adalah pihak pelaksana fungsi otorisasi
 Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial dalam Pasal 18 dan Pasal 19 tentang
Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
 Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa hibah dapat
diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah dan Badan, Lembaga, dan
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia.

4. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN
PELAKSANAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH
PROVINSI BANTEN
 Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah
Pusat, Pemerintah
Daerah lain, BUMD,
Badan, Lembaga, dan
organisasi
kemasyarakatan yang
berbadan hukum
Indonesia
 Secara spesifik
ditetapkan
peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak
secara terus menerus

5. REALISASI DANA HIBAH
TAHUN LEMBAGA/BADA
N/YAYASAN
ANGGARAN KELUAR
2015 9 Rp680.000.000
2016 21 Rp2.685.000.000
2017 24 Rp24.255.454.000
Sumber: Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Provinsi Banten dan Pemerintah
Kabupaten Serang
Sumber: Surat Rekapitulasi Hibah Bansos Tahun
2017

6.  Penerima dana hibah tidak sesuai dengan di
lapangan
- Adanya ketidaksesuaian jumlah penerima hibah
- penerima dana hibah fiktif
 Pemanfaatan lingkungan yang kurang untuk
mendapatkan informasi langsung dalam sumber
yang Biro Kesra perlukan yaitu Lembaga/ Yayasan
yang tepat sebagai penerima dana hibah

7.  Proses kerjasama kurang optimal antara Biro Kesra
dan Lembaga/Yayasan penerima Dana Hibah
- pelulusan langsung oleh pimpinan
- pemeriksaan penerima yang kurang
 Proses pengelolaan dana hibah tidak sesuai
dengan SOP
- tidak mengajukan proposal
- tidak menyerahkan proposal pencairan
- pencairan terus-menerus tanpa surat keputusan

8. SELAIN ITU:
 Adanya pemotongan hibah yang diberikan pada
penerima hibah
 Adanya hibah kadaluarsa
 Dana hibah untuk kerabat pemimpin
 Dana hibah rentan pada penggunaan kampanye

9. PENELITIAN INDONESIAN CORRUPTION
WATCH TAHUN 2014 - 2018
Wilayah Jumlah Kasus
Kabupaten Serang 10 Kasus
Kabupaten Pandeglang 7 Kasus
Kabupaten Lebak 7 Kasus
Provinsi Banten 6 Kasus
Kota Serang 5 Kasus
Kota Tangerang 5 Kasus
Kabupaten Tangerang 4 Kasus
Kota Cilegon 4 Kasus
Kota Tangerang Selatan 3 Kasus

10. HIBAH TAHUN 2015 PROVINSI BANTEN
 Anggaran hibah sebesar Rp. 162.189.205.000
ditetapkan dalam dua kali Surat Keputusan, yaitu
 Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.35-
Huk/2015 (20 Februari 2015) untuk 85 lembaga
penerima hibah dengan total nilai hibah Rp.
122.800.000.000; dan
 Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor
978/Kep.513-Huk/2015 (tanggal 17 November 2015)
untuk 111 lembaga penerima hibah dengan total nilai
hibah Rp. 26.243.205.000

11. FAKTA :
 Terdapat 144 penerima hibah yang tidak patuh
administrasi/ tidak sesuai prosedur
 20 instansi/organisasi masyarakat yang mendapat
hibah secara terus-menerus atau berulang tanpa
dasar atau ketentuan yang mengikat
 Terdapat 62 penerima hibah yang tercantum
Keputusan Gubernur Nomor 978/Kep.513Huk/2015
dengan nilai hibah sebesar Rp. 13.108.205.000
tidak mencairkan dana hibahnya

12. POTENSI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH DAN TIDAK
EFEKTIFNYA DANA HIBAH TAHUN 2015
Masalah Jumlah
Tidak ada proposal Rp8.928.205.000
Tidak menyerahkan proposal
pencairan
Rp9.150.000.000
Tidak ada proposal dan proposal
pencairan
Rp67.925.000.000
Pencairan berulang Rp52.450.000.000
TOTAL Rp138.453.205.000

13. THANK YOU