2. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
STRUKTUR KELEMBAGAAN ZAKAT INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA
PRESIDEN
BAZNAS
LAZ
UPZ
Unit Pengumpul Zakat
Lembaga Amil Zakat
4. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan
zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang
melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai
lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden
melalui Menteri Agama.
BAZNAS MEMBANTU TUGAS PEMERINTAHAN DIBIDANG AGAMA
1 BAZNAS Pusat, 34 BAZNAS Tingkat Provinsi 456 BAZNAS Tingkat
Kabupaten/kota
84 LAZ
28 LAZ Skala Nasional,
19 LAZ Skala Provinsi,
dan 37 LAZ kabupaten/kota).
LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) FORUM ORGANISASI ZAKAT
5. DATA PENGUMPULAN MITRA UPZ
BAZNAS PUSAT PER-SEPTEMBER 2020
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
6. Sejarah Regulasi Zakat di Indonesia
Departemen Agama
mengeluarkan Surat
Edaran Nomor
A/VII/17367 tanggal 8
Desember 1951
tentang Pelaksanaan
Zakat Fitrah.
1951
Departemen Agama menyusun rancangan undang-
undang tentang pelaksanaan zakat dan rencana
peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang
pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat serta
pembentukan Baitul Maal, tetapi kedua perangkat
peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden
1964
Menteri Agama
menyiapkan RUU Zakat
yang akan diajukan ke
DPR dengan surat
Nomor: MA/095/1967
untuk disahkan menjadi
UU
1967
Dikeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA)
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama
Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Baitul Maal
1968
Dibentuk Badan Amil
Zakat Infaq Sedekah
(BAZIS) oleh
Pemerintah DKI
Jakarta
1968
Terbit UU No. 38
Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat
1999
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
7. Sejarah Regulasi Zakat di Indonesia
Keputusan Direktorat
Jenderal Bimas Islam
dan Urusan Haji
Nomor D-291 tahun
2000 tentang
Pedoman Teknis
Pengelolaan Zakat
2000
Dikeluarkan
Keputusan Menteri
Agama (KMA) Nomor
373 Tahun 2003
tentang Pelaksanaan
UU Nomor 38 Tahun
1999
2003
Terbit UU No. 23
Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat
2011 PP No. 14 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan
UU No. 23 Tahun
2011 tentang
Pelaksanaan Zakat
2014
PMA No. 52 Tahun
2014 tentang Syarat
dan Tata Cara
Perhitungan Zakat
Mal dan Zakat Fitrah
serta Pendayagunaan
Zakat untuk Usaha
Produktif
PMA No. 69 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama tahun 2014
tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan
Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta
Pendayagunaan Zakat untuk Usaha
Produktif
2015
PMA No. 5 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif dalam Pengelolaan
Zakat
2016
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
8. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
ASPEK REGULASI &
KETATANEGARAAN
ASPEK PEMBINAAN &
PENGAWASAN
ASPEK LITERASI
ZAKAT
ASPEK PENDANAAN
BANTUAN OPERASIONAL
ASPEK PENDISTRIBUSIAN &
PENDAYAGUNAAN
9. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
ASPEK REGULASI &
KETATANEGARAAN
UU No. 23 TAHUN 2011 -> PENGELOLAAN ZAKAT
PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Zakat
PP No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang
sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
PERATURAN PEMERINTAH
INSTRUKSI PRESIDEN
Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/lembaga, Sekertariat
Jenderal Lembaga Negara, Sekertariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan
usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional
10. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
PMA No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan
Zakat untuk Usaha Produktif
PMA No. 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara
Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
PMA No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat
PERATURAN MENTERI AGAMA
PMA No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Badan Amil Zakat Nasional
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Pemberian Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
11. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
KMA No. 333 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat
KMA No. 118 TAHUN 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
KMA No. 606 TAHUN 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak,
Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMAS ISLAM
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMAS ISLAM NOMOR: DJ.III/499 TAHUN 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan
Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten/Kota se-Indonesia
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 450.12/3302/SJ TENTANG OPTIMALISASI PENGUMPULAN
ZAKAT
12. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
FATWA TENTANG INTENSIFIKASI PELAKSANAAN ZAKAT
FATWA TENTANG MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN
UMUM
FATWA TENTANG PEMBERIAN ZAKAT UNTUK BEASISWA
FATWA TENTANG No. 3 TAHUN 2003 ZAKAT PENGHASILAN
FATWA TENTANG No. 4 TAHUN 2003 PENGUNAAN DANA ZAKA UNTUK ISTISMAR (INVESTASI)
FATWA TENTANG No. 8 TAHUN 2011 AMIL ZAKAT
FATWA TENTANG No. 13 TAHUN 2011 HUKUM ZAKAT ATAS HARTA HARAM
FATWA TENTANG No. 15 TAHUN 2011 PENARIKAN, PEMELIHARAAN DAN PENYALURAN HARTA ZAKAT
FATWA TENTANG No. 14 TAHUN 2011 PENYALURAN HARTA ZAKAT DALAM BENTUK ASET PENGELOLAAN
13. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
PERATURAN BAZNAS
KEPUTUSAN KETUA UMUM BAZNAS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) BAZNAS
PERBAZNAS No. 01 TAHUN 2018 KODE ETIK AMIL ZAKAT
PERBAZNAS No. 02 TAHUN 2018 SERTIFIKASI AMIL ZAKAT
PERBAZNAS No. 03 TAHUN 2018 PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT
PERBAZNAS No. 03 TAHUN 2018 PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT
PERBAZNAS No. 04 TAHUN 2018 PELAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT
PERBAZNAS No. 05 TAHUN 2018 PENGELOLAAN KEUANGAN ZAKAT
PERBAZNAS No. 06TAHUN 2018 PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN PENGELOLA ZAKAT
14. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
ASPEK PEMBINAAN & PENGAWASAN
PERIZINAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
KOMPETENSI & PROFESIONALISME AMIL
KEPATUHAN SYARIAH ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT
AKREDITASI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT
15. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
PERIZINAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
1. Menyampaikan permohonan acara tertulis kepada Menteri
2. Rekomendasi BAZNAS
3. Anggaran dasar organisasi
4. Surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau Surat Keputusan Pengesahan
sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis islam
5. Susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 2 (dua) anggota
6. Surat Pernyataan sebagai pengawas syariat di atas materai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syariat
7. Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan), administratif, dan
keuangan, dengan jumlah minimal 40 (empat puluh) orang pegawai yang dilegalisir pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam skala
nasional, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam
8.Photocopy kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atau asuransi lain bagi pegawai sebagaimana dimaksud no.
9. Surat pernyataan bahwa seluruh pengurus dan pegawai tidak merangkap sebagai pengurus dan pegawai BAZNA dan LAZ lainnya
10. Surat Pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala di atas materai dan ditandatangani oleh pimpinan
organisasi/lembaga yang bersangkutan
11. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya bagi kesejahteraan umat paling
sedikit di 3 (tiga) provinsi yang mencakup:
Nama program, Lokasi Program, Jumlah penerima manfaat, Jumlah zakat yang disalurkan, Keluaran (output), Hasil (outcome), Manfaat
(benefit), Dampak (impact) program bagi penerima manfaat
12. Surat pernyataan kesanggupan menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp 50.000.000.000,-
(lima puluh milyar rupiah) per tahun
LAZ Berskala Nasional
16. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
1 Menyampaikan permohonan acara tertulis kepada Menteri Agama /Dirjen Bimas Islam
2 Photocopy izin LAZ yang masih berlaku
