Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
APB DesaProsesdanPelaksanaan<br />MateriUntuk BPD dan RT<br />Kec. SesayapIlir, Kab. TanaTidung<br />HeruSuprapto, Se.,M.S...
PengertianAPBDesa<br /><ul><li>Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (APBDesa) adalah rencanakeuangantahunan pemerintahan ...
Siklus APB Desa(Perbup 03 Th 2010 TtgpedomanPengelolaanKeuanganDesa)<br />DibahasBersama : Kades dg BPD<br />DijabarkanDal...
Lanjutan<br />Perdes<br />APB Desa<br />Sesuai<br />Disam-paikanKeBupati<br />EvaluasiRAPBDesOlehBupati<br />Lebih Dr 20 H...
Struktur APB Desa(Perbup)<br />APB Desa<br />
PenjelasanStruktur APB Desa<br />PendapatanDesa, meliputisemuapenerimaanuangmelaluirekeningdesa yang merupakanhakdesadalam...
Pendapatan Desa<br />Pendapatan<br />Desa<br />
Belanja Desa<br />BelanjaDesa<br />
PembiayaanDesa<br />PembiayaanDesa<br />
Formula apbdesa<br /> Total Pendapatanxxxx<br /> Total Belanja	( xxxx )<br /> 	 Surplus/(Defisit) 		xxxx<br /> Total Pembi...
PelaksanaanAPBDesa(Perbup No 4 Th 2010)<br />Pasal 37<br />Pelaksanaan pengadaan barang/jasa/kegiatan sesuai dengan:<br />...
Pasal 38<br />SehubungandenganpelaksanaankegiatanswakelolapemerintahdesadanswakelolapadatkaryasebagaimanadimaksuddalamPasa...
SwakelolaPadatKarya<br />Pasal 39<br />Pelaksanaan kegiatan swakelola padat karya dilaksanakan oleh lembagakemasyarakatan ...
Swakelola<br />MekanismePengadaan<br />Jenis<br />Pelaksana<br />Pengawas<br />SWAKELOLA<br />PADAT KARYA<br />PEMERINTAH ...
Mekanismepelaksanaan kegiatanSwakelola<br />KepaladesamenetapkanSekretarisDesasebagaiKoordinatorPTPKDes;<br />KepalaDesame...
SWAKELOLA (Psl 39 Ayat (3) Kepres 80/2003, Konsolidasi)     Perpres No 54 Th 2010<br />Pekerjaan yang dapatdilakukandengan...
SWAKELOLA (Psl 39 Ayat (3) Kepres 80/2003, Konsolidasi) PerpresNo 54 Th 2010<br />e.  penyelenggaraan diklat, kursus, pena...
Operasionalisasi pengadaan barang/jasa oleh PemerintahDesa<br />Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaitidaklebihdariRp. 5...
AlurPelaksanaanKegiatanSwakelolaPemerintahDesa< 5 Jt<br />NPPD<br />SPD<br />SPP<br />Barang/Jasa<br />DPA<br />Uang<br />...
AlurPelaksanaanKegiatanSwakelolaPemerintahDesa 5 s.d <15 Jt (dg penunjukanlangsung 1 penyediabarang/ jasa)<br />DPA<br />N...
AlurPelaksanaanKegiatanSwakelolaPemerintahDesa 15 sd < 50 jt (dg PemilihanLangsungsetelahmembandingkan 3 penyediaBarang/ j...
PEMBAYARAN SWAKELOLA PEMERINTAH DESA<br /><ul><li>Pembayaranswakelolapemerintahdesa : </li></ul>Suratperjanjiankerja (SPK)...
Swakelola-Padatkarya<br />Swakelola-PadatkaryaadalahKegiatanPemerintahDesa yang dilaksanakanolehlembagakemasyarakatan (LPM...
Perludiperhatikanhal-halberikut 1<br />Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dapat dilaksanakan oleh orangperseorangan, te...
Perludiperhatikanhal-halberikut 2<br />DalamrangkapelaksanaankegiatankonstruksiPelaksanaKegiatandapatdibantutenaga yang di...
