Dokumen tersebut membahas administrasi pengelolaan hibah, mulai dari definisi hibah, prinsip dasar pengelolaannya, kebijakan dan peraturan terkait, kriteria dan klasifikasi hibah, tata cara konsultasi dan perjanjian hibah, serta tata cara pengesahannya.

1. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN 1
ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH
DAN
TATA CARA PEMBAYARAN KEGIATAN
YANG DIBIAYAI DARI SBSN
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Bogor, April 2018
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN 2
ADMINISTRASI
PENGELOLAAN HIBAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

3. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN 3
Definisi Hibah
Setiap Penerimaan Negara dalam bentuk devisa,
devisa yang dirupiahkan, uang, barang, jasa
dan/atau surat berharga yang diperoleh dari
Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali,
yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

4. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN 4
Prinsip Dasar Pengelolaan Hibah
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (5):
“Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi
kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus
dimasukkan dalam APBN.”
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 12 ayat (2):
“Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening
Kas Umum Negara.”
On Budget
On Treasury

5. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN 5
Kebijakan Pengelolaan Hibah
PP.10/2011 Tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar
Negeri dan Penerimaan Hibah
PMK No.99/PMK.05/2017
Tentang Administrasi
Pengelolaan Hibah
Hibah
On budget –
On treasury
Off budget –
Off treasury
Hibah Terencana Hibah Langsung
Bentuk Hibah:
- Uang Tunai
- Uang Untuk Membiayai Kegiatan
- Barang
- Jasa
- Surat Berharga

6. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN 6
Pokok-pokok PMK No.99/PMK.05/2017
tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
1. Konsultasi, permohonan dan penerbitan nomor register dalam rangka Hibah Langsung
Dalam Negeri dilakukan oleh Kanwil DJPB yang sebelumnya dilakukan oleh DJPPR.
2. Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
dilakukan oleh KPPN, pengesahan sebelumnya dilakukan oleh DJPPR.
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG UNIT TERKAIT/ YANG BERWENANG
1 Konsultasi • Kanwil DJPB
2 a. Register Hibah Dalam Negeri
b. Register Hibah Luar Negeri
a. Kanwil DJPB
b. Dit. EAS DJPPR
3 Pengesahan Pendapatan Hibah
Langsung B/J/S
• KPPN
4 Kewenangan Penetapan Nomor
Register
• Penerbitan Nomor Register dlm bentuk
Uang/B/J/S adalah kewenangan DJPPR
• Kanwil DJPB menerbitkan surat penetapan
nomor register

7. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
1. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 38 ayat (1) : Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa
atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara
atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun
dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam Undang- undang APBN.
Pasal 38 ayat (4) : Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang
berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta
penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah
Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah
2. PP 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan PLN dan Penerimaan Hibah
Pasal 74 ayat (2) : Penatausahaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah mencakup
kegiatan
a. administrasi pengelolaan; dan
b. akuntansi pengelolaan
Pasal 74 ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan Pinjaman Luar
Negeri dan Hibah diatur dengan Peraturan Menteri
3. PP 45 tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan APBN
Pasal 56 ayat (1) : Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal bertanggungjawab atas
pelaksanaan pendapatan hibah.
Pasal 56 ayat (2) : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri Keuangan menyelenggarakan penatausahaan
pendapatan hibah
7
Dasar
Hukum

8. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini meliputi :
a. Kriteria dan klasifikasi Hibah;
b. konsultasi rencana penerimaan Hibah;
c. perjanjian Hibah; dan
d. tata cara pengesahan Hibah.
Peraturan Menteri ini tidak mengatur
penerimaan Hibah pada satuan kerja yang
menerapkan pola keuangan badan layanan
umum.
8
RUANG
LINGKUP

9. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN 9
1.Mendukung program pembangunan
nasional
2.Mendukung penanggulangan bencana
alam dan bantuan kemanusiaan
memberikan manfaat bagi satuan kerja
Penerima Hibah untuk mendukung :
1. pencapaian sasaran kerja keluaran
kegiatan,
2. penanggulangan bencana alam,
3. Penanggulangan bencana bukan alam
(Gagal teknologi, modernisasi,
epidemi, wabah penyakit)
4. Penanggulangan bencana Sosial.
(konflik sosial antar klp. Masy, antar
komunitas masy, teror).
• melalui Kuasa BUN
dilaksanakan DJPBN
cq. DiT PKN/KPPN
• Tidak melalui Kuasa
BUN
dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga.
1. tidak dimaksudkan untuk
dibayarkan kembali kepada
Pemberi Hibah;
2. tidak disertai ikatan politik, serta
tidak memiliki muatan yang
dapat mengganggu stabilitas
keamanan negara;
3. uang/barang/jasa atau surat
berharga yang diterima dari
Pemberi Hibah digunakan untuk
mendukung pencapaian sasaran
keluaran kegiatan satuan kerja
penerima Hibah, atau digunakan
untuk mendukung
penanggulangan keadaan darurat
KRITERIA PENGGUNAAN PENARIKAN
KRITERIA, PENGGUNAAN, KLASIFIKASI DAN PENARIKAN HIBAH 1/2

10. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN 10
BENTUK
JENIS
SUMBER
UANG
BARANG/JASA
SURAT BERHARGA
DIRENCANAKAN
LANGSUNG
DALAM NEGERI
1. lembaga keuangan
dalam negeri;
2. lembaga non keuangan
dalam negeri;
3. pemda;
4. perusahaan asing yang
berdomisili dan
melakukan kegiatan di
wilayah RI;
5. perorangan
LUAR NEGERI 1. negara asing;
2. lembaga di bawah PBB;
3. lembaga multilateral;
4. lembaga keuangan asing;
5. lembaga non keuangan asing;
6. lembaga keuangan nasional
yang berdomisili dan
melakukan kegiatan usaha di
luar wilayah RI
7. perorangan.
melalui mekanisme perencanaan
tidak melalui mekanisme perencanaan
• TUNAI
• UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN
KLASIFIKASI

11. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN 11
Kementerian/
Lembaga
 Luar Negeri
 Dalam Negeri
Pemberi Hibah Penerima Hibah
Cara :
1.Tatap muka;
2.surat;
3.rapat;
4.komunikasi
melalui
sarana
elektronik
Cakupan :
1. penentuan
jenis Hibah;
2. bentuk Hibah
3. penarikan
Hibah.
Konsultasi dilakukan apabila :
1. Penerimaan hibah untuk pertama kalinya
atau tidak berulang; dan
2. Tidak sama dengan karakteristik
penerimaan hibah sebelumnya
DJPPR
(Dit.EAS)
DJPBN
(KANWIL)
konsultasi
KONSULTASI

12. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
1. Perjanjian Hibah paling sedikit memuat:
a. Pemberi dan penerima hibah
b. Tanggal perjanjian/ penandatanganan
a. Jumlah
b. Peruntukan; dan
c. Ketentuan dan Persyaratan
2. Salinan Perjanjian Hibah disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan.
3. Perjanjian Hibah yang Direncanakan ditandatangani
oleh Menteri Keuangan/pejabat yang diberi kuasa oleh
Menteri Keuangan dan Pemberi Hibah.
4. Perjanjian Hibah Langsung ditandatangani oleh
menteri/pimpinan lembaga/pejabat yang diberi kuasa
dan Pemberi Hibah.
5. Dalam hal Hibah Langsung untuk penanggulangan
bencana alam, bencana bukan alam dan bencana
sosial dapat menggunakan SPTMHL yang ditandatangani
oleh menteri/pimpinan lembaga/pejabat yang diberi
kuasa.
12
PERJANJIAN
HIBAH

13. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN 13
Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dilaksanakan melalui pengesahan
oleh BUN/Kuasa BUN, yaitu:
a. pengesahan pendapatan Hibah dalam bentuk uang atau barang/jasa atau surat
berharga;
b. pengesahan belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang;
c. pencatatan beban jasa untuk Hibah dalam bentuk jasa
d. pencatatan barang persediaan untuk pencatatan persediaan yang bersumber
dari Hibah dalam bentuk barang;
e. pencatatan aset tetap dan/atau aset lainnya untuk pencatatan aset tetap
dan/atau aset lainnya yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang;
dan/atau
f. pencatatan setara kas dan/atau investasi untuk pencatatan surat berharga
yang bersumber dari Hibah dalam bentuk surat berharga.
PENGESAHAN
HIBAH
PENERBITAN
NOMOR REGISTER;
PENANDATANG
ANAN BAST;
PENGESAHAN PENDAPATAN
HIBAH, BEBAN DAN ASET
YANG BERSUMBER DARI
HIBAH
Hibah dalam
bentuk B/J/S
PENERBITAN
NOMOR REGISTER;
PEMBUKAAN DAN
PENGELOLAAN
REKENING HIBAH;
PENYESUAIAN PAGU
HIBAH DALAM DIPA
PENGESAHAN
PENDAPATAN HIBAH,
BELANJA YANG BERSUMBER
DARI HIBAH, DAN SALDO
KAS DARI HIBAH
Hibah dalam
bentuk uang
TAHAPAN PENGESAHAN

14. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
TATA CARA PENGESAHAN HIBAH (UANG)
URAIAN K/L DJPPR DJPBN
1. REGISTER
a. Hibah Langsung Uang LN
b. Hibah Langsung Uang DN
2. REKENING
Pembukaan dan
Pengelolaan Rekening
Hibah
3. REVISI
Penyesuaian Estimasi
Pendapatan dan Pagu
Belanja Yang Bersumber
Dari Hibah Dalam DIPA
4. PENGESAHAN
Pengesahan Pendapatan
Hibah dan Belanja/
Pengeluaran Pembiayaan
dalam Bentuk Uang
5. PENGEMBALIAN
Pengesahan Pengembalian
Pendapatan Hibah dalam
Bentuk Uang
PA/
KPA
KANWIL
EAS
1
PA/
KPA
KPPN
1.b
1.c
Permintaan No Reg
By Aplikasi hibah
berbasis web
Server pertukaran
data kemenkeuUpload No Reg
2
2.a
PA/
KPA
KANWIL
1.a
3
3.a
1.b
PA/
KPA
2.a
download
3.a2.a1.a
4
EAS
4.a
4.b
1.b
download
KPPN
3.a 2.a
PA/
KPA 5 KPPN
EAS 5.b
5.a
1.a
1
1.a
1.c
Upload SPHL
Upload SP3HL
14
HIBAH LANGSUNG LN
HIBAH LANGSUNG DN

15. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
No Tahapan Pengesahan HL dlm bentuk Uang Keterangan
1 Register
a. Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Luar Negeri diajukan ke DJPPR
b. Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Dalam Negeri diajukan ke
Kanwil DJPBN
Lampiran :
• perjanjian Hibah (grant agreement);
• ringkasan Hibah (grant summary);
• surat kuasa untuk menandatangani perjanjian Hibah
2 Rekening
- Permohonan di ajukan ke KPPN setelah mendapat nomor register
Hibah
- Jasa giro/bunga dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai
PNBP, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Hibah.
- Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan
pembukaannya wajib ditutup dan saldonya disetor ke Kas Negara
kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Hibah
Dalam hal sudah terdapat rekening untuk menampung dana hibah yang telah
dibuka sebelum ijin pembukaan rekening diterbitkan :
• Mengajukan ijin pembukaan rekening pengelolaan hibah;
• Membuka rekening pengelolaan hibah berdasarkan ijin yang telah
diterbitkan;
• Memindahkan saldo dana hibah ke rekening yang telah mendapat
persetujuan;
• Menutup rekening penampungan dana hibah
3. Revisi
- sebesar yang direncanakan akan digunakan sampai akhir tahun
anggaran berjalan;
- sebesar realisasi penerimaan Hibah; atau
- paling tinggi sebesar perjanjian hibah
Penyesuaian pagu Belanja yang bersumber dari Hibah, pada TA berikutnya :
1. Sisa pagu belanja dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran
berikutnya
2. paling tinggi sebesar sisa uang (saldo rekening) yang bersumber dari hibah
pada akhir tahun berjalan
3. Untuk Hibah tahun jamak, dapat digabungkan dengan revisi penambahan
pagu DIPA dari rencana penerimaan Hibah tahun anggaran berikutnya
4. Melalui mekanisme revisi DIPA
4. Pengesahan Hibah
1. PA/KPA mengajukan SP2HL sebesar
- pendapatan hibah yang telah diterima
- Belanja yang telah dibelanjakan
2. PA/KPA mengajukan SP2HL sebesar pendapatan hibah yang telah
diterima saja, apabila belum ada realisasi belanja
3. SP2HL diajukan minimal sekali dalam satu tahun dan setinggi-tinggi
sebesar perjanjian Hibah
4. Hibah LN, SP2HL diajukan ke KPPN KPH dan Hibah DN diajukan ke
KPPN Mitra.
Lampiran SP2HL
1. salinan rekening koran atas Rekening Hibah
2. salinan surat penetapan nomor register hibahuntuk pengajuan SP2HL
pertama kali
3. SPTMHL
4. Salinan surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL
pertama kali
Atas SP2HL yg diajukan, KPPN menerbitkan SPHL rangkap 3
1. Lemb-1, kpd PA/KPA untuk mencatat realisasi Belanja Hibah
2. Lemb-2, dilampiri salinan SP2HL, kpd DJPPR (EAS) membukukan
pendapatan Hibah melalui server pertukaran data Kem. Keuangan
3. Lemb-3, pertinggal KPPN
5. Pengesahan Pengembalian Hibah
1. dikembalikan ke Pemberi Hibah
PA/KPA mengajukan SP4HL ke KPPN, KPPN menerbitkan SP3HL
2. Disetor ke Kas Negara
PA/KPA mengajukan SP4HL ke KPPN, KPPN tidak menerbitkan SP3HL
Lampiran SP4HL Pengembalian Hibah ke pemberi Hibah:
• Salinan rekening atas Rekening Hibah;
• Salinan bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah
Lampiran SP4HL Pengembalian Hibah yang disetor ke Kas Negara
• Salinan rekening atas Rekening Hibah;
• Bukti penerimaan negara
Atas SP4HL yg diajukan, KPPN menerbitkan SP3HL rangkap 3
1. Lemb-1, kpd PA/KPA untuk mencatat realisasi Belanja Hibah
2. Lemb-2, dilampiri salinan SP3HL, kpd DJPPR (EAS) membukukan
pendapatan Hibah melalui server pertukaran data Kem. Keuangan
3. Lemb-3, pertinggal KPPN
15

16. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
URAIAN K/L DJPPR DJPBN
1. REGISTER
a. Hibah Langsung B/J/S
Luar Negeri
b. Hibah Langsung B/J/S
Dalam Negeri
2. PENANDA TANGANAN BAST
3. PENGESAHAN
Pengesahan dan Pencatatan
Pendapatan Hibah dan
Belanja/ Pengeluaran
Pembiayaan dari Hibah B/J/S
TATA CARA PENGESAHAN HIBAH (BARANG/JASA/SURAT BERHARGA)
PA/
KPA
KANWIL
EAS
1
1.c
Server pertukaran
data kemenkeuUpload No Reg1.a
1
1.a
PEMBERI
HIBAH
PA/
KPA
BAST
1.c
web
Aplikasi
Register
No Reg
3.b
PA/
KPA
BAST1c1.a
3
EAS
3.a
KPPN
Upload Persetujuan MPHL-BJS
16
No Reg
HIBAH LANGSUNG LN
HIBAH LANGSUNG DN

17. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
No Tahapan Pengesahan HL dlm bentuk B/J/S Keterangan
1 Register
a. Hibah Langsung Dalam Bentuk B/J/S Luar Negeri
diajukan ke DJPPR
b. Hibah Langsung Dalam Bentuk B/J/S Dalam Negeri
diajukan ke Kanwil DJPBN
Lampiran :
• perjanjian Hibah (grant agreement);
• ringkasan Hibah (grant summary);
• surat kuasa untuk menandatangani perjanjian Hibah
2 BAST
a. PA/KPA membuat dan menandatangani BAST bersama
dengan Pemberi Hibah.
b. Penandatangan BAST dapat didelegasikan kepada pejabat
yang ditunjuk.
a. BAST paling sedikit memuat:
1. tanggal serah terima;
2. pihak Pemberi dan Penerima Hibah;
3. tujuan penyerahan;
4. nilai nominal dalam rupiah dan mata uang asing untuk Hibah
dalam mata uang asing;
5. nilai nominal dalam rupiah untuk Hibah dalam mata uang
rupiah;
6. bentuk Hibah; dan
7. rincian harga per barang.
b. Format BAST disusun sesuai kebutuhan yang disepakati oleh
masing-masing pihak.
3. Pengesahan Hibah
1. PA/KPA mengajukan MPHL BJS dan SP3HL BJS secara
bersamaan
2. PA/KPA mengajukan MPHLBJS sebesar pendapatan hibah
yang telah diterima saja, apabila belum ada realisasi belanja
3. MPHLBJS diajukan minimal sekali dalam satu tahun dan
setinggi-tinggi sebesar perjanjian Hibah
4. MPHLBJS diajukan ke KPPN Mitra.
Lampiran MPHLBJS
1. Surat Penetapan nomor register Hibah
2. BAST
3. SPTMHL
Atas SP3HL BJS, KPPN mengesahkan SP3HLBJS
Atas MPHLBJS yg diajukan dan pengesahan SP3HLBJS, KPPN
menerbitkan persetujuan MPHLBJS rangkap 3
1. Lemb-1, kpd PA/KPA untuk mencatat realisasi Belanja Hibah
2. Lemb-2, dilampiri salinan SP2HL, kpd DJPPR (EAS) membukukan
pendapatan Hibah melalui server pertukaran data Kem.Keuangan
3. Lemb-3, pertinggal KPPN
17

18. INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
1. Penggunaan pendapatan Hibah yang tidak sesuai dengan perjanjian
(ineligible) atas pendapatan Hibah yang tidak diajukan register dan/atau
pengesahan oleh K/L, negara tidak menanggung atas jumlah ineligible
penggunaan pendapatan Hibah yang bersangkutan.
2. Penggunaan pendapatan Hibah yang tidak sesuai dengan perjanjian
(ineligible) atas pendapatan Hibah yang telah diajukan register dan
pengesahan oleh K/L, negara dapat menanggung atas jumlah ineligible
penggunaan pendapatan Hibah yang bersangkutan melalui DIPA K/L yang
bersangkutan.
1. K/L yang tidak melaporkan Hibah yang diterimanya kepada Menteri
Keuangan sebagaimana telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 2 (dua) tahun berturut-turut, K/L
tersebut dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan menerima Hibah
yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
2. dicabut apabila K/L telah melakukan perbaikan pengelolaan Hibah yang
dibuktikan dengan telah diselesaikannya rekomendasi BPK sebagaimana
tertuang dalam laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
18
SANKSI
PENDAPATAN HIBAH
YANG DIGUNAKAN
TIDAK SESUAI
PERJANJIAN

19. KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 25/PMK.05/2016
tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan
Yang Dibiayai Melalui Penerbitan SBSN

20. SISTEMATIKA PAPARAN
1. Timeline penerapan PMK
2. Ringkasan Ketentuan dalam PMK
25/PMK.05/2016
3. Ketentuan Pengujian di KPPN
4. Ketentuan Pemberhentian Pembayaran
5. Ketentuan Penyelesaian Sisa pekerjaan
6. Ketentuan Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak

21. TIMELINE PENERAPAN PMK 25/PMK.05/2016
PMK 24/
PMK.05/2014
PMK 25/
PMK.05/2016
SE – 31
/PB/2016
Mekanisme PP
(RM)
Mekanisme PP (RM)
& Reksus (RK)
Mekanisme
Reksus (RK) bagi
Register pada SE
EFEKTIF
1 MEI 2016

