Tata kelola teknologi informasi di Provinsi Sumatera Utara mencapai skor 5,92, di atas rata-rata nasional. Arena birokrasi dan masyarakat sipil mencapai skor di atas rata-rata, sementara arena pemerintahan dan masyarakat ekonomi di bawah rata-rata. Prinsip-prinsip yang skornya tinggi adalah partisipasi dan efisiensi, sementara yang rendah adalah keadilan, transparansi, dan efekt

1. TATA KELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI
NAMA : JULIO MAMESAH
NIM : 16021106085

2. Tata Kelola TI adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus
pada Sistem/Teknologi informasi serta manajemen Kinerja dan risikonya.
Tata kelola TI adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses
yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan TI dengan
dukungannya terhadap pencapaian tujuan institusi, dengan cara mengoptimalkan
keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan TI, mengendalikan penggunaan
terhadap sumber daya TI dan mengelola resiko-resiko terkait TI
DEFINISI TATA KELOLA TI

3. Di lingkungan yang sudah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI), tata kelola TI
menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan ekspektasi dan
realitas seringkali tidak sesuai. Pihak shareholder perusahaan selalu berharap
agar perusahaan dapat :
1. Memberikan solusi TI dengan kualitas yang bagus, tepat waktu, dan sesuai
dengan anggaran.
2. Menguasai dan menggunakan TI untuk mendatangkan keuntungan.
3. Menerapkan TI untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas sambil
menangani risiko TI.
PENTINGNYA TATA KELOLA TI

4. PENERAPAN TATA KELOLA TI DI PROVINSI
SUMATERA UTARA
Sumatera Utara merupakan provinsi multietnis dengan Suku Batak
(Batak Toba, Mandailing, Simalungun, Karo, dan Pakpak), Nias,
dan Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini. Namun demikian,
komposisi penduduknya justru mayoritas adalah suku pendatang, yaitu
lebih dari 60 %.
Propinsi ini merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di
Indonesia, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Memiliki
luas wilayah sebesar 71.680,68 km2 dengan jumlah penduduk mencapai
13.103,596 jiwa, dengan proporsi jumlah laki-laki sebesar 6,544.092 dan
perempuan sebesar 6.559.504 pada tahun 2011.

5. Indonesia Governance Index (IGI) adalah pengukuran kinerja tata kelola
pemerintahan (governance) di Indonesia yang sangat komprehensif. Pada
saat ini pengukuran dilakukan pada level provinsi. Angka Indeks
keseluruhan merupakan komposit dari empat arena tata kelola
pemerintahan, yaitu Pemerintah, Birokrasi, Masyarakat Sipil, dan
Masyarakat Ekonomi.
Keempat arena diukur berdasarkan sejauh mana fungsi-fungsi pentingnya
dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang
baik, yaitu Partisipasi, Akuntabilitas, Keadilan, Transparansi, Efisiensi dan
Efektivitas.
MENURUT IGI (INDONESIA
GOVERNANCE INDEX)

6. Skala penilaian IGI berkisar dari angka 1 (sangat buruk) sampai dengan
angka 10 (sangat baik).
MAKNA ANGKA IGI

7. Sumatera Utara Peringkat 12
Capaian Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berada di atas rata-rata
nasional, yaitu 5,92. Capaian ini disumbang oleh kinerja dua arena yang
berada di atas rata-rata nasional, sementara arena yang berada di bawah
rata-rata nasional yaitu Arena Masyarakat Ekonomi 5,56 dari 5,75 dan
Pemerintah 4,79 dari 4,86.
INDEKS KESELURUHAN PROVINSI TERHADAP
RATA-RATA NASIONAL

9. KINERJA KESELURUHAN ARENA PROVINSI SUMATERA
UTARA PER PRINSIP TATA KELOLA

10. Arena Pemerintahan
Indeks tata kelola pada arena pemerintahan secara keseluruhan berada dalam
kategori cukup, sedikit dibawah rata-rata nasional yang juga berada pada
kategori cukup. Arena ini menjadi penyumbang terendah dari keseluruhan
arena dalam tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara. Dari enam prinsip
yang dijadikan indikator indeks, prinsip keadilan dan transparansi kedudukanya
cukup ekstrim. Prinsip keadilan berada pada kategori sangat buruk, sedangan
prinsip transparansi berada pada kategori buruk
Arena Birokrasi
Hasil indeks pada arena birokrasi menunjukkan adanya kesenjangan yang tajam
antara prinsip efisiensi dan prinsip efentivitas. Prinsip efisiensi memiliki nilai
sangat tinggi, berada dalam kategori baik, dan menjadi penyumbang tertinggi
dari keseluruhan prinsip tata kelola pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara.

