paparan Survey Penilaian Integritas DKI

1. PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2022

2. INDEX
SEKILAS SPI
TIMELINE PELAKSANAAN
DAFTAR RESPONDEN
SKEMA PERHITUNGAN NILAI INDEX
INDIKATOR PENILAIAN INTERNAL
HASIL PENILAIAN 2021 INTERNAL
URAIAN PENILAIAN (TIM SPI)
REKOMENDASI PERBAIKAN INDEKS PENILAIAN

3. Survey dilakukan secara
elektronik
Survei disampaikan kepada
responden melalui media
Whatsapp/email sesuai Populasi
Internal / Eksternal dan Eksper
yang terpilih menjadi Responden
(secara acak)
Pada Tahun 2021 KPK-RI
bekerjasama dengan Konsultan
PT. MarkPlus,Inc dan pada Tahun
2022 konsultan diubah menjadi
Frontier
Tujuan dilaksanakan SPI sebagai
upaya untuk memetakan resiko
korupsi dan pencapaian upaya
pencegahan korupsi dengan
rencana aksi yang dilakukan
seluruh K/L/PD peserta SPI

4. TIMELINE SPI
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Penyampaian Kepada KPK Komitmen Instansi sebagai
Peserta SPI 2021
Persiapan Pelaksanaan dan Pengumpulan Data
Populasi Pegawai,pengguna layanan,dan eksper untuk
mengisi kuesioner daring
Pencacahan secara daring (pengambilan data primer :
menghubungi pegawai,eksternal pengguna layanan,
dan eksper untuk mengisi kuestioner daring)
Pengolah data,Analisis,dan Pembuatan Laporan
KEGIATAN ESTIMASI WAKTU

5. INDEKS INTEGRITAS (SPI) 2020 - 2021
TAHUN 2020 TAHUN 2021 SELISIH
Index Internal 89,02 81,9 -7,12
Index External 77,18 83,4 6,22
Index Expert 71,74 73,2 1,46
Nilai rata-rata sebelum faktor koreksi 80,59 79,2 -1,39
Faktor Koreksi 24,49 51 26,51
Nilai Provinsi DKI Jakarta Setelah Faktor Koreksi 75,69 68,7 -6,99
Nilai Rata-rata seluruh K/L/P/D 80,27 72,4 -7,87
HASIL PEROLEHAN SPI PROVINSI DKI JAKARTA
79,5
79,37 0,13
82,6 10,2

6. SKEMA PERHITUNGAN INDEKS INTEGRITAS 2022
(asumsi sama dengan 2021)
PENILAIAN
INTERNAL
(0,305)
PENILAIAN
EKSTERNAL
(0,328)
PENILAIAN EKSPER
(0,367)
FAKTOR KOREKSI
(0,2)
+ + -
PREVALENSI
KORUPSI
(0,58050351)
INTEGRITAS
PELAKSANAAN SPI
(0,41949649)
Transparansi dan
Keadilan Layanan
Upaya
Pencegahan
Korupsi
Integritas Pegawai
Perdagangan
Pengaruh
Pengelolaan
PBJ
Pengelolaan
SDM
Sosialisasi
Antikorupsi
Pengelolaan
Anggaran
Transparansi
Integritas dalam
Pelaksanaan Tugas
FOKUS
PENINGKATAN NILAI

7. SKEMA PERHITUNGAN INDEKS INTEGRITAS INTERNAL & EXTERNAL 2022
(asumsi sama dengan 2021)
Transparansi dan
Keadilan Layanan
Upaya
Pencegahan
Korupsi
Integritas Pegawai
Perdagangan Pengaruh
(17%)
Pengelolaan PBJ (16%)
Pengelolaan SDM (13%)
Sosialisasi Antikorupsi
(16%)
Pengelolaan Anggaran
(13%)
Transparansi (12%)
Integritas dalam
Pelaksanaan Tugas (12%)