Operasionalisasi pengadaan barang/jasa oleh Lembaga/kelompok masyarakat 1<br />Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaitida...
Operasionalisasi pengadaan barang/jasa oleh Lembaga/kelompok masyarakat 2<br />Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaidiat...
Persiapan SWK PadatKarya<br /><ul><li>  DPA
SK Tim Pengadaan</li></ul>PengumumanPendaftaran  SWK PdtKarya<br />PersyaratanAdministrasi<br />PendaftaranPeserta& Pengam...
SK penunjukanPelaksana SWK PdtKry</li></ul>Dokumen SPK<br />2<br />
Pelaksanaan SWK PdtKarya<br />Dok. NPPD<br />Dokumen SPK<br />1<br />DPA<br />Dok. SPP<br />MelaksanakanPekerjaan<br />NPP...
Tugas Tim PengadaanDlmSwakelolaPdtkarya 1<br />Mengumumkan seluruh kegiatan pemberdayaan (swakelola-padatkarya) kepada Lem...
Tugas Tim PengadaanDlmSwakelolaPdtkarya2<br />Menyeleksi dan menetapkan lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang be...
Tugas Tim PengadaanDlmSwakelolaPdtkarya3<br />Menyeleksi dan menetapkan panitia pelaksana kegiatan atau lembaga kemasyarak...
PENDAFTARAN DAN SELEKSI<br />Lembaga/ OrganisasiKemasyarakatanmengambilsuratpernyataanminat (Suratpendaftaranpeserta) <br ...
KriteriaEvaluasi<br />1.  EvaluasiAdministrasi, meliputi :<br />Penilaianterhadap data administrasisesuai yang disyaratkan...
Kemampuanmenyediakantenagakerjasebagaimana yang dibutuhkan</li></ul>3.  Evaluasi Harga<br />Evaluasi harga hanya dilakukan...
TUGAS TIM PENGAWAS <br />1. BPD sebagai Tim Pengawasdengankomposisi: <br />a. Koordinator : Ketua BPD/ WakilKetua<br />b. ...
PEMBAYARAN SWAKELOLA PADAT KARYA<br /><ul><li>Pembayaranswakelola-padatkarya : </li></ul>SuratPerjanjianKerja (SPK) yang m...
LANGKAH PEMBAYARAN <br />KepalaUrusansebagaiPTPKDesmembuat NPPD kepadaBendaharaDesa. <br />BendaharaDesamembuat SPP (rekap...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

materi APBDesa bagi BPD

8,568 views

Published on

Materi APBD Untuk BPD disampaikan di Kabupaten Tana Tidung

  • Lain ladang lain belalang, demikian jua berkaitan dengan kebijakan Kabupaten untuk Pemerintah Desa. Untuk Pedoman pengelolaan kuangan desa tidak serta merta mengacu pada Permendagri No 37 Th 2007. Tapi modifikasi dari Permendagri 13 Th 2006 denan mempertimbangakan kapasitas SDM Pemerintah Desa, salah satu alasan adalah Jumlah APBDesa mencapai Rp 2 Milyar. sami-sami Matur Nuwun
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • trim's Bos info materinya..