3 Rekomendasi BAZNAS
4 Resume laporan pengelolaan zakat (pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan) dan dana sosial keagamaan
lainnya selama 5 (lima) tahun
5 Laporan hasil audit keuangan dari akuntan publik, 2 (dua) tahun terakhir
6 Laporan hasil audit syariah, 2 (dua) tahun terakhir
7 Perubahan akta notaris (jika terjadi perubahan)
8 Penetapan izin perpanjang LAZ dilakukan setelah mempertimbangkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan
terhadap permohonan izin perpanjang LAZ
PERIZINAN PERPANJANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
17. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
KOMPETENSI
AMIL
Ditjen Bimas Islam & KEMENAKER menerbitkan
pedoman atau standar bagi Amil secara nasional
Kementerian Agama bersama BAZNAS, FORUM ZAKAT menginisasi pembuatan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) yaitu rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat
jabatan yang ditetapkan. Dengan harapan para Amil bisa lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam
melaksanakan pengelolaa Zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Saat ini masih
tahap akhir
SKKNI AMIL
SKKNI AMIL terdapat 42 Unit Kompetensi yang
terdiri dari pengelolaan zakat ( pengumpulan,
manajemen tata kelola organisasi pengelola zakat,
pendayagunaan dan pendistribusian)
SKKNI AMIL TUJUAN DAN KOMPETENSI
Tujuan SKKNI Amil
Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan penanggulanagan kemiskinan melalui
efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat
18. KEMENTERIAN AGAMA
KEPATUHAN SYARIAH & AUDIT SYARIAH
TUJUAN
OPZ SESUAI PRINSIP
MANAJEMEN RISIKO &
TATA KELOLA BAIK
(GOOD AMIL
GOVERNANCE)
OPZ SEHAT FINANSIAL &
BERHATI-HATI DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT
OPZ PATUH UU ZAKAT &
PERATURAN BERLAKU,
PEMENUHAN PRINSIP
SYARIAH
19. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
49% TELAH DI AUDIT SYARIAH
267 OPZ
Telah mencapai status terakreditasi dan patuh syariah (AUDITABLE) berdasarkan
pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada tahun 2019
LAZ
MUZAKI MUSTAHIK
AMIL
1. PENGUMPULAN 2. TATA KELOLA
3. PENDISTRIBUSIAN
&PENDAYAGUNAAN
20. 2
3
1
5
6
4
PENDAMPINGAN AUDIT
SYARIAH DAN AKREDITASI
UNTUK PERSIAPAN OPZ DARI
NON AUDITABLE MENJADI
AUDITABLE
PENYUSUNAN STANDAR
KEPATUHAN SYARIAH
LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT
DAN ATURAN TENTANG FUNGSI
PENGAWAS SYARIAH DALAM
BAZNAS
PENGEMBANGAN SDM AUDITOR
SYARIAH : KURIKULUM AUDITOR
SYARIAH DI KAMPUS NEGERI DAN
SWASTA (OUTPUT: PENYUSUNAN
BUKU AJAR, MODUL, MATERI DAN
BAHAN UJI KOMPETENSI
BIMTEK AUDITOR SYARIAH
BAGI AUDITOR ,
SERTIFIKASI / UJI
KOMPETENSI AUDITOR
SYARIAH BEKERJASAMA
DENGAN IAI, IAPI, DLL
KOMITE AUDIT SYARIAH DAN
AKREDITASI LEMBAGA
PENGELOLA ZAKAT
PENYUSUNAN KERANGKA
KERJA AUDIT SYARIAH DAN
STANDAR PRAKTIK
PROFESIONAL AUDIT SYARIAH
PROGRAM AUDIT SYARIAH KEMENAG
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
21. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
ZAKAT CORE
PRINCIPLES
STANDAR SHARIAH
FIKIH ZAKAT AAOIFI
RUJUKAN AUDIT SYARIAH
22. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
IAPI
BPK, BPKP,
ITJEN
DITDAYA
ZAKAT DAN
WAKAF
AAOIFI IAI
IAPI : Institut Akuntan Publik Indonesia , institut pelatihan akuntan publik yang menyusun standar kompetensi auditor tertentu
untuk audit dana-dana publik diluar dana pemerintah ( DANA NON APBN/APBD)
BPKP , BPK, Inspektorat Jenderal , Inspektorat Daerah: Sebagai pemegang tugas dan fungsi audit intern dan ekstern (BPK)
di lingkungan Kementerian dan Lembaga Negara (DANA APBN/APBD) juga dana publik lain yang dikumpulkan oleh Lembaga
Negara
Ditdaya Zakat dan Wakaf : Eselon II yang memiliki tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pengawasan lembaga zakat,
sehingga hasil pengawasan yang sesuai syariah menjadi salah satu indikator kinerja keberhasilan Ditjen Bimas Islam (Eselon I)
IAI : Ikatan Akuntan Indonesia, menciptakan pernyataan standar akuntansi zakat yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan lembaga zakat yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
AAIOFI : Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions , Organisasi internasional pencipta
standar audit syariah di dunia.