8. RESPONDEN SPI
• Minimal sudah bekerja selama 1 tahun dan
menjalankan Tupoksi di K/L/PD (baik ASN
maupun non-ASN) Untuk pejabat tertinggi pada
unit kerja eselon
• Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala OPD,
dll serta Inspektorat dikeluarkan dari daftar
sampling dikarenakan sebagai mitra teknis
pelaksanaan SPI di K/L/ PD.
• Sampel responden eksternal dihitung berdasarkan
proporsi jumlah pengguna layanan selama 12 bulan
terakhir pada masing-masing instansi dari unit kerja yg
disampling. Selain pengguna layanan pegawai internal
• Jika menjelang akhir penutupan kegiatan survei masih
belum mencapai target responden, target capaian
responden eksternal menjadi min 30 responden
INTERNAL
EXTERNAL

9. PENILAIAN INDEKS INTEGRITAS INTERNAL 2021
PENGELOLAAN PBJ 93,2
0 25 50 75 100
PENGELOLAAN ANGGARAN 91
INTEGRITAS DALAM PELAKSANAAN TUGAS 87,8
TRANSPARANSI 87,4
PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) 76,4
PENGELOLAAN SDM 73,9
SOSIALISASI ANTI KORUPSI 67,8
<< Semakin Buruk Semakin Baik >>
TARGET
PENINGKATAN NILAI

10. SOSIALISASI
ANTI
KORUPSI
(67,8%)
Mayoritas (70.5 persen) responden menyatakan banyak pegawai di
Provinsi DKI Jakarta yang patuh melaporkan/menolak gratifikasi.
Sebagian besar (70.7 persen) responden, menyebutkan pegawai di
Provinsi DKI Jakarta yang patuh melaporkan/menolak suap,
berjumlah banyak.
Sebagian besar (61.8 persen) responden, mengungkapkan hanya
sedikit pegawai di Provinsi DKI Jakarta yang berani melaporkan
tindakan korupsi yang mereka lihat, dengar, atau mereka ketahui.
Mayoritas (70.5 persen) responden, menyatakan bahwa banyak
pegawai di Provinsi DKI Jakarta memilih bersikap dan bertindak
untuk menghindari konflik kepentingan

11. SOSIALISASI
ANTI
KORUPSI
(67,8%)
Sebesar (85,8 persen) responden
menyebutkan dalam 12 bulan terakhir,
Inspektorat/pengawas internal/unit lain di
internal organisasi paling banyak melakukan
sosialisasi anti korupsi di Provinsi DKI Jakarta
Sebagian besar responden (62,9 persen),
menyatakan Provinsi DKI Jakarta jarang
mengadakan sosialisasi anti korupsi

12. Pengelolaan
SDM (73,9%)
Persepsi dan Pengalaman terhadap nepotisme dalam promosi/mutasi pegawai:
- Mayoritas responden (76 persen) mengatakan hubungan kekerabatan tidak
mempengaruhi kebijakan promosi dan mutasi pegawai di Provinsi DKI Jakarta.
- Mayoritas responden (69.6 persen) berpendapat kedekatan dengan pejabat
tidak mempengaruhi kebijakan promosi dan mutasi pegawai di Provinsi DKI
Jakarta.
- Mayoritas responden (77.1 persen) menyebutkan kesamaan
almamater/golongan/organisasi tidak mempengaruhi kebijakan promosi dan
mutasi pegawai di Provinsi DKI Jakarta.
Perlindungan terhadap pelapor Korupsi
Hanya sebagian kecil responden (38.4 persen) yang percaya bahwa jika seorang
pegawai melaporkan praktik korupsi di Provinsi DKI Jakarta, kemungkinan akan
mendapat respons negatif seperti dikucilkan, diberi sanksi, dimutasi, karier
dihambat, dll.