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • OK booss amet berguna bagi desa gue
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • materi yang cukup bagus untuk bahan pelatihan perangkat desa dan bpd
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

materi APBDesa bagi BPD

  1. 1. APB DesaProsesdanPelaksanaan<br />MateriUntuk BPD dan RT<br />Kec. SesayapIlir, Kab. TanaTidung<br />HeruSuprapto, Se.,M.Si<br />
  2. 2. PengertianAPBDesa<br /><ul><li>Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (APBDesa) adalah rencanakeuangantahunan pemerintahan desa yg.dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa.</li></li></ul><li>SIKLUS KEUANGAN DESA (ANGGARAN)<br />APB Desa (2)<br />Pendapatan<br />Belanja<br />Pembiayaan<br />PembukuandanPerhitungan (3)<br />PenyusunanAnggaran<br />(1)<br />Pelaporan (perhitunganRealisasiAnggaran (4)<br />
  3. 3. Siklus APB Desa(Perbup 03 Th 2010 TtgpedomanPengelolaanKeuanganDesa)<br />DibahasBersama : Kades dg BPD<br />DijabarkanDalamMusren-bangdes<br />DijabarkanDalamMusren-bangdes<br />Visi& MisiKadesTerpilih<br />Raperdes<br />APB Desa<br />Persetujuan<br />Raperdes<br />APB Desa<br />RKP Desa(Keputu-san Kades)<br />RPJM Desa (Perdes)<br />Disam-paikanKeBupati<br />KepalaDesaMenyusun<br />KadesdanSekdesMenyusun<br />SekdesMenyusun<br />
  4. 4. Lanjutan<br />Perdes<br />APB Desa<br />Sesuai<br />Disam-paikanKeBupati<br />EvaluasiRAPBDesOlehBupati<br />Lebih Dr 20 HariKerja<br />Ditindak-lanjuti/ Diperbaiki<br />Dikembalikan<br />Menggu-nakanPagu APB DesaThSebelum-nya<br />TidakSesuai<br />TidakDitindak-lanjuti<br />
  5. 5. Struktur APB Desa(Perbup)<br />APB Desa<br />
  6. 6. PenjelasanStruktur APB Desa<br />PendapatanDesa, meliputisemuapenerimaanuangmelaluirekeningdesa yang merupakanhakdesadalam 1 (satu) tahunanggaran yang tidakperludibayarkembaliolehdesa.<br />Belanjadesa, meliputisemuapengeluarandarirekeningdesa yang merupakankewajibandesadalam 1 (satu) tahunanggaran yang tidakakandiperolehpembayarannyakembaliolehdesa.<br />Belanjatidaklangsung, merupakanbelanja yang dianggarkantidakterkaitsecaralangsungdenganpelaksanaankegiatan.<br />Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.<br />Pembiayaandesa, meliputisemuapenerimaan yang perludibayarkembalidan/ataupengeluaran yang akanditerimakembali, baikpadatahunanggaran yang bersangkutanmaupunpadatahun-tahunanggaranberikutnya.<br />
  7. 7. Pendapatan Desa<br />Pendapatan<br />Desa<br />
  8. 8. Belanja Desa<br />BelanjaDesa<br />
  9. 9. PembiayaanDesa<br />PembiayaanDesa<br />
  10. 10. Formula apbdesa<br /> Total Pendapatanxxxx<br /> Total Belanja ( xxxx )<br /> Surplus/(Defisit) xxxx<br /> Total Pembiayaanxxxx<br />SiLPAxxxx<br />
  11. 11. PelaksanaanAPBDesa(Perbup No 4 Th 2010)<br />Pasal 37<br />Pelaksanaan pengadaan barang/jasa/kegiatan sesuai dengan:<br />prioritas kebutuhan masyarakat desa; <br />program dankegiatan; <br />urusan/kewenangan desa; dan<br />kemampuan keuangan desa.<br />Pelaksanaan pengadaan barang/jasa/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan;<br />Pelaksanaan pengadaan barang/jasa/kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diswakelolakan dilakukan dengan mekanisme pengadaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;<br />Adapun jenis kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :<br />swakelola pemerintah desa;<br />swakelola padat karya.<br />Swakelola pemerintah adalah kegiatan yang direncanakan dan dikerjakan sendiri oleh pemerintah desa. <br />Sedangkan swakelola padat karya adalah kegiatan produktif yang mempekerjakan atau menyerap tenaga kerja dari desa setempat;<br />