POLA SINERGI DALAM PELAKSANAAN AUDIT SYARIAH DAN AUDIT
KEUANGAN di BAZNAS DAN LAZ AGAR BERSTANDAR INTERNASIONAL, (LEGAL
DAN LEGITIMATE)
23. AUDIT SYARIAH
Auditor Syariah yang dibentuk oleh
Kementerian Agama khusus untuk
mengaudit lembaga zakat baru berjumlah
sekitar 24 orang yang memiliki Sertifikasi
Akuntansi Syariah (SAS) dan memiliki
kompetensi dalam bidang audit serta
berlatar belakang Sarjana lulusan
Universitas / Perguruan Tinggi
Islam
Audit Syariah khusus lembaga pengelola
zakat di Indonesia dilakukan oleh
Kementerian Agama sesuai dengan PP No
14 Tahun 2014/ dilakukan oleh auditor
diluar lembaga pengelola zakat/ bukan
auditor internal OPZ
AUDIT SYARIAH
AUDITOR SYARIAH
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
24. INDIKATOR ASPEK PENGUMPULAN
NOMINAL DANA ZIS
SESUAI BUKTI SETORNYA
DANA ZIS BUKAN BERASAL DARI PENCUCIAN
UANG, KORUPSI & TINDAKAN KRIMINAL
PEMISAHAN ANTARA
PENCATATAN & PEMBUKUAN
DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH &
DANA SOSIAL LAINNYA
AMIL MELAKSANAKAN TATA CARA
PERHITUNGAN ZAKAT
BERDASARKAN HAUL & NISAB
SESUAI PMA BERLAKU
HARTA WAJIB ZAKAT DIMILIKI SECARA
SEMPURNA (MILIK PENUH)
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
25. INDIKATOR ASPEK TATA KELOLA
1.LEMBAGA HARUS BEBAS
KONFLIK KEPENTINGAN
3.PERPINDAHAN WILAYAH DISTRIBUSI & PENDAYAGUNAAN ZAKAT WAJIB
MEMILIKI DASAR YANG JELAS (KONDISI DARURAT & KETIDAKSEDIAAN
MUSTAHIK)
4.LEMBAGA DILARANG MENYERAHKAN (MENGINVESTASIKAN) DANA ZIS
DALAM BENTUK APAPUN KECUALI PERSETUJUAN MUSTAHIK
5.LEMBAGA PENGELOLA TIDAK
MENYIMPAN DANA ZIS MELEBIHI
BATAS WAKTU KECUALI HAK AMIL
2.LEMBAGA HARUS MEMPRIORITASKAN
MUSTAHIK DI WILAYAH PENGUMPULAN
6. HAK AMIL TIDAK MELEBIHI 1/8 atau
12.5% DARI TOTAL PENGHIMPUNAN
DALAM 1 TAHUN & TIDAK ADA HAK AMIL
GANDA
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
26. INDIKATOR ASPEK TATA KELOLA
7. PENGUNAAN DANA INFAK & SEDEKAH MAKS 20% UNTUK OPERASIONAL DARI
JUMLAH DANA TERKUMPUL
8. DANA ZIS WAJIB DIKUMPULKAN
PADA REKENING BANK SYARIAH
KECUALI REKENING PENAMPUNGAN
SEMENTARA
9. AMIL TIDAK BOLEH MENERIMA
HADIAH ATAU SESUATU PEMBERIAN DARI
PIHAK KETIGA DENGAN PENGADAAN
BARANG & JASA
10. PEMANFAATAN SELURUH ASET LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT YANG BERASAL
DARI HIBAH PIHAK KETIGA DIGUNAKAN SESUAI PERUNTUKAN DAN TIDAK BOLEH
BERAKIBAT BERALIHNYA KEPEMILIKAN ATAU FUNGSI
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
27. INDIKATOR ASPEK PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT DIDISTRIBUSIKAN &
DIDAYAGUNAKAN KEPADA 8
ASNAF: FAKIR, MISKIN, AMIL,
MUALLAF, RIQAB, GHARIMIN,
FISABILILAH & IBNU SABIL
PENDISTRIBUSIAN &
PENDAYAGUNAAN ZAKAT TIDAK
BOLEH ADA PENGEMBALIAN
KEPADA LEMBAGA PENGELOLA
ZAKAT
PENDISTRIBUSIAN &
PENDAYAGUNAAN ZAKAT HARUS
MENDAHULUKAN KEBUTUHAN
DASAR MUSTAHIK
ZAKAT DIDISTRIBUSIKAN DALAM
TAHUN PEMBUKUAN BERJALAN