13. PERDAGANGAN
PENGARUH
(76,4)
Mayoritas (80.5 persen) responden tidak
percaya bahwa keputusan terkait
penentuan program/kegiatan dan
anggarannya di Provinsi DKI Jakarta
dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk
pejabat atau pegawai, organisasi lain,
swasta maupun parpol.
Mayoritas (82.2 persen) tidak percaya
bahwa keputusan terkait pemenang
tender/pengadaan barang/jasa di Provinsi
DKI Jakarta dipengaruhi oleh pihak lain,
termasuk pejabat atau pegawai, organisasi
lain, swasta maupun parpol.
Sebagian besar responden (81.5 persen)
yakin bahwa keputusan terkait pemberian
izin dan rekomendasi teknis terkait
perizinan tertentu di Provinsi DKI Jakarta
tidak dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk
pejabat atau pegawai, organisasi lain,
swasta maupun parpol.
Mayoritas responden (86 persen) percaya
bahwa keputusan terkait negosiasi terkait
sanksi/denda pengguna layanan di Provinsi
DKI Jakarta tidak dipengaruhi oleh pihak
lain, termasuk pejabat atau pegawai,
organisasi lain, swasta maupun parpol.
Mayoritas (77.8 persen) responden tidak
percaya bahwa keputusan terkait kebijakan
rekrutmen pegawai non-asn, promosi
pegawai, rotasi pegawai, mutasi pegawai,
diklat pegawai, dll. di Provinsi DKI Jakarta
dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk
pejabat atau pegawai, organisasi lain,
swasta maupun parpol.
Sebagian responden (85.8 persen) yakin
bahwa keputusan terkait penetapan
penerima dan penyaluran bantuan-
bantuan program pemerintah di Provinsi
DKI Jakarta tidak dipengaruhi oleh pihak
lain, termasuk pejabat atau pegawai,
organisasi lain, swasta maupun parpol.

14. REKOMENDASI PENINGKATAN NILAI
SOSIALISASI ANTI KORUPSI
Efektivitas sosialisasi Antikorupsi dapat lebih
dikuatkan dengan kampanye, pendidikan,
pengawasan dan dikomunikasikan secara aktif
di internal pegawai pada masing-masing OPD
PENGELOLAAN SDM
Meningkatkan kualitas sistem merit dan
pengaturan pengelolaan konflik kepentingan
hingga implementasinya pada proses
promosi/mutasi. Tujuannya untuk
mendapatkan pegawai/pejabat yang sesuai
dengan kebutuhan instansi. Selain itu,
instansi perlu memperkuat dan
mengoptimalkan kemampuan sistem dan
sumber daya internal untuk mendeteksi risiko
kejadian korupsi secara proaktif pada
promosi/mutasi tersebut
PERDAGANGAN PENGARUH
Dapat diminimalisir dengan mendorong
transparansi pada proses pelaksanaan
tugas dan pemberian layanan. Contohnya
dengan optimalisasi penggunaan
teknologi, keterbukaan dan kemudahan
akses informasi, pemangkasan birokrasi
yang menghambat, serta penguatan tata
kelola kelembagaan. Selain itu, instansi
perlu mengatur pengelolaan benturan
kepentingan untuk mengurangi intervensi
pihak-pihak tertentu dalam pencegahan
korupsi.
Cakupan yang diatur meliputi area rawan
dalam pemberian layanan, perizinan, PBJ,
pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan
SDM, dan pengelolaan anggaran

15. Kuesioner SPI Tahun 2022 melalui portal spi.kpk.go.id akan dikirimkan melalui
Akun Verified Whatsapp Frontier kepada responden terpilih

16. Berikut contoh gambaran pertanyaan kuesioner SPI Tahun 2021,
yang diambil dari screenshoot email @spikpk.id

24. SISTEM ANTI KORUPSI

30. SUMBER DAYA MANUSIA

34. PENGELOLAAN ANGGARAN

41. KUESIONER LAINNYA

45. TERIMA KASIH