11. Arena Masyarakat Sipil
Indeks arena masyarakat sipil merupakan penyumbang tertinggi dari total
keseluruhan indeks arena, berada pada kategori cenderung baik. Secara
keseluruhan, nilai dari semua prinsip pada arena ini menjadi satu-satunya arena
yang nilainya berada diatas rata-rata nasional. Sekalipun memiliki nilai sedikit
lebih baik dari rata-rata nasional, namun secara keseluruhan arena ini berada
dalam kategori yang sama dengan rata-rata nasional, yaitu sama-sama dalam
kategori cenderung baik.
Arena Masyarakat Ekonomi
Hasil indeks pada arena masyarakat ekonomi secara keseluruhan berada pada
kategori cukup, berada dibawah rata-rata nasional bersama arena
pemerintahan. Penyumbang terendah dari arena ini beradal dari prinsip
efektivitas. Prinsip ini menjadi yang terendah dari total keseluruhan nilai
indeks, berada dua digit dibawah rata-rata nasional dengan kategori sangat
buruk. Sementara indeks rata-rata nasional untuk prinsip efektivitas ini berada
pada kategori cenderung baik.

12. Prinsip Partisipasi
Indeks pada prinsip partisipasi untuk keseluruhan arena dalam tata kelola
pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara adalah yang tertinggi, dan posisinya
berada cukup jauh diatas rata-rata nasional. Prinsip ini mendapatkan sumbangan
tertinggi dari arena masyarakat sipil, berada dalam kategori baik, kemudian disusul
dari arena birokrasi, pemerintahan, dan masyarakat ekonomi yang mendapatkan
nilai sama
Prinsip Keadilan
Hasil indeks pada prinsip keadilan menunjukkan terjadinya disparitas yang sangat
lebar antara arena pemerintah dengan ketiga arena yang lain, terutama dengan
arena birokrasi. Arena pemerintah memperoleh nilai ekstrim, dengan kategori
buruk, sementara arena birokrasi mendapatkan nilai yang tinggi, dengan kategori
cenderung baik. Selain arena birokrasi, prinsip ini mendapatkan sumbangan yang
sangat baik dari arena masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Kedua arena ini
indeksnya juga berada diatas rata-rata nasional. Masyarakat sipil berada dalam
kategori cenderung baik, sementara masyarakat ekonomi berada dalam kategori
cukup.

13. Prinsip Akuntabilitas
Secara keseluruhan, prinsip akuntabilitas pada semua arena berada dalam
posisi sama yaitu dalam kategori cenderung baik. Hanya saja arena birokrasi
mendapatkan nilai lebih tinggi, disusul arena pemerintahan. Kemudian dua
arena lagi yaitu arena masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi mendapatkan
nilai yang sama, dan berada dibawah sedikit dari arena pemerintahan. Hasil
indeks ini menunjukkan bahwa semua arena dalam tata kelola pemerintahan di
Propinsi Sumatera Utara memiliki nilai yang relatif bagus pada prinsip
akuntabiltas.
Prinsip Transparansi
Terjadi kesenjangan yang sangat lebar dalam prinsip transparansi antara arena
pemerintah dengan ketiga arena yang lain. Arena pemerintah tertinggal dua
digit dibandingkan dengan arena yang lain, yaitu berada dalam kategori
cenderung buruk, sementara ketiga arena yang lain berada pada kategori
cenderung baik. Arena birokrasi memperoleh nilai tertinggi, kemudian diikuti
oleh arena masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi.

14. Prinsip Efisiensi
Hasil indeks memperlihatkan bahwa arena birokrasi menjadi penyumbang
tertinggi pada prinsip efisiensi. Selain itu, prinsip ini juga menjadi yang
tertinggi nilainya jika dibandingkan prinsip-prinsip lainnya dalam tata kelola
pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Arena birokrasi mendapatkan nilai
dengan kategori baik, kemudian diikuti oleh arena pemerintah dan masyarakat
sipil yang mendapatkan nilai sama dengan kategori cenderung baik. Satu-
satunya arena yang nilainya dibawah rata-rata nasional pada prinsip efisiensi ini
adalah arena masyarakat ekonomi, namun demikian posisinya masih berada
dalam kategori cukup.

15. Prinsip Efektivitas
Prinsip efektivitas adalah menjadi yang paling rendah dalam menyumbang
indeks tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara. Masing-masing arena rata-
rata mendapatkan nilai yang rendah, hanya arena masyarakat sipil yang nilainya
cukup baik yaitu berada dalam ketegori cenderung baik. Dua arena berada
pada kategori cenderung buruk yaitu arena pemerintah dan birokrasi,
sedangkan arena masyarakat ekonomi mendapatkan nilai yang sangat ekstrim,
yaitu berada dalam kategori sangat buruk.

17. Di antara empat arena yang diukur, yang termasuk kategori Cenderung Baik
adalah Arena Masyarakat Sipil (6,68) dan Arena Birokrasi (6,55), sementara
Arena Masyarakat Ekonomi (5,49) dan Arena Pemerintah (4,96) masuk
kategori Sedang.
Secara berturut-turut, prinsip-prinsip yang termasuk dalam kategori Baik
adalah prinsip Efisiensi (7,82) di arena Birokrasi dan Partisipasi (7,64) di
arena Masyarakat Sipil, sementara prinsip Keadilan (7,30) di arena
Birokrasi masuk dalam kategori Cenderung Baik.
Adapun tiga prinsip terendah adalah Prinsip Efektifitas (2,17) di Arena
Masyarakat Ekonomi, Prinsip Keadilan (2,31) serta Prinsip Transparansi
(3,74) di Arena Pemerintah dengan kategori Sangat Buruk, Buruk dan
Cenderung Buruk berturut-turut.

18. TERIMA KASIH