  12. 12. Pasal 38<br />SehubungandenganpelaksanaankegiatanswakelolapemerintahdesadanswakelolapadatkaryasebagaimanadimaksuddalamPasal 37 ayat (4) dibentuktimpengadaandantimpengawaskegiatanpadapemerintahandesauntuksatutahunanggaran<br />Susunantimpengawaskegiatansebagaimanadimaksudayat (2) berjumlahmaksimal 5 (lima) orang, terdiridari:<br />Ketua BPD sebagaikoordinatorsekaliguspenanggungjawab;<br />Anggota BPD sebagaianggotapengawas.<br />
  13. 13. SwakelolaPadatKarya<br />Pasal 39<br />Pelaksanaan kegiatan swakelola padat karya dilaksanakan oleh lembagakemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat yang memenuhi ketentuan sebagai pelaksana kegiatan, yang mana hak dan kewajibannya diatur dalam surat perjanjian kerja (SPK).<br />Pada tingkat lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan swakelola padat karya dibentuk panitia pelaksana kegiatan.<br />Besaran honorarium panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 4% (empat per seratus) dari total anggaran kegiatan yang tertera dalam surat perjanjian kerja (SPK) dan pembagiannya sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja dalam kepanitiaan; dengan maksimal jumlah kepengurusan panitia pelaksana kegiatan adalah 3 orang.<br /> Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klausal tentang pelibatan masyarakat desa setempat pada pelaksanaan kegiatan.<br />
  14. 14. Swakelola<br />MekanismePengadaan<br />Jenis<br />Pelaksana<br />Pengawas<br />SWAKELOLA<br />PADAT KARYA<br />PEMERINTAH DESA<br />Tim PengadaanBarangdanjasaDesa<br />LembagaKemasyarakatan (LPM, RT, PKK, dll)<br />B P D<br />
  15. 15. Mekanismepelaksanaan kegiatanSwakelola<br />KepaladesamenetapkanSekretarisDesasebagaiKoordinatorPTPKDes;<br />KepalaDesamenetapkankepalaurusansebagaiPTPKDesberdasarkanbidangurusanmasing-masing :<br />KepalaurusanumumditetapkansebagaiPTPKDes yang berkaitandenganbidangurusanumum;<br />KepalaurusanpemerintahanditetapkansebagaiPTPKDes yang berkaitandengankegiatanPemerintahan;<br />Kepalaurusan Pembangunan ditetapkansebagaiPTPKDes yang berkaitandengankegiatan Pembangunan, danseterusnya;<br />KepalaDesamenetapkanTim PengadaandanTim PengawasKegiatan.<br />
  16. 16. SWAKELOLA (Psl 39 Ayat (3) Kepres 80/2003, Konsolidasi) Perpres No 54 Th 2010<br />Pekerjaan yang dapatdilakukandenganswakelola<br />pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintahDesa yang bersangkutan; dan/atau<br />pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukanpartisipasimasyarakatsetempat; dan/atau<br />pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasiataupembiayaannyatidakdiminatiolehpenyediabarang/jasa; dan/atau<br />pekerjaan yang secararinci/detail tidakdapatdihitung/ditentukanterlebihdahulu, sehinggaapabiladilaksanakanolehpenyediabarang/jasaakanmenanggungresiko yang besar; dan/atau.<br />