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
28. ASPEK PENDANAAN
BANTUAN OPERASIONAL
KEMENTERIAN AGAMA MEMBANTU
BIAYA OPERASIONAL BAZNAS MELALUI
APBN
BAZNAS PUSAT
BAZNAS PROVINSI
BAZNAS KAB/KOTA
8 MILIAR
100 Juta/provinsi
25 Juta Kab/Kota
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
Melalui satuan kerja Dirjen Bimas Islam kepada SATKER
Sekertariat BAZNAS
Bantuan untuk BAZNAS Provinsi dan Kab/Kota tergantung melalui APBN dengan melihat dana APBN dan
tergantung bantuan tambahan melalui provinsi maupun kab/kota setempat
29. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
LAZ
HAK AMIL BAGI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT
HAK AMIL DARI INFAK, SEDEKAH & DANA SOSIAL KEAGAMAAN
LAINNYA MAKSIMAL 20 PERSEN
HAK AMIL DARI DANA ZAKAT MAKSIMAL 12.5 %
30. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
AUDIT & AKREDITASI
SYARIAH LEMBAGA ZAKAT
Kementerian Agama telah melakukan inisiatif yang cukup penting dalam
meningkatkan kinerja pengelolaan zakat di Indonesia, diantaranya adalah
dengan dikeluarkannya standar audit syariah yang ditujukan untuk
mengevaluasi kinerja lembaga zakat di Indonesia melalui beberapa aspek,
yaitu: kinerja lembaga, kinerja keamilan, kinerja pengumpulan dan
pendistribusian serta pendayagunaan.
“ Adanya Audit Syariah dan Akreditasi dapat
memberikan pencegahan terhadap penyalahgunaan
dan penyelewengan terhadap dana umat”
536 LEMBAGA
LEMBAGA TERSOSIALISASI
STANDAR AKUNTANSI ZAKAT,
AUDIT SYARIAH &
AKREDITASI LEMBAGA ZAKAT
LEMBAGA ZAKAT TELAH
MENDAPATKAN
AKREDITASI A & B
267 LEMBAGA
32. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
LITERASI ZAKAT “Program yang bertujuan untuk mengedukasi
masyarakat mengenai zakat”
Bermula dari Kementerian Agama membuat Survey Indeks
Literasi Zakat Tahun 2020 dilakukan di 32 provinsi di Indonesia,
melibatkan 100 responden per provinsi atau 3200 responden
secara nasional dengan berbagai latar belakang
72.21
56.68
66.78
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Skor Pemahaman
Dasar Zakat
Skor Pemahaman
Lanjutan Zakat
Skor Indeks Literasi
Zakat
Skor Indeks Literasi Zakat Nasional Tahun 2020
25%
15%
23%
37%
Statistik Tempat Pembayaran Zakat
BAZNAS LAZ Langsung ke Mustahik Masjid
33. Bulan Ramadhan menjadi waktu yang
paling banyak dipilih oleh masyarakat
dalam menunaikan zakat
Tempat pembayaran zakat yang paling
banyak dipilih oleh masyarakat adalah
Masjid atau Mushola
Faktor aksesabilitas atau jangkauan
tempat menunaikan zakat menjadi faktor
paling dominan yang dipilih oleh
masyarakat dalam menunaikan zakat
sumber informasi zakat yang paling
dominan adalah berasal dari
ceramah agama
ZAKAT
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
34. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
▰ -> 3690 peserta mengikuti Kelas Literasi Zakat Wakaf dilakukan secara
daring selama 10 sesi (Masyarakat, Dosen, Mahasiswa,