22. Ringkasan Ketentuan
No Ketentuan Mengatur tentang ... Pasal
1. Ketentuan Umum & Ruang Lingkup 1 & 2
2. Pengalokasian Anggaran 3
3. Mekanisme Pembiayaan Pendahuluan 5, 6, 7, 8, 9, 10
4. Mekanisme Rekening Khusus 11, 12, 13, 14, 15, 16
5. Tata Cara Pembebanan Reksus 17, 18
6. Penghentian Sementara & Pencabutan
Penghentian Sementara
19, 20, 21
7. Sisa Pekerjaan 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
8. Kontrak Tahun Jamak 29
9. Sisa Dana 30

23. TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN
Dua Mekanisme yang digunakan pada PMK
25/PMK.05/2016, yaitu:
1. Mekanisme Pembiayaan Pendahuluan
2. Mekanisme Rekening Khusus

24. Perbandingan Mekanisme Pembiayaan
PEMBIAYAAN
PENDAHULUAN
REKENING
KHUSUS

25. Pembayaran Melalui Mekanisme Reksus
Pasal 14  Kewajiban KPA
• Sesuai PMK tentang pelaksanaan APBNPengajuan SPM
• KPA memastikan SPM mencantumkan
SD/CP : RM/RMSPM UP/TUP SBSN
• KPA memastikan SPM mencantumkan
SD/CP : SBSN/RK
SPM LS/GUP/NIHIL
SBSN
• KPA memperhitungkan semua pajak
terkait
Pajak/Potongan
SPM

26. Pembayaran Melalui Mekanisme Reksus
Pasal 15  Pengujian di KPPN
• Kelengkapan Dokumen Pendukung SPM
• Kebenaran SPMRuang Lingkup
•Kesesuaian Spesimen Tandatangan PPSPM
•Cara penulisan/pengisian jumlah angka/huruf pada SPM
•Kebenaran penulisan di SPM
Kebenaran SPM
•Pengujian Kebenaran Perhitungan tagihan
•Ketersediaan Dana
•Kesesuaian Tagihan dengan data kontrak
Pengujian SPM
• Menguji ketersediaan Saldo Reksus melalui Dashboard
BIG-eBKetersediaan Dana

27. TATA CARA PEMBEBANAN REKSUS
• Dit. PKN melakukan pembebanan pada Reksus
berdasarkan penerbitan SP2D SBSN KPPN
• Jika terjadi pembebanan Dit. PKN
menggunakan Surat Perintah Debit Warkat
Pembebanan Rekening (SPD WPR) ke BI
• Jika Saldo Reksus kosong atau tidak
mencukupi, Dit. PKN melakukan penundaan
pembebanan Reksus dengan menyampaikan
Daftar Penundaan ke DJPPR

28. Satker KPPN BO.I
Dit PKN
(RKUN)
DJPPR
Pelaksanaan
Lelang
1.
SPM
2.
SP2D
3.
Rp
4. SPB
5. Permintaan
Penggantian
6.
Lelang
7.
Transfer
ke Kas
Negara
Dana
Masyarakat
 Pencairan Dana dapat dilakukan dengan penerbitan
SPM UP/TUP dan SPM LS ( PMK 190/PMK.05/2012)
 Penulisan SDCP pada SPP/SPM UP/TUP
menggunakan Kode 01.0 RM/RM
 Penulisan SDCP pada SPP/SPM GUP/GUP Nihil
dengan kode 19.0 SBSN/RM
 Penulisan SDCP pada SPP/SPM LS dengan kode 19.0
SBSN/RM
 Berlaku potongan pajak untuk PPN dan PPh seperti
yang ada di RM
Satker KPPN BO.I
Dit PKN
(Reksus)
DJPPR
Pelaksanaan
Lelang
4.
SPM
5.
SP2D
6.
Rp
5a. BAT
1. Permintaan
Pengisian
2.
Lelang
3.
Transfer
ke Kas
Negara
Dana
Masyarakat
 Pencairan Dana dapat dilakukan dengan
penerbitan SPM UP/TUP dan SPM LS ( PMK
190/PMK.05/2012)
 Penulisan SDCP pada SPP/SPM UP/TUP
menggunakan Kode 01.0 RM/RM
 Penulisan SDCP pada SPP/SPM GUP/GUP Nihil
dengan kode 19.3 SBSN/RK
 Penulisan SDCP pada SPP/SPM LS dengan kode
19.3 SBSN/RK
 Berlaku potongan pajak untuk PPN dan PPh seperti
yang ada di RM
(PP)
(RK)
PRINSIP DASAR SP2D BEBAN SBSN