  17. 17. SWAKELOLA (Psl 39 Ayat (3) Kepres 80/2003, Konsolidasi) PerpresNo 54 Th 2010<br />e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, ataupenyuluhan; dan/atau<br />f. pekerjaanuntukproyekpercontohan (pilot project) yang bersifatkhususuntukpengembanganteknologi/metodakerja yang belumdapatdilaksanakanolehpenyediabarang/jasa; dan/atau<br />g. pekerjaankhusus yang bersifatpemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;<br />h. pekerjaan yang bersifatrahasiabagiinstansiPejabatPembuatKomitmen yang bersangkutan.<br />
  18. 18. Operasionalisasi pengadaan barang/jasa oleh PemerintahDesa<br />Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaitidaklebihdariRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapatdibeli/diadakanlangsungkepadapenyediabarang/jasaolehPanitiaPengadaantanpapenawarantertulisdaripenyediabarang/jasa yang bersangkutan, danbuktiperikatannyacukupberupakuitansipembayarandenganmateraisecukupnya.<br />Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaidiatasRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dapatdilakukandenganpenunjukanlangsungkepada1 (satu) penyediabarang/jasaolehPanitiaPengadaanmelaluipenawarantertulisdaripenyediabarang/jasa yang bersangkutan, danbuktiperikatannyaberupaSuratPerintahKerja (SPK) denganmateraisecukupnya.<br />Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaidiatasRp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dilakukanolehPanitiaPengadaandengancaramemintadanmembandingkansekurang-kurangnya 3 (tiga) penawarandari 3 (tiga) penyediabarang/jasa yang berbedasertamemilihpenawarandenganhargaterendah, danbuktiperikatannyaberupaSuratPerintahKerja (SPK) denganmateraisecukupnya.<br />KetentuanpengadaanNomor 1 sampainomor 3 dilaksanakantidakbolehmemecahkegiatanataumenggabungkankegiatan. Dilaksanakansesuaidengan RKA dan DPA.<br />
  19. 19. AlurPelaksanaanKegiatanSwakelolaPemerintahDesa< 5 Jt<br />NPPD<br />SPD<br />SPP<br />Barang/Jasa<br />DPA<br />Uang<br />BelanjaKurangdariRp 5 Juta<br />BuktiPengeluaranKasbermeterai<br />Kuitansibermeterai / Nota<br />Barang<br />SSP<br />
  20. 20. AlurPelaksanaanKegiatanSwakelolaPemerintahDesa 5 s.d <15 Jt (dg penunjukanlangsung 1 penyediabarang/ jasa)<br />DPA<br />NPPD<br />SPD<br />SPP<br />Barang/Jasa<br />Uang<br />DPA<br />Barang/ jasa<br />BuktiPengeluaranKasbermeterai<br />Belanja 5 sd 15 jt<br />SSP<br />Kuitansibermeterai/ Nota<br />SuratPemesananBarang<br />SuratperintahKerja<br />SSP<br />BeritaAcaraPemeriksaanBarang<br />BeritaAcaraSerahterimabarang<br />SPB + SPK + BAPB+BASTB<br />
  21. 21. AlurPelaksanaanKegiatanSwakelolaPemerintahDesa 15 sd < 50 jt (dg PemilihanLangsungsetelahmembandingkan 3 penyediaBarang/ jasa)<br />DPA<br />NPPD<br />SPD<br />SPP<br />Barang/Jasa<br />Uang<br />DPA<br />Barang/ jasa<br />BuktiPengeluaranKasbermeterai<br />Belanja 15 sd 50 jt<br />SSP<br />Kuitansibermeterai/ Nota<br />SuratPemesananBarang<br />SuratperintahKerja<br />SSP<br />BeritaAcaraPemeriksaanBarang<br />BeritaAcaraSerahterimabarang<br />SPB + SPK + BAPB+BASTB<br />
  22. 22. PEMBAYARAN SWAKELOLA PEMERINTAH DESA<br /><ul><li>Pembayaranswakelolapemerintahdesa : </li></ul>Suratperjanjiankerja (SPK) yang mengaturhakdankewajibankeduabelahpihakataulebih. <br />Suratpemesananbarang (SPB) <br />Beritaacarapemeriksaaanbarang. <br />Berita acara serah terima dengan pihak penerima manfaat; <br />Kwitansidan nota pengadaanbarang/jasa.<br />PPh + PPn<br />Dokumentasidanfoto-fotobarang yang telahdibeli. <br />
