Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pengawasan dan Pengendalian Gratifikasi
Similar to Pengawasan dan Pengendalian Gratifikasi (20)
More from KutsiyatinMSi
More from KutsiyatinMSi (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Pengawasan dan Pengendalian Gratifikasi
- 1. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA RI Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia H. Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak Sekretaris Inspektorat Jenderal 17 November 2021
- 2. UPG VISI MISI KEMENTERIAN AGAMA 2020-2024 “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Gotong Royong” Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama Meningkatkan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan Memantapkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) MISI Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia VISI
- 3. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik” 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Pasal 700 “Tugas Inspektorat Jenderal adalah menyelenggarakan pengawasan internal pada Kementerian Agama” 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Pasal 713 ayat 3 “Sub Bagian Pengaduan masyarakat dan Sistem Informasi pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat, whistleblowing system, unit pengendalian gratifikasi dan mengembangkan sistem informasi pengawasan” 5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi Kementerian Agama 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 427 Tahun 2020 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Pusat pada Kementerian Agama 8. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 46 Tahun 2020 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama DASAR HUKUM
- 4. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia 1. Kerugian Keuangan Negara 2. Suap 3. Gratifikasi 4. Penggelapan Dalam Jabatan 5. Pemerasan 6. Perbuatan Curang 7. Konflik Kepentingan Dalam Pengadaan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Ada 30 jenis tindak pidana korupsi dan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi :
- 5. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia GRATIFIKASI AKAR DARI KORUPSI UPG
- 6. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia FRAUD TRIANGLE (Donald R.Cressy, 1950) Rationalization FRAUD (David T. Wolfe & Dana R. Hemanson, 2004) Pressure Tekanan dari internal (personal & perusahaan maupun eksternal) Opportunity Kesempatan (sistem yang lemah) Rationalization Rasionalisasi, pembenaran atas perbuatan yang dilakukan Capability Kemampuan (jabatan, wewenang, otoritas, kedudukan, pengetahuan atas sistem)
- 7. No Kejadian Kecurangan Risk Event Penyebab Risiko Kecurangan Strategi Pengawasan Metode Instrumen Pengawasan Outcomes Hasil Pengawasan 1 Kecurangan Elitis; Kecurangan Endemis: Kecurangan Sistemik Aspek Manusia : Rendahnya Integritas/moral dan etika Edukatif, dengan fokus pada upaya peningkatan pemahaman dan kepedulian terhadap Kecurangan Sosialisasi Pembelajaran Anti Kecurangan (SosPAK); Pembentukkan Masyarakat Pembelajar Anti Kecurangan (MPAK) dengan media nya Komunitas Pembelajar Anti Kecurangan (KomPAK) Perubahan Sikap dan Perilaku Anti Kecurangan 2. Kecurangan Elitis; Kecurangan Endemis: Kecurangan Sistemik Aspek Budaya : Budaya Koruptif dan Permisif terhadap Kecurangan Edukatif, dengan fokus pada upaya re-engenering re-framing budaya Pengembangan Budaya Organisasi Anti Kecurangan (PBOAK) Perubahan Budaya yang semula budaya koruptif dan Permisif menjadi Budaya Anti K ecurangan 3. Kecurangan Elitis; Kecurangan Endemis: Kecurangan Sistemik Aspek Sistem : Lemahnya tata Kelola anti Kecurangan, manejemen risiko Kecurangan dan pengendalian anti Kecurangan bahkan terjadi kegagalan pengendalian akibat adanya kolusi dan pembiaran manajemen Preventif, dengan fokus pada upaya penguatan tata Kelola anti Kecurangan, manajemen risiko Kecurangan dan pengendalian anti Kecurangan serta strategi Deteksi Dini Program Pencegahan Kecurangan pada KLP (AI Pembentukan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; Kepatuhan pada LHKPN; Pengendalian Gratifikasi, Whistleblowing System); Fraud Control Plan pada Korporasi; Fraud Risk Assessment; Probity Advice dan Assurance; Proaktif Auditing; Continous Auditing dan Continous Monitoring; Reviu Kapabilitas Manajemen Risiko Kecurangan; Deteksi dini melalui Audit Klaim; Audit Penyesuaian Harga; Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan; audit dengan tujuan tertentu lainnya Kecurangan benar – benar terjadi karena adanya pencegahan, penangkalan, deteksi dini Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Perwujudan Pemaduan antara Konseptual dengan Strategi pengawasan melalui Pengembangan Instrumen Pengawasan Pencegahan KORUPSI
- 8. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia 9 NILAI ANTI KORUPSI DISIPLIN SEDERHANA PEDULI TANGGUNG JAWAB BERANI MANDIRI KERJA KERAS ADIL JUJUR
- 9. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
- 10. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. (Pasal 1 ayat 1) Benturan Kepentingan adalah situasi di mana Pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. (Pasal 1 ayat 8) Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas. (Pasal 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 UPG
- 11. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia SELURUH AJARAN AGAMA MELARANG PRAKTIK GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP KARENA BERTENTANGAN DENGAN NILAI MORAL DAN ETIKA GRATIFIKASI PERSPEKTIF AGAMA UPG
- 12. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan Dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat Tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku BERLAKU UMUM (Jenis, persyaratan, dan nilai sama dan memenuhi prinsip kewajaran/kepatutan) KARAKTERISTIK UMUM Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi Gratifikasi Tidak Wajib Dilaporkan
