Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
•
0 likes•883 views
Dokumen tersebut membahas upaya meningkatkan pelayanan perijinan di Indonesia, termasuk kelemahan saat ini seperti kualitas rendah dan minimnya partisipasi masyarakat, serta rekomendasi untuk melengkapi peraturan pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan.
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
Similar to Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan (20)
More from Kurniawan Saputra
More from Kurniawan Saputra (20)
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
- 1. Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan www.yappika.or.id yappika@indosat.net.id Fransisca Fitri YAPPIKA (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi) REFORMASI BIROKRASI SUMMIT 10 September 2014
- 2. Pendorong Utama Konsolidasi CSO (civil society organisaAon) untuk Advokasi Pelayanan Publik Kondisi pelayanan publik a. Buruknya kualitas dan akses pelayanan publik b. Tidak ada prosedur komplain dan penyelesaian sengketa yang jelas c. Masyarakat Kdak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik d. Tertutupnya informasi terkait pelayanan publik RUU Pelayanan Publik dan kriAk terhadap isinya a. Paradigma dan ruang lingkup b. ParKsipasi masyarakat c. Percepatan pelayanan bagi kelompok rentan d. Mekanisme pengaduan (internal dan eksternal) e. Mekanisme sanksi 2006 Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3)
- 3. Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) • adalah sebuah jaringan OMS/CSO (LSM, forum warga) dan akademisi/ahli yang bertujuan untuk: – Mengawal dan mempengaruhi pembahasan RUU Pelayanan Publik dengan menggunakan paradigma HAM, 2006-2009 – Mengawal pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik (peraturan turunan, memastikan ruang partisipasi warga tetap ada secara substansial dalam implementasinya dan seluruh peraturan turunan), 2009-sekarang
- 5. Pelayanan Publik yang Menjadi PerhaAan MP3 dan Anggotanya • Pelayanan dasar • Layanan Perijinan??? Sedikit CSO memilih untuk memberikan asistensi pembentukan layanan perijinan, sedikit CSO melakukan pengawasan untuk mendorong kinerja. Peluang bagi masyarakat pengusaha (asosiasi/ Kadin) sebagai pemanfaat langsung dari layanan perijinan untuk mendorong kinerja layanan perijinan
- 6. Membangun Keberlanjutan CSO AkAf dalam Mendorong Pelayanan Publik (Perijinan) yang Prima • Memiliki dan menjalankan agenda bersama • Membangun konsKtuensi • Menggalang dukungan: – Stakeholder agar mendukung inisiaKf yang dilakukan – ExperKes – Jaringan kerja dengan individu/organisasi lain – Dana untuk menjalankan agenda-‐agenda kerja • Keberterimaan pemerintah • Jaminan terhadap lingkungan pendukung (enabling environment) CSO
- 7. Pelayanan Publik (Perijinan) “Pas Banderol” 8 Integritas Variabel Indikator Sub-‐indikator Indeks Integritas Daerah (6.32) Pengalam an Integritas (6.82) Potensi Integritas (5.3) Pencegah an Korupsi (3.09) 5.53 6.84 6.5 6 Tingkat Upaya AnA Korupsi (2.78) Mekanisme Pengaduan Masyarakat (4.02) 5.42 6.31 6.37 5.34 7.21 6.71 5.7 6.48 6.89 6 5.96 5.87 4.86 5.97 5.34 4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Indeks Integritas Nasional Pengalama n Integritas Potensi Integritas Target IIN dan IID 2014: 8.0 Hanya 19 dari 60 mendapat rapor baik
- 8. Pelayanan Publik (Perijinan) “Pas Banderol” • Target IPK 2014 meraih skor 50, realitas 2013 stagnan pada skor 32 (= 2012). Peringkat naik dari 118 ke 114 dari 176 negara. • Target Doing Business 2014 pada ranking 75, realitas 2014 pada ranking 120. • KPPOD-‐TAF (2010-‐2011) di 20 kab/kota KINERJA: persepsi publik terhadap layanan perijinan baik, tetapi kualitas layanan rendah (efisien, bebas pungutan liar, bebas kolusi, tetapi masih ada soal terkait waktu pengurusan dan jumlah persyaratan dokumen).
- 9. Kepatuhan terhadap Mandat UU Pelayanan Publik Hasil Evaluasi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (2013) 5% 95% Patuh Tidak Patuh Hasil Survei Kepatuhan Ombudsman RI (2013) 22% 50% 28% Hijau Kuning Merah Sumber: MP3 dan ORI
- 10. Pelayanan Publik (Perijinan) “Pas Banderol” • YAPPIKA di 6 kota/kab SIAP II: layanan perijinan mendapat penilaian terKnggi (CLeM) dalam aspek kinerja dan kepuasan masyarakat. Terjadi gap penilaian antara dua aspek tersebut, skor kepuasan Kdak sejalan dengan skor kinerja. • Hasil KAP YAPPIKA: – 45% responden pernah mengadukan layanan perijinan. Pengaduan langsung ke instansi terkait. – Hanya 0.3% responden pernah terlibat dalam perencanaan pelayanan perijinan, sisanya 99,7% responden menyatakan Kdak pernah terlibat dalam perencanaan. – KeKadaan informasi merupakan salah satu penghalang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pelayanan perizinan. – Hanya 6,7% responden menyatakan pernah terlibat dalam pengawasan pelayanan perijinan. Anggapan bahwa pengawasan bukan tanggung jawab masyarakat merupakan alasan paling banyak kenapa responden Kdak melakukan pengawasan.
- 12. Tantangan Utama untuk Mendorong Pelayanan Prima pada Layanan Perijinan 1. Belum ada standar pelayanan dan maklumat pelayanan yang disepakaK oleh penyelenggara layanan dengan masyarakat pengguna layanan dalam layanan perijinan. 2. Minim mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan. 3. Minim informasi. 4. Minim parKsipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. 5. Kemauan poliKk dan kepemimpinan untuk mencapai target pelayanan prima
- 13. Rekomendasi • Dalam Visi Misi JKW menyebutkan secara khusus berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, salah satunya menjalankan UU Pelayanan Publik (membuat standar pelayanan): 1. Melengkapi mandat peraturan turunan UU PP, yaitu Perpres Mekanisme GanA Rugi Pelayanan Publik dan Peraturan Ombudsman Ajudikasi Khusus. 2. Mencapai target pelayanan prima bidang perijinan dengan memenuhi mandat UU PP, yaitu SPP, mekanisme pengaduan, sistem informasi PP, pelayanan khusus, menguatkan pengawasan (internal, eksternal), melakukan penilaian kinerja, membangun sistem pelayanan terpadu, meningkatkan kapasitas penyelenggara layanan. 3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk berparAsipasi akAf dalam penyelenggaraan pelayanan publik (termasuk perijinan).
- 14. Terima Kasih