  23. 23. Swakelola-Padatkarya<br />Swakelola-PadatkaryaadalahKegiatanPemerintahDesa yang dilaksanakanolehlembagakemasyarakatan (LPM, LembagaAdat, KarangTaruna, RT/ RW, PKK sertaKelompokmasyarakat) danlembagakemasyarakatanlainnya.<br />
  24. 24. Perludiperhatikanhal-halberikut 1<br />Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dapat dilaksanakan oleh orangperseorangan, termasukkelompokmasyarakatmelaluiswakelolaadalahpekerjaan yang menggunakanteknologisederhanadanmempunyairesikokecil, dalamartipekerjaankonstruksiyang pelaksanaannyatidakmembahayakankeselamatanumum, hartabenda, menggunakanalatkerjasederhana, dantidakmemerlukantenagaahli. Apabilatidaksederhana, makapekerjaantersebutharusdilakukanolehpenyediajasayang berbentukbadanusaha.<br />Dibuatperencanaanteknisberupagambarteknis, spesifikasiteknis, dan Rencana Anggaran Biaya dari pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan. Untuk pelaksanaan perencanaan teknis dapat dibantutenaga yang ditunjuk dari dinas setempat yang membidangi pekerjaan umum atau tenaga ahli (konsultan) perseorangan.<br />Reff: AdopPedum PNPM 41-43<br />
  25. 25. Perludiperhatikanhal-halberikut 2<br />DalamrangkapelaksanaankegiatankonstruksiPelaksanaKegiatandapatdibantutenaga yang ditunjukdaridinasteknissetempat yang membidangipekerjaanumumatautenagaahli (konsultan) perseorangan.<br />Untuk pelaksanaan pekerjaan menggunakan pekerja (tenaga tukang danmandor) yang pembayarannyadilakukansecaraharianberdasarkandaftarhadirpekerjaataudengancaraupahborongan.<br />Untuk pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan, selain dilakukan oleh BPD dapatdibantutenaga yang ditunjukdaridinassetempat yang membidangipekerjaanumumatautenagaahli (konsultan) perseorangan.<br />
  26. 26. Operasionalisasi pengadaan barang/jasa oleh Lembaga/kelompok masyarakat 1<br />Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaitidaklebihdariRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapatdibeli/diadakanlangsungkepadapenyediabarang/jasaolehPanitiaPengadaanatauLembaga/kelompokmasyarakattanpapenawarantertulisdaripenyediabarang/jasa yang bersangkutan, danbuktiperikatannyacukupberupakuitansipembayarandenganmateraisecukupnya.<br />Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaidiatasRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dapatdilakukandenganpenunjukanlangsungkepada1 (satu) penyediabarang/jasaolehPanitiaPengadaanatauLembaga/kelompokmasyarakatmelaluipenawarantertulisdaripenyediabarang/jasa yang bersangkutan, danbuktiperikatannyaberupaSuratPerintahKerja (SPK) denganmateraisecukupnya.<br />
  27. 27. Operasionalisasi pengadaan barang/jasa oleh Lembaga/kelompok masyarakat 2<br />Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaidiatasRp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukanolehPanitiaPengadaanatauLembaga/kelompokmasyarakatdengancaramemintadanmembandingkansekurang-kurangnya 3 (tiga) penawarandari 3 (tiga) penyediabarang/jasa yang berbedasertamemilihpenawarandenganhargaterendah, danbuktiperikatannyaberupaSuratPerintahKerja (SPK) denganmateraisecukupnya.<br />KetentuanpengadaanNomor 1 sampainomor 3 merupakan item / komponendarijenisbelanjasebagaimanadirincikandalamanggaranbelanjakegiatan (RAB)<br />
  28. 28. Persiapan SWK PadatKarya<br /><ul><li> DPA