- 13. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Gratifikasi Tidak Wajib Dilaporkan 1. Karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan; 2. Keuntungan /bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; 3. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum; 4. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul & alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan, seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum; 5. Hadiah tidak dalam bentuk uang atu alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan; 6. Prestasi akademis dengan biaya sendiri, seperti / kompetisi tidak terkait kedinasan; 7. Penerimaan hadiah, beasiswa, atau tunjangan, baik berupa uang /barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah /pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan; 9. Kompensasi profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai/kode etik; UPG
- 14. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Gratifikasi Tidak Wajib Dilaporkan 10.Kompensasi yang diterima terkait honorarium, transportasi, telah ditetapkan dalam standar pembiayaan ganda, tidak ada melanggar aturan; 11.Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pernikahan, kelahiran, kematian, dsb; 12.Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain paling banyak dengan batasan nilai per pemberian 1 juta Rupiah; 13.Terkait musibah atau bencana sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan; 14.Sesama rekan kerja pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000 dengan total pemberian Rp1.000.000 dalam 1 th dari pemberi yang sama; 15.Sesama rekan kerja paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; 16.Hidangan/sajian yang berlaku umum; 17.Pemberian cedera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan baik di dalam negeri maupun luar negeri. UPG
- 15. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia INPUT • Komitmen • Perangkat Aturan Internal Gratifikasi • Unit Pengendalian Gratifikasi PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEBAGAI SEBUAH SISTEM PROSES • Internalisasi aturan • Diseminasi PPG • Pengelolaan laporan gratifikasi • Dsb OUTPUT • Kesadaran Melapor • Laporan • Manajemen Tools OUTCOMES Lingkungan Pengendalian yang Transparan dan Akuntabel
- 16. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
- 17. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
- 18. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
- 19. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
- 20. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
- 21. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
- 22. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia UPG
- 23. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
- 24. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
- 25. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
- 26. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia BUDAYA ANTI GRATIFIKASI TRANSFORMASI BUDAYA BIASA TERIMA GRATIFIKASI Pendekatan Organisasi (Perubahan Sistem) Pendekatan Individu (Perubahan Pelaku Individu) TOLAK GRATIFIKASI TRANSFORMASI BUDAYA ANTI GRATIFIKASI KLOP
- 27. Barang gratifikasi 7 hari kerja sejak SK ditetapkan Negara Kemenkeu UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
- 28. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia UPG
- 29. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia TAHUN Bulan Penerimaan Penolakan 2021 Januari 1 0 2021 Februari 1 0 2021 Maret 0 0 2021 April 1 0 2021 Mei 0 0 2021 Juni 0 0 JUMLAH 3 0 TAHUN Bulan Penerimaan Penolakan 2020 Januari 6 2 2020 Februari 3 1 2020 Maret 3 0 2020 April 1 0 2020 Mei 3 2 2020 Juni 1 1 2020 Juli 0 0 2020 Agustus 0 0 2020 September 1 0 2020 Oktober 1 0 2020 November 2 0 2020 Desember 5 0 JUMLAH 26 6 Pelaporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi di Kementerian Agama UPG
- 30. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Upaya Pengendalian Gratifikasi 2020 2018 2017 1. Lembaga dengan Tingkat Kepatuhan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Terbaik 2. Lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik tahun 2017 3. Menteri Agama sebagai pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar yang ditetapkan menjadi milik Negara Budi Ali Hidayat, Kepala KUA Cimahi Tengah Sebagai ASN Penerima Apresiasi Pelaporan Gratifikasi KPK Tahun 2020 dengan 88 Pelaporan pada tahun 2020 Abdurrahman Muhammad Bakri, sebagai ASN yang paling banyak melaporkan gratifikasi ke KPK yakni 59 kali
- 31. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia UPG
- 32. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia UPG
- 33. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia TUJUAN PPG
- 34. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia PENTINGNYA PPG 1. Pegawai negeri dan atau Penyelenggara Negara tidak terjerat pidana gratifikasi 2. Pegawai negeri dan atau Penyelenggara Negara bisa membedakan gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan 3. Minimalkan dampak buruk gratifikasi sehingga bisa meningkatkan kualitas layanan instansi tidak diskriminatif minimalkan benturan kepentingan 4. Peningkatan kualitas reputasi organisasi 1. PPG berkontribusi terhadap penilaian MCP pada komponen manajemen ASN regulasi UPG, sosialisasi dan pelaporan gratifikasi 2. PPG menjadi salah satu komponen penilaian dalam PMPRB pada aspek penguatan pengawasan serta secara tidak langsung mendorong peningkatan komponen hasil 3. PPG menjadi salah satu komponen penilaian ZI WBK KemenpanRB SPIP dan penigkatan Pelayanan Publik MANFAAT PPG
- 35. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
- 36. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Program Pengendalian Gratifikasi 2021
- 37. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Program Pengendalian Gratifikasi 2021 Banner UPG
- 38. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Program Pengendalian Gratifikasi 2021
- 39. UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia GRATIFIKASI...TOLAK !!! GRATIFIKASI...LAPOR…GOL !!!