▰ Tokoh Masyarakat, )
▰ -> 5110 peserta mengikuti Kelas Intensif Literasi Zakat dan Wakaf
bagi Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS
▰ Kelas Intensif Literasi Zakat dan Wakaf bagi PPAIW dan Nazhir
▰ -> Program e-learning ekonomi syariah bagi Penyuluh Agama Islam
bekerjasama dengan MES, yang diikuti oleh 600 peserta
35. KEMENTERIAN AGAMA,
Dirjen Bimbingan Masyarakat
Islam, Direktorat
Pemberdayaan Zakat dan
Wakaf turut mensosialisaikan
literasi zakat dan wakaf
melalui akun sosial media
@literasizakatwakaf pada
instagram, facebook, twitter
seputar informasi dan
edukasi zakat dan wakaf
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
36. ASPEK PROGRAM PEMBERDAYAAN ZAKAT
LAZ
Program Sosial dan
Dakwah
Program
Pendidikan
Program Kesehatan
Program
Pemberdayaan
Ekonomi
Program
Kemanusiaan &
Kebencanaan
Muzakki
Mustahik
8 Asnaf
Program Penyaluran & Pemberdayaan Zakat terus tumbuh dan beragam dalam memenuhi kebutuhan
Mustahik, Setidaknya ada 5 program utama, bahkan Zakat sejalan dengan program Suistanable
Development Goals (SDGS)
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
37. JUMLAH PENGUMPULAN & PENYALURAN DANA
ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, CSR 2019
TOTAL PADA TAHUN 2019 TERKUMPUL DANA SOSIAL KEAGAMAAN
MENCAPAI 10, 2 TRILIUN
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
43. KLUSTER I & II
Rp 198,267,530,748
KLUSTER I & II
Rp 52,334,422,785
TOTAL DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH & CSR YANG TERSALURKAN UNTUK BANTUAN COVID19
Rp 250.601.953.533
TERDIRI DARI 3 KLUSTER PENYALURAN
Klaster I:
Penanganan
ODP, PDP, dan
Jenazah
Klaster II:
Pencegahan
Covid-19 dan
Bantuan APD
Klaster III :
Bantuan sembako,
bantuan langsung
non tunai,
penyediaan
cadangan pangan,
bantuan umkam
142 OPZ TERGABUNG & MELAPOR
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
44. KERJASAMA OPZ DENGAN GUGUS COVID NASIONAL & DAERAH
Pendataan & Penangangan Pasien ODP, PDP COVID 19
Pemusalaran Jenazah Covid19 Kesediaan Ambulance, Penyuluh Agama
Islam/ustadz BIMROH, Penyediaan Makam & Protokoler sholat Jenazah
1. Kerja sama skala nasional dan pusat BAZNAS Pusat & FOZ pusat,
2. Kerjasama pada masing-masing provinsi dan daerah kabupaten/kota dengan BAZNAS SKALA PROVINSI-KABUPATEN
KOTA & penyuluh agama Islam Kemenag & ustadz tokoh masyarakat sekitar
3. Pendataan yang valid sehingga tidak bertumpuk antara lembaga dan gugus tunas COVID19
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
46. KINERJA REALISASI PROGRAM DARURAT
SOSIAL EKONOMI COVID-19 NASIONAL
Bantuan Tunai
Mustahik
Bantuan
Sembako
Cash For
Work
Makan Siap
Saji
Program
Lainnya
Data per 13 Juli 2020
236,685 KK 690,577 KK 4,632 KK 134,463 jiwa 8080 Lokasi/Pcs/KK
Rp. 64.36 M Rp. 985.58 Jt Rp. 2.44 M Rp. 2.83 M
Rp. 43.62 M
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