  29. 29. SK Tim Pengadaan</li></ul>PengumumanPendaftaran SWK PdtKarya<br />PersyaratanAdministrasi<br />PendaftaranPeserta& Pengambilan RKS<br />Proposal<br />PenjelasanRencanaKerja& Syarat-Syarat<br />Pengajuan Proposal<br />Seleksi<br />Rapatpanitia<br />SuratPerjanjianKerja (SPK, 2 rangkap)<br /><ul><li>BeritaAcaraPelaksanaPdtKarya &
  30. 30. SK penunjukanPelaksana SWK PdtKry</li></ul>Dokumen SPK<br />2<br />
  31. 31. Pelaksanaan SWK PdtKarya<br />Dok. NPPD<br />Dokumen SPK<br />1<br />DPA<br />Dok. SPP<br />MelaksanakanPekerjaan<br />NPPD<br />Uang<br />Kuitansi, Nota, buktitransaksi<br />LaporanPenyelesaianPekerjaan<br />BuktiPengeluarankas<br />BeritaAcaraserahterimakegiatan<br />LaporanPenyelesaianPekerjaan<br />Kuitansi, Nota, buktitransaksi<br />BeritaAcarapemeriksaan BPD<br />
  32. 32. Tugas Tim PengadaanDlmSwakelolaPdtkarya 1<br />Mengumumkan seluruh kegiatan pemberdayaan (swakelola-padatkarya) kepada Lembaga/ Organisasimasyarakat sesuai DPA;<br />Mengumumkan syarat-syarat lembaga / Organisaiskemasyarakatan (LPM, Lembaga Adat, Karang Taruna, RT/ RW, PKK serta Kelompok masyarakat) di desa yang dapat menjadi pelaksana kegiatan pemberdayaan (swakelola- padatkarya);<br />
  33. 33. Tugas Tim PengadaanDlmSwakelolaPdtkarya2<br />Menyeleksi dan menetapkan lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang berminat dan mampu dalam pengadaan kegiatan swakelola padat karya. Adapun kriteria penyeleksian adalah:<br />Pelaksana kegiatan diutamakan lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang bertempat tinggal terdekat dengan lokasi kegiatan atau lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat.<br />Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.<br />Tingkat efisiensi dalam anggaran yang disanggupi oleh calon pelaksana kegiatan dengan pagu yang ada dalam DPA-Desa (APB Desa).<br />Setiap lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat dapat menjadi pelaksana kegiatan swakelola-padatkarya dibatasi 3 (tiga) kegiatan dalam satu tahun anggaran.<br />
  34. 34. Tugas Tim PengadaanDlmSwakelolaPdtkarya3<br />Menyeleksi dan menetapkan panitia pelaksana kegiatan atau lembaga kemasyarakatan / kelompok masyarakat yang mengerjakan kegiatan.<br />Menyiapkan dokumen-dokumen sehubungan dengan kegiatan swakelola padat karya.<br />RAB (jikabelumadadi DPA)<br />MenyusunHargaPerhitungansendiri (HPS) berdasarkanhargapasarsetempat.<br />Perhitungan penyisihan/pemotongan pajak<br />GambarKonstruksi<br />Jadwal pelaksanaan Pekerjaan<br />RencanaKerjadanSyarat-syarat<br />Surat Perjanjian Kerja (SPK)<br />
  35. 35. PENDAFTARAN DAN SELEKSI<br />Lembaga/ OrganisasiKemasyarakatanmengambilsuratpernyataanminat (Suratpendaftaranpeserta) <br />Lembaga/ OrganisasiKemasyarakatanmengambilRencanakerjadanSyarat-syarat<br />Tim Pengadaanmenjelaskanrencanakerjadansyarat-syarat<br />Lembaga / organisasikemasyarakatanmengajukan proposal penawaran<br />Tim pengadaanmelakukanevaluasi proposal, terdiri:<br />EvaluasiAdministrasi<br />EvaluasiTeknis<br />Evaluasi Harga<br />
  36. 36. KriteriaEvaluasi<br />1. EvaluasiAdministrasi, meliputi :<br />Penilaianterhadap data administrasisesuai yang disyaratkandalam RKS ini<br />Penawarandinyatakangugurapabilasalahsatupersyaratanadministrasi yang dimintatidakterpenuhi.<br />Penawaran yang lulus administrasidilanjutkandenganevaluasiteknis<br />2. EvaluasiTeknismeliputi ;<br /><ul><li>Unsur – unsurpokok yang dinilaiadalah proposal teknis,