29. ALUR SBSN PBS REKENING KHUSUS
PAGU APBN
(earmark SBSN
PBS)
DIPA SBSN PBS
PADA K/L
LELANG
SBSN PBS
REKENING
KHUSUS
SPM OLEH
SATKER
REPLENISHMENT
SPM
Data
Saldo
Reksus
Data
Saldo
Reksus
Cek
Saldo
Reksus
SPM
SP2D
SPB SP2D
SBSN PBS
SPB SP2D
SBSN PBS
BAT
Pembebanan
Reksus
Transfer Dana
1
2 Cek saldo
2a. Ada/Cukup
2b. Tidak Ada/
Tidak Cukup
3. Kirim
4. Proses SPD
5. Kirim
6. Bebani Reksus
7. Transfer H+0SP2D
PIHAK III
3a.
Kirim
3a. Transfer H+0
It Must be Reconcil
SATKER KPPN SPAN BO I DIT. PKN BI
Initial Deposit
DJP2R

30. SATKER KPPN SPAN BO I DIT. PKN BI
 Dashboard monitoring saldo reksus sudah siap di PKN dan dapat digunakan oleh seluruh
KPPN.
 Data saldo reksus sudah tersedia secara real-time online di database SPAN dan pada saat
yang sama, setiap penerbitan SP2D juga secara real time akan mengurangi saldo reksus.
 Saldo Rekening Khusus untuk Loan Berkenaan tersedia dan cukup
Prasyarat/Kondisi
PROSEDUR PEMBEBANAN REKSUS LANGSUNG & PRASYARAT
SPM
Data
Saldo
Reksus
Data
Saldo
Reksus
Cek
Saldo
Reksus
SPM
SP2D
SPB SP2D
SBSN PBS
SPB SP2D
SBSN PBS
BAT
Pembebanan
Reksus
Transfer Dana
1
2 Cek saldo
2a. Ada/Cukup
2b. Tidak Ada/
Tidak Cukup
3. Kirim
4. Proses SPD
5. Kirim
6. Bebani Reksus
7. Transfer H+0
SP2D
PIHAK III
3a. Kirim
3a. Transfer H+0
It Must be Reconcil

31. PENGHENTIAN SEMENTARA
Penghentian
sementara dapat
dilakukan jika:
Reksus kosong atau
tidak mencukupi
DJPPR menyampaikan
surat permintaan
penghentian
sementara
PASAL 19

32. PENCABUTAN PENGHENTIAN SEMENTARA
Pencabutan
Penghentian sementara
dilakukan jika:
Reksus kosong atau
telah mencukupi
DJPPR menyampaikan
surat permintaan
pencabutan
penghentian sementara
PASAL 21

33. SISA PEKERJAAN
Sisa
pekerjaan dapat
dilanjutkan ke T.A
Berikutnya, jika:
Dilakukan dengan
menambah pagu
anggaran tahun
berikutnya
Sumber
Pendanaannya masih
tersedia.
PASAL 22

34. PERSYARATAN PENYELESAIAN
• Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan
mampu menyelesaikan pekerjaan dalam 90 hari kalender
sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan
• Penyedia barang/jasa sanggup menyelesaikan sisa
pekerjaan paling lambat 90 hari kalender yang
dinyatakan dalam surat pernyataan kesanggupan yang
ditandatangani di atas materai.
• Dalam rangka pengambilan keputusan penyelesaian sisa
pekerjaan KPA dapat melakukan konsultasi dengan
Aparat Pengawas Internal Pemerintah
• KPA bertanggungjawab secara formal dan material atas
keputusan melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan

35. Surat Pernyataan Kesanggupan memuat:
PASAL 23
• Pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa
untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
• Waktu yang diperlukan, paling lama 90 hari kalender
sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
• Pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia
dikenakan denda keterlambatan penyelesaian
pekerjaan; dan
• Pernyataan penyedia barang/jasa tidak menuntut
denda/bunga apabila terdapat keterlambatan
pembayaran yang diakibatkan oleh keterlambatan
penyelesaian revisi anggaran

36. Penyelesaian Sisa Pekerjaan
• Tetap merupakan pekerjaan dari kontrak berkenaan.
• PPK melakukan perubahan kontrak berkenaan dengan
mencantumkan sumber dana untuk penyelesaian sisa
pekerjaan ke T.A berikutnya.
• KPA melaksanakan revisi anggaran atas sisa alokasi
dana proyek untuk ditambahkan pada DIPA T.A
Berikutnya
• Pengajuan usul revisi anggaran paling lambat sebelum
batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan yang
tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan

37. Kontrak Tahun Jamak
• Pekerjaan yang dibiayai dengan SBSN
berdasarkan kontrak tahun jamak
dilaksanakan berdasarkan persetujuan
Menteri Keuangan.
• Sisa pekerjaan tahunan pada kontrak tahun
jamak yang dibiayai SBSN dilaksanakan
dengan menambah pagu anggaran tahun
berikutnya melalui revisi anggaran.

38. Sisa Dana Reksus SBSN
• Jika terdapat sisa dana pada Reksus yang tidak
terpakai untuk melanjutkan kegiatan yang
dibiayai dengan SBSN, DJPPR menyampaikan
pemberitahuan kepada DJPB untuk
memindahkan sisa dana ke RKUN.
• DJPB menindaklanjuti surat pemberitahuan
tersebut dengan menyampaikan SPD WPR kepada
Bank Indonesia atau bank tempat Reksus dibuka
untuk memindahkan dana ke RKUN.

39. 39
PENGEMBANGAN MEKANISME REKSUS SBSN
Pendebetan Langsung Reksus di Bank Syariah

40. Pendebitan Langsung Reksus SBSN di Bank Syariah
• Pengelolaan Rekening Khusus pada Bank Syariah atas kegiatan pada K/L
yang sumber pembiayaan berasal dari penerbitan Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN) dengan mekanisme pendebitan langsung Reksus SBSN oleh
KPPN untuk pembayaran pihak ketiga.
PENGERTIAN
• Arahan Menkeu dalam World Islamic Economic Forum 2016 untuk
mendukung pengembangan keuangan syariah.
• PMK 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Kegiatan yang dibiayai
dengan sumber dana SBSN.
• Peningkatan efisiensi dalam pembayaran untuk meminimumkan opportunity
cost yang ditanggung pemerintah
LATAR BELAKANG
• Mengembangkan penggunaan instrumen keuangan syariah (SBSN) dalam
pembiayaan
• Meningkatkan efisiensi manajemen kas pinjaman dan hibah
MANFAAT
40

41. Pengisian Reksus SBSN di bank syariah
1. Dit. PKN mengisi saldo Reksus SBSN Bank Syariah berdasarkan Rencana Penarikan Dana dg proses Bank Account Transfer (BAT).
2. Bank Indonesia memindahbukukan dana dari Rekening Penampungan SBSN ke RKUN dan selanjutnya dipindahkan ke Reksus SBSN di Bank Umum Syariah.
Pencairan dana pembiayaan
3. Satker penerima pembiayaan SBSN mengajukan SPM ke KPPN.
4. KPPN memproses SP2D atas dasar SPM Satker.
5. SPAN melalui interkoneksi BO II menginformasikan nilai SP2D ke Bank Umum Syariah.
6. Bank Umum Syariah mendebit Reksus SBSN senilai SP2D tersebut dan memindahbukukannya ke rekening rekanan.
Pendebitan Langsung Reksus SBSN
Bank
Syariah 1
Bank
Syariah 2
Bank
Syariah 3
41