  37. 37. Kemampuanmenyediakantenagakerjasebagaimana yang dibutuhkan</li></ul>3. Evaluasi Harga<br />Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;<br />Berdasarkanhasilevaluasiharga, Tim Pengadaanmembuatdaftarurutanpenawaran yang dimulaidariurutanhargapenawaranterendahdanmengusulkanpenawarterendahsebagaicalonpemenang<br />
  38. 38. TUGAS TIM PENGAWAS <br />1. BPD sebagai Tim Pengawasdengankomposisi: <br />a. Koordinator : Ketua BPD/ WakilKetua<br />b. Anggota : WakilKetua, SekretarisdanAnggota BPD <br />2. Tim Pengawasdapatdibentuksatuataubeberapa Tim sesuaidenganbidangkomisi. <br />3. Tugas Tim Pengawasmeliputi : <br />Mengawasisecararutinpelaksanaansetiapkegiatansesuaidenganjadwal ; <br />MemastikanbahwapelaksanaandanhasilkegiatantelahsesuaidenganSuratPerjanjianKerja (SPK). <br />Masalah yang berhubungandenganAdministrasiKegiatandiluarkewenanganPengawasan BPD; <br />Setelahkegiatanselesai, Koordinator Tim PengawasbersamaPelaksanakegiatanmenandatanganiberitaacarahasilpengawasankegiatan, yang diketahuiKepalaDesa<br />
  39. 39. PEMBAYARAN SWAKELOLA PADAT KARYA<br /><ul><li>Pembayaranswakelola-padatkarya : </li></ul>SuratPerjanjianKerja (SPK) yang mengaturhakdankewajibankeduabelahpihakataulebih. <br />Kwitansidan nota belanjabarang. <br />DaftarpekerjadanAbsensi yang terlibatsebagaipelaksanakegiatan; <br />Beritaacarapemeriksaanhasilpekerjaan (up-name) Oleh BPD.<br />Dokumendanfoto-fotohasilpekerjaan. <br />
  40. 40. LANGKAH PEMBAYARAN <br />KepalaUrusansebagaiPTPKDesmembuat NPPD kepadaBendaharaDesa. <br />BendaharaDesamembuat SPP (rekapitulasi NPPD) kepadaKepalaDesa. <br />BendaharadesamemungutpajakPelaksanaanKegiatan yang dilaksanakansecaraSwakelolaSwakelola-PadatkaryasesuaidenganPeraturanperundangan-undangantentangPerpajakan; <br />Bendaharadesamembayardengan transfer bank danataupembayarantunai. <br />Pembayarandilakukansesuaidenganpersentasekemajuanpelaksanaankegiatan yang telahditetapkandalamsuratperjanjiankerja (SPK) <br />
  41. 41. KewajibanPelaksanaKegiatan (Lembaga/ organisasikemasyarakatan)<br />MelaksanakansebagaimanadiaturdalamSuratPerjanjianKerja (SPK), misal: <br />Menyelenggarakankegiatan yang tercantumdalam proposal;<br />Bertanggungjawabterhadappenggunaandana yang telahditerimadari PIHAK PERTAMA, sesuaidenganperaturankeuangan yang berlakusertaketentuan lain yang diaturdalampedomandansuratperjanjiankerjasamaini. <br />Mentaatiteguran/peringatan yang disampaikanolehPemerintahDesa, baiksecaralisanmaupuntertulis. <br />MengkonsultasikankepadaPemerintahDesa, apabilaterjadiperubahankegiatandan/ataupenggunaandanayang mengakibatkanadanyaketidaksesuaiandengan proposal ataudokumen yang terkait. <br />MenyampaikanlaporanpenggunaankeuangankepadaPemerintahDesadilampiribuktitransaksi. <br />MenyusundanmenyampaikanlaporanperkembanganpelaksanaanswakelolaPadatKaryakepadaPemerintahDesadanlaporanakhirkegiatan.<br />
  42. 42. HakPelaksanaKegiatan (Lembaga/ organisasikemasyarakatan)<br />Besaran honorarium panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 4% (empat per seratus) dari total anggaran kegiatan yang tertera dalam surat perjanjian kerja (SPK) dan pembagiannya sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja dalam kepanitiaan; dengan maksimal jumlah kepengurusan panitia pelaksana kegiatan adalah 3 orang. (Psl 38 Ayat 3 Perbup 4 Th 2010)<br />

×